KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Yvonne Mewengkang memastikan Selat Malaka tetap terbuka, aman, dan stabil untuk jalur pelayaran.

Indonesia akan berkoordinasi dengan negara-negara terkait berlandaskan hukum internasional UNCLOS 1982 untuk memastikan hal ini.

"Serta memperhatikan koordinasi dengan negara-negara terkait untuk menjaga stabilitas kawasan dan memastikan jalur pelayaran global tetap aman, terbuka, dan stabil," kata Yvonne dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/4/2026).

Kemlu RI menjelaskan setiap kebijakan terkiat jalur pelayaran di Selat Malaka selalu berpedoman UNCLOS.

Apa yang ada di hukum laut internasional di bawah bendera PBB itu akan diikuti pemerintah Indonesia.

Selat Malaka merupakan jalur pelayaran global yang amat penting keberadaannya untuk perdagangan dunia.

Ia tak akan bernasib sama dengan Selat Hormuz yang ditutup.

"Seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia terkait jalur pelayaran internasional, termasuk di Selat Malaka, akan selalu sejalan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS," jelas Yvonne.

Tetap terbuka

Sebelumnya, Menlu RI (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia) Sugiono menjelaskan bahwa Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang bebas dan netral.

Kebebasan navigasi di sana merupakan komitmen banyak negara karena sesuai dengan Hak Lintas Damai Pasal 17 UNCLOS 1982 yang saling menguntungkan.

"Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, (dan) saling mendukung," jelas Sugiono, Kamis (23/4/2026).

Pemerintah Indonesia tak akan memberlakukan pungutan tarif bagi kapal yang lewat Selat Malaka.

Selat Malaka tak akan ditutup layaknya Selat Hormuz karena kebebasan navigasi merupakan hak setiap kapal dagang melintas.

"Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka)," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya mengatakan dalam gaya bercanda untuk memunguti pajak setiap kapal yang lewat di Selat Malaka dengan Singapura dan Malaysia. Pernyataan yang setelahnya diklarifikasi.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemlu RI Tegaskan Kebijakan di Selat Malaka Berbasis UNCLOS" dan "Menlu Sugiono Jelaskan Selat Malaka Jalur Pelayaran Bebas dan Netral"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus memantau secara cermat perkembangan situasi di Selat Hormuz.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran terus berkoordinasi dengan Kemlu RI dan otoritas Iran terkait keamanan melintas bagi dua kapal Pertamina yang masih tertahan di Teluk Arab.

"Pemerintah Indonesia akan terus memantau secara cermat perkembangan situasi di kawasan, termasuk Selat Hormuz, melalui koordinasi dengan KBRI Tehran serta otoritas dan mitra terkait," jelas Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dikutip dari Kompas.com, Sabtu (18/4/2026).

Menurut keterangan Yvonne, dibukanya Selat Hormuz merupakan kabar baik bagi perdagangan dunia.

Sebab, celah perairan sempit itu merupakan jalur perdagangan vital yang mempengaruhi stabilitas perekonomian global.

"Perkembangan ini merupakan sinyal positif bagi upaya de-eskalasi serta mendukung kelancaran pelayaran internasional yang aman dan terbuka," katanya.

Kemlu RI beserta pihak-pihak terkait terus mengupayakan agar kapal Pertamina yakni Gamsunoro dan VLCC Pride segera melintasi Selat Hormuz.

Selat Hormuz dibuka

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan setelah gencatan senjata Lebanon- Israel diteken Selat Hormuz resmi dibuka.

"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, Selat Hormuz dinyatakan terbuka," jelasnya dikutip dari CNN, Jumat (17/4/2026).

Jalur kapal komersil terbuka 100 persen selama 10 hari ke depan sesuai dengan periode gencatan senjata.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut baik keputusan ini. Ia menyebut sebagai kemenangan bagi dunia.

"Hari yang hebat dan gemilang bagi dunia," jelas Trump dikutip dari The Guardian, Jumat (17/4/2026).

Trump juga mengklaim Iran setuju menangguhkan pengayaan uranium tanpa AS harus membayar biaya kompensasi.

"Itu sama sekali tidak benar. Tidak ada uang yang berpindah tangan," jelasnya.

Tetapi, blokade Angkatan Laut AS di Selat Hormuz masih dilakukan sebagai jaminan agar transaksi dengan Iran 100 persen selesai.

