Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah PT Astra International Tbk. (ASII) yang mendorong karyawannya menggunakan transportasi umum. Dukungan sektor swasta dinilai penting untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan massal sekaligus mengurangi kemacetan di Jakarta.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan perusahaan dengan jumlah karyawan besar memiliki peran strategis dalam mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Menurutnya, tingkat konektivitas transportasi publik di Jakarta saat ini telah mencapai lebih dari 93%. Namun, tingkat penggunaan transportasi umum secara rutin masih berada di bawah 30% dari total mobilitas masyarakat.

Pramono menargetkan porsi pengguna transportasi umum dapat melampaui 30% pada tahun depan. Dia meyakini peningkatan penggunaan angkutan massal akan berdampak pada penurunan kemacetan di Ibu Kota.

"Kalau bisa tahun depan sudah di atas 30% sehingga dengan begini pasti secara signifikan akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta karena orang bersedia beralih habitnya, kebiasaannya, budayanya dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum," ujar Pramono di Menara Astra, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan jaringan transportasi publik Jakarta kini makin terintegrasi melalui berbagai moda, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT. Selain itu, layanan juga telah terhubung dengan kawasan penyangga, termasuk Cikarang dan Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Pramono, ketersediaan pilihan moda yang makin beragam diharapkan dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Saat ini, sekitar 4 juta orang tercatat melakukan perjalanan menuju Jakarta setiap hari menggunakan kendaraan pribadi.

Dia berharap inisiatif yang dijalankan Astra dapat diikuti perusahaan lain untuk mendorong karyawan memanfaatkan transportasi umum, khususnya saat berangkat dan pulang kerja.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Astra International Tbk. Rudy mengatakan perusahaan menjalankan program "Insan Astra Ayo Naik Transum Jakarta" sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya peningkatan penggunaan transportasi publik.

Menurut Rudy, program tersebut juga ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pengembangan mobilitas perkotaan yang lebih berkelanjutan.

"Kami berharap kolaborasi program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan jaringan LRT Jakarta hingga membentuk lintasan yang terhubung memutari ibu kota (loop) guna menekan angka kemacetan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada pekan lalu akhirnya memutuskan memperpanjang jalur LRT extension Velodrome-Manggarai hingga Stasiun LRT Dukuh Atas dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov DKI Jakarta membangun sistem transportasi publik terintegrasi.

Setelah konektivitas pusat kota terselesaikan, pengembangan jaringan LRT akan diarahkan menuju kawasan utara seperti Jakarta International Stadium (JIS), Ancol, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 hingga Bandara Soekarno-Hatta untuk membentuk sistem loop transportasi Jakarta.

Saat ini, LRT Jakarta tengah memperpanjang rute dari Velodrome menuju Manggarai sepanjang 6,4 kilometer. Jika proyek itu selesai sesuai target pada Agustus 2026, perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai diproyeksikan hanya memakan waktu sekitar 28 menit.

Adapun rute eksisting sepanjang 5,8 kilometer dari Pegangsaan Dua hingga Velodrome saat ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 13 hingga 15 menit dengan headway keberangkatan setiap 10 menit sekali.

Dorongan memperluas jaringan transportasi publik muncul di tengah ketimpangan pertumbuhan kendaraan dan kapasitas jalan di Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor pada 2024 telah mencapai 12 juta unit dengan penambahan sekitar 300.000 kendaraan atau tumbuh 3,08% per tahun.

Sementara itu, panjang jalan hanya bertambah sekitar 13 kilometer atau 0,20% per tahun sehingga kapasitas jalan tidak berkembang secepat pertumbuhan kendaraan yang melintas.

Alih Moda

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan pengembangan jaringan LRT menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem transportasi massal yang terintegrasi dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

“Urgensinya adalah menciptakan sistem transportasi massal terintegrasi yang mendukung Jakarta sebagai kota global yang lebih produktif dan berkelanjutan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, kemacetan Jakarta masih sangat tinggi karena dominasi kendaraan pribadi. Perpanjangan fase 1B Velodrome-Manggarai ditambah ekstensi menuju Dukuh Atas akan menghubungkan langsung koridor timur Jakarta dengan simpul utama transportasi seperti MRT, KRL, dan Transjakarta.

Dalam jangka panjang, pengembangan tersebut akan menjadi fondasi pembentukan loop transportasi Jakarta sehingga masyarakat dapat bergerak lebih efisien tanpa harus berulang kali berpindah moda.

