Bisnis.com, PALEMBANG— Tekanan inflasi di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diperkirakan masih berlanjut seiring dengan sejumlah catatan peristiwa dalambeberapa bulan ke depan.

Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik, pada Februari 2026 inflasi Sumsel tercatat sebesar 0,58% (month to month/mtm), meningkat dibandingkan Januari 2026 yang hanya 0,05% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumsel juga mengalami kenaikan menjadi 4,36% (year on year/yoy) dari sebelumnya 2,91% (yoy).

Peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh normalisasi diskon tarif listrik yang sempat berlaku pada 2025 sehingga menimbulkanlower base effectpada tahun ini.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengatakan inflasi juga didorong oleh kenaikan sejumlah komoditas, antara lain emas perhiasan, cabai merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras.

Selain itu dipicu juga dengan kenaikan harga emas, seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap instrumen safe-haven di tengah dinamika ekonomi global.

“Sementara itu, kenaikan harga komoditas pangan seperti daging ayam dan telur ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek dan Ramadan. Selain itu, harga komoditas hortikultura turut mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan lantaran gangguan cuaca,” jelasnya, Jumat (6/3/2026).

Dengan begitu, Bambang mengatakan, tekanan inflasi diperkirakan juga masih akan berlanjut. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri di tahun ini.

“Terlebih harga emas perhiasan diperkirakan masih bertahan pada level tinggi, sehingga berpotensi kembali mendorong kenaikan inflasi inti,” tuturnya.

Namun demikian, tekanan inflasi diprakirakan masih dapat tertahan sejalan dengan puncak panen raya padi di Sumsel, yang berlangsung dari Februari hingga Maret 2026.

Sehingga diproyeksikan dari sisi pasokan ketahanan pangan dapat lebih kuat dan menjaga inflasi melaju lebih tinggi.

“TPID Sumsel juga masih menjalankan upaya pengendalian inflasi melalui 4K ( keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif), dan hingga akhir Februari 2026, tercatat telah dilaksanakan 47 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sumsel,” ujarnya.

Bambang menambahkan, menjelang Idulfitri, pihaknya bersama TPID Kota Palembang juga melakukan sidak di Pasar Lemabang dan Lotte Grosir Palembang guna memastikan distribusi barang tetap lancar dan harga tetap stabil.

“Upaya stabilisasi harga juga dilakukan melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut, termasuk pelaksanaan GPM di Desa Gasing, Kabupaten Banyuasin, dengan dukungan subsidi ongkos angkut untuk sembilan komoditas utama dengan total berat sekitar ±4 ton,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi di Sumatra Selatan (Sumsel) pada Februari 2026 sebesar 4,36% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan Januari yang tercatat 3,33% yoy.

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan inflasi pada bulan kedua tahun ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 0,49% yoy.

Menurut Wahyu, kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi oleh penghapusan subsidi atau diskon tarif listrik yang sempat diberikan pada 2025.

"Ini karena low base effect dari diskon tarif listrik pada 2025. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian pada Maret dan April, karena tekanan yang sama berpotensi kembali terjadi sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah," kata Wahyu dalam rilis berita statistik (BRS), Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan, dari 11 kelompok pengeluaran dalam perhitungan inflasi, terdapat 3 kelompok yang memberikan andil terbesar.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 22,93% dengan andil 1,83%. Disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 14,53% dan andil 1,80%.Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,97% dengan andil 0,62%.

"Dari total inflasi 4,36% yoy, ketiga kelompok tersebut menyumbang andil sebesar 4,25% terhadap inflasi Sumsel," tuturnya.

Secara komoditas, penyumbang utama inflasi Februari 2026 di Sumsel antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, beras, dan tomat.

"Berdasarkan wilayah, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 4,69%, sedangkan yang terendah berada di Ogan Komering Ilir sebesar 4,09%," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Masifnya operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dinilai berpotensi memberi tekanan terhadap stabilitas harga pangan di pasar lokal, termasuk di Sumatra Selatan (Sumsel).