"Blokade angkatan laut akan tetap berlaku sepenuhnya dan efektif hanya untuk Iran, sampai transaksi kita dengan Iran selesai 100 persen. Proses ini harus berjalan cepat," beber Trump.

Bisa ditutup kembali

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menjelaskan memang benar Selat Hormuz dibuka untuk seluruh pelayaran komersial.

Namun, pihaknya bisa menutup celah perairan sempit itu kembali dalam waktu singkat apabila situasi di lapangan menuntut hal itu dilakukan.

Terlebih jika blokade AS terus menerus ada di sana.

"Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka dengan ditentukan oleh situasi di lapangan, bukan oleh media sosial," jelasnya Jumat, (17/4/2026) seraya menyindir Trump yang mengumumkan segala sesuatunya lewat medsos Truth Social.

Patut diingat jika televisi pemerintah Iran menjelaskan kapal-kapal komersial memang bisa melintasi Selat Hormuz namun rute pelayaran ditentukan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Indonesia Sambut Baik Pembukaan Jalur Pelayaran Selat Hormuz Saat Gencatan Senjata"

Iran memberikan sinyal positif bagi dua kapal tanker Indonesia untuk melintasi Selat Hormuz di tengah perang yang masih berkecamuk melawan Amerika Serikat-Israel.

PT Pertamina International Shipping (PIS) mulai menyiapkan teknis untuk melintas di selat yang masih ditutup Iran karena menjadi titik panas perang ini.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk menyiapkan teknis perlintasan di Selat Hormuz. Saat ini kedua kapal Pertamina, Pride dan Gamsunoro, masih berada di Teluk Arab atau Teluk Persia.

Vega juga menekankan kru dan awak kapal sejauh ini terpantau dalam keadaan aman.

"PIS bersama dengan Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman," ujar Vega dalam keterangannya kepada detikcom, Minggu (29/3).

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas dukungan penuh dalam menangani situasi ini.

"Sejak isu ini muncul, PIS telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kemlu, yang secara aktif menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait. Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan," tutur Vega.

Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Pihaknya juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebelumnya, Kemlu RI menyebut Iran sudah memberi sinyal positif untuk memberi izin dua kapal Pertamina melintas di Selat Hormuz.

"Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Tehran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz," kata jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya, Sabtu (28/3).

Dia memastikan Kemlu RI dan KBRI Tehran akan terus koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya memastikan pelintasan secara aman kapal milik Pertamina di Selat Hormuz.

Selat Hormuz nyaris sepenuhnya ditutup oleh Iran sejak serangan awal Amerika dan Israel terhadap negara itu pada 28 Februari lalu.

Perang yang berimbas penutupan Selat Hormuz pun mengacaukan pasar energi global dan membuat ratusan kapal tanker dan kapal-kapal lainnya, termasuk kapal-kapal Indonesia, terjebak di perairan strategis tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan minyak utama dunia. Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melalui selat tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Iran memberi sinyal positif terhadap permintaan Indonesia agar dua kapal tanker milik PT Pertamina dapat melintasi Selat Hormuz, setelah sebelumnya tertahan akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl Mulachela, mengatakan komunikasi intensif terus dilakukan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran dengan otoritas Iran.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” ujar Nabyl di Jakarta, Jumat (27/3/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, respons tersebut saat ini ditindaklanjuti ke tahap teknis dan operasional. Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan kapan kedua kapal bisa melintas dengan aman.

Dua kapal yang dimaksud adalah Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang hingga kini masih berada di Teluk Arab atau Teluk Persia.

Kapal Pertamina Pride digunakan untuk mendukung kebutuhan energi nasional, sedangkan Gamsunoro melayani distribusi energi pihak ketiga.

Sementara itu, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS) Vega Pita memastikan kondisi awak kapal dalam keadaan aman. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kemlu untuk menyiapkan skema pelintasan.

“PIS bersama dengan Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman,” ujar Vega, Sabtu (28/3/2026).

Vega menambahkan, koordinasi diplomatik masih berlangsung intensif, termasuk melalui komunikasi dengan otoritas Iran. PIS juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam menangani situasi tersebut.

Penutupan Selat Hormuz terjadi setelah Iran merespons serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.

Ketegangan itu berdampak pada jalur pelayaran strategis yang menjadi lintasan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global.

Akibat gangguan di jalur tersebut, distribusi energi dunia sempat terhambat dan mendorong kenaikan harga bahan bakar di sejumlah negara.

