tantangan besar muncul dari tingginya konsumsi domestik akibat bonus demografi

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri (TAM) ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra Hangga mengatakan koordinasi lintas kementerian terus berjalan intensif guna menjaga ketersediaan subsidi energi di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

"Koordinasi lintas kementerian terus berjalan intensif guna menjaga stabilitas stok dan mengamankan penyaluran subsidi energi bagi masyarakat tetap aman hingga akhir tahun," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hangga, saat menjadi narasumber dalam acara "Temu Nasional Alumni Penerima Beasiswa" di Jakarta, Jumat (5/6/2026), dinamika sektor energi nasional sangat dinamis dan dipengaruhi eskalasi geopolitik di Timur Tengah serta jalur logistik kritis di Selat Hormuz.

Untuk memitigasi dampak guncangan harga global akibat tingginya impor bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah, dan LPG, Kementerian ESDM fokus mengawal Astacita nomor 2 dan 5.

Lebih lanjut, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi itu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat karena mengalami surplus pada komoditas gas pipa, LNG, CNG, nikel, tembaga, emas, serta mengontrol 43 persen ekspor batu bara dunia.

"Namun, tantangan besar muncul dari tingginya konsumsi domestik akibat bonus demografi," sebut Hangga.

Ia menjelaskan, guna menekan ketergantungan minyak bumi, Kementerian ESDM aktif mengejar sejumlah target seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 GW, menjalankan program listrik desa (lisdes) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta bersiap menerapkan bauran bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) seiring meningkatnya kapasitas Kilang RDMP Balikpapan yang mampu menghentikan impor solar.

Hangga juga menekankan pentingnya sinergi lintas generasi serta kolaborasi multisektor guna mewujudkan visi besar pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya terkait ketahanan pangan, swasembada energi, dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia mandiri.

Hadir dalam forum yang mempertemukan para akademisi, pejabat negara, dan alumni penerima beasiswa tersebut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar Nabilla Karbala, Kepala BKHM Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha, Koordinator Beasiswa Garuda Kemendiktisaintek Ratna Prabandari, serta Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Asep Saefudin.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot melemah saat penutupan perdagangan Selasa (14/4/2026). Mata uang Garuda terdepresiasi 22 poin atau 0,13 persen ke level Rp 17.127 per dollar AS.

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan rupiah didorong oleh sejumlah faktor, terutama eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Kendati, saat ini munculnya sinyal dialog antara Amerika Serikat dan Iran mulai meredakan kekhawatiran pasar terhadap risiko gangguan pasokan energi global, khususnya blokade di Selat Hormuz.

“Tanda-tanda potensi dialog AS-Iran untuk mengakhiri perang mengurangi kekhawatiran tentang risiko pasokan yang berasal dari blokade AS terhadap Selat Hormuz,” ujar Ibrahim kepada wartawan Selasa sore ini.

Militer Amerika Serikat sebelumnya menyatakan blokade di jalur Selat Hormuz akan diperluas hingga Teluk Oman dan Laut Arab.

Data pelacakan kapal bahkan menunjukkan adanya kapal yang berbalik arah saat kebijakan tersebut mulai diberlakukan.

Namun, di tengah ketegangan itu, pasar menangkap sinyal positif dari potensi negosiasi lanjutan antara kedua negara.

Iran sempat mengancam akan menargetkan pelabuhan di negara-negara sekitar Teluk, menyusul kegagalan pembicaraan yang digelar di Islamabad.

Meski demikian, sejumlah sumber menyebut dialog antara kedua pihak masih terus berlangsung.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan upaya deeskalasi tetap berjalan, sementara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan Iran menunjukkan keinginan untuk mencapai kesepakatan.

Di sisi lain, sekutu NATO seperti Inggris dan Prancis memilih tidak terlibat dalam blokade dan justru mendorong pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut.

Menteri Energi AS, Chris Wright, bahkan memperkirakan harga minyak berpotensi mencapai puncaknya dalam beberapa minggu ke depan, sebelum kembali stabil seiring normalisasi distribusi energi.

Lembaga global seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Badan Energi Internasional juga mengingatkan negara-negara untuk tidak melakukan penimbunan energi atau pembatasan ekspor, mengingat situasi ini dinilai sebagai salah satu guncangan terbesar dalam pasar energi global.