Pihaknya memproyeksikan fase 1B mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari setelah beroperasi penuh. Integrasi fisik dan tarif di kawasan Dukuh Atas dan Manggarai diyakini dapat mendorong perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik berbasis rel.

“Ini akan mendorong modal shift bertahap dari kendaraan pribadi, terutama dengan integrasi tarif dan fisik yang seamless di Dukuh Atas dan Manggarai, serta pengembangan TOD di sekitar stasiun,” katanya.

Di sisi pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan APBD untuk pembangunan tahap awal. Fase 1B Velodrome-Manggarai senilai Rp5,5 triliun dan perpanjangan menuju Dukuh Atas sebesar Rp2,7 triliun sepenuhnya dibiayai APBD DKI Jakarta.

Meski demikian, untuk pembangunan jaringan loop yang lebih luas, Pemprov DKI Jakarta mulai membuka peluang keterlibatan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

“Tahap selanjutnya Pemprov terbuka menerapkan skema KPBU dan keterlibatan swasta agar lebih cepat dan meringankan APBD,” ujarnya.

Chico mengakui pembangunan jaringan LRT di Jakarta menghadapi tantangan besar karena dilakukan di kawasan padat dengan ruang kerja terbatas. Sebagian besar pekerjaan konstruksi bahkan harus dilakukan pada malam hari.

Selain itu, integrasi antarmoda, pengaturan lalu lintas, keselamatan konstruksi, hingga pengelolaan pendanaan jangka panjang juga menjadi tantangan utama dalam pengembangan jaringan LRT Jakarta.

Tantangan Trase

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menilai rencana pembentukan loop LRT Jakarta berpotensi berhasil selama trase yang dibangun tidak beririsan dengan jalur loop line KRL yang sudah ada.

“Loop LRT ini bisa saja berhasil asalkan tidak beririsan atau sejajar dengan loop line KRL,” ujarnya.

Menurut Deddy, keberhasilan transportasi massal berbasis rel sangat bergantung pada kemampuan jaringan menjangkau pusat aktivitas masyarakat dan kawasan permukiman.

Karena itu, trase LRT Jakarta dinilai harus melewati kawasan dengan konsentrasi aktivitas tinggi seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah hingga kawasan permukiman besar agar masyarakat benar-benar beralih menggunakan transportasi umum.

“LRT Jakarta trase-nya harus melewati tempat keramaian dan masuk ke basis-basis pemukiman seperti PIK dan Pondok Indah sehingga masyarakat dapat shifting ke angkutan massal berbasis rel,” katanya.

Integrasi Jabodetabek

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas integrasi transportasi Jakarta dan Jabodetabek di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pembahasan tersebut mencakup pengembangan TOD, tata akses transportasi, layanan utama dan feeder untuk kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Kita berharap penataan dan pengelolaan hal-hal tersebut bisa mengoptimalkan shifting kendaraan pribadi ke mass public transport,” ujarnya.

Menurut Risal, Jakarta memiliki sejumlah trase potensial untuk pengembangan LRT. Pemerintah pusat bersama operator KAI juga tengah memprogramkan pengembangan LRT Jabodebek hingga Bogor.

Kinerja layanan LRT Jakarta sendiri mulai menunjukkan peningkatan. Pada 2025, PT LRT Jakarta mencatat rata-rata lebih dari 3.600 penumpang per hari. Tingkat kepuasan pelanggan konsisten berada di atas 90%, ketepatan waktu perjalanan mencapai lebih dari 99%, sedangkan pemenuhan standar pelayanan minimum berada di atas 98%.

Jika proyek loop LRT berhasil direalisasikan, Jakarta akan memiliki jaringan transportasi rel perkotaan yang saling terhubung mengitari ibu kota dan terintegrasi dengan MRT, KRL, Transjakarta, hingga Mikrotrans.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah memetakan titik rawan kemacetan saat momen Ramadan 1447 H di sejumlah titik di Jakarta.

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados mengatakan salah satu titik macet saat Ramadan itu berlokasi di Bendungan Hilir di Jakarta Pusat.

"Untuk lokasi takjil ataupun bazar ramadan, kita sudah petakan baik itu di Benhil, biasanya di Benhil ada dan beberapa titik lainnya yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas," ujar Robby saat dikonfirmasi, Rabu (18/2/2026).