Di dalam negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan tertahannya dua kapal tanker tersebut tidak mengganggu ketahanan energi nasional.

Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan alternatif pasokan, termasuk dari Amerika Serikat.

Kementerian Luar Negeri bersama PT Pertamina International Shipping (PIS) mulai membahas teknis pembebasan dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, setelah upaya negosiasi Indonesia mendapatkan respons positif dari Iran.

"PIS bersama Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman," ujar Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita, Sabtu (28/3) seperti dikutip dari Antara.

Sebagai informasi Pertamina Pride dioperasikan untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional. Sedangkan Gamsunoro melayani distribusi energi untuk pihak ketiga.

Vega menyampaikan bahwa untuk saat ini, kedua kapal tersebut masih berada di Teluk Arab/Teluk Persia. Adapun yang menjadi prioritas bagi Pertamina adalah keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya.

"Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik," ucap Vega.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas dukungan penuh dalam menangani situasi tersebut.

Sejak ditutupnya Selat Hormuz imbas peperangan antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, PIS telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kemlu. Selain itu, pihak Kemlu juga secara aktif menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait.

"Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan," kata Vega.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia supaya dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz dapat melintas dengan aman.

Menurut Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan semua pihak terkait di Iran untuk keselamatan kapal tanker tersebut.

"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran," kata Nabyl.

Menyusul respons positif yang disampaikan Teheran, langkah tindak lanjut telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional, kata Nabyl, meski belum memberi waktu pasti kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz.

KOMPAS.com - Dua kapal Pertamina yang masih tertahan di Teluk Arab, PIS VLCC dan Gamsunoro melakukan persiapan teknis untuk melintasi Selat Hormuz.

Persiapan dilakukan setelah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bernegosiasi dengan Pemerintah Iran untuk meminta izin melayarkan kedua kapal yang membawa stok bahan bakar minyak (BBM) melintasi celah perairan sempit tersebut.

"Terkait status kapal Pertamina, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Tehran sejak awal terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait di Iran," jelas juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/3/2026).

Wikimedia Commons Ilustrasi Selat Hormuz.

Otoritas Iran memberi tanggapan positif, sehingga persiapan teknis dan operasional kedua kapal melewati Selat Hormuz bisa segera dilaksanakan.Bila situasi tetap berjalan positif, kedua kapal segera dilayarkan.

"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran, yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak terkait pada aspek teknis dan operasional," jelas Yvonne.

Sebelumnya, Kemlu Iran menyampaikan nota persyaratan bagi kapal yang ingin melintas ke Organisasi Maritim Internasional (IMO). Poin penting darinya kapal yang tak bermusuhan diperbolehkan melintas.

"Kapal-kapal non-hostile dapat, sepanjang mereka tidak berpartisipasi maupun mendukung tindakan agresi terhadap Iran, serta sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan yang dinyatakan, mendapat manfaat dari lintasan aman melalui Selat Hormuz dengan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang," bunyi nota tersebut dikutip dari AFP, Selasa (24/3/2026).

Tertahan di Teluk Arab

Sebelumnya dua kapal Pertamina masih terjebak di Teluk Arab sejak awal Maret 2026 belum bisa bergerak keluar dari sana.

PIXABAY/TED ERSKI Ilustrasi kapal tanker. Jalur perdagangan minyak tersibuk di dunia.

Kru, kapal, dan muatannya dipastikan aman."Kondisi geopolitik memanas, 2 kapal PIS masih berada di Teluk Arab.

Hingga 12 Maret 2026, dua kapal tanker PIS, VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melewati Selat Hormuz.

"Seluruh kapal dan kru dalam kondisi aman," jelas akun resmi Instagram @pertaminainternationalshipping.

Pemerintah melalui Kemlu RI setelah mengetahui hal tersebut langsung berkomunikasi dengan pihak Iran dan hasilnya mulai tampak saat ini.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemlu Sebut Ada Tanggapan Positif Pihak Iran soal Nasib Kapal Pertamina di Selat Hormuz"

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berdampak pada meningkatnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian konflik.

“Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai,” tulis Kemlu di laman X pada Sabtu (27/2/2026).

Kemlu menambahkan, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Apabila disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden Indonesia juga bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.

Kemlu menilai peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak untuk tetap waspada.

“WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat,” tulis Kemlu.

