Bisnis.com, JAKARTA — Uji coba penerapan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 1 Juni 2026 dikhawatirkan memicu gesekan baru antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan barang, menyusul belum selarasnya tarif logistik, kesiapan pengawasan, hingga aturan turunan yang menjadi dasar implementasi.

Pelaksanaan uji coba terbatas Zero ODOL sebelumnya telah dan tengah berlangsung sejak 27 Januari dan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Sementara Jawa Barat berada di urutan kedua dengan 10.347 kasus (11%) dan diikuti Jabodetabek menempati urutan ketiga dengan 5.852 kasus (6%).

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

Pemerintah menilai praktik ODOL telah menimbulkan kerugian ekonomi dan keselamatan yang besar. Data Kemenhub menunjukkan kendaraan ODOL berkontribusi terhadap 17% dari total 116.000 kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada 2023.

Selain meningkatkan risiko rem blong dan hilang kendali akibat beban berlebih, praktik ODOL juga mempercepat kerusakan jalan. Pemerintah memperkirakan umur jalan menyusut dari 10 tahun menjadi hanya 3 tahun akibat kendaraan bermuatan berlebih, dengan kerugian mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun.

Kendaraan bermuatan dan berdimensi lebih juga cenderung berjalan di bawah batas kecepatan sehingga mengganggu arus distribusi barang. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar meningkat lebih tinggi karena kendaraan membutuhkan tenaga lebih besar untuk beroperasi.

Tingginya angka pelanggaran menunjukkan praktik ODOL masih menjadi bagian dari pola operasional logistik nasional. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha truk yang menilai implementasi Zero ODOL belum sepenuhnya diikuti pembenahan ekosistem distribusi barang.

Keluhan Pengusaha Truk

Meski pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi Zero ODOL, nyatanya para pengusaha truk mengeluhkan pihaknya menjadi kambing hitam, padahal juga ada peran pemilik barang maupun pelaku usaha.

Masalah tarif pun menjadi persoalan, mengingat dengan berkurangnya jumlah muatan yang bisa diangkut, kebutuhan truk menjadi lebih banyak. Namun, pemilik barang menolak menyelaraskan harga.

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dari NTT menyinggung hal tersebut dan menyentil banyaknya perusahaan BUMN yang tidak mau berubah dalam hal tarif.

“Itu kami sudah berusaha setengah mati ngangkut pupuk sampai ke seluruh NTT, tapi tidak ada bantuan atau tidak mau ada perubahan pak,” keluhnya dalam Musyawarah Nasional Aptrindo, Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Selatan mengeluhkan masih banyaknya praktik bengkel atau karoseri yang melakukan over dimension.

“Banyak bengkel-bengkel yang saat ini melakukan over dimension pak. Truk tronton yang 8 meter jadi 12 meter itu banyak banget. Barangkali dari Kakorlantas dan Kemenhub ada sinergi sampai ke lapangan,” ungkapnya.

Sementara pengusaha truk yang mengangkut alat berat pun masih belum mendapatkan kejelasan terkait larangan praktik ODOL.

Perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Timur menyebutkan, para pemilik barang umumnya tidak mau alat beratnya dipecah menjadi beberapa bagian agar tidak terindikasi ODOL.

“Di Kalimantan Timur itu alat berat menuntut untuk diangkut akan tetapi itu berbentuk utuh, berat mulai dari 20 ton sampai 100 ton. Apakah itu bisa dipecah? Yang pasti dari pemilik mungkin tidak mau, ini solusinya seperti apa,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah mengakui implementasi Zero ODOL akan memicu kenaikan biaya logistik dalam jangka pendek.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan penyesuaian awal diperkirakan mendorong kenaikan biaya logistik sebesar 4,58% dan inflasi.

Meski demikian, pemerintah meyakini implementasi Zero ODOL tetap perlu dijalankan secara menyeluruh karena berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05% dalam jangka panjang.

“Ini yang semakin menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa blueprint itu memang harus diimplementasikan tidak parsial tetapi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Menanggapi keluhan pelaku usaha, Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan untuk persoalan tarif sejatinya menjadi kesepakatan antara operator dan pemilik barang. Namun, dengan posisi tawar dari transporter yang lemah, pemerintah akan melakukan kajian terkait tarif.

“Fenomena di NTT, kajian tarif angkutan barang itu baru tahun ini pak karena baru ada anggaran, kami akan pertimbangkan untuk tarif termasuk yang harus menyebrang antarpulau,” tuturnya.

Kesiapan Pemerintah

Ke depan, Muiz mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan juga akan menggunakan sistem e-manifest transporter dengan nama "Sumba" (Surat Muatan Barang).

Teknologi ini menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat, dan terintegrasi guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, dan mendukung penegakan regulasi angkutan barang yang terintegrasi dengan Sistem Pemberitahuan Angkutan Barang (PAB Darat).

“Diharapkan para transporter dapat mendaftarkan akun dalam sistem ini agar pergerakan angkutan barang bisa terdeteksi dan termonitor secara digital,” tuturnya.

Sejatinya, e-manifest tersebut diharapkan terintegrasi dengan PAB Darat yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan dan LNSW. Namun, kedua pihak tersebut belum siap untuk implementasi tahun ini.