Dia menambahkan, pemetaan ini dilakukan agar arus lalu lintas baik itu di Benhil maupun titik rawan macet lainnya di Jakarta bisa tetap lancar meski dalam momen Ramadan.

Terlebih, sejumlah petugas juga bakal diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya peningkatan keramaian.

"Nanti kita pertama sudah terpetakan tempat-tempay takjil tersebut dan kedua kita akan menempatkan personel lalu lintas di area-area tempat takjil tersebut supaya bisa membantu kelancaran arus lalu lintas," imbuhnya.

Di samping itu, Robby juga mengungkap adanya pergeseran aktivitas masyarakat saat bulan puasa. Misalnya, pekerja kantoran diprediksi bakal aktif lebih siang dibandingkan hari biasanya.

Kemudian, puncak aktivitas masyarakat diprediksi bakal berlangsung sore hari saat perburuan takjil atau pencarian makanan untuk berbuka.

"Sehingga kita nanti pada saat bulan puasa tentunya lebih berupaya, lebih cepat dalam proses pengaturan-pengaturan lalu lintas di jalan dan menyesuaikan pergerakan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI JakartaPramono Anung bergeliat mengatasi macet di Jakarta lewat berbagai cara, mulai dari TransJabodetabek hingga perluasan golongan gratis transportasi publik.

Pramono mengatakan persoalan macet secara terus menerus dicarikan solusinya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas operasional TransJakarta menjadi TransJabodetabek.

“Kami telah buka [TransJakarta] dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta karena kemacetan terjadi pada pagi atau sore. 4 juta orang masuk ke Jakarta dan kembali ke kediamannya masing-masing,” ujar Pramono usai peresmian Primaya Hospital Kelapa Gading pada Selasa (27/1/2026).

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas golongan yang bisa memanfaatkan transportasi publik secara gratis. Kebijakan tersebut telah dijalankan sejak tahun lalu dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis.

“Harapannya dengan memakai kendaraan publik itu kemacetan berkurang. Saat ini, kemacetan ada, tapi menurun,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Pramono mengklaim bahwa tren penurunan tingkat kemacetan di Jakarta juga tergambarkan dalam survei TomTom Traffic Index. Adapun jika mengutip pada data TomTom Traffic Index 2024, secara global Jakarta berada di urutan ke-90. Bandung menempati urutan ke-12, Medan ke-15, Palembang ke-53, dan Surabaya ke-70.

Pemprov DKI Jakarta pun telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun ini. Terdapat fokus Pemprov DKI Jakarta terhadap upaya penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dengan anggaran sebesar Rp7,82 triliun.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan subsidi transportasi umum. Secara rinci, subsidi TransJakarta sebesar Rp3,75 triliun, subsidi Bus Sekolah sebesar Rp105,38 miliar, subsidi MRT Jakarta sebesar Rp536,70 miliar, subsidi LRT Jakarta sebesar Rp325,28 miliar, dan layanan angkutan kapal perairan sebesar Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 2026 sebesar Rp81,32 triliun. Terdapat sejumlah program prioritas, seperti infrastruktur hingga pendidikan.

Penetapan APBD 2026 ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 yang diundangkan pada 23 Desember 2025.

Jumlah APBD DKI Jakarta tahun ini mengalami penurunan dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Penurunan APBD Pemprov DKI Jakarta tersebut terutama disebabkan turunnya pendapatan dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun menjadi Rp11,16 triliun.

Adapun, dari APBD tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada penanganan sejumlah isu strategis. Di antaranya penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, hingga penanganan kemacetan.

Terdapat pula sejumlah program prioritas Pemprov DKI Jakarta pada 2026. Pertama, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,77 triliun.

Kedua, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan dengan anggaran Rp582 miliar. Ketiga, peningkatan modal manusia yang berdaya saing senilai Rp17,58 triliun.

Keempat, penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,70 triliun. Kelima, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif sebesar Rp2,36 triliun.

Keenam, penciptaan mobilitas dan kawasan yang berorientasi transit sebesar Rp7,82 triliun. Ketujuh, optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebesar Rp6,27 triliun.

Selain tujuh program prioritas tersebut, alokasi APBD Provinsi DKI Jakarta 2026 juga terbagi atas 10 urusan utama, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, komunikasi dan informatika, asta cita, dan isu strategis.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan arah kebijakan APBD difokuskan pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk tahun lalu, program prioritas dilaksanakan melalui empat aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif,” ujar Gubernur Pramono dalam keterangan tertulis dikutip Bisnis pada Senin (26/1/2026).