Sebelumnya, AS dan Iran menjalankan perundingan terkait program nuklir Iran di Jenewa, Swiss. Menteri Luar Negeri Oman yang bertindak sebagai mediator, Badr Albusaidi, membeberkan perkembangan pembicaraan tersebut.

Perundingan nuklir AS–Iran berlangsung pada Kamis (26/2/2026) dan dihadiri utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, serta menantunya, Jared Kushner, yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.

Dilansir dari BBC, Badr menyebut pejabat AS dan Iran telah mencapai kemajuan signifikan dalam pembicaraan nuklir berisiko tinggi tersebut. Meski demikian, peluang tercapainya kesepakatan yang dapat mencegah perang masih belum jelas.

Badr mengatakan kedua pihak berencana melanjutkan negosiasi setelah melakukan konsultasi di ibu kota masing-masing. Diskusi tingkat teknis dijadwalkan berlangsung pekan depan di Wina, Austria.

“Kami telah bertukar ide-ide kreatif dan positif di Jenewa dan sekarang para negosiator AS dan Iran telah menunda pertemuan untuk istirahat. Kami akan melanjutkannya nanti. Kami berharap dapat mencapai kemajuan lebih lanjut,” kata Badr dalam unggahannya di X seperti dilansir BBC pada Jumat (27/2/2026).

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyampaikan bahwa terdapat kemajuan yang baik dalam negosiasi dengan AS, meskipun perbedaan pandangan masih ada di sejumlah isu.

Dia menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai salah satu putaran negosiasi paling intens dan terpanjang yang pernah dijalani Iran. Menurutnya, kedua negara telah mulai membahas unsur-unsur kesepakatan.

Di sisi lain, Trump sebelumnya telah memberikan ultimatum kepada Iran untuk mencapai kesepakatan dalam waktu 10 hingga 15 hari. Jika gagal, Teheran terancam menghadapi serangan militer lanjutan di tengah proses negosiasi yang masih berjalan.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat berbicara dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Trump menegaskan kembali klaimnya bahwa serangan gabungan Israel dan AS terhadap Iran pada Juni tahun lalu membuka jalan bagi gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, tanpa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, ancaman dari Teheran akan menghambat upaya perdamaian di Timur Tengah.

“Jadi sekarang kami mungkin harus melangkah lebih jauh, atau mungkin tidak. Mungkin kami akan membuat kesepakatan. Anda akan mengetahuinya dalam 10 hari ke depan,” ujar Trump, dikutip dari Al Jazeera.

Trump juga memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi yang sangat traumatis apabila gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Seiring dengan itu, AS dilaporkan telah mengerahkan ancang-ancang kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah.

Namun, pejabat Iran menunjukkan sikap menantang terhadap ancaman tersebut. Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menulis di platform X bahwa kapal perang AS merupakan perangkat militer berbahaya.

“Namun, yang lebih berbahaya dari kapal perang itu adalah senjata yang dapat mengirimkannya ke dasar laut,” tulisnya.

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak akhir 2025. Saat menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Desember lalu, Trump berjanji akan kembali menyerang Iran jika negara tersebut berupaya membangun kembali program nuklir atau rudalnya.

Beberapa hari setelah pernyataan itu, aksi protes antarpemerintah meletus di Iran, dan Trump secara terbuka mendorong demonstran untuk mengambil alih institusi negara.

Pada 2018, dalam masa jabatan pertamanya, Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir multilateral yang sebelumnya membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi internasional.

Meski perundingan terbaru kembali digelar, retorika ancaman dan sikap saling serang antara Washington dan Teheran masih berlanjut di tengah upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya Daru Pangayunan (ADP), akhirnya memasuki babak akhir setelah berbulan-bulan menjadi sorotan publik dan memunculkan beragam spekulasi.

Polda Metro Jaya secara resmi menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Keputusan ini diambil setelah aparat kepolisian menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana berdasarkan rangkaian proses penyelidikan yang telah dilakukan.

Sejak awal, kematian Arya Daru menyisakan banyak tanda tanya. Sejumlah kejanggalan muncul, mulai dari perubahan rencana perjalanan secara mendadak, ekspresi ketakutan yang ditunjukkan sebelum kejadian, hingga kondisi jenazah yang ditemukan dengan wajah terbungkus lakban. Hal-hal tersebut sempat memicu dugaan adanya unsur kekerasan atau keterlibatan pihak lain.

Salah satu momen yang menjadi perhatian adalah saat Arya berada di dalam taksi. Menurut keterangan saksi, sopir taksi melihat Arya dalam kondisi gelisah dan tampak ketakutan.