“Untuk tidak menunda, sementara kita dari Kemenhub coba membuat Sumba tadi, surat-surat barang yang digunakan langsung para transporter,” jelasnya.

Adapun pemerintah mengambil langkah percepatan atau quick win untuk uji coba pada 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Misalnya, mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi dengan teknologi WIM dan Jembatan Timbang Online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Sementara itu, payung hukum yang menjadi landasan implementasi Zero ODOL 2027, yakni Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, belum kunjung terbit. Padahal, pembahasan beleid tersebut telah berjalan sejak April 2025 atau tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Kemenko IPK dan Kemenko Perekonomian selaku dua kementerian yang mengurus beleid tersebut menyampaikan aturan itu kini sudah sampai di meja presiden. Kedua pihak sepakat bahwa berbagai keluhan pengusaha truk seharusnya dapat terjawab melalui beleid baru tersebut.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengkhawatirkan molornya penerbitan beleid tersebut dapat menghambat implementasi di lapangan.

Pasalnya, semakin lama perpres diterbitkan maka semakin sempit waktu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan persiapan bagi pelaku usaha sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan. Kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan,” tuturnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Uji coba penerapan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 1 Juni 2026 dikhawatirkan memicu gesekan baru antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan barang, menyusul belum selarasnya tarif logistik, kesiapan pengawasan, hingga aturan turunan yang menjadi dasar implementasi.

Pelaksanaan uji coba terbatas Zero ODOL sebelumnya telah dan tengah berlangsung sejak 27 Januari dan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Sementara Jawa Barat berada di urutan kedua dengan 10.347 kasus (11%) dan diikuti Jabodetabek menempati urutan ketiga dengan 5.852 kasus (6%).

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

Pemerintah menilai praktik ODOL telah menimbulkan kerugian ekonomi dan keselamatan yang besar. Data Kemenhub menunjukkan kendaraan ODOL berkontribusi terhadap 17% dari total 116.000 kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada 2023.

Selain meningkatkan risiko rem blong dan hilang kendali akibat beban berlebih, praktik ODOL juga mempercepat kerusakan jalan. Pemerintah memperkirakan umur jalan menyusut dari 10 tahun menjadi hanya 3 tahun akibat kendaraan bermuatan berlebih, dengan kerugian mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun.

Kendaraan bermuatan dan berdimensi lebih juga cenderung berjalan di bawah batas kecepatan sehingga mengganggu arus distribusi barang. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar meningkat lebih tinggi karena kendaraan membutuhkan tenaga lebih besar untuk beroperasi.

Tingginya angka pelanggaran menunjukkan praktik ODOL masih menjadi bagian dari pola operasional logistik nasional. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha truk yang menilai implementasi Zero ODOL belum sepenuhnya diikuti pembenahan ekosistem distribusi barang.

Keluhan Pengusaha Truk

Meski pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi Zero ODOL, nyatanya para pengusaha truk mengeluhkan pihaknya menjadi kambing hitam, padahal juga ada peran pemilik barang maupun pelaku usaha.

Masalah tarif pun menjadi persoalan, mengingat dengan berkurangnya jumlah muatan yang bisa diangkut, kebutuhan truk menjadi lebih banyak. Namun, pemilik barang menolak menyelaraskan harga.

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dari NTT menyinggung hal tersebut dan menyentil banyaknya perusahaan BUMN yang tidak mau berubah dalam hal tarif.

“Itu kami sudah berusaha setengah mati ngangkut pupuk sampai ke seluruh NTT, tapi tidak ada bantuan atau tidak mau ada perubahan pak,” keluhnya dalam Musyawarah Nasional Aptrindo, Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Selatan mengeluhkan masih banyaknya praktik bengkel atau karoseri yang melakukan over dimension.

“Banyak bengkel-bengkel yang saat ini melakukan over dimension pak. Truk tronton yang 8 meter jadi 12 meter itu banyak banget. Barangkali dari Kakorlantas dan Kemenhub ada sinergi sampai ke lapangan,” ungkapnya.

Sementara pengusaha truk yang mengangkut alat berat pun masih belum mendapatkan kejelasan terkait larangan praktik ODOL.

Perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Timur menyebutkan, para pemilik barang umumnya tidak mau alat beratnya dipecah menjadi beberapa bagian agar tidak terindikasi ODOL.

“Di Kalimantan Timur itu alat berat menuntut untuk diangkut akan tetapi itu berbentuk utuh, berat mulai dari 20 ton sampai 100 ton. Apakah itu bisa dipecah? Yang pasti dari pemilik mungkin tidak mau, ini solusinya seperti apa,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah mengakui implementasi Zero ODOL akan memicu kenaikan biaya logistik dalam jangka pendek.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan penyesuaian awal diperkirakan mendorong kenaikan biaya logistik sebesar 4,58% dan inflasi.

Meski demikian, pemerintah meyakini implementasi Zero ODOL tetap perlu dijalankan secara menyeluruh karena berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05% dalam jangka panjang.

“Ini yang semakin menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa blueprint itu memang harus diimplementasikan tidak parsial tetapi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Menanggapi keluhan pelaku usaha, Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan untuk persoalan tarif sejatinya menjadi kesepakatan antara operator dan pemilik barang. Namun, dengan posisi tawar dari transporter yang lemah, pemerintah akan melakukan kajian terkait tarif.