Di dalam negeri, Ibrahim menilai meningkatnya ketidakpastian global turut mendorong dunia usaha memasuki fase wait and see. Eskalasi konflik di Timur Tengah dan mandeknya negosiasi AS-Iran membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi.

Penurunan ekspektasi bisnis serta stagnasi penjualan menjadi cerminan kehati-hatian tersebut.

Meski demikian, ekspansi tidak sepenuhnya terhenti, melainkan mengalami penyesuaian strategi.

Pelaku usaha cenderung menunda investasi besar yang padat modal, sembari fokus pada efisiensi dan optimalisasi operasional.

Arah investasi pun mulai bergeser ke sektor-sektor yang dinilai lebih resilien, seperti pangan, energi, dan digital.

Sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan ekspansi antara lain ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga energi dan logistik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, melemahnya permintaan global, serta tingginya biaya pembiayaan.

Dari sisi penjualan, kinerja dinilai masih cenderung stagnan dalam jangka pendek.

Namun, perbaikan berpotensi terjadi pada semester II-2026, dengan catatan tidak terjadi eskalasi lanjutan konflik global.

Konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama, meski daya beli masyarakat perlu dijaga.

Untuk mendorong ekspansi, diperlukan kepastian dan stabilitas kebijakan, mulai dari konsistensi regulasi, pemberian insentif fiskal, hingga kemudahan investasi.

Selain itu, stabilitas nilai tukar dan inflasi, serta percepatan belanja pemerintah dan deregulasi sektor riil seperti logistik dan perizinan, dinilai menjadi kunci dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai eskalasi di Timur Tengah membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat program biodiesel B50, yakni bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel dan 50% solar biasa.

Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mengatakan ketika harga minyak fosil melonjak akibat perang, gap harga antara diesel konvensional dan biodiesel sawit justru menyempit.

“Artinya biaya subsidi untuk program campuran yang lebih tinggi menjadi lebih ringan,” kata Imaduddin kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Meski demikian, lanjutnya, terdapat risiko lain yang perlu diantisipasi apabila aktivitas ekspor terganggu dalam jangka waktu yang cukup lama.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penumpukan pasokan CPO di tangki penyimpanan perusahaan, yang pada akhirnya dapat menekan harga di pasar domestik.

Situasi serupa sebelumnya pernah terjadi pada periode larangan ekspor CPO pada 2022, yang memicu kelebihan pasokan di dalam negeri dan berdampak pada penurunan harga.

Di samping itu, Imaduddin juga menyebut risiko terbesar bagi ekspor CPO dalam jangka panjang adalah gangguan sistemik pada jalur pelayaran global yang menjadi rute utama ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Selain itu, perlambatan ekonomi di negara mitra dagang seperti China dan India akibat kenaikan biaya energi juga berpotensi menekan permintaan ekspor Indonesia.

Dari sisi domestik, risiko lain yang turut datang adalah dari produksi sawit cenderung stagnan di kisaran 54–56 juta ton per tahun dalam lima tahun terakhir, serta ancaman El Nino pada paruh kedua 2026 yang dapat semakin menekan produksi.

Dia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko menekan volume pengiriman crude palm oil (CPO) akibat lonjakan biaya logistik dan gangguan pada jalur pelayaran global di tengah eskalasi yang masih berlangsung.

mengatakan volume ekspor CPO berisiko menurun dalam jangka pendek. Salah satunya akibat lonjakan biaya pengiriman dan premi asuransi kapal, terutama pada rute menuju Eropa. Selain itu, gangguan pada jalur pelayaran global turut mendorong kenaikan ongkos logistik.

“Jika jalur pelayaran internasional terdampak konflik, aktivitas ekspor ikut terhambat. Meskipun bisa mengambil jalur alternatif, ongkosnya jauh lebih mahal,” kata Imaduddin kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Kendati demikian, Imaduddin menyebut nilai ekspor masih berpotensi bertahan karena tertopang harga tinggi, meski ada tambahan beban dari kebijakan domestik.

Hal ini mengingat pemerintah mengerek tarif pungutan ekspor CPO mulai 1 Maret 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menambah beban eksportir di saat biaya logistik sudah tinggi.

