Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Trump mengatakan Angkatan Laut AS akan mulai memblokade kapal-kapal yang memasuki atau keluar dari Selat Hormuz dan mencegat kapal-kapal yang telah membayar tol kepada Iran.

Hal itu disampaikan, setelah pembicaraan maraton di Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang.

"Mulai sekarang, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang Terbaik di Dunia, akan memulai proses MEMBLOKADE setiap dan semua Kapal yang mencoba memasuki, atau meninggalkan, Selat Hormuz," kata presiden dilansir dari CBS News.

Trump juga mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan Angkatan Laut untuk "mencari dan mencegat setiap kapal di Perairan Internasional yang telah membayar tol kepada Iran," dan bahwa AS akan mulai "menghancurkan ranjau yang ditanam Iran di Selat tersebut."

Setidaknya dua kapal yang telah melintasi selat tersebut telah membayar biaya kepada Iran dalam yuan Tiongkok untuk menjamin perjalanan yang aman, kata analis dari Lloyd's List Intelligence dalam sebuah laporan baru-baru ini.

Para analis menulis bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran "telah memberlakukan rezim 'pos tol' de facto di Selat Hormuz, yang mengharuskan kapal untuk menyerahkan dokumentasi lengkap, mendapatkan kode izin, dan menerima perjalanan yang dikawal IRGC melalui satu koridor terkontrol."

Iran telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan berupaya untuk mengenakan tol pada semua kapal yang melewati selat tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian jangka panjang.

Presiden sebelumnya telah mendesak Iran untuk tidak mengenakan tol pada kapal yang melintasi jalur air utama tersebut. Pengumuman blokade tersebut disampaikan setelah AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan setelah pembicaraan tatap muka yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance di Islamabad pada hari Sabtu.

Vance mengatakan kepada wartawan bahwa Iran "telah memilih untuk tidak menerima persyaratan kami" dan bahwa pembicaraan langsung telah berakhir. Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata selama dua minggu lima hari yang lalu.

Jadi mengapa Trump ingin memblokade selat yang ingin dia buka kembali?

Dilansir dari cnn.com, selat tersebut secara teknis tidak tertutup Iran secara bertahap mengizinkan beberapa kapal tanker untuk melewatinya dengan imbalan biaya hingga US$2 juta per kapal.

Dan, yang terpenting, Iran telah mengizinkan minyaknya sendiri untuk masuk dan keluar dari wilayah tersebut selama perang: Iran berhasil mengekspor rata-rata 1,85 juta barel minyak mentah per hari hingga Maret — sekitar 100.000 barel per hari lebih banyak daripada tiga bulan sebelumnya, menurut perusahaan data dan analitik Kpler.

Dengan menutup selat tersebut, Trump dapat memutus sumber pendanaan utama bagi pemerintah dan operasi militer Iran.

Ini adalah sebuah langkah yang enggan diambil oleh pemerintahan AS: Memblokade selat tersebut—bahkan untuk minyak Iran—dan harga minyak bisa melonjak di seluruh dunia.

Itulah mengapa Angkatan Laut AS mengizinkan kapal tanker Iran untuk melewati wilayah tersebut. Minyak apa pun yang mengalir keluar dari wilayah tersebut saat ini dapat membantu menjaga harga minyak setidaknya sampai batas tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka wacana AS akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melewati Selat Hormuz usai mengeklaim kemenangan atas Iran.

Wacana ini secara implisit mengarah pada kebutuhan penguasaan militer langsung AS atas jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut.

“Bagaimana kalau kita yang mengenakan tarif? Saya lebih memilih itu daripada membiarkan mereka yang mendapatkannya. Mengapa tidak? Kita adalah pemenangnya. Kita menang,” ungkap Trump seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (7/4/2026).

Trump kembali mengulang klaim bahwa Iran telah mengalami kekalahan militer. Narasi ini terus ia sampaikan sejak fase awal konflik meskipun Iran masih mempertahankan serangan drone dan rudal di kawasan serta terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz.

“Satu-satunya yang mereka miliki adalah efek psikologis seperti, ‘Oh, kita akan menebar beberapa ranjau di laut.’ Baiklah, tidak. Maksud saya, kami punya konsep untuk mengenakan tol,” ujar Trump.

Selat Hormuz, yang menjadi penghubung antara Teluk dan Samudra Hindia, sebagian besar berada dalam yurisdiksi perairan Oman dan Iran. Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak global serta gas alam cair (LNG) dunia melintasi jalur ini.

Pernyataan terbaru tersebut disampaikan bersamaan dengan ultimatum yang disebut Trump sebagai “final” kepada Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui syarat-syarat Washington, atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan fasilitas pembangkit listrik.