Arya terlihat memegang ponselnya, menoleh ke kanan dan kiri, bahkan sesekali melihat ke belakang. Padahal, awalnya Arya memesan taksi dengan tujuan bandara. Namun di tengah perjalanan, ia mengubah arah menuju Gedung Kementerian Luar Negeri RI.

Kuasa hukum keluarga, Nicholay Aprilindo, sebelumnya mengungkapkan bahwa keterangan saksi tersebut menjadi salah satu alasan pihak keluarga mendesak kepolisian untuk mendalami kasus ini secara menyeluruh. Mereka menilai perilaku Arya saat itu tidak dapat diabaikan begitu saja dan patut menjadi bahan pendalaman lebih lanjut.

Kilas Balik Kronologi Kasus Arya Daru

Berdasarkan catatan kepolisian yang dirangkum dari rekaman CCTV, Arya Daru terakhir kali terpantau berada di Mal Grand Indonesia sekitar pukul 17.52 WIB. Saat itu, ia tidak sendirian dan terlihat bersama dua rekannya, Vara dan Dion. Usai berada di pusat perbelanjaan tersebut, Arya kemudian meninggalkan lokasi dengan tujuan awal menuju bandara.

Namun, di tengah perjalanan, Arya justru memutuskan untuk memutar balik arah menuju Gedung Kemlu RI. Ia tercatat memasuki gedung tersebut sekitar pukul 21.39 WIB. Beberapa menit kemudian, tepatnya pukul 21.43 WIB, Arya terlihat berada di area rooftop lantai 12 Gedung Kemlu.

Saat berada di rooftop, ia masih membawa tas belanja dan tas gendong. Akan tetapi, ketika turun dari area tersebut, kedua tas itu sudah tidak lagi dibawanya.

Polisi juga mencatat adanya dugaan bahwa Arya sempat memanjat tembok di area rooftop gedung tersebut. Sekitar pukul 22.12 WIB, Arya kembali terekam kamera keluar dari Gedung Kemlu.

Ia kemudian tiba di rumah kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.23 WIB. Setibanya di kos, Arya sempat membuang sampah sebelum masuk ke kamarnya.

Keesokan harinya, pada 8 Juli 2025, Arya Daru ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya. Saat ditemukan, posisi tubuhnya terlentang di atas tempat tidur dengan kondisi tertutup selimut.

Wajahnya dibungkus lakban berwarna kuning, sementara kondisi kamar tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan atau kekacauan berarti.

Alasan Penyelidikan Dihentikan

Polda Metro Jaya menyatakan penghentian penyelidikan dilakukan setelah melalui serangkaian proses penyelidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti, hingga permintaan keterangan dari para saksi.

Hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

“Keterangan dari penyelidik, dihentikan lidik karena dari rangkaian penyelidikan, olah barang bukti, dan keterangan saksi, hasil gelar perkara tidak menemukan adanya tindak pidana,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Penghentian penyelidikan ini dituangkan dalam surat pemberitahuan resmi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kepada pihak keluarga, dengan nomor B/63/I/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tertanggal 6 Januari 2026.

Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini masih dapat dibuka kembali apabila keluarga atau pihak lain menemukan bukti baru yang valid dan relevan. Polisi menyatakan siap mendalami kembali kasus tersebut jika terdapat perkembangan signifikan.

Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Arya Daru sempat meminta agar Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara secara terbuka.

Mereka juga mendesak agar kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan guna membuka kemungkinan adanya upaya hukum lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dengan dihentikannya penyelidikan ini, kasus kematian Arya Daru secara resmi dinyatakan tidak berlanjut. Namun, keputusan tersebut tetap menyisakan pertanyaan di tengah publik, terutama terkait berbagai kejanggalan yang sempat mencuat sejak awal kasus mencuat ke permukaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri RI memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Venezuela berada dalam kondisi aman dan sehat pascapenangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah mengatakan pemerintah terus mencermati perkembangan situasi keamanan di Venezuela menyusul operasi Amerika Serikat yang memicu eskalasi ketegangan di negara tersebut.

Dia memaparkan, berdasarkan catatan Kedutaan Besar Indonesia di Caracas, terdapat 37 WNI di Venezuela. Dia merinci, dari total 37 WNI tersebut, sebanyak 33 orang merupakan staf dan keluarga besar KBRI Caracas. Sementara itu, empat WNI lainnya merupakan warga yang menetap, menikah, dan bekerja di Venezuela.

