Bisnis.com, SURABAYA – BookCabin, Online Travel Agent (OTA) di bawah naungan Lion Group akan menggelar BookCabin Travel Fair 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya, pada 12-14 Juni sebagai upaya untuk memberikan solusi layanan perjalanan terjangkau di tengah meningkatnya kebutuhan bepergian jelang liburan sekolah hingga mendukung aktivitas para pelaku bisnis dan wisatawan di wilayah Indonesia Timur.

Corporate Communications Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro menjelaskan pameran perjalanan yang sebelumnya telah digelar di Makassar, Jakarta, dan mendatang di Medan tersebut merupakan bentuk respons dari perseroan untuk menjawab tingginya minat bepergian masyarakat, di tengah dinamika harga tiket perjalanan yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti penguatan dolar AS dan kenaikan harga avtur dunia.

"Dengan hadirnya BookCabin Travel Fair serentak di empat kota, termasuk di Surabaya, kami memberikan solusi atas masukan yang datang dari pelanggan. Di saat harga tiket yang cenderung naik solusinya apa dari Lion Group? Maka, kami hadirkan BookCabin Travel Fair, dan dampaknya kami optimis bisa menjangkau masyarakat, dan memberikan solusi bagi seluruh pelanggan yang terbagi dalam empat kategori perjalanan berbeda," beber Danang pada konferensi pers BookCabin Travel Fair di Surabaya, Senin (8/6/2026).

Danang menjelaskan Lion Group telah melakukan pemetaan terhadap empat segmen utama perjalanan masyarakat di Kota Pahlawan, yakni wisata hemat, kebutuhan keluarga, perjalanan bisnis, dan perjalanan ibadah umrah, di mana seluruh segmentasi pasar tersebut dapat diakomodasi lewat berbagai program promosi yang tersedia dalam pameran yang akan datang.

Menurutnya, gelaran BookCabin Travel Fair 2026 tersebut juga menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap dapat melakukan perjalanan pada periode menjelang dan saat musim puncak liburan, yang biasanya jatuh pada pertengahan tahun.

"Kami menargetkan sedikitnya 1.000 pengunjung per hari selama penyelenggaraan BookCabin Travel Fair di Surabaya dengan nilai transaksi grup atau kelompok yang diproyeksikan dapat melampaui Rp100 juta," ucapnya.

Dalam gelaran BookCabin Travel Fair 2026 mendatang, Danang menjelaskan para pengunjung dapat memperoleh berbagai penawaran, mulai dari promo tiket penerbangan domestik dan internasional, kesempatan mendapatkan tiket gratis, hingga cashback Cabin Points hingga Rp1 juta.

Berbagai penawaran tersebut, lanjut dia, diadakan oleh perseroan sebagai jawaban agar masyarakat tidak mengurungkan niatnya untuk berpergian pada masa liburan sekolah mendatang.

Selain itu, para pengunjung juga dapat berkonsultasi langsung dengan para mitra BookCabin, yakni agen perjalanan yang telah terverifikasi untuk berkonsultasi mengenai kebutuhan perjalanan melalui pintu gerbang utama yang menjadi penghubung antara wilayah Indonesia bagian tengah dan timur serta salah satu pintu utama penerbangan internasional yang berpusat di Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo (SUB).

Adapun kebutuhan perjalanan masyarakat, baik penerbangan domestik maupun internasional tersebut mampu dilayani Lion Group lewat berbagai maskapai andalannya, seperti Lion Air, Batik Air, Wings Air, Super Air Jet, Batik Air Malaysia, dan Thai Lion Air

"Market di kawasan Jawa Timur khususnya di Surabaya ini termasuk kategori lima teratas untuk penghubung Lion Group. Kami melalui Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo ini rata-rata setiap hari melayani 60 frekuensi penerbangan. Artinya, jumlah cakupan orang bepergian dari dan menuju Surabaya ini kategorinya tinggi. Surabaya melalui Juanda sudah terhubung dengan penerbangan intra Jawa Timur dan domestik serta regional, dan posisinya sangat strategis," jelasnya.

Sementara itu, Public Relations BookCabin Sindi Basani Natalia Panjaitan menyebut aplikasi BookCabin dirancang oleh Lion Group untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan manajemen terhadap segenap kebutuhan perjalanan dalam satu aplikasi saja.

Lewat BookCabin, kata Sindi, pelanggan dapat dengan mudah untuk melakukan pemesanan tiket pesawat dan hotel, menyusun rencana perjalanan, melakukan check-in secara daring, hingga memperoleh berbagai manfaat melalui program loyalitas yang tersedia.

"BookCabin Travel Fair 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal, mendapatkan berbagai penawaran spesial, serta menikmati kemudahan mengelola seluruh kebutuhan perjalanan dalam satu aplikasi," tutupnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang mengkaji penerapan sistem pembayaran terpusat untuk umrah melalui e-wallet, sehingga dana jemaah tidak langsung masuk ke rekening biro perjalanan umrah. Wacana itu muncul untuk mencegah kasus seperti Hanania Travel kembali terulang.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyebut bahwa pihaknya mempertimbangkan salah satu opsi, yakni meniru pemerintah Arab Saudi yang menerapkan platform e-wallet untuk pembayaran berbagai keperluan operasional haji.