Trump menegaskan bahwa setiap kesepakatan dengan Iran harus mencakup pembukaan kembali jalur vital tersebut.

“Kita harus memiliki kesepakatan yang dapat saya terima, dan bagian dari kesepakatan itu adalah kita menginginkan lalu lintas minyak yang bebas,” katanya.

Sejumlah laporan mengindikasikan Iran telah mulai mengenakan pungutan terhadap sebagian kapal yang diizinkan melintas.

“Situasi Selat Hormuz tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang,” tulis Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melalui platform X bulan lalu.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut mendorong pembentukan “tatanan baru” dalam pengelolaan jalur perairan tersebut pascakonflik, dengan tujuan menjamin keamanan pelayaran sekaligus menjaga kepentingan nasional Iran.

“Saya percaya bahwa setelah perang, langkah pertama adalah menyusun protokol baru untuk Selat Hormuz. Secara alami, hal ini harus dilakukan oleh negara-negara yang berada di kedua sisi selat,” ujarnya kepada Al Jazeera pada Maret.

Gedung Putih sebelumnya menyatakan bahwa Trump tengah mempertimbangkan opsi untuk membebankan biaya perang kepada negara-negara Arab guna menutup pengeluaran Washington dalam konflik melawan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) menyiapkan program reasuransi senilai US$20 miliar guna mendorong kembali aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, yang hampir terhenti sebagai dampak serangan AS-Israel terhadap Iran.

Lembaga US International Development Finance Corp. (DFC) menyatakan pada Jumat (6/3/2026) bahwa pemerintah AS akan menyediakan reasuransi maritim, termasuk perlindungan terhadap risiko perang di kawasan Teluk Persia untuk menstabilkan aktivitas perdagangan.

Mengutip Bloomberg pada Minggu (8/3/2026), fasilitas tersebut akan menanggung kerugian hingga sekitar US$20 miliar secara bergulir dan untuk sementara hanya berlaku bagi kapal.

Adapun, kebijakan itu diumumkan setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan DFC untuk menawarkan perlindungan asuransi dengan harga yang sangat terjangkau, guna memastikan kelancaran arus energi dan perdagangan komersial di kawasan Teluk, di tengah lonjakan harga minyak.

“DFC dan Departemen Keuangan AS berkoordinasi erat dengan Centcom terkait langkah selanjutnya dalam pelaksanaan rencana ini,” kata DFC, merujuk pada Komando Pusat militer AS.

Meskipun DFC menyatakan telah berkoordinasi dengan Centcom, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Jumat sore mengatakan dirinya belum mengetahui apakah pengawalan oleh angkatan laut AS benar-benar diperlukan di kawasan Teluk.

Di lain sisi, DFC juga menyatakan telah mengidentifikasi mitra perusahaan asuransi Amerika terbaik untuk mendukung program tersebut. Bahkan, sebelum pengumuman ini, perusahaan asuransi swasta sebenarnya masih menawarkan perlindungan bagi kapal yang ingin melintasi kawasan tersebut.

Lloyd’s Market Association pada Kamis menyatakan penawaran itu masih tersedia, sementara broker Arthur J. Gallagher & Co. mengatakan pasar asuransi London bersedia dan mampu memberikan perlindungan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Pejabat DFC mengklaim bahwa sejumlah perusahaan asuransi menyatakan minat untuk bermitra dalam menyediakan reasuransi melalui skema ini. Struktur program tersebut, katanya, disusun berdasarkan diskusi intensif dengan industri asuransi.

Kendati demikian, penawaran dari perusahaan asuransi swasta sejauh ini belum cukup untuk menarik kapal dan awaknya kembali melintasi Selat Hormus.

“Para pemilik kapal menyebut kekhawatiran terhadap keselamatan awak kapal yang harus memasuki wilayah konflik adalah hambatan utama,” dikutip dari Bloomberg.

Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan jalur penting yang dilalui sekitar seperlima dari total aliran minyak dunia, gas, pupuk, dan berbagai komoditas lainnya. Iran sebelumnya mengancam akan menyerang kapal yang mencoba melintasi jalur tersebut, sehingga memicu lonjakan harga minyak dan bahan bakar lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi perang akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran memberikan tekanan bagi industri asuransi. Naiknya premi risiko membawa efek domino, pesawat menunda atau menghindari penerbangan, kapal-kapal pun tertahan karena tidak bisa mengambil risiko melintasi Selat Hormuz.