"Berdasarkan informasi dari KBRI Caracas, seluruh WNI saat ini berada dalam kondisi aman dan sehat,” ujar Heni dalam press briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Dia menambahkan, KBRI Caracas terus menjalin komunikasi langsung dengan seluruh WNI di Venezuela untuk memastikan kondisi mereka serta menyampaikan imbauan agar meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Heni, situasi keamanan di Venezuela saat ini dilaporkan mulai stabil dan berangsur normal. Meski demikian, pemerintah tetap meminta WNI untuk tidak lengah dan terus memantau perkembangan situasi.

Heni mengimbau WNI di Venezuela agar tetap waspada dan mengikuti arahan dari KBRI. Dalam kondisi darurat, WNI diharapkan segera menghubungi hotline KBRI Caracas maupun hotline Direktorat Perlindungan WNI.

Heni melanjutkan, untuk mengantisipasi potensi eskalasi konflik, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Caracas telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya adalah penyusunan rencana kontinjensi serta aktivasi protokol perlindungan WNI.

Selain itu, KBRI Caracas secara intensif berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memantau perkembangan situasi keamanan terkini di lapangan.

“KBRI Caracas juga telah mengaktifkan perangkat komunikasi cadangan untuk memastikan jalur komunikasi dengan pusat tetap terjaga, termasuk radio, telepon satelit, dan perangkat Starlink, apabila terjadi gangguan listrik atau blackout,” jelas Heni.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah dentuman tank dan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela, suara Indonesia terdengar—tetapi nyaris tanpa gema. Bukan karena tak ada pernyataan, melainkan karena pernyataan itu terasa terlalu hati-hati untuk sebuah dunia yang sedang menyaksikan pelanggaran terang-benderang atas kedaulatan sebuah negara.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memilih diksi aman yakni keprihatinan, seruan dialog, dan penegasan prinsip hukum internasional. Semua benar secara normatif, tetapi terasa janggal karena satu hal krusial tak pernah disebut Amerika Serikat.

Ketiadaan itu yang membuat mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal angkat suara. Bagi diplomat kawakan itu, pernyataan Kemlu RI bukan sekadar soal bahasa, melainkan cermin keberanian politik luar negeri Indonesia.

“Saya heran membaca pernyataan @Kemlu RI yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat,” tulis Dino melalui akun X resminya, Selasa (6/1/2026).

Kritik Dino tajam karena dia menyentuh inti persoalan dan mempertanyakan bahwa sejak kapan Indonesia, negara yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme, menjadi sungkan menyebut pelaku ketika hukum internasional diinjak-injak?

Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu mempertanyakan sikap Indonesia yang dinilai enggan menyebut secara eksplisit pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum internasional. Dia menilai dunia menunggu sikap Indonesia sebagai salah satu aktor penting Global South.

Invasi militer AS ke Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolás Maduro bukan isu abu-abu. Dunia tahu siapa penyerang dan siapa yang diserang. Namun dalam bahasa resmi diplomasi RI, pelaku menghilang, seolah kekerasan terjadi dengan sendirinya.

Diamnya Sugiono, menurut Dino, bukan sekadar kelalaian komunikasi, melainkan kemunduran sikap politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dibanggakan.

Menurut Dino, Indonesia memiliki rekam jejak menyampaikan penolakan terbuka terhadap invasi militer negara besar ke negara lain, termasuk saat invasi AS ke Irak. Dia menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif seharusnya diwujudkan dalam sikap yang berani dan berpendirian.

“Bebas aktif itu artinya berani berpendirian. Bermitra dengan AS tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yang mengorbankan hal-hal prinsipil,” ujarnya.

Di sisi lain, dengan kacamata berbeda, suara pemerintah justru terdengar jauh lebih lugas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak berbicara tentang moral global, melainkan grafik pasar, suplai minyak, dan subsidi energi.

“Venezuela sudah lama enggak terlalu aktif di pasar minyak dunia,” ujarnya santai usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (5/1/2026).

Dalam logika ekonomi, Venezuela hanyalah variabel kecil. Dampaknya ke Indonesia “agak jauh”. Pasar saham naik. Rupiah berpotensi menguat. Bahkan, penurunan harga minyak bisa meringankan subsidi.

