IDXChannel - Emiten pulp, PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU), mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak atas adanya perubahan status izin konsesi lahan yang dikelola, di mana pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Mengutip keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/4/2026) jajaran manajemen INRU telah melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan PHK tersebut kepada pihak terkait pada 23 hingga 24 April 2026. Kebijakan ini rencananya mulai berlaku secara efektif per tanggal 12 Mei 2026 mendatang.

Manajemen mengungkapkan langkah berat ini merupakan konsekuensi langsung dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang memicu dihentikannya seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di wilayah operasional perusahaan.

"Kegiatan operasional pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan," tulis manajemen.

Menyinggung perihal konsekuensi hukum, perseroan menyatakan tengah bersiap menghadapi kemungkinan munculnya perselisihan hubungan industrial. Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui bahwa gugatan dari para pekerja yang terdampak oleh kebijakan efisiensi ini merupakan risiko yang sudah diantisipasi oleh perusahaan.

Walaupun demikian, perusahaan memberikan penegasan bahwa langkah PHK ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan perseroan saat ini. Selain itu, pihak perusahaan juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha (business continuity) secara menyeluruh.

Sebagai catatan, PT Toba Pulp Lestari Tbk merupakan salah satu perusahaan di industri pulp yang memusatkan kegiatan operasionalnya di wilayah Sumatera Utara.

Hingga saat ini, pihak manajemen belum memaparkan secara mendetail mengenai berapa banyak jumlah karyawan yang terkena PHK akibat langkah efisiensi.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) secara resmi memberlakukan kebijakan perampingan organisasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan secara massal. Langkah ini diambil perseroan sebagai respons atas adanya perubahan status izin konsesi lahan yang mereka kelola.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), jajaran manajemen INRU telah melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan PHK tersebut kepada pihak terkait pada periode 23 hingga 24 April 2026. Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku secara efektif per tanggal 12 Mei 2026 mendatang.

Manajemen mengungkapkan bahwa langkah berat ini merupakan konsekuensi langsung dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang memicu dihentikannya seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di wilayah operasional perusahaan.

"Kegiatan operasional pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan," tulis manajemen dalam dokumen resmi tersebut, seperti dikutip pada Senin (27/4/2026).

Menyinggung perihal konsekuensi hukum, perseroan menyatakan tengah bersiap menghadapi kemungkinan munculnya perselisihan hubungan industrial. Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui bahwa gugatan dari para pekerja yang terdampak oleh kebijakan efisiensi ini merupakan risiko yang sudah diantisipasi oleh perusahaan.

Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut



Walaupun demikian, perusahaan dengan kode saham INRU tersebut memberikan penegasan bahwa langkah PHK ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan perseroan saat ini. Selain itu, pihak perusahaan juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha (business continuity) mereka secara menyeluruh.

Sebagai catatan, PT Toba Pulp Lestari Tbk merupakan pemain utama dalam industri pulp yang memusatkan kegiatan operasionalnya di wilayah Sumatera Utara. Namun, hingga saat ini, pihak manajemen belum memaparkan secara mendetail mengenai berapa banyak jumlah karyawan yang harus dilepas akibat langkah efisiensi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Dia meminta seluruh elemen bangsa, termasuk pejabat negara dan pengelola BUMN, untuk bahu-membahu mewujudkan kemakmuran bersama.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Kita ingin Indonesia incorporated, kita ingin semua, tetapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia dari semua tingkatan bahu membahu mari kita meraih kemakmuran bersama. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” kata Prabowo.

Presiden secara khusus mengingatkan para pejabat pemerintah, terutama pimpinan BUMN dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar benar-benar menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga uang rakyat.

“Pejabat-pejabat pemerintah terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara memang harus menjaga uang rakyat, untuk kepentingan rakyat, saudara lalai,” tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah tegas dalam penertiban pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Hingga saat ini, pemerintah telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan yang sebelumnya bermasalah secara perizinan.

“Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyatakan sepanjang tahun ini tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut mencakup izin HTI, HPH, maupun izin usaha pertambangan (IUP).

“Tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR dan Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang… dan juga Menteri ESDM tidak ada satu pun IUP atau sebagainya yang dikeluarkan,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, langkah tersebut diambil karena pemerintah tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh konsesi agar selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh ragu mencabut atau meninjau ulang izin yang tidak menguntungkan rakyat.

“Kita akan review, karena kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan Pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat kita tidak boleh ragu-ragu,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam harus benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dia juga memperingatkan pemegang konsesi yang menyalahgunakan izin dan membawa keuntungan ke luar negeri tanpa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

“Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk tidak menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia menilai pemerintah akan lalai dan tidak pantas menjalankan pemerintahan apabila membiarkan praktik tersebut terus terjadi.

Menutup Sidang Kabinet Paripurna tahun ini, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan kepala lembaga atas profesionalisme yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya tutup sidang kabinet paripurna tahun ini, dengan mengucapkan sekali lagi kepada menteri, semua kepala badan, saya lihat cukup profesional saudara-saudara,” pungkasnya.