Dalam skema tersebut, Indonesia memiliki akun e-wallet sendiri untuk keperluan haji. Ketika pemerintah Indonesia akan membayar keperluan akomodasi atau lainnya, otoritas Saudi akan mentransfer dana dari e-wallet itu kepada pihak lain ketika semua aspek telah dinyatakan baik dan terpenuhi.

Menurut Gus Irfan, dalam konteks e-wallet umrah, jemaah haji tidak akan membayarkan langsung dana ke biro perjalanan, melainkan ke akun e-wallet terlebih dahulu. Dana tersebut baru dapat dicairkan kepada penyelenggara secara bertahap setelah layanan yang menjadi kewajibannya benar-benar dilaksanakan.

Irfan menilai pola tersebut berpotensi memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana jemaah sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan oleh penyelenggara perjalanan. Meski demikian, dia menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Kalau travel sudah melakukan sesuatu baru uangnya dikeluarkan, dibayarkan ke travel. Ini juga masih salah satu pemikiran kami. Yang jelas kita berpikiran bagaimana regulasi bisa dijalankan," ujar Gus Irfan pada Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mematuhi regulasi yang telah ditetapkan demi melindungi kepentingan jemaah.

Dia menyoroti masih adanya sejumlah kasus yang merugikan masyarakat, termasuk kasus Hanania Travel yang belakangan menjadi perhatian publik. Namun, menurutnya, kasus tersebut kemungkinan hanya salah satu dari sejumlah persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan perjalanan umrah.

"Kita ingin bahwa nanti tidak ada lagi korban-korban dari travel-travel yang bermain-main seperti ini," ujar Gus Irfan.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kasus Hanania Travel menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Menurut Dahnil, jumlah korban dalam kasus tersebut mencapai ratusan hingga lebih dari seribu orang. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus yang saat ini ditangani aparat penegak hukum, tetapi juga membangun sistem perlindungan baru yang lebih kuat bagi jemaah umrah.

"Kami akan membangun sistem baru terkait perlindungan finansial jemaah," kata Dahnil di Jeddah, Arab Saudi.

Berupaya Kembalikan Dana Korban Hanania Travel

Selain menyiapkan regulasi baru, Kemenhaj juga akan mengawal penyelesaian kasus Hanania Travel yang saat ini sedang ditangani kepolisian. Dahnil mengatakan pemerintah akan memperjuangkan dua aspirasi utama korban, yakni pengembalian dana atau pemberangkatan ke Tanah Suci.

Namun berdasarkan komunikasi awal yang diterimanya, sebagian besar korban lebih menginginkan pengembalian dana dibandingkan melanjutkan keberangkatan melalui biro perjalanan lain.

"Kami akan mengupayakan pengembalian dana atau pemberangkatan. Tetapi informasi yang kami terima, mayoritas korban memilih refund," katanya.

Dia menambahkan, apabila ditemukan indikasi dana jemaah sudah tidak tersedia, pemerintah akan mendorong penelusuran aset melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kepentingan utama kami adalah melindungi jemaah dan memastikan hak-hak mereka bisa dipulihkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional, Ahmad Syah Farhan jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan perjalanan umrah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah memperoleh dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan bos Hanania Group itu sebagai tersangka.

“ASF sebagai tersangka pada 29 Mei 2026. Selanjutnya, yang bersangkutan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (31/5/2026).

Dia menambahkan, ASF dilaporkan oleh jamaah yang gagal berangkat Umrah meskipun sudah membayar kepada pihak Hanania Group.

Kemudian, Budi mengungkap berdasarkan satu laporan dibuat oleh pelapor berinisial JSP total korban mencapai 128 orang dengan kerugian Rp12,1 miliar.

“Untuk laporan dengan pelapor JSP, perkara sudah naik ke tahap penyidikan. Penyidik telah memeriksa 33 orang saksi dari para pelapor maupun korban yang terdata,” imbuhnya.

Selain JSP, Polda Metro Jaya juga menerima laporan dari pelapor berinisial NN terkait keberangkatan Umrah untuk dua orang. Dalam laporan itu, korban telah membayar paket umrah senilai sekitar Rp78,8 juta, namun tidak diberangkatkan sesuai jadwal yang dijanjikan.

Dalam hal ini, penyidik menyatakan masih melengkapi berkas perkara dengan memeriksa saksi dan mencari alat bukti lainnya untuk membuat terang peristiwa dugaan penipuan travel umrah tersebut.

"Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut," pungkasnya.

Adapun, pasal yang diterapkan dalam perkara ini yakni Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.

Sekadar informasi, Polda Metro Jaya juga membuka Posko Pengaduan Korban Dugaan Penipuan Biro Umrah PT Khazanah Tamma Internasional/Hanania Group.

