Bisnis.com, MAKKAH — Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah mengungkap sebanyak 19 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat keamanan Arab Saudi selama musim haji 2026 akibat dugaan berbagai pelanggaran hukum, mulai dari promosi haji ilegal, penjualan dam, hingga pelanggaran privasi dengan merekam perempuan warga Saudi.

Kasus tersebut menjadi sorotan di tengah semakin ketatnya pengawasan pemerintah Arab Saudi terhadap aktivitas jemaah dan warga asing selama operasional ibadah haji berlangsung. Konsul Jenderal KJRI Jeddah, Yusron Bahauddin Ambary, mengatakan seluruh WNI yang diamankan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan aparat keamanan Arab Saudi.

"Dari semua kasus ini, kami semua dari pihak KJRI, tim perlindungan jemaah KJRI Jeddah telah mendatangi kantor polisi yaitu saat ini ada 15 orang yang diperiksa di mana namanya di Khororoh dan ada 4 di Al-Mansyur," ujarnya saat wawancara dengan tim Media Center Haji (MCH) 2026 di Arafah, Arab Saudi, Rabu (13/5/2026).

Menurut Yusron, dari total 19 WNI yang diamankan, dua orang telah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Salah satunya merupakan WNI yang sempat diamankan akibat merekam seorang perempuan warga Saudi tanpa izin di kawasan Masjid Nabawi, Madinah.

“Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melaksanakan ibadah haji, melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya sampai dengan nanti KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” katanya.

Kasus Rekam Perempuan Saudi Masih Diproses

Yusron menjelaskan, proses hukum terhadap kasus pelanggaran privasi tersebut masih dapat berkembang tergantung ada atau tidaknya tuntutan dari pihak korban.

Apabila korban tidak melanjutkan tuntutan, WNI tersebut dimungkinkan dapat kembali ke Indonesia bersama kepulangan jemaah haji lainnya. Namun apabila korban mengajukan tuntutan khusus, proses hukum dapat terus berjalan sesuai sistem hukum Arab Saudi.

“Kalau memang tidak ada, artinya yang bersangkutan nanti saat waktu kepulangan bisa kembali. Kalau tidak ya berarti akan ada tuntutan lain dan kita belum tahu sampai saat ini tuntutannya,” ujarnya.

Menurut Yusron, sistem hukum Arab Saudi mengenal dua jenis pidana, yakni pidana umum dan pidana khusus yang bergantung pada laporan serta tuntutan korban.

Kasus tersebut menambah daftar perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya edukasi hukum dan budaya bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi, terutama terkait penghormatan terhadap privasi warga setempat.

Empat Kasus Penjualan Dam Ilegal

Selain pelanggaran privasi, KJRI Jeddah juga menangani empat kasus dugaan penjualan dam ilegal yang melibatkan WNI. Satu orang di antaranya telah memperoleh pembebasan bersyarat karena aparat belum menemukan bukti yang cukup.

“Kita masih menunggu hasilnya karena bukti-bukti yang tidak cukup,” kata Yusron.

Pemerintah Arab Saudi diketahui memperketat pengawasan terhadap praktik penjualan dam ilegal selama musim haji untuk mencegah penipuan terhadap jemaah.

Yusron menjelaskan, dalam sistem hukum Arab Saudi, aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti sejak penangkapan dilakukan. Jika bukti dianggap belum lengkap, masa pemeriksaan dapat diperpanjang hingga 20 hari.

“Jadi prosesnya masih terus berlangsung dan KJRI sudah mendatangi kantor polisi dan berbicara langsung dengan para tertuduh, belum tersangka ya masih tertuduh,” ujarnya.

KJRI Jeddah memastikan terus memberikan pendampingan hukum dan perlindungan kekonsuleran terhadap seluruh WNI yang menjalani proses pemeriksaan di Arab Saudi.

Pemerintah juga kembali mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama berada di Tanah Suci, termasuk larangan promosi haji ilegal, transaksi dam di luar ketentuan resmi, hingga penggunaan kamera yang dapat melanggar privasi orang lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa Indonesia mendukung stabilitas dan keamanan Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla setelah menerima Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi, di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (10/3/2026).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Jusuf Kalla mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi di bulan Ramadan sekaligus membahas perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, dalam pembicaraan tersebut juga disinggung laporan mengenai serangan Iran yang berkaitan dengan fasilitas militer di Arab Saudi.

Dia menilai bahwa sasaran yang diserang bukanlah pemerintah Arab Saudi secara langsung, melainkan fasilitas yang berkaitan dengan pangkalan militer milik Amerika Serikat.

Kendati demikian, Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung Arab Saudi dalam menjaga stabilitas kawasan.

“Indonesia tetap berdiri mendukung Arab Saudi karena negara tersebut merupakan pusat umat Islam dengan keberadaan Masjidil Haram dan tempat-tempat suci lainnya,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa Indonesia berharap situasi di kawasan tersebut tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Menurut Jusuf Kalla, sikap pemerintah Indonesia adalah mendukung Arab Saudi sekaligus mendorong sikap netral serta upaya menjaga perdamaian di tengah situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah menyatakan bakal mengikuti imbauan pemerintah untuk menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi, menyusul eskalasi situasi keamanan usai serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa dari sisi bisnis, penundaan perjalanan umrah merupakan opsi paling bijaksana dalam menyikapi hal tersebut, meskipun terdapat kerugian yang ditanggung dari sisi operasional.

“Kalau memang masih bisa ditunda, lebih baik ditunda, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar,” kata Budijanto kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini, banyak rute penerbangan internasional ke kawasan Timur Tengah yang disetop sementara sebagai antisipasi terhadap keadaan keamanan yang meningkat.

Menurut Budijanto, maskapai penerbangan internasional cenderung lebih fleksibel dalam menyikapi situasi ini, sehingga kerugian biro perjalanan bisa diminimalisasi dengan penjadwalan ulang (reschedule) hingga pengembalian dana (refund) penerbangan.

Namun demikian, situasi yang sama tidak berlaku khususnya terkait akomodasi di Arab Saudi. Budi menyampaikan bahwa terdapat mekanisme yang lebih ketat untuk mengupayakan berbagai keringanan tersebut, lebih lagi karena poros kunjungan jemaah umrah seperti Makkah, Madinah, dan Jeddah yang tidak banyak terdampak situasi keamanan.

“Kebanyakan jadi hangus, kan sayang, ya. Dari segi keamanan dan segi efisiensi perjalanan memang lebih baik di-pending dulu [keberangkatan umrah], sambil menunggu situasi stabil kembali,” ujar Budijanto.

Dalam perkembangan sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau agar para jemaah umrah menunda keberangkatan ke Arab Saudi imbas serangan Israel dan AS ke Iran.

Dia meminta jemaah untuk menunggu hingga kondisi kembali kondusif sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga Tanah Air.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).