JAKARTA - Sejumlah ahli hukum dan praktisi kebijakan mengungkap potensi kriminalisasi terhadap keputusan yang berawal dari dua pasal tak sempurna di UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan oleh penegak hukum. Dampaknya, para pengambil keputusan tak punya keberanian berinovasi dan bertindak.

Hal itu terungkap dalam diskusi soft launching buku Buku Kriminalisasi Kebijakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

"Saya lihat yang lebih diutamakan oleh penegak hukum itu kerugian negaranya, sehingga demikian gampangnya mengkriminalisasi. Ini pasal keranjang sampah, siapa saja yang rugikan negara bisa (dipidanakan)," kata Lestantya R. Baskoro, editor Buku Kriminalisasi Kebijakan.

Dia menjelaskan bahwa ragam kasus kriminalisasi kebijakan bisnis sejauh ini berhulu pada dua pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Buku tersebut menggarisbawahi 12 kasus kriminalisasi terhadap pejabat publik dan BUMN terutama menggunakan dua pasal tersebut. Mereka di antaranya mantan Direktur PT Merpati Nusantara Airline Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, mantan Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, hingga mantan Dirut Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

Baskoro mengatakan, kasus-kasus dalam bukunya sering diputus berbeda-beda di tiap tingkatan dengan perbedaan pandangan hakimnya masing-masing soal konsep Business Judgement Rule (BJR). Konsep ini pada prinsipnya sudah dilindungi di UU Perseroan Terbuka. Namun, lagi-lagi, pengutamaan pemidanaan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi membuat mereka mesti menjalani proses hukum yang melelahkan.

"Ada perbedaan di antara hakim soal konsep BJR ini. Saya khawatir seperti UU Pers juga, enggak semua hakim paham," ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Yetty Komalasari Dewi menjelaskan bahwa Indonesia memang sudah mengadopsi konsep BJR, yang berasal dari Amerika Serikat, demi melindungi para pengambil keputusan bisnis.

Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas menyatakan Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian dengan syaratnya bisa membuktikan secara kumulatif. Masalahnya, kata Yetty, dalam bisnis banyak faktor yang muncul tiba-tiba dan mesti dipertimbangkan secara cepat.

Meskipun, keputusan sebelumnya sudah diambil berdasarkan penilaian yang matang. Saat kerugian muncul akibat keputusan itu, kriminalisasi malah menghadang. "Bayangkan, direksi yang tidak tidur lebih banyak dari kita untuk mengurusi perusahaan, mengambil keputusan secara hati-hati, ada penilaian, sesuai kapasitas dia, tidak ada niat jahat, tapi akhirnya merugikan perseroan, dan dia bisa dipidana," tuturnya.

Asal Mula Pasal Kontroversial

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah menuturkan dua pasal bermasalah di UU Tipikor itu sebenarnya merupakan 'pasal gregetan' untuk menindak para penentang nasionalisasi perusahaan Belanda di era pasca-kemerdekaan.

"Tapi =ini kita gunakan terus sampai sekarang untuk tujuan lain tanpa kita memahami asbabun nuzul (konteks sejarah)-nya. Maka timbullah korban," ucapnya.

Chandra melanjutkan dua pasal bermasalah itu baru-baru ini sudah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masalahnya, kata dia, MK memutuskan yakni mengembalikan ke DPR untuk direvisi. "Waktu di MK saya bilang, kalau rumusan (pasal-pasalnya) seperti ini jualan pecel lele di pinggir jalan bisa jadi korupsi karena merugikan negara," ungkapnya.

Aktivis ICW Illian Deta Arta Sari mengatakan, masalah makin timbul saat dua pasal UU Tipikor itu diadopsi di KUHP terbaru dalam pasal 603 dan 604. Dua pasal baru ini kembali tak memiliki prinsip-prinsip lex certa (penerapan hukum rinci, jelas, tidak ambigu) dan lex stricta (penerapan hukum ketat, tidak karet).

Hal ini termasuk dalam hal ketidakjelasan soal makna perbuatan korupsi dan absennya unsur niat jahat (mens rea). Alhasil, kasus-kasus korupsi ditelusuri dengan permulaan di kerugian negara, bukan niat jahat.

Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 Amien Sunaryadi menggarisbawahi mens rea merupakan salah satu inti yang mesti ada dalam pemidanaan. Ia pun mengkritik pandangan sejumlah penegak hukum yang menganggap sulitnya membuktikan niat jahat dengan dalih merupakan sesuatu dari dalam hati.