Dia menjelaskan secara makro pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 4,96% secara tahunan (Year on Year/YoY).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 menunjukkan optimisme yang tinggi, yakni sebesar 145,33. Sementara inflasi Jakarta pada Desember 2025 berada di angka 2,63% YoY, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.

“Serangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil, serta menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan di Jakarta,” ujar Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi melaporkan saat ini terdapat kepadatan lalu lintas alias kemacetan di sejumlah wilayah Jakarta akibat hujan mengguyur sejak pagi hari.

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados mengatakan kepadatan lalu lintas itu terdiri dari Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Condet, ruas Jalan Pasar Minggu.

"Terus ada di Antasari, untuk wilayah atau ruas jalan mengarah ke pusat kota terjadi kepadatan," ujar Robby kepada wartawan, Kamis (22/1/2026)?

Dia mengemukakan bahwa kepadatan lalu lintas ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang berlangsung serempak karena hujan telah mengguyur Jakarta sejak pagi.

Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang menunda aktivitas perjalanan dan diperkirakan baru bergerak pada 10.00 WIB.

"Dikarenakan masyarakat mulai beraktifitas agak siang hari ini, karena cuaca dari pagi mengalami hujan yang cukup deras sehingga masih ada masyarakat yang menunda perjalanan dan baru bergerak mungkin pada jam jam 10.00 WIB," imbuhnya.

Adapun, Robby mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam beraktivitas karena curah hujan berdasarkan informasi BMKG masih cukup tinggi hingga Jumat (23/1/2026).

Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengerahkan personel di sejumlah titik rawan banjir untuk melayani masyarakat yang hendak melintas.

"Dan kita dari Direktorat Lalu Lintas juga telah menempatkan personel kita pada titik-titik rawan untuk membantu masyarakat mengetahui apakah ruas jalan tersebut bisa dilintasi atau tidak sehingga masyarakat bisa melanjutkan perjalanannya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - “Macet lagi, jalanan macet gara-gara Si Komo Lewat. Pak Polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Macet lagi, macet lagi, cet. Jalan Thamrin, Jalan Sudirman. Katanya berkeliling kota.”

Lagu anak-anak berjudul “Si Komo” diciptakan oleh Kak Seto alias Seto Mulyadi memang sudah dirilis pada tahun 1990-an. Namun, petikan lagu yang pasti dihafal oleh anak-anak generasi millenial tersebut nyatanya masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Jakarta saat ini: MACET.

Kemacetan Jakarta memang sulit diurai bak benang kusut. Meski demikian, padatnya lalu lintas di kota ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan dari sisi sosial dan ekonomi. Seperti gula, Jakarta menawarkan cita rasa ‘manis’ yang membuat ‘semut-semut’ dari berbagai kota di Indonesia berdatangan demi memperbaiki nasib mereka.

Dari kota pelabuhan “Batavia”, Jakarta bersolek menjadi kota modern yang menjadi citra atau ikon Indonesia di mata dunia internasional.

Tonggak pembangunan kota Jakarta yang modern tak lepas dari sosok Ali Sadikin. Dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 1966-1977, menggantikan Soemarno Sosroatmodjo. Dilantik langsung oleh Presiden Soekarno pada 1966, Ali Sadikin menjadi salah satu Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpanjang dan paling berpengaruh dalam pembangunan Jakarta menjadi kota metropolitan.

Mengutip dispusip.jakarta.go.id, proyek-proyek pengembangan buah pikiran Bang Ali, sapaan akrab Ali Sadikin, antara lain Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, Pasar Melawai Blok M, Kota Satelit Pluit di Jakarta Utara, hingga terminal Kota dan Tanjung Priok.

Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi kota Jakarta yang diperingati setiap tanggal 22 Juni hingga saat ini. Perubahan citra menjadi kota metropolitan yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Jakarta bahkan Indonesia.

Berdasarkan buku “Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984” yang secara seri diterbitkan setiap tahun oleh Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta selama periode 1980-1984 tercatat sebesar 10,18% setiap tahun dengan laju pertumbuhan masing-masing 17,39% (1981), 4,73% (1982), 8,24% (1983), dan 10,37% (1984).

“Pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta lebih pesat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,83%,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984 yang dikutip, Rabu (10/12/2025).

Struktur perekonomian Jakarta perlahan berubah. Dari kota pelabuhan, Jakarta bertransformasi tak hanya sebagai Ibu Kota Negara, tetapi pusat perdagangan, pusat jasa keuangan dan perbankan, dan pusat hiburan. Kala itu, provinsi lain masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan.

Besarnya pendapatan per kapita atas dasar harga yang berlaku pen duduk DKI Jakarta tahun 1984 sebesar Rp1.089.472,11 sedangkan sebelumnya adalah Rp896.410,17.

Apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional per kapita penduduk Indonesia ternyata pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta menerima dua kali lebih besar dari pendapatan per kapita nasional.

“Besarnya pendapatan nasional per kapita atas dasar harga yang berlaku untuk tahun 1984 adalah Rp471.486.- sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp417.148,” tulis buku Pendapatan Regional DKI Jakarta 1980-1984.

Terpuruk Krisis Moneter

Memasuki periode tahun 1990-an, ekonomi DKI Jakarta terus melejit. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode awal 90-an masing-masing sebesar 8,61% (1994), 9,27% (1995), 9,10% (1996).

Namun, perlambatan ekonomi DKI Jakarta terjadi pada 1997, atau saat dimulainya tanda-tanda krisis moneter Asia, dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,11% yoy.

Puncaknya, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 1998 yang dihitung dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993, tercatat sebesar -17,63%. Laju pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (yoy) yang mencapai 5,11% .

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi sebagai dampak krisis ekonomi, yang gejalanya dimulai dari depresiasi nilai tukar rupiah pada bulan-bulan terakhir tahun 1997. Dampak dari depresiasi nilai rupiah tersebut ternyata sangat berpengaruh ke semua sektor ekonomi di DKI Jakarta.

“Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional yang tercatat -13,20%, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta memang tampak lebih terpuruk. Karena sumbangannya yang besar terhadap perekonomian nasional yakni sekitar 17%, maka sedikit saja perubahan di DKI Jakarta akan sangat memengaruhi perekonomian Indonesia,” tulis laporan Pendapatan Regional DKI Jakarta 1995-1998.

Tahun 2000 menjadi momen yang penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Sejak krisis melanda (pertengahan 1997), baru pada tahun 2000 ekonomi DKI Jakarta mampu mencapai pertumbuhan positif sebesar 4,33%.

Transformasi Angkutan Massal

Semakin masifnya pembangunan terus menambah jumlah pendatang yang ingin tinggal dan mengadu nasib di kota Jakarta.

Sebagai ibukota negara, Jakarta semakin dipadati penduduk dengan berbagai aktivitas di ruang publik. Dimulai 18 tahun lalu, akhirnya muncul jawaban dari keluhan warga Ibu Kota terhadap kebutuhan transportasi umum yang ramah, aman, dan terjangkau: TransJakarta.

Sistem transportasi modern berupa Bus Rapid Transit (BRT) ini merupakan ide Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dia mengadopsi moda transportasi berbasis bus yang sudah diterapkan di Bogota, Kolombia.

Sejak peresmian pertamanya pada 15 Januari 2004 hingga dua pekan selanjutnya, pemberlakuan uji coba koridor pertama TransJakarta dari Blok M–Jakarta Kota dilakukan secara gratis. Koridor 1 TransJakarta yang Bersejarah Jalan-jalan yang dilalui koridor 1, antara lain Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, Jalan Sisingamangaraja, Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, dan Gajah Mada/Hayam Wuruk.

Dari hanya 1 koridor yang menghubungkan Stasiun Kota-Terminal Blok M, TransJakarta kini menjadi urat nadi transportasi untuk warga dengan total 14 koridor yang menyambungkan lima wilayah kota Jakarta hingga Bodetabek.

Selain TransJakarta, Pemprov DKI di bawah pemerintahan Gubernur Joko Widodo akhirnya memulai pembangunan moda transportasi massal berbasis kereta atau mass rapid transit (MRT) Jakarta. Untuk fase I, MRT Jakarta memiliki rute dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga Lebak Bulus.

Saat ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah membangun fase II dari Bunderan HI menuju Stasiun Kota. MRT Jakarta bukan hanya menjadi salah satu solusi kemacetan, tetapi potret kehidupan urban Jakarta yang modern.