Adapun, harga CPO justru melonjak signifikan dari sekitar US$1.300/MT pada awal Januari menjadi mendekati US$2.000/MT pada awal Maret, seiring pergerakan harga minyak Brent yang sempat menyentuh US$130 per barel.

Menurut Imaduddin, kenaikan harga CPO (CIF Rotterdam) didorong oleh korelasi CPO dengan minyak mentah sebagai bahan baku biodiesel. Meski begitu, di sisi permintaan terdapat risiko pelemahan karena harga yang tinggi membuat importir menahan pembelian.

“Banyak negara importir menunda pembelian karena biaya logistik dan asuransi meningkat hingga 50%, dan importir menunggu stabilitas harga sebelum melakukan kontrak baru. Jadi harga naik, tetapi ada risiko volume permintaan tertekan,” ujarnya.

Jaga Neraca Dagang RI

Lebih lanjut, Indef menilai dampak langsung konflik Timur Tengah terhadap neraca dagang Indonesia relatif terbatas karena porsi ekspor ke kawasan tersebut hanya sekitar 4,2% dari total ekspor nasional.

“Namun dampak tidak langsungnya jauh lebih signifikan. Impor BBM setara minyak mentah 588,9 ribu barrel per hari, dan ketika harga global naik akibat konflik, neraca perdagangan langsung tertekan karena biaya impor melonjak,” terangnya.

Dia menambahkan risiko lanjutan yang perlu diwaspadai meliputi kenaikan harga energi yang memicu inflasi, pelemahan rupiah akibat arus modal keluar, serta perlambatan aktivitas industri di negara mitra dagang utama seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

“Jika industri di negara-negara ini melambat, permintaan terhadap produk ekspor Indonesia pun bisa ikut tertekan,” imbuhnya.

Adapun untuk menjaga ketahanan neraca dagang, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah strategis, mulai dari diversifikasi pasar ekspor hingga penguatan hilirisasi industri sawit.

Pertama, diversifikasi pasar ekspor CPO. Dalam hal ini, langkah yang dilakukan adalah dengan mengurangi ketergantungan pada rute yang melewati zona konflik dan memperkuat penetrasi ke pasar Asia Timur dan Asia Tenggara yang lebih dekat secara geografis.

Kedua, mempercepat pengembangan kilang minyak domestik untuk mengurangi ketergantungan impor energi yang menjadi sumber utama tekanan neraca dagang.

Ketiga, memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global. Keempat, mendorong hilirisasi CPO agar Indonesia tidak hanya mengekspor CPO mentah tetapi juga produk turunan bernilai tambah tinggi yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan gangguan jalur pelayaran telah memicu lonjakan biaya logistik akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)—Israel dengan Iran.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah berdampak pada kenaikan biaya logistik pengiriman barang.

Kendati demikian, Budi menyebut permintaan dari kawasan tersebut relatif tidak mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana informasi yang diterima Kemendag dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

“Dia [GPEI] menyampaikan kalau memang ada beberapa pengaruh terutama untuk yang ke Timur Tengah, tetapi sebenarnya permintaan dari Timur Tengah itu tidak turun,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Selain itu, Budi juga memastikan berbagai komoditas Indonesia tetap diekspor ke negara-negara Timur Tengah meskipun biaya logistik mengalami kenaikan.

“Dia [eksportir] tetap ekspor. Cuma permintaan dari Timur Tengah sebenarnya nggak berubah. Tapi kendalanya memang ada sedikit kenaikan,” tuturnya.

Dalam catatanBisnis, GPEI mengakui gangguan pada jalur pelayaran serta lonjakan biaya logistik membuat pengiriman barang ke kawasan Timur Tengah menjadi lebih mahal dan membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama.

Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan para eksportir yang memiliki pasar tujuan Timur Tengah sudah merasakan dampak dari konflik yang berlangsung di kawasan tersebut.

“Pastinya untuk yang ke Timur Tengah sudah merasakan dampaknya karena beberapa pelayaran juga membatalkan dan tidak menerima kargo untuk ke sana. Dan pastinya juga ada surcharge, war surcharge itu sampai US$2.000-3.000 per kontainer. Dan juga waktunya semakin panjang, ini pastinya juga terdampak,” ujar Toto kepadaBisnis, Selasa (10/3/2026).