"Niat jahat itu memang tidak kelihatan, tapi evidence bisa dicari. Biasanya lewat komunikasi. Makanya di KPK itu digital forensik dibangun. Tim surveillance menguntit orang, kita punya rekamannya," jelas dia.

Dengan pemidanaan tanpa menyertakan niat jahat, Amien menyebut perekonomian Indonesia tak akan berkembang. Ia mencontohkannya dengan lifting minyak dan gas. Sebagai Kepala SKK Migas periode 2014 - 2018, Amien tahu betul ketakutan-ketakutan akan kriminalisasi kebijakan dari BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dalam mengeksplorasi ladang-ladang minyak baru.

Buktinya, Indonesia memiliki 128 cekungan migas. Namun, belum separuhnya digarap. Eksplorasi migas, kata dia, berpotensi besar tak menghasilkan temuan sumber minyak. Rata-rata, hanya 3 dari 10 ladang migas yang dieksplorasi yang memberikan hasil. Yang jadi masalah, eksplorasi tujuh ladang lainnya yang tak memberikan hasil bisa dianggap kerugian negara.

"Indonesia tidak akan tumbuh bagus ekonominya kalau begini, karena 'Bumi, Air, dan Kekayaan Alam lainnya dipergunakan'. Berhenti di situ, (tidak sampai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat). Pejabat lebih memilih duduk-duduk, menunggu pejabat berikutnya menggantikan," ujar Amien.

Mantan Menko Perekonomian Sofyan A. Djalil menggarisbawahi soal efeknya yang serius pada krisis kepemimpinan di Indonesia. Ia pun mendorong edukasi yang lebih baik lagi bagi aparat-aparat penegak hukum dalam menerjemahkan aturan-aturan terkait perlindungan terhadap diskresi ini.

"Bisnis kan berisiko. Sementara Pemerintah juga harus punya kreativitas, punya added value. Karena kunci kemajuan itu adalah kreativitas, upaya untuk menyelesaikan masalah," tandasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk beserta jajarannya untuk diperiksa terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret videografer bernama Amsal Sitepu. Kejagung akan memberikan sanksi tegas apabila jajaran Kejari Karo melakukan pelanggaran.

"Apabila nanti terbukti ada pelanggaran maka akan ada sanksi dari internal. Kita tunggu aja hasilnya," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Minggu (5/4/2026).

Anang menjelaskan proses klarifikasi ini berkaitan dengan profesional atau tidaknya jajaran Kejari Karo dalam menangani perkara rasuah tersebut. Anang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. "Tentunya kami dalam hal ini butuh waktu dan kita tetap mengendepankan prinsip kehati-hatian tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah," tutur dia.

Adapun jajaran yang dijemput ialah Kepala Kejaksaan Negeri Karo Danke Rajagukguk; Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring hingga jaksa penuntut umum. Mereka dijemput untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Sabtu, 4 April 2026.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti oleh perusahaan dari Amsal Sitepu

Lihat video: Kejari Karo Akui Salah Terkait Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu



Di mana perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni, Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis Bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

(Jonathan Simanjuntak).

JAKARTA - Konten Kreator Cinta Ruhama dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pengusaha, Rendy Bramantyo. Laporan tersebut terkait dengan dugaan kasus pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap.

"Klien kami telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan CR ke Polda Metro Jaya agar dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar pengacara Rendy, Bryand Ery, Selasa (24/2/2026).

Menurut dia, atas laporan yang dilayangkan Cinta kaitannya tuduhan pemerkosaan, kliennya telah bersikap secara kooperatif untuk memberikan keterangan dan klarifikasinya sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 22 Oktober 2025. Kliennya menyampaikan, tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan terhadapnya itu.

"Bahkan Klien kami masih belum mengerti ataupun memahami motif dan niat dibalik tindakan yang dilakukan CR terhadap Klien kami," tuturnya.

Dia menerangkan, proses hukum atas laporan Cinta itu masih berjalan dan belum ada keputusan atau penetapan status hukum lebih lanjut dari polisi terhadap kliennya. Namun, pihaknya menyayangkan lantaran adanya pernyataan ataupun tudingan tidak berdasar dan dugaan manipulasi informasi di muka publik yang disampaikan Cinta terhadap kliennya.