Jakarta juga memiliki moda transportasi light rail transit (LRT) yang menghubungkan Velodrome-Kelapa Gading serta LRT Jabodebek, yang dioperasikan oleh PT KAI, menjadi lintas rel terpadu untuk melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama merevitalisasi armada kecil alias angkot untuk masuk ke dalam kesatuan Transit Oriented Development (TOD). Gubernur Jakarta selanjutnya, Anies Baswedan sukses menerapkan konsep JakLingko yang membuat angkot-angkot berwajah baru tersebut masuk ke dalam operasional Transjakarta.

Era Pandemi Covid-19 hingga Kebangkitan Ekonomi

2020 menjadi tahun tergelap di era modern. Bukan hanya untuk Jakarta dan Indonesia, tetapi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi berhenti mendadak, Jakarta mengalami kontraksi ekonomi pertama dalam dua dekade terakhir.

Warna grafik makroekonomi yang tadinya hijau mendadak berubah menjadi merah. Pertumbuhan minus, investasi tertahan, konsumsi masyarakat terus menurun.

Titik nadir ekonomi Jakarta terjadi pada kuartal III/2020 -3,89% (yoy). Untungnya hal itu tak terjadi lama. Bank Indonesia mencatat Prbaikan ekonomi Jakarta masih berlanjut pada kuartal IV/2020 yang mencapai -2,14% (yoy), membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Periode Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang meningkatkan mobilitas masyarakat, kinerja ekspor yang membaik serta masih tingginya stimulus fiskal, telah memperbaiki kinerja ekonomi pada akhir 2020.

Namun hanya dalam beberapa tahun, grafik itu kembali menanjak. Bukan drastis, tapi stabil. Dari akhir 2020 hingga 2024, perekonomian Jakarta konsisten tumbuh di kisaran 3,6%-5,25%.

Sumber: BPS DKI Jakarta, diolah

“Pertumbuhan ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif stabil di kisaran 4,9%-5,1% pada 2025, didorong oleh pemulihan pasca-pandemi, momen hari besar keagamaan, pembangunan infrastruktur, acara kreatif (konser, festival), dan sektor jasa (akomodasi, makan minum, transportasi),” tulis Bank Indonesia.

Dari Ibu Kota jadi Kota Global

Selama satu dekade memimpin Indonesia, Presiden ke-7 RI Jokowi berhasil mengubah pola pembangunan yang sebelumnya berfokus di Pulau Jawa kini menjadi merata di berbagai wilayah, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Selama Puluhan tahun, pembangunan yang masif selalu dilakukan di Pulau Jawa lantaran banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di sana.

Padahal, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Justru, dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia Sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” kata Presiden Jokowi.

Imbasnya, status Ibu Kota Negara yang puluhan tahun dipegang oleh DKI Jakarta akhirnya berakhirnya. Namun, pemindahan Ibu Kota ke IKN justru menjadi nafas baru bagi Jakarta.

Setelah tak menyandang status Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan Jakarta menjadi satu dari 50 top kota global. Langkah ini diwujudkan melalui akselerasi inovasi di tiga bidang utama, yakni transportasi, infrastruktur, serta layanan digital.

"Yang pertama adalah yang menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik menjadi top 50 yang dilakukan perbaikan adalah hal yang berkaitan dengan mobilitas dan transportasi," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dilansir dari Berita Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Pramono menekankan bahwa perbaikan transportasi dan mobilitas merupakan kunci utama untuk meningkatkan peringkat Jakarta di kancah global. Dia bahkan menyebutkan bahwa Jakarta kini tidak lagi masuk dalam daftar 10 kota termacet di dunia. Sementara New York, yang merupakan kota global, masih berada di peringkat kedua.

"Ternyata kemacetan itu bukan kemudian menjadi ukuran sebuah kota global menjadi nomor berapa," katanya.

Selain perbaikan transportasi, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dimiliki, baik yang berupa aset maupun infrastruktur fisik. Sebab selama ini infrastruktur yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Seperti yang dikelola oleh Jakpro misalnya Velodrome, JIS, TIM, dan sebagainya. Tetapi persoalan kita yang paling utama adalah infrastruktur ini belum termanfaatkan secara maksimal," kata Pramono.

Menurutnya, upaya Pemprov DKI untuk menghidupkan kembali Jakarta International Stadium (JIS) yang kini diminati banyak pihak. Melalui perbaikan akses transportasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, JIS kini disebutnya semakin ramai dikunjungi.