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang Nurya Hartika mengatakan jumlah SPPG aktif di Sumsel saat ini mencapai 660 unit dan ditargetkan meningkat menjadi 808 unit pada 2026.

Dengan skala tersebut, keberadaan SPPG dipandang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor.

“Dengan adanya dapur di Sumsel berjumlah 660 SPPG, tentunya mempunyai multiplayer effect yaitu daya beli meningkat, kesehatan membaik, pendidikan membaik dan pangan membaik,” katanya, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, estimasi kebutuhan pangan untuk 808 SPPG di Sumsel per bulan meliputi beras 4.126,14 ton, telur 17.235.448 butir, minyak goreng 943.744 liter, ayam potong 5.259,27 ton, daging sapi 189.880 kilogram, serta ikan 934.048 kilogram.

Namun, besarnya kebutuhan tersebut dinilai berpotensi menekan pasokan di pasar lokal dan memicu kenaikan harga bahan pokok.

“Larinya nanti bisa ke kelangkaan bahan pangan di pasar dan juga menyebabkan inflasi,” ujar Nurya.

Kondisi itu menjadi dasar KPPG Palembang mengimbau seluruh SPPG di Sumsel agar tidak lagi berbelanja di pasar tradisional maupun pasar induk.

“Jadi di bulan Desember kemarin KPPG telah mengeluarkan [Surat Edaran] terkait pengaturan itu di beberapa lokus di kabupaten kota, tujuannya tidak lain agar terjadinya stabilitas pangan di pasar,” imbuhnya.

Selain itu, Nurya mengungkapkan bahwa dari total 660 SPPG aktif, sebanyak 605 unit telah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

Pihaknya juga telah menerbitkan surat edaran pada 27 Januari 2026 terkait tenggat waktu pemenuhan persyaratan SLHS bagi seluruh SPPG.

“Dari surat edaran itu diberikan waktu satu bulan. Apabila tidak atau belum memiliki [SLHS] sampai waktu yang ditentukan, maka operasional akan dihentikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan harga barang dan jasa di Provinsi Sumatra Selatan pada Januari 2026 mengalami inflasi sebesar 3,33% secara year on year (yoy).

Statistisi Ahli Madya Statistik Distribusi BPS Sumatra Selatan Tituk Indrawati mengatakan, tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Salah satu faktor pendorongnya adalah ketiadaan kebijakan diskon tarif listrik yang pada tahun sebelumnya diberlakukan pada Januari hingga Februari.

“Januari [2026], Sumsel memang sedikit berbeda arah dari nasional. Tahun lalu memang karena ada diskon tarif listrik sehingga turun [deflasi], sedangkan tahun ini kita kembali normal,” katanya, Senin (2/2/2026).

Ketiadaan diskon tarif listrik mendorong inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang tercatat mengalami inflasi sebesar 10,42% dengan andil inflasi mencapai 1,33%.

Meski demikian, Tituk menuturkan komoditas yang memberikan tekanan terbesar terhadap inflasi di Sumatra Selatan adalah emas perhiasan. Komoditas tersebut masuk dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat inflasi sebesar 22,86% dengan andil inflasi mencapai 1,77%.

“Kita tahu harga emas terus mengalami kenaikan dan di Sumsel sempat menyentuh harga tertinggi Rp3 juta per gram,” ujarnya.

Selain emas perhiasan, inflasi pada Januari 2026 juga dipengaruhi oleh sejumlah komoditas pangan bergejolak (volatile food), seperti beras dan daging ayam ras.

Secara spasial, inflasi tahunan tertinggi di Sumatra Selatan terjadi di Kota Lubuk Linggau sebesar 3,67%, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Muara Enim sebesar 2,96%.

“Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di dua daerah tersebut, meliputi emas perhiasan, tomat, bawang putih, cabai rawit, sepeda motor, serta bayam,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Indonesia mengingatkan adanya potensi risiko yang berpeluang mengganggu pergerakan inflasi di Sumatra Selatan (Sumsel) pada awal tahun 2026 ini.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengungkapkan pada Desember 2025 inflasi tercatat sebesar 0,49% (month to month/mtm) dan 2,91% secara tahunan (year on year/yoy).

