Bisnis.com, JAKARTA - Gangguan sistem layanan perbankan kembali terjadi. Kali ini menyerang salah satu bank pembangunan daerah (BPD).

Pada Minggu (22/2/2026), manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank Jambi menggelar konferensi pers terkait gangguan layanan yang berdampak kepada nasabah.

Direktur Utama Bank Jambi Khairul Suhairi menyampaikan Bank Jambi melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal ATM dan mobile banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya. “Bank Jambi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan layanan nasabah Bank Jambi,” kata Khairul dikutip dari Instagram resmi @bankjambi, Senin (23/2/2026).

Khairul menegaskan, Bank Jambi berkomitmen memastikan hak dan kepentingan nasabah tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut ditegaskan Khairul sebagai bentuk tanggung jawab manajemen terhadap para nasabah.

Sehari setelahnya, manajemen Bank Jambi kembali menggelar konferensi pers dan mengumumkan upaya lanjutan guna menindaklanjuti dugaan hilangnya dana nasabah.

Khairul menyampaikan perseroan menindaklanjuti gangguan sistem yang terjadi dengan melakukan audit forensik secara menyeluruh guna memastikan keamanan saldo masyarakat serta memastikan total kerugian yang dialami nasabahnya.

Menyusul adanya audit forensik, Bank Jambi pun menutup sementara layanan di kanal mobile banking dan ATM. Khairul mengatakan, transaksi perbankan dapat dilakukan secara normal melalui kantor layanan di setiap kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu atau kantor fungsional Bank Jambi.

Manajemen Bank Jambi juga memberikan jaminan perlindungan penuh terhadap dana nasabah yang terdampak oleh gangguan ini. Khairul menegaskan tidak akan ada nasabah yang dirugikan secara finansial akibat kesalahan teknis maupun gangguan eksternal.

“Sesuai dengan ketentuan, Bank Jambi berkomitmen apabila terjadi kerugian nasabah, akan melakukan penggantian secara penuh, baik itu disebabkan oleh kesalahan Bank Jambi maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Jambi,” tegasnya.

Bank Jambi turut memastikan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum guna mengungkap penyebab utama gangguan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas perbankan di daerah.

Bagi nasabah yang dirugikan, Khairul mengimbau agar langsung menyampaikan laporan kepada layanan customer service Bank Jambi di kantor layanan Bank Jambi terdekat mulai Senin (23/2/2026) sesuai waktu operasional layanan bank.

Bank Jakarta

Gangguan layanan juga pernah terjadi di bank pembangunan daerah, yaitu Bank Jakarta (sebelumnya Bank DKI) yang terjadi saat periode libur Lebaran atau 29 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Saat itu, terjadi gangguan layanan di aplikasi JakOne Mobile dan di mesin ATM.

Perseroan pun melakukan proses pemulihan layanan secara bertahap. Manajemen Bank DKI menyampaikan tidak ada serangan hacker atas gangguan sistem perbankan tersebut.

Selain itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyatakan tidak ada kesengajaan atas insiden gangguan sistem perbankan tersebut. Dia menjelaskan bahwa gangguan sistem perbankan terjadi lantaran sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

Sebagai dampak dari aktivasi fitur tersebut, terjadi pembatasan sementara pada sebagian layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain.

Dia juga menyampaikan bahwa sejak awal kejadian, Bank DKI langsung mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah secara intensif selama 24 jam, untuk melakukan evaluasi sistem, pemulihan berjenjang, serta menjaga kelancaran layanan prioritas lainnya. "Fitur pemulihan sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," ujarnya.

Namun, gangguan layanan tersebut berbuntut panjang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank Jakarta saat itu dan melaporkan persoalan gangguan layanan ke Bareskrim Polri.

Pramono menyampaikan alasan melapor ke Bareskrim karena kasus gangguan layanan terjadi berulang kali. Dia menduga bahwa dalam persoalan ini telah melibatkan internal Bank DKI maupun pemerintahan. Oleh karena itu, Pramono siap menindak siapapun yang berkaitan dengan persoalan ini.

Pramono berharap, melalui langkah ini pihaknya bisa mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan Bank DKI.

Di samping itu, pihaknya melalui lembaga independen bakal mengevaluasi, mengaudit hingga mengawasi persoalan terkait layanan Bank DKI tersebut.

Penguatan Bank Daerah

Sebelumnya, dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada awal tahun lalu, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Issabella Wattimena pernah menyinggung agar bank daerah terus melakukan penguatan tata kelola BPD dalam rangka menghadapi tantangan struktural dan eksternal.

“BPD perlu mewaspadai dampak dari berbagai risiko yang sedang berkembang terhadap operasional BPD seperti risiko serangan siber, risiko salah saji laporan keuangan, dan dampak dari risiko geopolitik terhadap sektor riil,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (17/1/2025).

Adapun, OJK telah meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa roadmap ini memberikan gambaran bagi BPD dalam menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri. "Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagai regional champion," jelasnya.

Selain itu, seiring dengan tantangan perekonomian domestik seperti penurunan jumlah kelas menengah, Dian menyebut bahwa BPD dapat menjadi ujung tombak pengembangan UMKM bagi masyarakat luas.