“Fenomena di NTT, kajian tarif angkutan barang itu baru tahun ini pak karena baru ada anggaran, kami akan pertimbangkan untuk tarif termasuk yang harus menyebrang antarpulau,” tuturnya.

Kesiapan Pemerintah

Ke depan, Muiz mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan juga akan menggunakan sistem e-manifest transporter dengan nama "Sumba" (Surat Muatan Barang).

Teknologi ini menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat, dan terintegrasi guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, dan mendukung penegakan regulasi angkutan barang yang terintegrasi dengan Sistem Pemberitahuan Angkutan Barang (PAB Darat).

“Diharapkan para transporter dapat mendaftarkan akun dalam sistem ini agar pergerakan angkutan barang bisa terdeteksi dan termonitor secara digital,” tuturnya.

Sejatinya, e-manifest tersebut diharapkan terintegrasi dengan PAB Darat yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan dan LNSW. Namun, kedua pihak tersebut belum siap untuk implementasi tahun ini.

“Untuk tidak menunda, sementara kita dari Kemenhub coba membuat Sumba tadi, surat-surat barang yang digunakan langsung para transporter,” jelasnya.

Adapun pemerintah mengambil langkah percepatan atau quick win untuk uji coba pada 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Misalnya, mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi dengan teknologi WIM dan Jembatan Timbang Online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Sementara itu, payung hukum yang menjadi landasan implementasi Zero ODOL 2027, yakni Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, belum kunjung terbit. Padahal, pembahasan beleid tersebut telah berjalan sejak April 2025 atau tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Kemenko IPK dan Kemenko Perekonomian selaku dua kementerian yang mengurus beleid tersebut menyampaikan aturan itu kini sudah sampai di meja presiden. Kedua pihak sepakat bahwa berbagai keluhan pengusaha truk seharusnya dapat terjawab melalui beleid baru tersebut.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengkhawatirkan molornya penerbitan beleid tersebut dapat menghambat implementasi di lapangan.

Pasalnya, semakin lama perpres diterbitkan maka semakin sempit waktu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan persiapan bagi pelaku usaha sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan. Kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan,” tuturnya kepada Bisnis.

Jakarta: Di tengah wacana pemerintah memberikan subsidi kendaraan hybrid dan mobil listrik di kota-kota besar, Kabupaten Asmat justru memberikan contoh nyata bagaimana kendaraan listrik lebih dibutuhkan di daerah yang mengalami krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Wilayah yang berada di ujung timur Indonesia itu telah lama menggunakan kendaraan listrik sebagai solusi mobilitas masyarakat sehari-hari. Bahkan, Kota Agats di Kabupaten Asmat dikenal sebagai “Kota Seribu Motor Listrik” karena mayoritas warganya menggunakan motor listrik jauh sebelum tren kendaraan listrik berkembang di kota besar.

“Transisi kendaraan listrik ternyata tidak harus dimulai dari kota metropolitan. Asmat membuktikan bahwa kendaraan listrik justru paling relevan diterapkan di daerah yang kesulitan BBM,” ujar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, penggunaan kendaraan listrik di Asmat lahir dari kebutuhan nyata masyarakat terhadap moda transportasi yang murah, efisien, dan sesuai dengan kondisi geografis wilayah rawa.

Kota Agats sendiri dibangun di atas jalan panggung berbahan kayu dan beton karena kondisi tanah berawa. Kendaraan listrik dinilai lebih cocok karena memiliki bobot lebih ringan dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

“Motor listrik mengurangi beban pada struktur jalan panggung. Selain itu ukurannya lebih ringkas sehingga cocok untuk jalan-jalan sempit di Agats,” katanya.

Tidak hanya itu, kendaraan listrik juga membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada BBM yang selama ini mahal dan sulit didistribusikan ke wilayah pedalaman Papua Selatan.
Djoko mengungkapkan, sebelum ada kebijakan BBM satu harga, harga BBM di Asmat bahkan pernah mencapai Rp60 ribu per liter.

“Karena distribusi BBM sulit dan mahal, masyarakat akhirnya beradaptasi menggunakan kendaraan listrik. Ini justru menjadi bentuk kemandirian energi masyarakat,” ujarnya.

Saat ini hampir seluruh warga Agats menggunakan motor listrik dengan empat hingga enam baterai berkapasitas sekitar 20–22 ampere-hour (Ah). Pengisian daya dilakukan secara mandiri di rumah selama 8–10 jam per hari.

Selain itu, ojek listrik juga menggeliat di Agats yang bahkan dilindungi kebijakan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Selain itu, ada juga Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat menyebutkan, terdapat 22 pangkalan ojek listrik. Ojek yang beroperasi di Kota Agats menggunakan pelat kendaraan berwarna kuning. Regulasi itu, mengatur retribusi kendaraan bermotor listrik (ojek) yang disewakan sebesar Rp 500.000 per tahun, retribusi kendaraan bermotor listrik pribadi Rp 150.000 per tahun, dan sewa lahan untuk ojek Rp 1 juta per tahun.

Ia menilai pengalaman Asmat seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan subsidi kendaraan listrik nasional. Menurutnya, daerah yang mengalami keterbatasan distribusi BBM justru lebih membutuhkan dukungan pengembangan kendaraan listrik dibanding kota besar.