Pengenaan war risk surcharge oleh Hapag-LLoyd bagi kargo yang akan melewati kawasan Teluk dan Selat Hormuz menjadi sorotan global. Ada pertimbangan berat jika pelaku bisnis tetap memutuskan kapalnya untuk melewati zona panas itu, terkena biaya tambahan yang begitu besar, dengan risiko keamanan yang masih tetap menghantui.

Prahara bukan hanya terjadi di perairan, tetapi juga di angkasa. Banyak maskapai yang menunda penerbangan atau mengalihkan rute penerbangannya agar tidak melewati ruang udara yang sedang sibuk-sibuknya dilintasi rudal maupun persenjataan.

Praktisi asuransi Arman Jufri menjelaskan bahwa ketika perang berkecamuk, perusahaan asuransi menerbitkan notice of cancellation (NOC) kepada maskapai penerbangan dan lessor. Dalam imbauan itu, asuransi memberitahu bahwa jika suatu pesawat terbang ke zona yang ditetapkan maka terjadi pembatalan polis asuransi. Proteksi tetap bisa berlaku dengan tambahan premi.

"Tambahan preminya berat, bisa lima sampai 10 kali. Makannya kenapa maskapai tidak terbang [ke wilayah perang maupun sekitarnya], biasanya mahal sekali," ujar Arman kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam asuransi penerbangan terdapat dua komponen utama, yakni hull and liability dan war risk. Dalam kondisi peperangan, asuransi utama atau hull and liability tidak berlaku lagi, risiko ditanggung jika maskapai memiliki pertanggungan war risk, seiring risiko yang jauh meningkat.

Arman bercerita bahwa dia pernah menangani kontrak polis suatu maskapai saat terjadi perang AS-Irak. Jika pesawat ingin melintas, terdapat syarat bahwa pesawat itu harus dikawal oleh dua pesawat militer setempat demi alasan keamanan. Saat mendarat pun pesawat itu hanya memiliki waktu maksimal 30 menit dan harus langsung terbang kembali.

"Itu dijelaskan di klausul war risk. Kalau terjadi risiko, klaim bisa ditentukan sampai sidang di pengadilan," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyebut ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdekatan dengan Selat Hormuz memicu volatilitas harga energi, gangguan logistik, hingga kenaikan war risk premium di pasar internasional.

“Bagi industri asuransi umum dan reasuransi Indonesia, dampaknya lebih bersifat tidak langsung seperti melalui kenaikan biaya reasuransi global, peningkatan risk awareness, serta potensi penyesuaian premi untuk risiko-risiko yang memiliki eksposur internasional,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/3/3036).

Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menuturkan di pasar global sudah terlihat kecenderungan kenaikan war risk premium untuk kapal yang melintasi zona konflik. Hal ini berpotensi mendorong penyesuaian premi pada lini marine dan reasuransi internasional.

Menurut Budi, penyesuaian premi untuk Indonesia saat ini masih selektif dan berbasis eksposur. Dia menekankan bahwa industri tidak serta-merta menaikkan premi secara umum, tetapi akan melakukan risk-based pricing sesuai tingkat paparan risiko terhadap wilayah konflik.

“Pada asuransi perjalanan, jika ketegangan berlanjut, perusahaan asuransi kemungkinan akan memperketat underwriting atau meninjau kembali manfaat terkait risiko perang dan pembatalan perjalanan,” ucapnya.

Lebih jauh, Budi membeberkan secara global jalur seperti Selat Hormuz tidak hanya dilalui kapal minyak, tetapi juga kapal Liquefied Natural Gas (LNG) dan kargo umum. Menurutnya, untuk Indonesia, kapal yang mengimpor energi seperti minyak mentah, BBM, dan LNG akan lebih relevan terdampak langsung.

“Namun kapal komersial lain yang memiliki rute Timur Tengah–Asia juga berpotensi terpapar. Artinya, dampaknya tidak terbatas pada sektor energi saja, tetapi juga dapat menjalar ke rantai pasok dan biaya logistik yang lebih luas,” katanya.

Sependapat, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menilai eksposur Indonesia terhadap Selat Hormuz bukan hanya soal minyak, tetapi ada beberapa kategori kapal lain yang terkait perdagangan Indonesia dan melewati atau mendekati zona konflik.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Delil Khairat menyebut kapal-kapal itu antara lain kapal tanker kimia (chemical tankers) yang membawa petrokimia dan metanol dari negara-negara Teluk ke Indonesia. Kemudian, kapal kontainer (container ships) yang melayani perdagangan Indonesia-UEA melalui hub Jebel Ali, nilai perdagangan bilateral Indonesia-UEA ini mencapai sekitar $5–6 miliar per tahun.