Masyarakat yang merasa menjadi korban dapat datang ke Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan membawa data dan bukti pendukung, atau menghubungi nomor pengaduan melalui WhatsApp 0813-1400-141.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menilai bahwa asuransi perjalanan, khususnya untuk perjalanan haji dan umrah mendapatkan katalis positif dari mobilitas jemaah yang terus meningkat.

Direktur Utama Zurich Syariah Hilman Simanjuntak berpendapat kebutuhan perlindungan berbasis syariah yang juga semakin tinggi menjadi pendorong potensi bagi asuransi Haji dan Umrah.

Oleh karena itu, dalam menangkap peluang tersebut, Zurich Syariah fokus pada penguatan kolaborasi dengan penyelenggara perjalanan Haji dan Umrah serta mitra distribusi lainnya.

“Kami juga terus berupaya untuk meningkatkan literasi mengenai pentingnya perlindungan syariah selama perjalanan ibadah. Selain itu, kami terus menyempurnakan pengalaman nasabah,” ungkap Hilman kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Sejauh ini, ujarnya, permintaan perlindungan perjalanan Haji dan Umrah Zurich Syariah terus menunjukkan minat yang sehat, dengan pertumbuhan jumlah polis sekitar 6% pada Januari 2026.

Kendati demikian, Hilman menuturkan kontribusi itu belum signifikan, tetapi perusahaan optimistis lini ini bisa menjadi mesin pertumbuhan baru yang melengkapi portofolio besar Zurich Syariah.

Lebih lanjut, dia turut membeberkan risiko yang banyak diklaim nasabah adalah risiko terkait gangguan perjalanan seperti penundaan atau perubahan jadwal, klaim kesehatan dan kejadian kehilangan bagasi.

“Secara umum, tren klaim berada pada tingkat yang stabil dan masih dalam proyeksi pengelolaan risiko kami. Kami memastikan seluruh proses klaim berjalan transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah,” tegasnya.

Hilman pun menyampaikan bahwa produk perlindungan perjalanan Haji dan Umrah Zurich Syariah dirancang dengan cakupan yang komprehensif sesuai prinsip syariah, meliputi perlindungan kesehatan, kecelakaan, penundaan atau pembatalan perjalanan, hingga bantuan darurat.

“Produk ini juga dilengkapi dengan fitur Halal Trip Directory, panduan perjalanan halal berisi informasi restoran halal, lokasi masjid, hingga rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat,” ungkapnya.

Di lain sisi, dia turut mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti perkembangan rencana konsorsium asuransi Haji yang sedang digodok oleh pemerintah dan otoritas terkait. Pihaknya kini masih menantikan arahan resmi lebih lanjut.

“Pada prinsipnya, Zurich Syariah siap mendukung setiap inisiatif yang memberikan perlindungan terbaik bagi jemaah serta memperkuat ekosistem asuransi syariah secara nasional,” tutup Hilman.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menyampaikan sudah ada beberapa pengajuan klaim asuransi perjalanan umrah imbas perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang menyebabkan pembatalan atau perubahan jadwal sejumlah penerbangan.

Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menegaskan sejauh ini masih belum ada besaran pastinya. Namun, perusahaannya akan memproses pengajuan klaim dengan cepat dan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

“Tentunya dalam kondisi seperti ini, Zurich fokusnya adalah memastikan proteksi untuk nasabah. Jadi bagaimana kami bisa membantu mereka dalam kondisi seperti ini. Misalnya sudah ada yang di sana, kami bantulah dengan komunikasi atau misalnya kami memberikan informasi-informasi yang relevan, travel warning dan lain-lain,” ucapnya dalam acara Media Gathering di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Selain hal tersebut, Hilman menuturkan pihaknya akan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan partner-partner bisnis yakni travel Umrah dan Haji hingga asosiasi penyelenggara Umrah.

Hilman melanjutkan, situasi seperti geopolitik, kondisi ekonomi, hingga perang adalah sesuatu hal yang di luar kontrolnya, sehingga bisa terjadi kapan saja. Namun, yang pasti Zurich Syariah akan fokus dalam memastikan services bisa dirasakan dengan sangat baik oleh para nasabah.

“Jadi, yang pasti dari sisi klaim kami sudah mendapatkan beberapa laporan masuk dari nasabah-nasabah kami yang terdampak dari kejadian di Timur Tengah,” sebutnya.

Dia kembali menegaskan bahwa Zurich Syariah memiliki tim claims process yang sangat profesional, sehingga akan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang tinggi.

“Tentunya proses klaim itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku dan tim klaim Zurich itu selalu merespons dengan cepat, terutama dalam kondisi seperti ini kami harus menunjukkan kalau kami itu memang peduli dengan nasabah kami,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hilman menekankan risiko perang masih dalam salah satu pengecualian risiko dalam polis asuransi perjalanan. Ini berlaku untuk produk yang berbasis syariah ataupun konvensional.