"Ini sudah jelas dirinya tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghormati proses hukum di Indonesia. Ini tidak boleh dibiarkan dan diabaikan karena berpotensi membentuk opini publik sebelum adanya kepastian hukum dan tindakan seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia," jelasnya.

Lihat video: Pandji Beri Klarifikasi ke Polda Metro Jaya, Polisi Gunakan 4 Pasal KUHP Baru



Dalam negara hukum, kata dia, setiap orang berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga setiap tindakan yang melampaui ataupun mendahului setiap proses hukum yang berlaku, demi hukum dapat diduga kuat sebagai pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku.

Dia menjabarkan, opini publik yang sudah terlanjur terbentuk atas kejadian itu telah memberikan dampak lanjutan yang menyebabkan timbulnya kerugian nyata bagi kliennya itu, baik dari segi material, immaterial hingga kesehatan mental. Pasalnya, saat ini kliennya merasa tengah dikriminalisasi dan merasa adanya upaya pembunuhan karier dan kehidupan sosial atas perbuatan yang tidak pernah di lakukan sebagaimana dituduhkan.

Maka itu, kliennya memutuskan melaporkan balik tuduhan yang dilakukan Cinta terhadapnya itu ke polisi, yang mana laporan itu teregister dengan nomor LP/B/1318/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan itu dibuat lantaran pada 15 Februari 2026, kliennya baru tahu jika Cinta melalui akun sosmednya itu memposting fotonya secara gamblang dan memberikan berbagai macam tudingan tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Walaupun tidak ada kejadiannya, tapi kejadian yang dia tuduhkan itu tahun 2017, tapi waktu klien kami menikah setelah 2017 itu, CR datang ke pernikahannya, kita coba berlogika sederhana, korban pemerkosaan mana mau datang ke pernikahan pelaku pemerkosaannya, kalau memang itu betul adanya," bebernya.

"Tuduhan atau framing ada relasi atau katanya orang ABCD, kita datang BAP, memberikan klarifikasi dan keterangan, kita kooperatif, kalau kita sepowerful yang diceritakan, nggak perlu datang, tiba-tiba laporannya hilang," ungkapnya.

Sementara itu, Rendy mengatakan, saat pertama kali datang ke kantor polisi memberikan keterangan, dirinya awalnya bingung mengapa tiba-tiba saja mendapatkan surat panggilan dari polisi. Namun, Rendy mengaku tetap memilih datang dan memberikan keterangan pasca diberitahu polisi atas persoalan yang tengah dihadapinya itu.

"Saya kaget kenapa tiba-tiba ada surat panggilan datang ke rumah, terus saya datang, didampingi kuasa hukum. Bingung kenapa tiba-tiba ada surat panggilan, saya kooperatif, saya klarifikasi, saya jelaskan semua, saya bantah semua karena saya tidak melakukan itu," ungkapnya.

"Tiba-tiba bulan Februari, muka saya dipajang gitu (di medsos) tanpa ada konfirmasi, tanpa ada apapun, tiba-tiba muka saya dimunculkan dengan nama dan semua, sampai semua usaha saya, kayak identitas semua, saya kaget sih. Jadi saya sebagai manusia, saya mau membela diri saya atas tuduhan yang tidak ada dasarnya ini," kata Rendy lagi.

Sekadar diketahui, Cinta Ruhama telah melaporkan dugaan kasus pemerkosaan yang dialaminya itu ke Polda Metro Jaya pada 25 September 2025 silam dengan nomor laporan LP/B/6786/IX/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Terlapornya adalah seorang pengusaha inisial RB dengan tuduhan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Peristiwa dugaan kekerasan seksual itu disebutkan terjadi pada 12 Oktober 2017 silam, yang mana terjadi di sebuah klub kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) periode 2013-2014, Oegroseno menilai penetapan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sebagai tersangka pada kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengarah pada bentuk kriminalisasi. Hal itu disampaikannya dalam dialog Rakyat Bersuara bertema “Salinan Ijazah Lengkap, Babak Baru Terungkap?” di iNews TV, Selasa (17/2/2026).