Meskipun capaian tersebut masih berada dalam rentang sasaran, tetapi ke depan pihaknya memprakirakan ada sejumlah kondisi yang dapat memberikan dampak pada laju inflasi.

“Ke depan, inflasi [Sumsel] diprakirakan tetap terjaga meskipun ada beberapa yang perlu diantisipasi bersama,” ujarnya, Selasa (6/1/2025).

Bambang mengatakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan di beberapa bulan ke depan, seperti tren peningkatan konsumsi masyarakat pada peringatan Isra Mi’raj dan periode Tahun Baru Imlek.

Kemudian juga potensi munculnya tekanan harga pangan dan hortikultura ditengah curah hujan yang diprakirakan masih tinggi hingga bulan Februari, serta sisa dampak banjir bandang di beberapa wilayah Sumatra yang dapat mengganggu ketersediaan suplai di pasar.

“Sehingga penguatan koordinasi pasokan dan distribusi pangan menjadi sangat penting agar ketersediaan tetap terjaga dan harga terkendali,” tambahnya.

Selain volatile food, instrumen yang juga perlu diantisipasi berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu komoditas emas perhiasan.

Menurutnya, harga emas perhiasan masih berpotensi berada pada level tinggi, akibat dinamika global yang memengaruhi inflasi inti.

Kendati demikian, Bambang mengatakan bahwa laju inflasi diprediksi masih tertahan oleh normalisasi permintaan setelah periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

“Laju inflasi diprakirakan ditahan oleh normalisasi permintaan pasca puncak konsumsi di periode liburan akhir tahun. Dan juga ada penurunan harga BBM non subsidi di awal Januari 2026,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tercatat mengalami inflasi tahunan (year on year/yoy) sebesar 2,91% pada Desember 2025 atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 1,20%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menerangkan terdapat tiga kelompok yang memberikan dorongan tertinggi inflasi di Sumsel.

Pertama, berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 18,23% dengan andil 1,39%, disusul kelompok makanan,minuman dan tembakau yang mengalami perubahan harga 3,50% dan andil 1,07%.

Kemudian, kata dia, terdapat kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 1,11% dan andil inflasi 0,15%.

“Tingginya inflasi di 2025 terjadi karena tekanan harga komoditas emas yang cukup tinggi yang memberikan andil cukup besar,” jelasnya usai rilis berita statistik, Senin (5/1/2026).

Secara rinci untuk komoditas penyumbang inflasi di Sumsel pada akhir tahun 2025, meliputi emas perhiasan, cabai merah, beras, dan bahan bakar rumah tangga, serta daging ayam ras.

Wahyu mengakui bahwa sumbangan inflasi dari sejumlah komoditas pangan ini juga berkaitan dengan bencana di beberapa daerah yang menjadi pemasok bagi Sumsel, seperti salah satunya Sumatra Barat (Sumbar).

“Selain memang permintaan naik di akhir tahun, bencana juga memengaruhi. Karena kita tahu sebagian kebutuhan Sumsel ini ada dari Pulau Jawa tapi ada juga yang dari Sumbar,” tuturnya.

Dia menambahkan inflasi tertinggi pada tingkat kabupaten/kota infasi tahunan (yoy) terjadi di Kota Palembang yang sebesar 2,92% yoy. Sedangkan untuk tingkat inflasi terendah berada di Kota Lubuk Linggau yang sebesar 2,87% yoy.

Sementara itu, secara bulanan (month to month/mtm) Sumsel tercatat inflasi sebesar 0,49% dengan komoditas yang memberikan andil terbesar masih berasal dari emas perhiasan. Bahkan, sepanjang tahun lalu harga emas berada di kisaran Rp2,5 juta per gram.

“Tapi tentu masih terus diupayakan agar inflasi angkanya tidak berjalan liar (angkanya),” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada November 2025 Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tercatat mengalami inflasi sebesar 2,91% (year on year/yoy).

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan dibandingkan September dan Oktober 2025, laju inflasi di bulan lalu relatif menurun.