“Subsidi kendaraan listrik jangan hanya berorientasi pada masyarakat perkotaan. Wilayah yang kesulitan BBM seperti Asmat justru lebih membutuhkan kendaraan listrik,” tegasnya.

Djoko mengatakan sektor transportasi saat ini masih menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional. Di sisi lain, populasi kendaraan listrik di Indonesia masih sangat rendah.
Berdasarkan data BPS, Kementerian Perhubungan, dan Kompas, jumlah kendaraan listrik nasional baru mencapai sekitar 333.561 unit atau sekitar 0,19 persen dari total kendaraan pada 2025. Padahal pemerintah menargetkan penggunaan kendaraan listrik mencapai 10 persen untuk menekan konsumsi BBM nasional.

Menurut Djoko, antrean panjang di SPBU yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Karena itu, pengembangan kendaraan listrik di daerah terpencil dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi ongkos distribusi BBM sekaligus meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat.

“Kalau Asmat yang wilayahnya rawa dan distribusi energinya sulit saja bisa berhasil menggunakan kendaraan listrik, daerah lain tentu juga bisa,” kata dia.

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat mencatat jumlah motor listrik di Agats terus meningkat. Pada 2018 tercatat sekitar 1.280 unit, sedangkan saat ini diperkirakan sudah mencapai lebih dari 4.000 unit. Selain kendaraan pribadi, ojek listrik juga berkembang pesat di Agats dan didukung regulasi daerah melalui sejumlah peraturan daerah dan peraturan bupati.
Bagi Djoko, keberhasilan Asmat merupakan contoh penting bahwa transisi energi nasional harus dimulai dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren global.

Dia menuturkan transformasi di ujung timur Indonesia ini memberikan pelajaran berharga bagi peta jalan transportasi nasional. Jika sebuah wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks mampu melepaskan diri dari ketergantungan BBM, maka adopsi kendaraan listrik di wilayah lain bukanlah hal yang mustahil untuk mewujudkan kedaulatan energi Indonesia.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Subholding Downstream Pertamina mampu menurunkan emisi lebih dari 13 ribu ton CO₂e hingga Maret 2026 melalui implementasi green shipping. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi operasional distribusi energi yang lebih efisien.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, menyampaikan bahwa penguatan green shipping menjadi langkah strategis perusahaan dalam menjawab tantangan keberlanjutan sektor energi dan maritim.

“Melalui optimalisasi operasional dan pemanfaatan teknologi yang lebih efisien, kami tidak hanya menekan emisi, tetapi juga memastikan keandalan distribusi energi nasional tetap terjaga,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).

Capaian tersebut berasal dari sejumlah efisiensi operasional armada, di antaranya penerapan speed optimization yang berkontribusi menurunkan emisi sebesar 8.161 ton CO₂e, serta penerapan desain kapal ramah lingkungan (eco ship design) yang memberikan tambahan penurunan emisi sebesar 4.862 ton CO₂e.

Implementasi green shipping dilakukan secara menyeluruh, mencakup optimalisasi kecepatan pelayaran, pemilihan rute yang lebih efisien, hingga pemanfaatan teknologi dan desain kapal yang mendukung efisiensi energi.

Arif menambahkan pendekatan ini memungkinkan pengurangan konsumsi bahan bakar sekaligus menekan emisi secara signifikan.

Selain itu, pengelolaan energi dilakukan melalui sistem pemantauan terintegrasi yang memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap performa operasional kapal, sehingga efisiensi energi dapat terus ditingkatkan secara konsisten.

Upaya ini juga diperkuat dengan praktik operasional berkelanjutan lainnya, seperti pemeliharaan badan kapal untuk mengurangi hambatan saat berlayar (hull performance maintenance), serta pengelolaan limbah dan air kapal secara bertanggung jawab guna menjaga kelestarian ekosistem laut.

Bisnis.com, Lembang — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengklaim uji penggunaan bahan bakar biodiesel campuran 50% (B50) terhadap mesin diesel sektor otomotif menunjukkan hasil positif.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan hasil uji coba yang melibatkan 9 unit kendaraan menunjukkan bahwa performa kendaraan tetap terjaga dan sesuai dengan klaim pabrikan, tanpa indikasi gangguan signifikan pada mesin.

“Performa mesin tadi dilaporkan tidak ada ganti filter,” ujarnya di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026).

Adapun secara terperinci, hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dengan kandungan FAME sekitar 49%–50%. Parameter kadar air pun di bawah yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi Komite Teknis Bioenergi cair, yaitu maksimum sebesar 300 ppm, dari 320 ppm untuk B40.

“Ini yang tadi uji water content, keluar angkanya 208,81 ppm. Artinya di bawah 300 ppm. Lebih bagus karena kandungan airnya lebih rendah,” jelas Eniya.

Adapun kandungan monogliserida pada B50 menjadi maksimum 0,47% massa dari 0,5% massa untuk B40 dan kestabilan oksidasi menjadi minimal 900 menit dari minimal 720 menit untuk B40. Parameter ini katanya turut memengaruhi performa mesin kendaraan.