Oegroseno menegaskan bahwa dirinya sejak awal mengabdi untuk negara, bukan sekadar institusi. “Saya masuk Akademi Kepolisian (Akpol) itu tujuannya pasti sama, mengabdi kepada negara dan bangsa. Bukan bekerja untuk Polri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam institusi. “Saya tidak pernah melawan perintah pimpinan, tapi berbeda pendapat,” katanya, seraya menceritakan pengalamannya dicopot dari jabatan karena menolak perintah yang dinilainya bertentangan dengan hak konstitusional.

Masuk pada substansi perkara, Oegroseno menyoroti penerapan pasal-pasal dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. “Kalau kita hanya nangkep orang saja kemudian dijadikan tersangka, enggak bisa. Menjadi berkas perkara untuk meyakinkan hakim itu susah,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya ketelitian dalam menerapkan pasal pidana. “Kalau perbuatan pidana itu diatur dalam undang-undang secara eksplisit, itu harus dibacakan dan tidak boleh pakai analogi,” tegasnya.

Terkait mekanisme Restorative Justice (RJ), ia mempertanyakan prosedur yang ditempuh. “Yang kedua, harus ada penetapan pengadilan kalau RJ itu. Sebelum penetapan pengadilan tidak bisa langsung ke apa namanya, SP3,” katanya.

Menurutnya, penghentian perkara tidak bisa dilakukan parsial jika berkaitan dengan satu peristiwa yang sama. “Berarti tidak bisa hanya dua saja dihentikan, yang enam tidak,” ujarnya.

Saat ditanya Aiman Witjaksono yang menjadi pemandu dialog terkait apakah kasus tersebut merupakan kriminalisasi, Oegroseno menjawab tegas, “Saya mengarahnya ke situ.”

Oegroseno menilai penerapan pasal dalam perkara ini bermasalah. “Kalau disebutkan pasti Pasal 55, 56. Enggak ada istilah klaster di KUHP,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak terkesan mencari pasal dengan ancaman lebih berat. “Karena supaya bisa ditahan, dicarikan pasal yang hukumannya berat,” katanya.

Oegroseno menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya semata-mata untuk perbaikan institusi. “Saya memberikan koreksi itu demi kebaikan Polri, demi kebaikan masyarakat ke depan,” tandasnya.

JAKARTA - Penggugat Ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) Leony Lidya dihadirkan kubuRoy Suryo Cs sebagai ahli dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Lidya pun bakal membeberkan tentang software engineering.

"Saya hadir menjadi ahli, di mana bidang keahlian saya software engineering, information system, dan knowledge management. Semua bidang ini beserta pengalaman praktis saya itu terkait dan bisa diterapkan untuk memahami fenomena kontroversi dari ijazah Joko Widodo, yang pernah digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar di KPU," ujar Leony, Rabu (11/2026).

Leony heran mengapa Roy Suryo Cs sebagai peneliti malah mendapatkan kriminalisasi atas penelitian yang dilakukan Roy Suryo Cs. Roy Suryo Cs sejatinya meneliti tentang ijazah dan skripsi Jokowi, sebagaimana Rismon yang meneliti lembar pengesahan pada ijazah Jokowi.

"Skripsi yang diteliti itu lembar pengesahan dan pada ijazah itu lintasan. Saya kebetulan lulusan angkatan 80 juga, pada masa era yang sama dengan era Pak Jokowi lulus. Dimana pada masa itu yang digunakan komputer dengan perangkat pengolah prosesor, katanya itu adalah Wordstat dan sisinya masih berbasis DOS," tuturnya.

Leony menyebutkan, hal wajar bagi Rismon melakukan penelitian pada lembar pengesahan itu lantaran matanya yang jeli menangkap adanya kecurigaan pada lembar tersebut. Misalnya tentang titik spasi antarhuruf yang tak mungkin dihasilkan mesin ketik biasa atau elektrik.

"Dengan pendekatan dan teknik-teknik dan tools yang digunakan, Rismon bisa mengidentifikasi jenis font tersebut Times New Roman. Disini Bang Rismon sudah menggunakan pendekatan, tahapan proses identifikasi dengan benar, begitu juga dengan lintasan," jelasnya.

Lihat video: Kubu Roy Suryo Hadirkan 2 Saksi Kasus Ijazah Jokowi ke Polda



Leony menjabarkan, bisa jadi adanya pengetahuan yang berbeda antara pihak Jokowi, polisi, hingga Rismon dalam memahami sesuatu dalam kasus ijazah Jokowi tersebut. Misalnya penggunaan kata manipulasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rismon.