“Setelah sebelumnya pada bulan September 3,44% yoy dan pada Oktober 3,49% yoy. Jadi pada November tahun ini mengalami penurunan,” katanya dalam berita resmi statistik, Senin (1/12/2025).

Dia menuturkan dari total 11 kelompok pengeluaran, sebanyak 9 kelompok mengalami kenaikan dan dua lainnya mengalami penurunan.

Dorongan terbesar untuk inflasi tahunan Sumsel bersumber dari perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 1,29% dan inflasi 16,78%.

Selain itu, terdapat kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan kontribusi terhadap inflasi 1,26% dan perubahan harga sebesar 4,18%.

“Apabila dilihat komoditas-komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar di November yaitu, emas perhiasan, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, dan telur ayam ras,” jelasnya.

Senada, imbuh Wahyu, kondisi inflasi bulanan Sumsel pada November juga didorong utamanya oleh emas perhiasan dengan andil 0,03%.

Sementara, untuk tingkat inflasinya tercatat 0,02% (month to month/mtm) atau lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. “Ini (inflasi November) jauh lebih rendah dibandingkan November 2024 yang sebesar 0,58% mtm,” tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Duddy Adiyatna mengatakan terdapat tiga komoditas yang paling sering muncul menjadi penyumbang inflasi sepanjang 2025.

“Paling sering itu emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, kemudian beras. Ini mencerminkan adanya tekanan harga yang berasal dari kombinasi faktor global, energi, serta pangan,” jelasnya.

Sepanjang tahun ini beberapa faktor telah menjadi penahan laju inflasi di Sumsel, seperti diskon tarif listrik pada awal tahun, diskon tiket pesawat menjelang hari besar keagamaan, diskon paket internet, serta program swasembada.

Bisnis.com, PALEMBANG— Lonjakan permintaan pangan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Momen tersebut kerap memicu kenaikan harga dan mengerek inflasi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatra Selatan (Sumsel) Ruzuan Efendi mengatakan pada pekan terakhir November, tren harga kebutuhan pokok di pasar masih relatif terkendali.

Namun, satu komoditas yakni cabai mulai menunjukkan kenaikan dibandingkan pekan pertama hingga ketiga November.

“Sekarang masih stabil, bawang belum naik, tapi cabai sudah. Namun kenaikannya tidak signifikan dan mudah-mudahan tetap demikian,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan Kota Palembang, harga cabai di pasar tradisional, khususnya cabai merah keriting terus merangkak naik.

Saat ini cabai merah keriting mencapai Rp70.000–Rp75.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp55.000–Rp60.000 per kilogram.

Adapun harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di kisaran Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

Ruzuan menyebut momen Nataru selalu menjadi perhatian setiap tahun. Selain peningkatan permintaan, faktor cuaca seperti musim hujan juga dapat memengaruhi suplai.

“Momen Nataru ini rutin, jadi kita harus menyiapkan langkah antisipasi. Karena pasti ada tambahan permintaan hampir di semua komoditas,” katanya.

Menurutnya, pemerintah telah mengatur strategi melalui pengelolaan suplai dan distribusi pangan ke pasar.

Selain itu, gerakan pasar murah juga terus digelar untuk menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.

“Jadi mudah-mudahan tidak ada gejolak harga,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Indonesia memprakirakan tekanan inflasi di Sumatra Selatan (Sumsel) masih akan berlanjut ke depan sejalan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 yang semakin dekat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Bambang Pramono mengungkapkan secara tahunan inflasi di wilayah itu pada Oktober sebesar 3,49% (year on year/YoY).

Walau masih berada dalam rentang sasaran 2,5±1%, tetapi angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 3,44% YoY.

“Sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi ini sejalan dengan tren nasional yang juga naik menjadi 2,86% YoY,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/11/2025).

Bambang mengatakan bahwa prakiraan ke depan tekanan terhadap inflasi Sumsel berasal dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

Tekanan juga berpotensi berasal dari beberapa komoditasvolatile foodsejalan dengan tantangan dalam proses produksi.

“Mengingat periode musim tanam padi dan hortikultura bertepatan dengan musim hujan yang dapat memengaruhi produktivitas,” katanya.