Sementara itu, pengujian emisi menunjukkan bahwa parameter karbon monoksida (CO) dan opasitas masih berada di bawah batas yang ditentukan sesuai standar yang berlaku.

Kementerian ESDM juga mencatat, evaluasi kondisi mesin dan aspek operasional menunjukkan bahwa komponen mesin, pelumas, serta sistem bahan bakar tetap dalam kondisi baik dan sesuai dengan rekomendasi pabrikan selama periode pengujian.

Menerangkan lebih lanjut, Ketua Tim Uji B50 Cahyo Setyo Wibowo menjelaskan, seluruh pengujian dilakukan tanpa modifikasi mesin, mengikuti standar operasional pabrikan. Hasilnya, konsumsi bahan bakar tetap berada dalam rentang klaim pabrikan.

“Kalau bicara tentang konsumsi bahan bakar, itu paling gampang kan satu liter berapa kilometer. Nah jadi yang kita lakukan ini sesuai standar [pabrikan],” jelasnya.

Secara keseluruhan, uji B50 dilakukan serentak di enam sektor sejak 9 Desember 2025, yakni otomotif, pertambangan, pertanian, kelautan, pembangkit listrik, dan perkeretaapian. Pemerintah menargetkan tiga sektor utama otomotif, tambang, dan maritim dapat menyelesaikan pengujian pada Juli 2026.

Uji di sektor lain, termasuk kereta api dan pengujian di suhu dingin seperti di kawasan Bromo, masih berlangsung untuk memastikan keandalan bahan bakar dalam berbagai kondisi operasional.

Adapun realisasi penyaluran biodiesel hingga pertengahan April 2026 telah mencapai sekitar 3,9 juta kiloliter atau hampir 25% dari total alokasi sebesar 15,65 juta kiloliter. Perubahan alokasi untuk B40 sampai dengan Juni 2026 dan B50 mulai Juli 2026, akan disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kebutuhan biosolar dan lainnya dengan memperhatikan kondisi global dan perkembangan kebutuhan di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi kelas atas yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah diyakini hanya akan memberikan tekanan inflasi yang marjinal bagi perekonomian domestik.

Berdasarkan laporan BRI Danareksa Sekuritas bertajuk Economic Research - Macro Strategy: Beyond The Rebound, Chief Economist Helmy Kristanto menyoroti bahwa dampak inflasi dari kenaikan harga BBM ini dapat dikendalikan. Pada akhir pekan lalu, harga Pertamax Turbo tercatat naik Rp6.300, sementara Dexlite dan Pertamina Dex melonjak Rp9.400.

Helmy menjelaskan bahwa tekanan inflasi dari penyesuaian harga nonsubsidi ini relatif lebih terbatas dan terutama bekerja pada tataran marjinal, bukan bertindak sebagai pendorong utama inflasi secara keseluruhan. Meskipun BBM nonsubsidi menyumbang 44% dari total konsumsi bahan bakar di Indonesia, produk yang mengalami kenaikan paling tajam tersebut dikonsumsi oleh segmen berpendapatan tinggi yang cakupannya lebih sempit.

"Konsisten dengan pola historisnya, setiap kenaikan Rp1.000 pada bahan bakar kelas atas ini diperkirakan hanya menambah sekitar 0,02-0,15 persentase poin terhadap inflasi, angka yang jauh di bawah dampak penyesuaian bahan bakar bersubsidi," tulis laporan yang dirilis pada Senin (20/4/2026) itu.

Sementara dari sentimen global, laporan BRI Danareksa juga menyoroti bahwa bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) kemungkinan besar belum akan memangkas suku bunganya dalam waktu dekat. Kombinasi antara data ekonomi yang kuat dan inflasi yang didorong oleh guncangan pasokan membuat The Fed diperkirakan akan menahan suku bunga Fed Funds Rate.

Ekspektasi pasar saat ini condong pada skenario tidak adanya perubahan suku bunga acuan sepanjang 2026, dengan proyeksi pemotongan pertama diundur setidaknya hingga pertengahan tahun depan. Sikap wait and see ini diperkuat oleh data inflasi konsumen AS yang dilaporkan melonjak ke level 3,3% secara tahunan pada Maret 2026, level tertinggi sejak Mei 2024, yang mayoritas disetir oleh tingginya harga energi.

Tingginya harga energi tidak terlepas dari memanasnya tensi geopolitik. Eskalasi di Timur Tengah, khususnya setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz sebagai respons atas tekanan AS, telah menyebabkan harga acuan minyak mentah Brent kembali meroket ke atas level US$90 per barel.

Katalis S&P Ratings & MSCI

Sementara di tengah ketidakpastian global, Indonesia dihadapkan pada dua katalis penting pada kuartal II/2026 yang dapat memengaruhi sentimen pasar, yakni tinjauan dari S&P Global Ratings dan MSCI.

S&P sebelumnya memberikan sinyal bahwa peringkat sovereign Indonesia cukup terekspos oleh konflik Timur Tengah yang berkepanjangan. Kerentanan ini diamplifikasi oleh kendala struktural, khususnya rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan (interest-to-revenue ratio).

Meski demikian, beberapa faktor fundamental diyakini mampu mempertahankan peringkat BBB dan outlook stabil Indonesia saat ini. Defisit fiskal yang terjaga di bawah ambang batas 3% terhadap PDB (di kisaran 2,9%), serta rasio utang pemerintah yang relatif rendah di angka 40% terhadap PDB, dinilai masih jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara sepadan berperingkat BBB.