Di samping lonjakan biaya tambahan akibat risiko perang, lanjut dia, eksportir juga menghadapi sejumlah kendala lain yang semakin menekan aktivitas perdagangan ke luar negeri.

“Yang jelas permintaan pasar, biaya logistik yang terus meningkat dan waktu pengiriman,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Toto juga mengakui konflik tersebut turut memengaruhi permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara bahkan mulai menahan pembelian karena kondisi domestik mereka yang tidak stabil.

Ke depan, GPEI menilai apabila konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia akan semakin besar. Karena itu, dia berharap pemerintah dapat memperkuat pasar domestik untuk menyerap produk yang terdampak penurunan ekspor.

“Yang kami harapkan adalah pemerintah bisa membuat peluang pasar dalam negeri lebih besar, ekonomi dalam negeri lebih bertumbuh, sehingga daya beli kuat. Dan dengan lapangan pasar dalam negeri yang lebih terbuka, maka produk itu juga bisa dilempar ke dalam negeri untuk mengatasi ekspor yang terganggu,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RusiaVladimir Putin melakukan percakapan telepon dengan Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pada Rabu (11/3/2026) waktu setempat.

Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin membahas hubungan bilateral serta perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah.

Pada awal percakapan, Putin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-65 kepada Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Dia mendoakan kesehatan, kesejahteraan, dan kesuksesan bagi pemimpin UEA tersebut, sekaligus menyoroti peran pentingnya dalam memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara.

“Saya menyampaikan salam hangat atas ulang tahun Anda yang ke-65, serta mendoakan kesehatan, kesejahteraan, dan kesuksesan lebih lanjut dalam memimpin negara Anda,” ujar Vladimir Putin dalam percakapan tersebut.

Kedua pemimpin juga menyatakan kepuasan atas perkembangan hubungan persahabatan antara Rusia dan Uni Emirat Arab yang dinilai berkembang pesat di berbagai bidang kerja sama.

Putin juga menyampaikan apresiasi kepada Mohamed bin Zayed Al Nahyan atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada warga Rusia yang berada di Uni Emirat Arab.

Selain membahas hubungan bilateral, Putin dan Mohamed bin Zayed turut bertukar pandangan mengenai situasi di Timur Tengah yang dinilai semakin memburuk dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi Iran serta negara-negara Arab lainnya dan perlunya deeskalasi.

“Penting untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut dan mencari penyelesaian melalui dialog serta perundingan,” kata Putin, menegaskan pentingnya jalur diplomatik untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, pada Kamis (12/3/2026).

Pembicaraan tersebut membahas perkembangan eskalasi militer di kawasan serta potensi dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas regional maupun internasional.

"Yang Mulia (Pangeran MBS) meninjau melalui telepon dengan Presiden Indonesia perkembangan eskalasi militer di kawasan dan dampaknya yang serius terhadap keamanan dan stabilitas regional dan internasional," tulis keterangan akun X Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Kamis (12/3/2026).

Dalam percakapan itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penghentian segera aktivitas militer di kawasan.

"Presiden Prabowo menyampaikan bahwa langkah henti aksi militer diperlukan untuk mencegah terganggunya keamanan dan stabilitas wilayah," demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Kedua pemimpin juga menyoroti dampak berbahaya dari meningkatnya aktivitas militer yang dapat memperluas ketegangan di kawasan.

Informasi mengenai percakapan telepon tersebut disampaikan oleh Ministry of Foreign Affairs of Saudi Arabia dalam keterangan resminya pada 22 Ramadan 1447 Hijriah.

Bisnis.com, JAKARTA - Meningkatkan ketegangan di Kawasan Timur Tengah membuat sejumlah pihak mempertanyakan nasib keberangkatan haji di Indonesia pada 2026.

Pada awal Maret 2026, pemerintah mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Sesaat setelah upaya saling serang yang dilancarkan AS dan Iran meletus, pemerintah mengimbau jamaah untuk mempertimbangkan aspek keselamatan saat hendak berangkat umrah dalam waktu dekat.

“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, Minggu (1/3/2026) dikutip dari situs resmi haji.go.id.

Namun sejalan dengan itu, penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dipastikan bahwa hingga saat ini belum terdapat dampak terhadap persiapan yang sedang berjalan. Seluruh tahapan perencanaan dan koordinasi tetap berlangsung sesuai jadwal.