Sementara itu, imbuh dia, dorongan inflasi juga berpotensi berasal dari emas perhiasan yang harganya diperkirakan tetap tinggi akibat ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melaksanakan strategi pengendalian inflasi melalui upaya keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“TPID Sumatra Selatan juga telah melaksanakan penandatanganan MoU dan PKS Kerjasama antara Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Pagar Alam dengan Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar,” jelas Bambang.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan bahwa sepanjang tahun ini musim kemarau cenderung sedikit, bahkan mengarah pada La Nina.

Kondisi itu, kata dia, sangat tidak mendukung proses pertanaman di Sumsel yang lahan baku sawah (LBS) didominasi oleh rawa.

“Karena kita ketahui dari 519.482 LBS kita, itu memang 73% rawa. Jadi kalau musim hujan terus kemarau tidak panjang tentu akan menyulitkan untuk menanam di rawa lebak,” jelasnya.

Dengan demikian, Sumsel berupaya mengatasi itu melalui program pemerintah pusat yaitu optimalisasi lahan.

Saat ini, program tersebut telah berhasil membawa Sumsel meningkatkan luas panen sebesar 114.000 hektare dibandingkan tahun 2024.

“Atau meningkat 21% dibandingkan LBS 519.482 hektare. Dan tahun ini kita juga harus menyukseskan cetak sawah yang sekarang sudah kontrak seluas 33 ribu hektare,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga barang dan jasa di Provinsi Sumatra Selatan pada Oktober tercatat inflasi 0,13% month-to-month (mtm).

Sementara itu, untuk tingkat inflasi tahunan tercatat sebesar 3,49% year on year (yoy) dan kumulatif dari Januari sampai Oktober sebesar 2,38% year to date (ytd).

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto mengungkapkan tingkat inflasi Sumsel pada bulan sebelumnya masih relatif lebih rendah dibandingkan September yang sebesar 0,27% mtm.

“Namun, capaian tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan Oktober 2024 yang sebesar 0,09% mtm,” ujarnya dalam rilis berita statistik (BRS), Senin (3/11/2025).

Secara bulanan kelompok penyumbang inflasi tertinggi di Sumsel yakni dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yang tercatat sebesar 2,95% dengan andil 0,25%.

Sedangkan untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau yang biasanya menjadi pemicu inflasi justru relatif terkendali dan menyumbang deflasi sebesar 0,10% dengan penurunan harga 0,30% mtm.

“Secara spesifik komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi Oktober 2025 di Sumsel yaitu emas perhiasan, kemudian telur ayam ras, daging ayam, wortel dan ketimun,” jelasnya.

Adapun tingkat inflasi mtm di seluruh wilayah yang menjadi daerah pantauan meliputi Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Palembang dan Lubuk Linggau tercatat masing-masing 0,05%, 0,13%, 0,16% dan 0,09%.

Wahyu menambahkan sejumlah hal yang memengaruhi kondisi inflasi Sumsel pada Oktober, yaitu penyesuaian harga BBM dan penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura seiring melimpahnya pasokan.

Kemudian, stabilisasi beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan harga emas yang mengalami peningkatan rata-rata cukup signifikan hingga mencapai Rp2,48 juta pada 21 Oktober 2025.

“Lalu juga adanya program makan bergizi gratis (MBG), dimana menurut laporan KPPG bahwa setiap satu hari, satu SPPG rata-rata membutuhkan sekitar 510 Kg ayam filet, 290 Kg ikan, 170 Kg daging sapi, serta 160-240 Kg telur ayam sebagai bahan baku,” jelasnya.

Meski kondisi inflasi Sumsel masih di dalam rentan target, imbuh dia, namun pihaknya mengimbau agar pemerintah daerah mewaspadai tekanan inflasi di tahun ini.

“Karena [potensi] tekanan inflasi di dua bulan ke depan juga relatif masih tinggi, ya. Karena ada bayang-bayang permintaan [pasokan] SPPG, kemudian juga hari libur natal dan tahun baru. Jadi perlu kolaborasi untuk mengantisipasi,” pungkasnya. (241+ Lira Fitriani)