Sementara itu, terkait dengan penilaian MSCI, otoritas dan regulator dinilai telah menunjukkan kemajuan yang berarti menjelang review pada Mei. Langkah ini dinilai cukup mengurangi potensi penurunan kelas (downgrade) menuju status frontier market secara signifikan.

Di pasar modal, dinamika arus dana asing memperlihatkan tren yang beragam. Sepanjang minggu ketiga April 2026, investor asing mencatatkan arus modal keluar (outflow) di pasar saham sebesar Rp2,3 triliun. Sebaliknya, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi primadona dengan capaian aliran dana masuk bersih (net inflow) mingguan dari asing sebesar Rp660 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menentukan nasib banyak negara. Meski demikian, Indonesia dinilai tidak terlalu bergantung pada jalur tersebut meskipun terdampak konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat–Israel.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia menjelaskan bahwa perang di kawasan Timur Tengah memang memberi dampak pada Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.

Pemerintah saat ini juga tengah mengkaji potensi dampak konflik tersebut terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, Prabowo menilai fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menghadapi dinamika global tersebut.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi, salah satunya melalui pengendalian konsumsi bahan bakar dalam jangka pendek. Kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan energi nasional setidaknya dalam 12 bulan ke depan.

"Intinya sekarang kita siap, kuat hadapi setahun, setelah itu kita pelajari kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa cari alternatif lain selain punya kekuatan dalam negeri," kata Prabowo.

Prabowo pun menyatakan telah menerima laporan bahwa cadangan energi Indonesia tergolong besar, terutama dari komoditas batu bara.

"Dari batu bara kita bisa hasilkan solar, bisa hasilkan bensin. Dari singkong, dari jagung, jadi," ujarnya.

Dengan kondisi pasokan dan cadangan energi yang dinilai kuat, Prabowo mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tidak akan lengah. Pemerintah akan terus bekerja untuk memastikan kondisi pasokan energi nasional tetap aman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga energi global dan wacana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) membuat biaya operasional kendaraan menjadi perhatian banyak pengguna mobil. Pengeluaran untuk bahan bakar, baik untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh, dinilai semakin memengaruhi anggaran rumah tangga.

Dalam situasi tersebut, efisiensi penggunaan energi menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan konsumen saat memilih kendaraan. Chery Sales Indonesia menyebut teknologi hybrid menjadi salah satu pendekatan yang ditawarkan untuk menekan biaya operasional kendaraan.

Salah satu model yang ditawarkan Chery mengatasi kendala tersebut adalah Chery Tiggo 8 CSH. Berdasarkan simulasi Chery, dengan asumsi harga BBM Rp12.300 per liter dan penggunaan kendaraan rata-rata 40 kilometer per hari atau sekitar 1.200 kilometer per bulan, konsumsi energi gabungan listrik dan BBM tercatat sekitar 184 kWh serta 15,8 liter bensin. Dengan perhitungan tersebut, biaya mobilitas bulanan diperkirakan sekitar Rp506 ribu.

Chery menyatakan, angka tersebut dapat lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional di kelas yang sama. Namun, besaran penghematan tetap bergantung pada pola penggunaan kendaraan serta kondisi berkendara.

Teknologi yang digunakan dalam sistem Chery Super Hybrid (CSH) memadukan mesin bensin dan motor listrik. Sistem ini antara lain menggunakan mesin ACTECO 1.5TGDI serta transmisi Dedicated Hybrid Transmission (DHT) yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Selain model tersebut, Chery juga memasarkan Chery Tiggo 9 CSH yang menggunakan teknologi serupa. Salah satu pengguna, Leyana Riesca, menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan tersebut.

“Saya mencoba perjalanan mudik Bogor–Surabaya dengan gaya berkendara yang normal, kadang akselerasi, kadang santai. Menariknya, saya tidak perlu mengisi bensin sama sekali di tengah perjalanan. Efisiensinya sangat terasa, dan saya juga cukup terkesan dengan performa tenaganya. Secara keseluruhan, biaya perjalanan pulang-pergi Bogor–Surabaya-Bogor sekitar 1.600 km untuk satu keluarga hanya sekitar Rp700 ribuan untuk bahan bakar, ditambah biaya charging sekitar kurang dari Rp200 ribuan. Ini menunjukkan efisiensi yang sangat signifikan untuk jarak sejauh itu,” ujar Leyana.

Sistem hybrid pada kendaraan ini dirancang dapat beralih secara otomatis antara mode kendaraan listrik murni dan hybrid sesuai kondisi berkendara. Teknologi tersebut disebut telah diuji di sejumlah negara dengan berbagai karakter jalan, mulai dari perkotaan hingga jalur pegunungan.

Selain teknologi kendaraan, efisiensi penggunaan energi juga dipengaruhi oleh kondisi kendaraan dan cara berkendara. Beberapa faktor yang kerap disebut memengaruhi konsumsi bahan bakar antara lain tekanan ban yang sesuai standar, perawatan berkala, serta gaya berkendara yang stabil tanpa akselerasi atau pengereman mendadak. Penggunaan fitur kendaraan seperti pendingin udara dan perangkat elektronik juga dapat memengaruhi konsumsi energi selama perjalanan.