Namun, Purbaya bahkan melontarkan kritik yang lebih telanjang terhadap realitas global hari ini hukum internasional melemah, PBB tak lagi digdaya, dan negara berdaulat bisa diserang tanpa konsekuensi berarti.

“Hukum dunia agak aneh sekarang. Negara bisa menyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa lolos dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang,” kata Purbaya.

Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Melalui akun resmi @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan terus mencermati dengan saksama perkembangan di Venezuela serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan atau ancaman kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan prinsip kedaulatan negara.

Kemlu RI juga menyerukan semua pihak untuk mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional dan prinsip Piagam PBB, termasuk perlindungan terhadap warga sipil.

“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka,” tulis Kemlu RI, Minggu (4/1/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan dua WNI meninggal dunia dalam kebakaran besar di kompleks perumahan Wang Fuk Court di Tai Po, Hong Kong, pada Rabu waktu setempat.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong memantau secara intensif perkembangan situasi WNI di wilayah tersebut sehubungan dengan peristiwa kebakaran besar di kompleks apartemen itu.

“Dari hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan pihak kepolisian Hong Kong, diperoleh informasi hingga saat ini ada dua WNI dinyatakan meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka,” menurut keterangan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Kamis.

Kemlu RI menyampaikan bahwa semua korban, baik yang tewas maupun terluka, merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor domestik.

KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada para WNI yang terdampak.

Kemlu RI memastikan bahwa KJRI Hong Kong telah membuka tempat singgah sementara di gedung KJRI serta menyediakan logistik bagi WNI terdampak kebakaran.

“KJRI Hong Kong telah menghubungi keluarga WNI terdampak guna menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam serta memberikan kejelasan informasi,” kata Kemlu RI, seraya memastikan bahwa pihaknya juga menginformasikan langkah penanganan selanjutnya kepada keluarga.

KJRI Hong Kong juga terus berkoordinasi dengan otoritas dan agen penyalur ketenagakerjaan setempat untuk mengurus repatriasi jenazah WNI yang tewas beserta pemenuhan hak-hak mereka, demikian Kemlu RI.

Sedikitnya 36 orang, termasuk seorang petugas pemadam, tewas dan 279 lainnya hilang setelah kebakaran besar melanda kompleks perumahan Wang Fuk Court di Hong Kong pada Rabu.

Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee Ka-chiu mengatakan jumlah korban tewas mencapai 36, sementara 29 korban dirawat di rumah sakit dan tujuh di antaranya dalam kondisi kritis.

Menurut South China Morning Post, Lee menyebut tujuh blok apartemen terdampak kebakaran, dengan tiga blok tampak gelap dari luar dan empat lainnya menunjukkan tingkat kerusakan yang berbeda akibat api.

Lebih dari 140 mobil pemadam serta lebih dari 800 petugas pemadam dan paramedis dikerahkan, termasuk penggunaan drone untuk memantau area tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan alasan temuan sidik jari lain pada lakban yang melilit di jenazah Diplomat Kemlu RI Arya Pangayunan (ADP) tak bisa diidentifikasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan penyidik memang menemukan ada tiga sidik jari pada lakban tersebut.

"Ada 3 sidik jari yang ditemukan," ujar Budi saat dihubungi, Kamis (27/11/2025).

Dia menambahkan, dari tiga sidik jari itu hanya milik Arya Daru yang bisa diidentifikasi. Alasannya, dua lainnya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan identifikasi sidik jari.

"Akan tetapi hanya 1 yang memenuhi syarat untuk dilakukan identifikasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kuasa hukum keluarga Arya, Nicholay Aprilindo menyatakan ada empat sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melekat pada jenazah Arya.

Dia mengatakan informasi tersebut berasal dari hasil audiensi yang dilakukan bersama dengan penyidik di Polda Metro Jaya.

Nicholay mengemukakan dari empat sidik jari yang ditemukan, hanya satu yang bisa dilakukan identifikasi. Satu sidik jari yang bisa diidentifikasi yakni milik Arya Daru.

Dia menambahkan, pihaknya juga sempat bertanya soal alasan tiga sidik jari lainnya tidak bisa teridentifikasi. Namun, berdasarkan klaim Nicholay, penyidik tidak bisa menjawab temuan sidik jari itu.

"Oleh karena itu saya tanya apakah yang tiga itu tidak bisa teridentifikasi Itu milik siapa? Almarhum Atau orang lain? Penyidik mengatakan mereka tidak bisa menjawab itu," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (26/11/2025).