Dia meneruskan, kapal selanjutnya adalah kapal curah (bulk carriers) yang mengangkut pupuk. Untuk diketahui, kawasan Teluk menyuplai sekitar sepertiga perdagangan pupuk global dan Indonesia adalah importir besar.

Pergeseran Impor BBM: Paradoks yang Memperbesar Eksposur

Adapun, lanjut Delil, khusus untuk minyak, berdasarkan data EIA (Agustus 2025), Indonesia mengimpor sekitar 354.000 barel per hari minyak mentah dan kondensat pada 2024. Jenis kapal yang membawanya adalah VLCC (supertanker) dan Suezmax.

“Sekitar 19% di antaranya, kurang lebih 67.000 barel per hari, berasal dari Arab Saudi dan harus melewati Selat Hormuz. Jika ditambahkan volume dari UEA, Irak, Kuwait, dan Oman, total impor minyak mentah Indonesia yang transit melalui Hormuz mencapai perkiraan 75.000—90.000 barel per hari,” bebernya.

Baginya, yang penting untuk diperhatikan adalah pergeseran struktural besar yang sedang terjadi dalam kebijakan impor energi Indonesia. Secara historis, Singapura memasok sekitar 54%—60% kebutuhan BBM impor Indonesia atau sekitar 290.000 barel per hari produk olahan.

Singapura dalam posisi ini adalah hub refining yang mengolah minyak mentah Timur Tengah dan mengekspornya sebagai BBM ke Indonesia. Secara geografis, Singapura terletak di jalur yang aman atau tidak melewati Hormuz, sehingga eksposur Indonesia terhadap zona konflik selama ini relatif tereduksi melalui peran intermediari Singapura.

Kendati demikian, sejak Mei 2025 kebijakan ini berubah drastis. Pasalnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengarahkan Pertamina untuk menghentikan impor BBM dari Singapura dan mengalihkannya langsung ke negara-negara Timur Tengah. Pertamina sudah mengonfirmasi akan mengikuti arahan itu dan mulai mengecualikan Singapura dari sejumlah tender BBM semester kedua 2025. Rencana pengurangan impor dari Singapura ditargetkan hingga 60% mulai November 2025.

Kemudian, ditambah lagi dengan hanya delapan hari sebelum serangan ke Iran atau pada 20 Februari 2026, Indonesia menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan AS yang membuat Indonesia berkomitmen mengimpor $15 miliar produk energi AS termasuk BBM, minyak mentah, dan LPG. Menteri Bahlil menegaskan ini bukan menambah volume impor, melainkan mengalihkan sebagian volume dari Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika ke AS.

“Di sinilah letak paradoksnya, pengalihan dari Singapura ke Timur Tengah justru meningkatkan eksposur Indonesia terhadap Selat Hormuz. Dengan kata lain, di saat konflik AS-Iran memanas dan Hormuz menjadi zona paling berisiko di dunia, Indonesia justru sedang dalam proses meningkatkan ketergantungannya pada jalur tersebut. Ini adalah paradoks kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius dari perspektif manajemen risiko,” tegas Delil.

Namun demikian, dia turut menyampaikan bahwa dua komoditas ekspor terbesar Indonesia yakni batu bara ($30,5 miliar, 433 juta ton) dan LNG (sekitar $6,6 miliar), dikirim melalui jalur Indo-Pasifik ke pembeli di Asia dan tidak melewati Selat Hormuz maupun Laut Merah.

“Demikian juga ekspor minyak sawit keIndia [pembeli terbesar, sekitar $4,5 miliar] yang dikirim langsung melalui Samudra Hindia. Jadi basis pendapatan ekspor komoditas Indonesia relatif terisolasi dari krisis ini, meskipun sisi impor energinya sangat terekspos,” sebutnya.

Dampak Perang AS-Israel vs Iran ke Industri Asuransi-Reasuransi

Lebih lanjut, Delil membeberkan dampak langsung dari perang tersebut adalah konflik ini memicu lonjakan drastis premi marine war risk di pasar global. Sebelum eskalasi Februari 2026, premi tambahan war risk untuk pelayaran melewati Selat Hormuz berada di kisaran 0,2–0,4% dari nilai hull kapal. Pasca serangan 28 Februari, Marsh memperkirakan kenaikan 25–50%, sehingga premi bisa mencapai 0,5% atau lebih dari nilai hull.

Untuk kapal tanker senilai $100 juta, imbuhnya, itu berarti biaya tambahan sekitar $500.000 per pelayaran atau naik dua kali lipat dari sebelum eskalasi. Bahkan, beberapa underwriter langsung mengeluarkan notice of cancellation pada Sabtu, 28 Februari atau sebelum pasar buka hari Senin.