Chery sendiri mulai memasarkan produknya di Indonesia sejak 2022 melalui PT Chery Sales Indonesia dengan sejumlah model, termasuk seri Tiggo, C5, E5, dan J6. Perusahaan juga memperkenalkan program layanan purnajual global yang dikenal sebagai Chery Family Care untuk mendukung layanan kepada pelanggan.

Bisnis.com, MALANG—Menerapkan eco driving dalam berkendara diproyeksikan mampu menghemat bahan bakar sekaligus menekan emisi kendaraan hingga mendekati 50%.

Dosen Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Fauzan Ammar Putra, mengatakan pola berkendara yang tepat sangat berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, terutama dalam perjalanan jarak jauh seperti mudik.

“Eco driving pada dasarnya adalah cara mengoperasikan kendaraan agar kerja mesin dan sistem pembakaran tetap optimal. Dengan menjaga putaran mesin di rentang ideal, konsumsi bahan bakar bisa ditekan dan pembakaran menjadi lebih efisien,” jelasnya Kamis (19/3/2026).

Dalam praktiknya, dia menyebut, menjaga kecepatan tetap konstan menjadi kunci utama. Lonjakan konsumsi bahan bakar paling besar terjadi saat kendaraan berakselerasi secara agresif.

“Konsumsi bahan bakar terbesar terjadi ketika kendaraan berakselerasi. Karena itu, pengemudi sebaiknya menjaga laju tetap stabil dan menghindari perubahan kecepatan yang drastis agar mesin tidak bekerja terlalu berat,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan transmisi yang tepat juga menentukan efisiensi. Menahan gigi rendah terlalu lama akan membuat putaran mesin tinggi dan boros bahan bakar. Sebaliknya, perpindahan gigi pada waktu yang tepat membantu menjaga keseimbangan antara tenaga dan efisiensi.

Fauzan menambahkan bahwa pengelolaan Revolutions Per Minute (RPM) juga perlu diperhatikan. Mesin memiliki rentang putaran ideal untuk menghasilkan pembakaran paling efisien. RPM yang terlalu tinggi akan meningkatkan konsumsi bahan bakar, sementara RPM terlalu rendah membuat mesin bekerja lebih berat.

Dia juga menyoroti kebiasaan membuka jendela saat berkendara yang kerap dianggap sepele. Padahal, secara aerodinamika hal tersebut dapat meningkatkan hambatan udara dan berdampak pada konsumsi bahan bakar.

“Lebih baik menggunakan AC dengan pengaturan yang bijak, termasuk memanfaatkan mode resirkulasi udara. Saat kaca dibuka, hambatan udara meningkat dan mesin harus bekerja lebih keras, sehingga bahan bakar menjadi lebih boros,” terangnya.

Meski penerapan eco driving di lapangan kerap menghadapi berbagai tantangan, Fauzan menilai pengemudi tetap bisa menerapkannya dengan menjaga ritme berkendara yang tenang.

Walaupun kondisi lalu lintas tidak selalu ideal, kata dia, pengemudi tetap bisa mengontrol gaya berkendara. Hindari menekan pedal gas secara mendadak dan usahakan ritme kendaraan tetap stabil agar efisiensi bahan bakar tetap terjaga.

Tak hanya berdampak pada efisiensi, eco driving juga berkontribusi pada aspek keselamatan. Gaya berkendara yang halus dan terkontrol membuat pengemudi lebih antisipatif terhadap situasi di jalan serta mengurangi kelelahan selama perjalanan panjang.

Terkait beban kendaraan saat mudik, dia mengingatkan, agar pengemudi tidak membawa muatan berlebih dan tetap memperhatikan tekanan angin ban sesuai rekomendasi pabrikan.

“Beban berlebih akan meningkatkan kerja mesin dan risiko overheat. Jika memungkinkan, sebagian barang bisa dikirim melalui jasa ekspedisi agar kendaraan tidak kelebihan muatan,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa eco driving bukan sekadar upaya menghemat bahan bakar, melainkan bagian dari berkendara yang lebih bijak. “Dengan gaya berkendara yang halus, stabil, dan terkontrol, perjalanan mudik bisa menjadi lebih hemat, aman, dan sekaligus ramah lingkungan,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — PT BUMA Internasional Grup Tbk. (DOID) mencatat pemulihan operasional yang semakin solid pada kuartal III/2025, meskipun kinerja tahun berjalan masih tertahan oleh gangguan besar pada awal tahun.

Pemulihan ini tecermin dari peningkatan volume pekerjaan tambang, efisiensi biaya, serta perbaikan EBITDA.

Pada kuartal III/2025 saja, pemindahan overburden naik 25% dibandingkan kuartal sebelumnya, sementara produksi batu bara meningkat 12% menjadi 22 juta ton. Perbaikan tersebut ditopang jam kerja efektif yang lebih tinggi dan cycle time yang lebih singkat, menyusul pemulihan lebih cepat setelah hujan serta perbaikan hambatan di area disposal dan jalan angkut.