"Pertama kata manipulasi, saya khawatir ini ya, tuduhan ini karena adanya perbedaan pengetahuan yang jomplang antara ahli seperti Bang Rismon dengan pihak penyidik karena kata manipulasi itu tidak selalu bermakna negatif," paparnya.

"Contohnya bidang saya rekayasa perangkat lunak, selama ini kita pahamnya rekayasa itu karena pengetahuannya negatif ya, merekayasa sesuatu, padahal di bidang saya itu engineering artinya pekerjaan menghasilkan suatu produk dengan prinsip-prinsip, teori-teori, ada pendekatan, metode, ada tools yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk," kata Leony lagi.

engacara Roy Suryo Cs, Refly Harun menambahkan, Leony Lidya bakal menjelaskan kaitannya penerapan pasal pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008. Sebabnya, kliennya itu dituduh melakukan pengrusakan dokumen milik orang lain atau dokumen publik.

"Jadi, yang diteliti itu sokol ijazah Jokowi, ijazah itu nggak rusak, tetap seperti itulah. Nah apakah asli atau tidak kesimpulan beliau mengatakan itu tidak asli atau tidak autentik, tidak original. Pasal 35 yang lebih tidak masuk akal lagi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik," katanya.

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berisiko mengalami kerugian apabila tidak segera merespon tren kriminalisasi terhadap para profesional yang telah berkontribusi dalam memperbaiki kinerja bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pakar psikologi komunikasi Dr. Geofakta Razali menilai tren kriminalisasi terhadap profesional yang tulus membangun BUMN akan menimbukan ketakutan sistemik di kalangan Sumber Daya Manusia terbaik bangsa.

“Saat ini muncul kekhawatiran bahwa sejumlah kasus hukum dipersepsikan publik sebagai upaya pencarian kambing hitam. Pada akhirnya ini bisa membuat individu terbaik takut mengambil keputusan bisnis,” ujar Geofakta dalam keterangan kepada media di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Geo mencontohkan sejumlah kasus para profesional di BUMN yang dikriminalisasi dengan motif mencari kambing hitam antara lain Dirut PT Pelindo II (Persero) RJ Lino hingga Dirut PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

“Mereka itu para profesional yang bekerja secara profesional untuk memajukan BUMN. Nah kini ada hal yang memperburuk keadaan yakni mengkambinghitamkan komisaris BUMN dalam kasus Arief Pramuhanto,” paparnya.

Arief Pramuhanto adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma yang menjabat sebagai Komisaris anak usaha, PT Indofarma Global Medika (IGM). Meski tak terbukti menerima aliran dana, tak memiliki kewenangan operasional, dan secara formil telah menjalankan fungsi pengawasan, Arief tetap divonis bersalah.

Geo melihat ada kecenderungan sistemik untuk mengkriminalisasi risiko bisnis demi memenuhi ekspektasi moral publik akan “kambing hitam”. Dalam psikologi organisasi, kata dia, hal ini dikenal sebagai scapegoating bias, kebutuhan kolektif untuk menunjuk figur simbolik ketika sistem mengalami kegagalan.

Geo juga menilai kasus Arief dan beberapa kasus serupa dapat dipandang sebagai anomali hukum yang mengusik rasa keadilan, dimana seorang profesional ditarik ke pusaran pidana bukan dalam kepasitasnya sebagai Direksi yang melakukan eksekusi harian, melainkan murni dalam kapasitasnya sebagai Komisaris di sebuah anak usaha BUMN.

“Pada level permukaan, menjerat Komisaris ke ranah pidana terlihat sebagai bentuk kehati-hatian hukum. Namun jika dibaca mendalam, anomali ini mengungkap problem komunikasi institusional yang serius,” jelasnya.

Lebih jauh Geo mengingatkan Komisaris itu secara struktural bukanlah pengelola operasional. Secara normatif, perannya dibatasi oleh regulasi dan prinsip tata kelola Perusahaan. Intinya, Komisaris hanya mengawasi dan memberi nasihat.

Namun, lanjutnya, bias sistemik membuat publik terjebak dalam bingkai seperti dalam kasus Arief sebagai Dirut di BUMN harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas perkara yang terjadi di anak usaha BUMN, meskipun secara hukum dan organisasi kewenangannya terbatas

Repotnya, lanjut dia, logika hukum itu runtuh oleh satu asumsi psikologis yang berbahaya kalau terjadi kerugian, pasti ada yang lalai. Kalau ada yang lalai, harus ada yang dihukum. “Ini adalah bentuk outcome bias, yakni menilai benar-salah keputusan bukan dari proses dan niatnya, tetapi pada hasil akhirnya,” ujarnya.