Sementara itu, dia menyebut dampak tidak langsungnya menyebabkan tekanan berlapis pada reasuransi domestik. Reasuradur lokal sangat bergantung pada retrosesi dari raksasa global seperti Lloyd’s, Swiss Re, Munich Re, Hannover Re dan lain-lain.

Maka, imbuh Delil, ketika pasar global mengeras atau bahkan menarik diri dari coverage tertentu, seperti yang dilakukan GIC Re India yang mengumumkan penarikan total marine hull war risk cover per 1 Maret 2026, reasuradur Indonesia kehilangan akses ke kapasitas yang mereka butuhkan.

“Ini terjadi pada saat posisi permodalan reasuransi domestik sudah tipis. Defisit transaksi reasuransi Indonesia pada 2024 sudah mencapai Rp 12,1 triliun. Artinya kita sudah sangat bergantung pada kapasitas asing, dan konflik ini mempermahal serta mempersulit akses ke kapasitas tersebut,” tegasnya.

Selain dampak tersebut, Delil menyoroti adanya tekanan makroekonomi berlapis seperti harga minyak yang melonjak menekan APBN (setiap kenaikan $1/barel menciptakan defisit Rp 5,8 triliun), rupiah yang melemah menaikkan biaya reasuransi yang dibayar dalam dolar, dan penurunan IHSG serta kenaikan yield obligasi menggerus portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi.

Asuransi Marine Cargo, Energi, hingga Asuransi Perjalanan Terdampak Perang

Lebih jauh, Delil menyampaikan bahwa produk asuransi marine cargo, marine hull, dan energi adalah produk yang paling terpengaruh perang AS-Isarael vs Iran. Hal ini karena ketiganya memiliki eksposur langsung terhadap zona konflik dan mekanisme penetapan harganya sangat terhubung dengan pasar reasuransi global.

Menurutnya, marine cargo paling langsung terdampak karena setiap pengiriman barang yang melati atau mendekati zona konflik otomatis masuk kategori JWC Listed Areas yang ditetapkan Joint War Committee di London, sehingga underwriter mewajibkan premium tambahan war risk yang signifikan.

Sementara itu, marine hull terdampak karena kapal menjadi aset berisiko tinggi ketika beroperasi di zona konflik. Adapun, lini energi (termasuk offshore energy dan onshore energy yang terkait infrastruktur migas) rentan karena aset-aset energi di kawasan Teluk menjadi target langsung konflik.

“Yang membuat ketiga lini ini lebih rentan dibandingkan lini lain adalah sifatnya yang sangat internationally priced atau tarif reasuransinya ditentukan di London, Bermuda, dan Singapura, bukan di Jakarta. Ketika pasar global mengeras, perusahaan asuransi Indonesia tidak punya banyak ruang negosiasi,” ucapnya.

Senada, Presiden Direktur PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) Teguh Budiman menilai produk yang paling sensitif terhadap konflik geopolitik seperti ini adalah lini Marine (cargo dan hull), Energy (oil & gas), dan Aviation untuk rute internasional.

“Lini-lini tersebut lebih rentan karena memiliki eksposur langsung terhadap wilayah berisiko tinggi (high risk zone), jalur pelayaran internasional, serta aset energi strategis. Selain itu, polis pada lini tersebut umumnya memuat klausul war risk dan political violence yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Sementara itu, Teguh berpendapat dampak dari eskalasi konflik yang melibatkan AS-Israel dan Iran terhadap industri reasuransi Indonesia masih bersifat tidak langsung. Justru dampak utamanya lebih kepada peningkatan persepsi risiko global, potensi kenaikan harga reasuransi internasional, serta volatilitas harga energi dan pasar keuangan.

“Secara eksposur langsung, portofolio reasuransi domestik relatif terbatas terhadap risiko perang di kawasan tersebut. Namun demikian, industri tetap perlu mewaspadai potensi spillover apabila konflik meluas dan mengganggu stabilitas perdagangan global atau jalur distribusi energi,” jelasnya.

Dia melanjutkan, untuk risiko yang memiliki eksposur terhadap kawasan Timur Tengah, khususnya pada komponen war risk dan political violence di lini marine dan energy, pasar reasuransi global mulai menunjukkan kecenderungan penyesuaian tarif secara selektif.

Namun demikian, lanjutnya, untuk portofolio domestik Indonesia secara umum belum terjadi kenaikan tarif yang signifikan atau menyeluruh.

“Penyesuaian lebih bersifat case by case, tergantung pada rute pelayaran, akumulasi risiko, dan tingkat eksposur terhadap zona berisiko tinggi. Secara agregat, dampaknya masih terkendali,” tegasnya.