Wamenhaj menyampaikan bahwa proses persiapan penyelenggaraan haji telah mencapai sekitar 95% yang meliputi akomodasi, transportasi, hingga konsumsi. Pembayaran-pembayaran lain, seperti Armuzna pun sudah rampung.

Tahapan yang tersisa pada proses persiapan yakni hanya pengelompokan (grouping) jamaah atau yang dikenal sebagai pengkloteran jamaah calon haji.

Wamenhaj Dahnil menjelaskan pengelompokan tersebut merupakan tahapan teknis untuk memastikan pembagian jamaah dalam kelompok terbang (kloter) berjalan sesuai dengan jadwal keberangkatan dan kesiapan layanan di Tanah Suci.

Ia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi di kawasan dan berkoordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan penyelenggaraan haji bisa dilaksanakan dengan aman.

“Kami terus memonitor perkembangan situasi. Namun sampai hari ini, persiapan haji Indonesia tidak mengalami hambatan,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta sektor terkait termasuk Kementerian Luar Negeri RI, otoritas Arab Saudi, serta maskapai penerbangan ikut memastikan kesiapan langkah kontingensi apabila terjadi gangguan operasional.

Ia juga meminta persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 harus tetap berjalan secara optimal dan tetap adaptif terhadap perkembangan situasi geopolitik.

Menurutnya, mitigasi risiko oleh lembaga terkait juga harus dilakukan sebagai persiapan dini agar calon jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan fokus.

"Ibadah haji dan umrah adalah panggilan suci. Negara wajib memastikan setiap jamaah berangkat dengan rasa aman dan kembali ke tanah air dengan selamat," kata Dini dalam keterangan di Jakarta, Rabu (4/3), dikutip dari Antaranews.

Dia mengatakan kesiapan Kantor Urusan Haji dan seluruh perwakilan Indonesia di Arab Saudi harus dipastikan optimal agar dapat memberikan pendampingan dan respons cepat apabila terdapat jamaah yang terdampak situasi darurat.

"Pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak-hak jamaah," kata dia.

Terkait situasi yang terjadi saat ini, dia mengatakan keselamatan jamaah atau WNI adalah prioritas utama. Negara disebut wajib hadir untuk memastikan seluruh jamaah Indonesia yang sedang maupun akan melaksanakan ibadah di Arab Saudi berada dalam kondisi aman serta memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan transparan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah kompak menguat pada pembukaan perdagangan Kamis (5/3/2026), setelah kedua instrumen keuangan itu terkoreksi pada penutupan pasar Rabu kemarin.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG naik 157,353 poin atau 2,08 persen ke level 7.734,417.

Sebelumnya ketika penutupan pasar Rabu kemarin, indeks anjlok 362,70 poin atau turun 4,57 persen ke level 7.577,06.

IHSG dibuka di posisi 7.695,347 dan sempat bergerak hingga menyentuh level tertinggi 7.765,613.

Sementara itu, posisi terendah indeks pada sesi perdagangan berada di 7.681,688.

Penguatan indeks juga tecermin dari dominasi saham yang bergerak di zona hijau.

Tercatat 582 saham menguat, sedangkan 80 saham melemah, dan 67 saham lainnya stagnan.

Dari sisi aktivitas transaksi, volume perdagangan mencapai 9,329 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 5,031 triliun.

Frekuensi perdagangan sebanyak 547.934 kali transaksi.

Adapun, nilai tukar rupiah terapresiasi 12 poin atau 0,07 persen ke posisi Rp 16.879 per dollar AS saat perdagangan dibuka pagi ini.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan rupiah berpotensi bergerak menguat terhadap dollar Amerika Serikat seiring membaiknya sentimen pasar global, terutama dipicu oleh harapan de-eskalasi konflik di Timur Tengah, setelah muncul laporan bahwa Iran memberi sinyal kesediaan untuk kembali melakukan perundingan.

Harapan meredanya ketegangan geopolitik tersebut mendorong peningkatan risk appetite investor terhadap aset negara berkembang, termasuk mata uang di kawasan Asia seperti rupiah.