Di lain sisi, dia menyebut Zurich Syariah akan terus menjaga market share dari asuransi perjalanan Umrah dan Haji. Pasalnya, pemerintah juga selalu menargetkan jemaah Haji dan Umrah bertambah setiap tahunnya.

“Dan kami sebagai market leader terutama di travel perlindungan untuk perjalanan Umrah, kami menjaga market share, tentunya kita akan secara otomatis tumbuh,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) Hilman Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya mulai menerima pengajuan klaim asuransi perjalanan dari jemaah umrah Indonesia yang terdampak Perang AS-Israel dan Iran.

"Dari sisi klaim kami sudah mendapatkan beberapa laporan masuk dari nasabah-nasabah kami yang terdampak dari kejadian di Timur Tengah," kata Hilman seusai menghadiri One Zurich Iftar 2026 di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menuturkan penyebab klaim tersebut utamanya karena nasabah batal berangkat ibadah umrah akibat memanasnya kondisi keamanan di wilayah Timur Tengah.

Adanya travel warning (peringatan perjalanan) untuk tidak mengunjungi kawasan tersebut membuat sejumlah jemaah menjadwalkan ulang atau bahkan membatalkan rencana mereka untuk beribadah di Tanah Suci.

Namun, ia belum dapat menyebutkan secara rinci jumlah klaim yang masuk hingga saat ini karena perseroan masih melakukan proses pendataan dan pengajuan klaim diprediksi masih akan bertambah seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian meluas.

Guna mengantisipasi lonjakan klaim yang berpotensi terus meningkat serta menunjukkan komitmen perseroan untuk membantu nasabah di tengah situasi darurat, Hilman menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat waktu respons.

"Tentunya, proses klaim itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku dan tim klaim itu selalu merespon dengan cepat, terutama dalam kondisi seperti ini," ujarnya.

Terkait dampak dari perang terhadap bisnis perusahaan, ia mengatakan adanya potensi penurunan permintaan terhadap produk asuransi perjalanan.

"Saya cukup yakin akan ada beberapa (jemaah umrah) yang merasa ini bukan waktunya untuk melakukan perjalanan umrah, which is (yang mana) sangat reasonable (masuk akal). Jadi, ya mungkin akan ada dampaknya sedikit turun, mungkin saja, tapi kami belum bisa lihat saat ini," ucap Hilman.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai bahwa perang AS-Israel dan Iran dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap asuransi marine cargo guna mengatasi besarnya risiko dalam proses pengiriman logistik (shipping).

Ia menyatakan situasi genting di perairan internasional tersebut, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia, menuntut banyak perusahaan ekspedisi untuk memperkuat proteksi kargo mereka.

Selain itu, ia menyoroti bahwa dampak dari ketegangan geopolitik dan guncangan ekonomi global saat ini juga dapat mendorong peningkatan inflasi medis.

Hal tersebut disebabkan oleh melonjaknya harga obat dan peralatan kesehatan yang sebagian besar diimpor dari luar negeri sehingga mendorong terjadinya imported inflation.

Ia pun menyarankan masyarakat untuk memiliki asuransi kesehatan guna mengantisipasi dampak dari ketidakpastian ekonomi tersebut.

"Masyarakat yang awareness-nya (tidak kesadarannya) tinggi, dia akan mempertebal (manfaat) dari produk insurance-nya (asuransinya) karena uncertainty (ketidakpastian) itu," tutur Nailul.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Asosiasi Muslim Perjalanan Haji dan Umrah (AMPHURI) Jawa Timur membeberkan sejumlah jadwal penerbangan bagi jemaah umrah dibatalkan imbas serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran yang menyebabkan pembatasan ruang udara di kawasan Jazirah Arab.

Ketua DPD AMPHURI Jatim Mohammad Sufyan Arief menjelaskan sejumlah jadwal penerbangan umrah tersebut telah dibatalkan sejak Sabtu (28/2/2026).

Sejumlah rute penerbangan menuju Arab Saudi yang dibatalkan tersebut antara lain transit di AMM - Amman, KWI - Kuwait, DXB - Dubai, AUH - Abu Dhabi, DOH - Doha, BAH - Bahrain, SVO - Moscow, dan PEW - Peshawar.

"Mulai keberangkatan yang kemarin Sabtu. [Penerbangan jamaah umrah] yang transit melalui ini semua [sejumlah rute yang dibatalkan] cancel," beber Arief, Senin (2/3/2026).

Arief menjelaskan bahwa tidak seluruh penerbangan jemaah umrah terdampak. Sejumlah penerbangan langsung (direct flight) keberangkatan atau kepulangan dari Arab Saudi masih beroperasi.

"Untuk pesawat yang direct flight, Alhamdulillah masih terbang. Seperti, [maskapai penerbangan] Garuda, Saudia, dan Lion Air," ungkapnya.

Mengenai total jumlah jamaah umrah yang terdampak, khususnya yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, Arief menyatakan pihaknya belum dapat memastikan jumlahnya karena beberapa direct flight masih sempat berjalan.