Padahal dunia bisnis modern mengenal Business Judgment Rule (BJR) yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip yang justru dibangun untuk melindungi pengambil keputusan dari kriminalisasi risiko. Selama keputusan diambil dengan itikad baik, berbasis informasi memadai, tanpa konflik kepentingan, dan untuk kepentingan perusahaan, maka kerugian yang muncul adalah risiko bisnis, bukan kejahatan.

“Secara psikologis, BJR penting bukan hanya sebagai doktrin hukum, tetapi sebagai mekanisme keamanan psikologis dalam organisasi. Tanpa perlindungan ini, setiap aktor strategis akan bermain aman, menghindari inovasi, dan akhirnya justru membunuh daya saing BUMN,” kata Geo.

Ia mengingatkan, tanpa kepastian hukum yang adil dan konsisten, rasa aman psikologis para profesional akan terkikis. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan agenda reformasi dan transformasi BUMN di era pemerintahan Presiden Prabowo.

JAKARTA - Penasihat hukum Roy Suryo, Rismon dan dokter Tifa (RRT), Refly Harun menyatakan pendapat ahli atau expert opinion itu tidak boleh dikriminalisasi. Hal itu ia sampaikan terkait kliennya yang mengajukan uji materi terkait hukum yang mengatur soal pencemaran nama baik hingga fitnah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi, in the name demokrasi konstitusi, itu menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu dilindungi. Oke? Apalagi yang mengeluarkan pendapat itu adalah expert. Makanya saya katakan, expert opinion itu tidak boleh dikriminalisasi," kata Refly dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Jokowi: Kasus Saya Buktikan di Pengadilan' disiarkan di iNews TV, pada Selasa malam (3/2/2026).

Refly menjekaskan pendapat kliennya perihal 99,9 persen Ijazah Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi) palsu. Menurutnya, pendapat itu tidak bisa dikriminalisasi lantaran merupakan pendapat dari ahli.

"Nah, kalau misalnya mengatakan 99,9% ijazah Jack (Jokowi) ini palsu, itu opinion. Anda enggak boleh dikriminalisasi karena berpendapat. Kan opinion itu, kalau dia expert opinion, maka uji dengan expert opinion yang lain," ujarnya.

"Dia kan melakukan penelitian subject to apa? Subject to yang diteliti, kan? Nah, yang diteliti itu bahan yang tersedia, bukan bahan yang tidak tersedia," sambungnya.

Refly melanjutkan, jika hasil penelitian itu salah pun tidak bisa menjadi dasar untuk dikriminalisasi. Sebab, dalam melihat kasus tersebut harus mengedepankan etika researchers, yakni kemungkinan salah dalam metodologi atau penelitian salah dari awal.

"Jadi kalau orang berpendapat di muka publik, atau berpendapat berdasarkan penelitian kemudian dikriminalisasi, lho gawat," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Kejaksaan Agung dan Polri untuk menegakkan hukum dengan benar. Jangan sampai mereka justru mencari-cari, mengkriminalisasi, apalagi terhadap rakyat kecil.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan barang bukti sitaan Rp13 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Kita tidak ingin mencari-mencari masalah, saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apa pun,” ujarnya.

“Jangan cari perkara apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat lemah, jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari," tambah Prabowo.

Dia perlu mengingatkan hal ini karena Kejagung dan Polri merupakan lembaga yang harus juga mengoreksi kerja internal mereka.

Prabowo memberikan sejumlah contoh di mana ada seorang anak yang ditangkap lantaran mencuri ayam dan seorang ibu yang mencuri pohon. “Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa ada apa ngejar, Anda pasti ingat peristiwa itu. Penegak hukum harus punya hati. Jangan istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka. Jahat," ungkapnya.

Dia menegaskan rakyat kecil harus dibela dan dibantu. Dia berharap hal seperti itu tak terjadi lagi. Sebab, setiap warga kini sudah bisa lapor langsung ke Presiden dengan bantuan teknologi.

“Itu rakyat kita, rakyat saya. Kita harus membela mereka, saudara harus membantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah,” tegasnya.