Perbaikan produktivitas menekan sejumlah biaya utama. Biaya tunai per Bank Cubic Meter (BCM) turun 28% dari kuartal I ke kuartal III, sementara biaya tenaga kerja per BCM anjlok 45% seiring eksekusi shift lebih ketat. Efisiensi bahan bakar naik dengan penurunan konsumsi 10%, membuat biaya per BCM turun 14%.

Pendapatan kuartal III mencapai US$400 juta, naik 6% secara kuartalan, sedangkan EBITDA menguat menjadi US$63 juta dengan margin 19% dibandingkan 16% pada kuartal sebelumnya. Rugi bersih menyempit menjadi US$1 juta, didukung penguatan EBITDA serta keuntungan nilai wajar dari investasi Grup di 29Metals.

“Kinerja kuartal ketiga menunjukkan bahwa pemulihan kami semakin menguat. Jam kerja efektif yang lebih tinggi, cycle-time yang lebih singkat, dan pengendalian biaya yang lebih ketat menghasilkan volume yang lebih baik, biaya per unit yang lebih rendah, dan EBITDA yang lebih kuat,” ujar Direktur DOID International Group Iwan Fuad Salim, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Namun demikian, hasil kumulatif 9 bulan 2025 masih mencerminkan dampak signifikan dari cuaca ekstrem dan insiden keselamatan di kuartal I/2025 yang menghentikan operasi selama 27 hari di dua site utama.

Overburden year-to-date (YtD) turun 20% menjadi 337 MBCM dan produksi batu bara turun 8% menjadi 60 juta ton. Pendapatan terkoreksi 16% year-on-year (YoY) menjadi US$1,13 miliar, meski ASP relatif stabil berkat porsi kontrak rise-and-fall yang lebih besar.

EBITDA 9M25 tercatat US$127 juta dengan margin 14%, lebih rendah dibandingkan dengan 22% pada periode yang sama tahun lalu. Kerugian bersih mencapai US$81 juta akibat operasional Australia dan dampak gangguan awal tahun, meskipun sebagian tertahan oleh manfaat pajak dan keuntungan nilai wajar investasi.

Di sisi belanja modal, Grup mengalokasikan US$149 juta, naik 12% YoY, dengan lebih dari separuh diarahkan untuk menjaga keandalan armada.

Dari sisi lingkungan, intensitas emisi scope 1 dan 2 turun 17% secara kuartalan mengikuti perbaikan kualitas jalan dan manajemen material.

Setelah periode laporan, DOID memperkuat struktur pendanaan melalui penerbitan Obligasi III DOID senilai US$53,7 juta pada Oktober, diikuti pelunasan lebih awal US$212,25 juta Senior Notes 7,75% pada November.

Langkah ini disebut meningkatkan diversifikasi pendanaan dan mengurangi risiko refinancing jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mencatat penurunan konsumsi bahan bakar gas lewat Program Optimasi Bahan Bakar Gas. Hal itu dilakukan perseroan lewat berbagai inisiatif di seluruh aset minyak dan gas.

Ronald Gunawan, Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi, menjelaskan perseroan mencetak pencapaian dalam memperkuat efisiensi operasional, mendukung transisi energi Indonesia, serta berkontribusi pada penurunan emisi.

“Efisiensi penggunaan gas bahan bakar dan pengurangan emisi bukan sekadar target teknis, tetapi merupakan bagian dari peta jalan keberlanjutan jangka panjang MedcoEnergi," kata Ronald dalam keterangan resmi, Senin (13/10/2025).

Dia melanjutkan bahwa sejak 2022 sudah ada berbagai inisiatif dari MEDC yang secara kumulatif menurunkan konsumsi bahan bakar gas sekitar 18 MMscfd. Hasil itu mencerminkan komitmen perseroan terhadap inovasi berkelanjutan, keunggulan operasional, dan pengembangan energi yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan sekaligus menurunkan jejak karbon.

Lebih lanjut, salah satu inisiatif utama yang dilakukan MEDC adalah penerapan optimasi mode operasi unit Waste Heat Boiler (WHB) di lapangan Grissik, Blok Corridor, Sumatra Selatan.

WHB merupakan fasilitas yang memanfaatkan panas dari gas buang proses produksi untuk menghasilkan uap, sehingga proses menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Optimasi ini mampu menurunkan emisi gas buang sekitar 19.000 tCO₂e per tahun.

Di lapangan Natuna Offshore, MEDC disebut juga melakukan optimasi mode operasi pada fasilitas Terubuk-Belida dengan melakukan pengaliran produksi tanpa menggunakan kompresor, sehingga menurunkan emisi gas buang sekitar 24.000 tCO₂e per tahun.

"Untuk aset onshore, optimasi dilakukan melalui penerapan elektrifikasi, yakni konversi pasokan listrik dari generator berbahan bakar gas ke jaringan listrik bersih PLN, serta optimasi mode operasi," ujar Ronald.

Selanjutnya Ronald menegaskan perseroan akan terus memperkuat agenda keberlanjutan melalui peta jalan jangka menengah dan panjang, termasuk penerapan teknologi baru seperti Organic Rankine Cycle, Steam Turbine Generators, dan sistem penyimpanan energi.

Langkah ini pun menegaskan peran MEDC sebagai perusahaan energi yang adaptif dan bertanggung jawab, serta berkomitmen terhadap ketahanan energi Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.