Tak hanya itu, lanjut Arief, terdapat pula jamaah mandiri yang keberangkatannya belum dapat dipastikan jumlahnya karena tidak melalui penyelenggara resmi.

"Data resmi terkait jemaah yang terdampak berada di Kementerian Agama melalui sistem Siskopatuh. Pembatalan umumnya terjadi pada penerbangan yang menggunakan maskapai seperti Emirates, Etihad, dan Qatar Airways," paparnya.

Lebih lanjut, AMPHURI hingga saat ini masih menunggu kepastian keberangkatan penerbangan menuju Arab Saudi pascakonflik bersenjata yang berkecamuk di Jazirah Arab.

Selain itu, biro perjalanan juga harus menghadapi sejumlah konsekuensi tambahan biaya imbas pembatalan rute penerbangan, utamanya berkaitan dengan akomodasi. Arief menjelaskan manajemen hotel di Arab Saudi tidak mempertimbangkan pengembalian dana (refund) dengan alasan pembatalan.

"Karena saat ini memasuki bulan Ramadan yang merupakan high season. Artinya, kamar tetap dianggap terpakai atau tidak, pembayaran sudah lunas dan sulit untuk dikembalikan. Pada dasarnya, seluruh pihak, baik travel maupun jemaah, berharap tetap bisa berangkat ke Tanah Suci selama situasi memungkinkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah menyatakan bakal mengikuti imbauan pemerintah untuk menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi, menyusul eskalasi situasi keamanan usai serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa dari sisi bisnis, penundaan perjalanan umrah merupakan opsi paling bijaksana dalam menyikapi hal tersebut, meskipun terdapat kerugian yang ditanggung dari sisi operasional.

“Kalau memang masih bisa ditunda, lebih baik ditunda, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar,” kata Budijanto kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini, banyak rute penerbangan internasional ke kawasan Timur Tengah yang disetop sementara sebagai antisipasi terhadap keadaan keamanan yang meningkat.

Menurut Budijanto, maskapai penerbangan internasional cenderung lebih fleksibel dalam menyikapi situasi ini, sehingga kerugian biro perjalanan bisa diminimalisasi dengan penjadwalan ulang (reschedule) hingga pengembalian dana (refund) penerbangan.

Namun demikian, situasi yang sama tidak berlaku khususnya terkait akomodasi di Arab Saudi. Budi menyampaikan bahwa terdapat mekanisme yang lebih ketat untuk mengupayakan berbagai keringanan tersebut, lebih lagi karena poros kunjungan jemaah umrah seperti Makkah, Madinah, dan Jeddah yang tidak banyak terdampak situasi keamanan.

“Kebanyakan jadi hangus, kan sayang, ya. Dari segi keamanan dan segi efisiensi perjalanan memang lebih baik di-pending dulu [keberangkatan umrah], sambil menunggu situasi stabil kembali,” ujar Budijanto.

Dalam perkembangan sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau agar para jemaah umrah menunda keberangkatan ke Arab Saudi imbas serangan Israel dan AS ke Iran.

Dia meminta jemaah untuk menunggu hingga kondisi kembali kondusif sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga Tanah Air.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara perjalanan ibadah umrah berharap agar pemerintah dapat turut menanggung biaya tambahan dari kepulangan jemaah umrah di Arab Saudi yang tertunda, menyusul peningkatan situasi keamanan imbas serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Saat ini, terdapat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa bantuan pemerintah menjadi penting karena adanya keadaan kahar, meskipun biro perjalanan tetap menanggung biaya tambahan sebagaimana mestinya.

“Kalau semua dibebankan kepada biro perjalanan, itu akan berat sekali. Namun, memang sudah menjadi tanggung jawab biro perjalanan kalau ada jemaah mereka di sana yang harus ekstensi, menunggu dan sebagainya,” kata Budijanto kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Lebih lagi, menurut Budijanto, sebagian besar asuransi perjalanan umrah tidak menanggung klaim atas risiko yang muncul dari situasi perang dan huru-hara.

Dia lantas menuturkan bahwa sebagian jemaah memang berinisiatif menanggung biaya tambahan tersebut secara mandiri, tetapi biro perjalanan disebutnya harus tetap berkomitmen menjaga layanan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar terdapat mekanisme bantuan yang diterapkan pemerintah, lebih lagi dengan kehadiran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang membawahi langsung urusan tersebut.

“Mudah-mudahan situasi ini tidak lama, ya. Jadi kalau berlangsung cukup lama, mudah-mudahan pemerintah juga bisa memperhatikan hal itu, paling tidak bisa membantu [dari sisi biaya],” ujar Budijanto.

Sebelumnya, Kemenhaj meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik terkait situasi keamanan di Timur Tengah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” kata Dahnil, Minggu (1/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) berpendapat legalnya umrah mandiri yang tertuang dalam UU No.14/2025 tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat memberikan peluang yang baik bagi industri asuransi.

Oleh sebab itu, Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menegaskan pihaknya terus berupaya mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan selama perjalanan ibadah umrah.