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dollar AS di tengah sentimen yang membaik oleh harapan de-eskalasi perang di Timur Tengah menyusul berita bahwa Iran mensinyalkan niat untuk kembali berunding,” ujar Lukman saat dihubungi Kompas.com.

Dalam kondisi ketidakpastian global, perkembangan geopolitik sering mempengaruhi arus modal dan pergerakan mata uang.

Ketika risiko konflik mulai mereda, investor cenderung kembali masuk ke aset berisiko yang sebelumnya ditinggalkan saat ketegangan meningkat.

Di sisi lain, pergerakan dollar AS juga tetap dipengaruhi oleh dinamika global seperti harga energi, inflasi, dan kebijakan suku bunga Amerika Serikat.

Ketegangan geopolitik yang mereda dapat menahan penguatan dollar yang sebelumnya mendapat dukungan dari permintaan aset aman (safe haven).

Kondisi tersebut membuka ruang bagi mata uang negara berkembang untuk melakukan penguatan terbatas.

Dengan mempertimbangkan sentimen tersebut, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp 16.850 hingga Rp 16.950 per dollar AS dalam jangka pendek.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menghadapi potensi krisis global yang berkepanjangan, termasuk dampak eskalasi di Timur Tengah.

Seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah membahas skenario ketahanan anggaran apabila krisis berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Menurutnya, perkiraan ini berdasarkan atas analisis sementara, serta kondisi fiskal terkini yang dinilai masih dalam kategori baik.

"Ada bahas antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan nggak anggarannya, anggarannya seperti apa. Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah," kata Purbaya.

Ia menjelaskan, salah satu faktor pendukung kondisi fiskal Indonesia yang baik adalah kinerja penerimaan negara yang menunjukkan perbaikan signifikan pada awal tahun.

Penerimaan pajak dan bea cukai pada Januari hingga Februari 2026 tercatat tumbuh sekitar 30 persen.

"Itu angka yang signifikan sekali. Artinya, ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak dan bea cukai," jelasnya.

Terkait ketahanan ekonomi nasional di tengah eskalasi Amerika Serikat dan Iran, Purbaya menyebut pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario harga minyak untuk satu tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, kenaikan harga minyak pada level tertentu masih dapat diserap oleh APBN. Namun, jika lonjakan terjadi secara ekstrem, maka pemerintah akan melakukan perhitungan ulang untuk menyesuaikan kebijakan fiskal.

"Jadi masih bisa di absorb kalau harga minyak naik kalau terlalu tinggi. Tapi kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang," imbuh Purbaya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah menyatakan bakal mengikuti imbauan pemerintah untuk menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi, menyusul eskalasi situasi keamanan usai serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa dari sisi bisnis, penundaan perjalanan umrah merupakan opsi paling bijaksana dalam menyikapi hal tersebut, meskipun terdapat kerugian yang ditanggung dari sisi operasional.

“Kalau memang masih bisa ditunda, lebih baik ditunda, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar,” kata Budijanto kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini, banyak rute penerbangan internasional ke kawasan Timur Tengah yang disetop sementara sebagai antisipasi terhadap keadaan keamanan yang meningkat.

Menurut Budijanto, maskapai penerbangan internasional cenderung lebih fleksibel dalam menyikapi situasi ini, sehingga kerugian biro perjalanan bisa diminimalisasi dengan penjadwalan ulang (reschedule) hingga pengembalian dana (refund) penerbangan.

Namun demikian, situasi yang sama tidak berlaku khususnya terkait akomodasi di Arab Saudi. Budi menyampaikan bahwa terdapat mekanisme yang lebih ketat untuk mengupayakan berbagai keringanan tersebut, lebih lagi karena poros kunjungan jemaah umrah seperti Makkah, Madinah, dan Jeddah yang tidak banyak terdampak situasi keamanan.

“Kebanyakan jadi hangus, kan sayang, ya. Dari segi keamanan dan segi efisiensi perjalanan memang lebih baik di-pending dulu [keberangkatan umrah], sambil menunggu situasi stabil kembali,” ujar Budijanto.

Dalam perkembangan sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau agar para jemaah umrah menunda keberangkatan ke Arab Saudi imbas serangan Israel dan AS ke Iran.

Dia meminta jemaah untuk menunggu hingga kondisi kembali kondusif sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga Tanah Air.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).