Selain itu, Pramono juga mendorong peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas digital di Jakarta. Ia menekankan bahwa government digital network menjadi kunci utama untuk mewujudkan Jakarta menjadi 50 top kota global.

"Government digital network ini menjadi kata kunci kalau Jakarta ingin naik kelas terutama hal yang berkaitan dengan infrastruktur digital," ungkap Pramono.

Dia mencontohkan New York yang memiliki banyak ruang publik dengan aksesibilitas yang mudah serta dilengkapi dengan jaringan nirkabel. Oleh karena itu, Pramono mendorong agar Jakarta juga menyediakan akses nirkabel di ruang publik dan memperkuat jaringan serat optik.

"Dan kita juga harus mulai berpikir bahwa inilah yang nanti menjadi kunci utama pembangunan yang ada di Jakarta ini melalui government digital network," ucap Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan percepatan normalisasi Sungai Ciliwung dan Kali Krukut untuk menekan kemacetan yang terjadi di Jakarta. Saat ini proses normalisasi masuk dalam tahap pembebasan lahan.

“Dua sungai ini memberikan kontribusi kemacetan yang ada di Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dilansir dari Antara, Jumat (21/11/2025).

Dia mengatakan keterlibatan Pemprov DKI dalam kegiatan normalisasi itu juga dilakukan dalam rangka mendukung Hari Bakti Kementerian PU. Saat ini, kata dia, normalisasi Sungai Ciliwung sudah dalam tahap pembebasan lahan yang diharapkan rampung pada awal 2026.

Pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov DKI, sementara pembuatan tanggul dikerjakan oleh Kementerian PU.

Selain itu, Pemprov DKI juga segera melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer. "Kami mohon izin dan sekaligus kami akan segera memulai. Beberapa tempat lainnya, seperti Sungai Pesanggrahan, tetap kami rawat, kami keruk, dan beberapa sungai lainnya," ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pemprov DKI berharap normalisasi tersebut mampu mengampanyekan Sungai Ciliwung yang merupakan sungai utama di Jakarta.

Sebelumnya, proyek normalisasi Kali Krukut di Jakarta Selatan kembali diprioritaskan oleh Pemprov DKI Jakarta setelah insiden banjir besar di kawasan Kemang pada akhir Oktober 2025.

Pramono menegaskan bahwa normalisasi akan dilakukan sepanjang 1,3 kilometer, dimulai dari Kelurahan Petogogan hingga Jembatan Tendean. Langkah ini diambil setelah ditemukan banyak bangunan berdiri di atas atau di badan kali, sehingga menyebabkan penyempitan aliran dan genangan saat hujan deras.

Rencananya, proses pembebasan lahan dan penetapan lokasi (penlok) dimulai tahun 2026, dengan pendekatan dialog, kompensasi, dan relokasi jika diperlukan.

Normalisasi akan dilakukan secara bertahap, didukung Dinas Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR. Dengan normalisasi ini, harapannya banjir di wilayah terdampak seperti Kemang dan Kebayoran Baru bisa berkurang hingga 50% dalam 3–5 tahun ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo segera menginstruksikan jajarannya agar proses lelang proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dipercepat atau dilakukan lebih awal, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai. Dengan percepatan tersebut, diharapkan proyek pembangunan di Jakarta tidak dilakukan secara serentak di berbagai wilayah sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.

“Saya harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan APBD kita masih sering kali di ujung, seperti mengejar setoran. Tetapi di Balai Kota sendiri saya sudah menyampaikan bahwa nanti untuk APBD tahun 2026, dari awal, kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Barat, Kamis (16/10/2025).

Pria yang akrab disapa Pram itu menyebut percepatan lelang proyek tersebut pernah diterapkan pada masa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Ia pun menginginkan agar pola percepatan serupa diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Maka dengan pola yang sama, saya akan dorong supaya tidak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” ujar Pramono.

Terkait banyaknya proyek galian di sejumlah ruas jalan di Jakarta, ia mengakui bahwa perencanaan proyek tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Namun, pelaksanaannya baru dilakukan saat ini. Salah satu proyek galian tersebut berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

“Memang perencanaannya sudah cukup lama, termasuk yang disebut cable trap di Fatmawati, yang sekarang sedang mendapatkan sorotan publik. Itu bukan sesuatu yang baru,” tutur Pramono.