“Terutama untuk jamaah mandiri, sambil terus memonitor perkembangan dampaknya terhadap masyarakat dan perusahaan,” katanya kepada Bisnis, dikutip Kamis (6/11/2025).

Hal tersebut pun dilakukan untuk mengatasi salah satu tantangan utama dalam pengembangan asuransi umrah. Menurutnya, literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan selama menjalankan ibadah itu masih terbatas.

Dengan demikian, lanjutnya, banyak jamaah yang belum menjadikan asuransi sebagai bagian dari perencanaan perjalanan. Meski begitu, Hilman optimistis bahwa asuransi umrah ke depannya akan memiliki prospek yang sangat positif.

“Zurich Syariah berkomitmen memperluas akses perlindungan umrah melalui kolaborasi dengan biro perjalanan, sehingga menghadirkan ketenangan selama menjalankan ibadah,” ucapnya.

Lebih jauh, Hilman membeberkan di Zurich Syariah asuransi perjalanan untuk jamaah umrah per kuartal III/2025 menunjukkan pertumbuhan yang baik, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Zurich Syariah mencatatkan pertumbuhan atas kontribusi bruto dari asuransi perjalanan untuk jamaah umrah per September 2025 mencapai 25% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya,” tuturnya.

Senada, dua pengamat asuransi berpandangan kebijakan umrah mandiri dapat mendorong prospek pertumbuhan yang cerah bagi produk asuransi perjalanan.

“Dengan disahkan perjalanan umrah mandiri akan membuka kesempatan pelancong untuk memilih perusahaan asuransi untuk perjalanannya,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Dengan hal tersebut, lanjutnya, akan membuka kesempatan yang sama bagi perusahaan asuransi selain yang bekerja sama dengan asosiasi travel perjalanan umrah dan haji.

Sependapat, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai kebijakan umrah mandiri ini dapat membuka peluang bisnis asuransi perjalanan semakin besar.

Pasalnya, ujar dia, umrah mandiri berdampak positif karena bisa membuat biaya umrah menjadi lebih terjangkau karena fleksibilitas, sehingga jumlah jemaah yang bisa berangkat bisa meningkat pula.

“Dengan demikian semakin banyak yang dapat dijangkau sebagai nasabah asuransi perjalanan, bisa melalui kerja sama dengan operator pesawat dan hotel,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi umat Muslim yang hendak menjalankan ibadah Haji, karena pemerintah resmi menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk 2026.

Berdasarkan catatan Bisnis, DPR RI dan pemerintah telah resmi memutuskan BPIH 2026 sebesar Rp87,4 juta, dengan biaya haji yang ditanggung calon jemaah (bipih) sebesar Rp54,2 juta.

Besaran biaya haji yang ditanggung calon jemaah tersebut untuk 2026 turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jamaah.

Namun, berapa pun biayanya, calon jemaah haji maupun umrah harus memilih layanan travel yang tepat. Karena, perjalanan haji dan umrah merupakan perjalanan spiritual yang akan dikenang seumur hidup, sehingga pengalaman perjalanannya diharapkan berjalan lancar, nyaman, dan didukung fasilitas yang memadai.

Di sisi lain, kebijakan umrah mandiri menjadi ancaman bagi para pengusaha biro perjalanan.

Kehadiran umrah mandiri dikhawatirkan menghilangkan 4,2 juta lapangan kerja yang selama ini bergantung pada perjalanan ibadah umat muslim ini. Lapangan kerja tersebut berasal dari berbagai sektor mulai dari agent travel hingga perhotelan.

Di Indonesia, ada begitu banyak biro perjalanan yang menawarkan paket haji dan umroh, dan menawarkan harga mulai dari yang terjangkau hingga program premium dengan berbagai fasilitas.

Para biro perjalanan berlomba memberikan pelayanan terbaik, mulai dari membantu proses pendaftaran, pengajuan visa dan segala macam dokumen yang dibutuhkan, sampai maskapai penerbangan pilihan dengan transparansi biaya.

Saat ini, biro perjalanan yang ramah terhadap pengguna lewat fitur-fitur digital seperti media sosial atau aplikasi juga lebih menjadi pilihan, karena bisa memberikan kemudahan kepada calon jemaah.

Tak sedikit pula biro perjalanan yang menyediakan pilihan perjalanan tambahan ke negara lain seperti Turki, Mesir, Dubai, hingga Yordania sebagai nilai tambah dari produk-produk paket perjalanannya.

Mengutip berbagai sumber, berikut ini daftar 10 biro perjalanan haji dan umrah terbesar di Indonesia, yang telah memiliki izin Kementerian Agama:

1. Khazzanah Tour

Khazzanah Tour sudah berdiri sejak 2001, dan berkantor pusat di Jalan Otista Raya No.46B, Cawang, Jakarta Timur. Biro perjalanan ini telah memiliki reputasi yang kuat dengan telah memberangkatkan ribuan jemaah.

Khazzanah Tour menawarkan berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mulai dari paket Mahabbah yang dibanderol mulai Rp27,9 juta dengan fasilitas yang sudah cukup lengkap untuk harga paling terjangkau.

Namun, bagi yang menginginkan pengalaman tambahan dan eksklusif, Khazzanah Tour juga menyediakan paket Executive harga hingga Rp36,7 juta, di mana jemaah akan difasilitasi dengan akomodasi bintang lima.

2. Maghfirah Travel

Mengutip laman resminya, Maghfirah Travel telah berpengalaman selama hampir 24 tahun, didirikan pada 2001 dan telah memberangkatkan lebih dari 72.000 jemaah.

Maghfirah Travel menyediakan paket-paket Haji, termasuk Haji Khusus dengan kuota resmi dari Kemenag, dan antrean umrah lebih singkat dari haji reguler, hanya sekitar 5-7 tahun.

Selain itu, tersedia pula paket Haji Furoda yang tanpa antre sehingga jemaah bisa segera berangkat, menggunakan visa mujamalah yang legal, serta menyedian berbagai fasilitas premium.

3. Patuna

Patuna sudah berdiri dan dikenal sejak 1983. Mereka memiliki sistem pelayanan yang rapi, staf yang berpengalaman, dan sering menjadi pilihan jamaah lansia karena perhatian khusus pada lansia.

Patuna juga memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota sehingga mudah diakses oleh para calon jemaah haji dan umrah dari seluruh Indonesia.

Patuna menyediakan paket umrah mulai dari harga US$2.050 atau sekitar Rp34 juta sampai US$4.900 atau sekitar Rp80 juta, tergantung tanggal keberangkatan, fasilitas, dan paket perjalanan ke kota lain seperti Turki dan Dubai.

Selain itu, ada paket Haji Khusus mulai dari US$11.950 atau sekitar Rp199 juta, sampai dengan harga US$32.950 atau sekitar Rp550 juta. Kemudian, ada paket Haji Mujamalah yang dibanderol dengan harga mulai dari US$28.450 atau sekitar Rp473,4 juta sampai dengan US$42.950 atau sekitar Rp715 juta.

4. Alhijaz Indowisata

Alhijaz Indowisata juga sudah cukup senior sebagai penyedia jasa travel haji dan umrah dengan mengantongi izin resmi dan aktif termasuk untuk memberangkatkan haji khusus dan Furoda.

Alhijaz juga kerap jadi pilihan, karena menyediakan pilihan paket yang cukup bervariasi, bahkan mulai dari Rp26 juta sampai dengan Rp32,9 juta.

Alhijaz juga menjalin kerja sama dengan muassasah resmi di Arab Saudi, sehingga seluruh perjalanan jamaah dipastikan akan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

5. Arminareka Perdana

Sudah berdiri sejak 1990, Arminareka Perdana merupakan salah satu perusahaan jasa travel Haji Plus dan Umrah yang terbukti, dengan telah memberangkatkan puluhan ribu jemaah melalui program Solusi.

Arminareka juga telah resmi terdaftar di AMPHURI dan Kementerian Agama serta dan mendapatkan penghargaan dan prestasi yang gemilang berupa Rekor MURI 2017 Peserta Muhasabah Terbanyak dan Perusahaan Travel Umroh Terbesar No.1 di Indonesia yang memberangkatkan Jamaah Terbanyak Umroh dan Haji Plus sejak tahun 2009 sampai 2019 sesuai data Penjualan Bersih Maskapai Garuda Indonesia.

Daftar 10 Travel Haji dan Umrah Terbesar di Indonesia

6. ESQ Tours & Travel

ESQ Tours &Travel yang berada di bawah naungan PT Farul Ikhsan Wisata telah memiliki pengalaman melayani jasa perjalanan Haji Plus dan Umrah lebih dari 10 tahun.

Dipercaya juga sebagai penyedia program muhasabah, ESQ Tour & Travel juga telah banyak meraih penghargaan mulai dari Rekor Bisnis (REBI 2015, World's Best Hajj & Umrah Operator, dan Operator Umroh Haji Terbaik Kementerian Pariwisata 2016.

7. Alia Wisata

Berdiri sejak tahun 2000, Alia Wisata telah berpengalaman memberangkatkan jemaah Umrah dan Haji Khusus, serta telah berkembang untuk memberikan layanan pariwisata baik dalam maupun luar negeri, baik di bidang tiket pesawat, paket perjalanan, voucher hotel dan lainnya.

Sebagai travel haji dan umrah, Alia Wisata juga telah terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dengan SK NOMOR 832 TAHUN 2019.

Alia Wisata telah memberangkatkan lebih dari 5.000 jemaah dan menyediakan program Jumatain dengan tarif mulai Rp34 juta; paket Mawaddah Landing Madinah yang dibanderol sekitar Rp33,5 juta ; serta paket Sakinah dengan harga Rp39,5 juta, yang bisa disesuaikan dengan bujet dan kebutuhan calon jemaah.

8. Munatour

Munatour merupakan perusahaan travel haji dan umrah swasta nasional dengan fokus utama pada penyelenggaraan Umrah, Haji Khusus, Wisata Halal, dan Travel Sunnah. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1999 dengan nama PT Muna Bina Insani dan telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam melayani jemaah.

Munatour juga menawarkan program dan paket yang bervariasi, mulai dari kelas premium Fairuz dengan biaya perjalanan Rp52,5 juta, dan paket ekonomi Safir yang lebih terjangkau dengan harga mulai dari Rp32,5 juta. Munatour juga menyediakan berbagai paket khusus seperti untuk awal Ramadan.

9. Rabbani Tour

Rabbani Tour telah dipercaya melayani jemaah haji dan umrah sejak 1996 dan telah melayani lebih dari 25.000 jemaah.

Pada 2025 ini, rabbani Tour menyediakan berbagai paket umrah mulai dari Paket Hemat 12 hari seharga Rp25,9 juta dan Paket Hemat plus Mesir, yang tak hanya membawa jemaah beribadah umrah, tapi juga melakukan perjalanan ke Mesir, sampai Paket Umrah plus Eropa Barat seharga Rp65,9 juta.

10. Multazam Utama

Multazam Utama hadir sebagai biro perjalanan yang sudah lama berpengalaman sejak tahun 1999 yang telah dipercaya oleh ribuan jemaah dan banyak digunakan oleh artis dan publik figur.

Multazam Utama juga menawarkan harga paket yang beragam, mulai dari paket reguler dengan tarif mulai Rp27,9 juta, hingga paket plus Turki 12 hari yang dibanderol hingga Rp47,5 juta.

Multazam Utama juga telah berkembang pesat dan kini sudah memiliki banyak cabang di berbagai kota besar seperti Surabaya, Makassar, Lampung, Samarinda, Palembang, hingga Bengkulu.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengungkapkan sejumlah hal yang dianggap menjadi ancaman bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) usai pemerintah melegalkan umrah mandiri.

Sekretaris Jenderal Amphuri Zaky Zakariya menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat membuka ruang bagi agen perjalanan daring (online travel agent/OTA) untuk langsung menjamah pasar Indonesia.

“Legalisasi Umrah mandiri berarti membuka ruang bagi korporasi global dan lokapasar asing seperti Agoda, Booking.com, Maysan, atau bahkan Nusuk milik Arab Saudi untuk langsung menjual paket ke masyarakat Indonesia tanpa melibatkan PPIU,” kata Zaky dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (27/10/2025).

Dia melanjutkan, hal ini akan berdampak luas terhadap pelaku usaha dan calon jemaah umrah. Dampak pertama adalah potensi hilangnya kedaulatan ekonomi umat, yang mana sektor umrah-haji disebut telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari 4,2 juta pekerja di Indonesia.

Menurut Zaky, jumlah tersebut terdiri dari pemandu perjalanan dan ibadah, UMKM penyeia perlengkapan, hingga hotel dan katering lokal. Apabila bergeser ke sistem global, dia menyebut dana umat dapat mengalir ke luar negeri selagi tenaga kerja dalam negeri kehilangan penghasilan.

Berikutnya adalah potensi menurunnya pengawasan dan perlindungan jemaah, yang dalam hal ini PPIU wajib memiliki izin, akreditasi, sertifikasi, bank garansi, dan tunduk pada pengawasan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan perjalanan umrah.

“Sementara entitas asing atau marketplace global tidak akan tunduk pada mekanisme yang sama, sehingga pengawasan negara melemah dan potensi penyimpangan meningkat,” ujarnya.

Zaky lantas memaparkan bahwa legalisasi umrah mandiri justru mengalihkan nilai tambah jasa yaitu tiket, hotel, katering ke luar negeri, sehingga negara kehilangan potensi pajak dan devisa. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan gaung peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Aspek terakhir berkaitan dengan ekosistem umat. Menurutnya, banyak PPIU selama ini dimiliki oleh pesantren, ormas Islam, lembaga zakat, dan tokoh dakwah.

“Jika sistem ini tergantikan oleh platform global yang hanya berorientasi profit, maka nilai spiritual umrah akan bergeser menjadi sekadar transaksi komersial,” papar Zaky.

Itu sebabnya, Amphuri berharap bahwa penjabaran teknis dari Kementerian Haji dan Umrah maupun Komisi VIII DPR RI akan menempatkan umrah mandiri dalam koridor semestinya. Pihaknya menyatakan hal ini bertujuan agar legalisasi ini tidak merusak ekosistem keumatan yang telah dibangun ratusan tahun.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan praktik umrah mandiri dalam UU No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penetapan regulasi umrah mandiri merupakan respons atas dinamika kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah dari Tanah Air.

“Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Dahnil, Sabtu (25/10/2025).

Lebih lanjut, dia mengakui bahwa sebelum ketentuan UU ini diterapkan, praktik umrah mandiri sejatinya telah berjalan di lapangan.

Namun demikian, Dahnil memandang perlu memberikan payung hukum yang kuat agar pelaksanaan umrah mandiri tetap terjamin dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi.