REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Muhammad Kholid Syeirazi, menilai dinamika geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah telah memberikan tekanan signifikan terhadap sistem energi nasional. Konflik yang kini sudah mulai mereda itu telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar USD 110 per barel, naik sekitar 60 persen dari posisi awal tahun.

“Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan energi kita tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, melainkan dipengaruhi kuat oleh faktor global yang sulit dikendalikan, seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok,” kata Kholid saat berbicara dalam Forum Diskusi “Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang diadakan Energy & Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Selain lonjakan harga, Kholid mengatakan gangguan yang terjadi di Selat Hormuz, yang menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, telah membawa dampak kepada Indonesia. Ia menyebut hampir sepertiga impor LPG dan sekitar seperlima impor minyak mentah melewati jalur tersebut.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mulai mendorong diversifikasi sumber impor energi dengan memperluas pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik Timur Tengah. Upaya ini dinilai Kholid penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik serta menjaga keberlanjutan distribusi energi nasional.

“Tentunya kita mendorong payung hukum untuk itu, supaya ketika Pertamina membeli minyak mentah dari Australia misalnya, itu tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Kholid melihat kondisi domestik menunjukkan adanya kerentanan struktural. Produksi minyak nasional pada 2025 tercatat sekitar 220,9 juta barel, sementara impor mencapai 117,8 juta barel. Ketergantungan terhadap impor LPG bahkan lebih tinggi, dengan volume impor mencapai 7,47 juta ton.

Kholid menghitung setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel berpotensi meningkatkan beban belanja negara hingga Rp10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi. Jika harga minyak naik sebesar USD 10 per barel, tambahan beban subsidi dapat mencapai Rp79 triliun.

Meski demikian, indikator ketahanan energi nasional masih dinilai Kholid menunjukkan tren positif. Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 7,13 atau masuk kategori ‘tahan’. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan langkah strategis yang adaptif terhadap tekanan eksternal.

Dalam konteks ini, Kholid berpendapat bahwa BUMN energi memainkan peran krusial sebagai garda terdepan dalam merespons krisis. Mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas distribusi, hingga menjadi penyangga harga di tengah volatilitas global.

Untuk itu, perlu adanya penguatan peran BUMN energi guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.

“Kita tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia atau konflik global, tetapi kita bisa memperkuat fondasi dalam negeri. Di sinilah peran BUMN energi menjadi sangat strategis untuk meredam dampak krisis,” ujar Kholid.

Perum Bulog merespons isu yang menyebut bahwa Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdhani diangkat jadi Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS). Menurut Bulog isu ini tidak benar dan berdasar.

Head of Public Relations Perum Bulog Tomi Wijaya menegaskan informasi yang mengaitkan jabatan Dirut Perum Bulog dengan Kepala BAIS TNI adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta.

"Perlu kami tegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menjabat sebagai Kepala BAIS TNI adalah tidak benar dan merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik," kata Tomi melansir Antara, Sabtu (28/3).

Menurut dia pemberitaan yang memuat informasi tersebut tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik terkait profil Ahmad Rizal Ramdhani, termasuk narasi yang mengaitkan jabatan Direktur Utama Perum Bulog dengan posisi Kabais TNI.

Tomi menyampaikan penugasan Ahmad Rizal sebagai Direktur Utama Perum Bulog merupakan keputusan resmi pemerintah melalui Kementerian BUMN.

"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, beliau telah mengundurkan diri (dari TNI) ketika ditunjuk sebagai Dirut Bulog dan saat ini sudah purnawirawan dari TNI," tambah Tomi.

Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat negara di bidang ketahanan pangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sehubungan dengan maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, Perum Bulog mengimbau kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan.

"Dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya," kata Tomi.

Sebelumnya, posisi Kepala BAIS TNI menjadi sorotan usai Letjen Yudi Abrimantyo resmi mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan oknum BAIS yang melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Hingga saat ini TNI belum mengumumkan sosok yang akan menggantikan Letjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kepala BAIS TNI.

JAKARTA - Jelang Lebaran, ratusan ribu orang mengikuti mudik gratis yang digelar PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Kegiatan mudik gratis tersebut merupakan bagian dari Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026.

Program mudik gratis yang mengangkat tema “Mudik Nyaman Bersama” ini dilaksanakan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Selasa, 17 Maret 2026.

Program mudik gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, tertib, nyaman, dan berkeselamatan.

Pada tahun ini, program yang berkolaborasi dengan Badan Pengelola BUMN dan Danantara ini melibatkan hampir seluruh BUMN dan anak perusahaan dengan berbagai moda transportasi, mulai dari angkutan darat, laut, hingga kereta api.

Lebih dari 100 ribu pemudik akan diberangkatkan menuju berbagai kabupaten dan kota tujuan di seluruh Indonesia. Antara lain, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya.

Peserta mudik terdiri dari tenaga pengawal outsourcing serta karyawan dan karyawati ADHI beserta keluarga yang diberangkatkan dari dua titik keberangkatan, yakni kawasan GBK Jakarta dan Kantor Operasi ADHI di Pasar Minggu.

Lihat video: Ledakan Arus Mudik di Tol Layang MBZ, Ratusan Ribu Kendaraan Terjebak Kemacetan



Direktur Utama ADHI Karya, Moeharmein Zein Chaniago mengatakan, partisipasi pihaknya dalam program mudik ini merupakan bagian dari kontribusi perusahaan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Melalui program ini pula, diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pengelolaan arus mudik secara lebih baik. “Semoga perjalanan mudik ini dapat berlangsung dengan lebih tertib dan aman.” ujarnya Kamis (19/3/2026).

Moeharmein Zein menambahkan, melalui inisiatif ini, ADHI turut mendukung terciptanya mobilitas masyarakat yang lebih aman dan terkelola dengan baik, sekaligus sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 11.

“Yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan,” ucapnya.

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berisiko mengalami kerugian apabila tidak segera merespon tren kriminalisasi terhadap para profesional yang telah berkontribusi dalam memperbaiki kinerja bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pakar psikologi komunikasi Dr. Geofakta Razali menilai tren kriminalisasi terhadap profesional yang tulus membangun BUMN akan menimbukan ketakutan sistemik di kalangan Sumber Daya Manusia terbaik bangsa.

“Saat ini muncul kekhawatiran bahwa sejumlah kasus hukum dipersepsikan publik sebagai upaya pencarian kambing hitam. Pada akhirnya ini bisa membuat individu terbaik takut mengambil keputusan bisnis,” ujar Geofakta dalam keterangan kepada media di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Geo mencontohkan sejumlah kasus para profesional di BUMN yang dikriminalisasi dengan motif mencari kambing hitam antara lain Dirut PT Pelindo II (Persero) RJ Lino hingga Dirut PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

“Mereka itu para profesional yang bekerja secara profesional untuk memajukan BUMN. Nah kini ada hal yang memperburuk keadaan yakni mengkambinghitamkan komisaris BUMN dalam kasus Arief Pramuhanto,” paparnya.

Arief Pramuhanto adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma yang menjabat sebagai Komisaris anak usaha, PT Indofarma Global Medika (IGM). Meski tak terbukti menerima aliran dana, tak memiliki kewenangan operasional, dan secara formil telah menjalankan fungsi pengawasan, Arief tetap divonis bersalah.

Geo melihat ada kecenderungan sistemik untuk mengkriminalisasi risiko bisnis demi memenuhi ekspektasi moral publik akan “kambing hitam”. Dalam psikologi organisasi, kata dia, hal ini dikenal sebagai scapegoating bias, kebutuhan kolektif untuk menunjuk figur simbolik ketika sistem mengalami kegagalan.

Geo juga menilai kasus Arief dan beberapa kasus serupa dapat dipandang sebagai anomali hukum yang mengusik rasa keadilan, dimana seorang profesional ditarik ke pusaran pidana bukan dalam kepasitasnya sebagai Direksi yang melakukan eksekusi harian, melainkan murni dalam kapasitasnya sebagai Komisaris di sebuah anak usaha BUMN.

“Pada level permukaan, menjerat Komisaris ke ranah pidana terlihat sebagai bentuk kehati-hatian hukum. Namun jika dibaca mendalam, anomali ini mengungkap problem komunikasi institusional yang serius,” jelasnya.

Lebih jauh Geo mengingatkan Komisaris itu secara struktural bukanlah pengelola operasional. Secara normatif, perannya dibatasi oleh regulasi dan prinsip tata kelola Perusahaan. Intinya, Komisaris hanya mengawasi dan memberi nasihat.

Namun, lanjutnya, bias sistemik membuat publik terjebak dalam bingkai seperti dalam kasus Arief sebagai Dirut di BUMN harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas perkara yang terjadi di anak usaha BUMN, meskipun secara hukum dan organisasi kewenangannya terbatas

Repotnya, lanjut dia, logika hukum itu runtuh oleh satu asumsi psikologis yang berbahaya kalau terjadi kerugian, pasti ada yang lalai. Kalau ada yang lalai, harus ada yang dihukum. “Ini adalah bentuk outcome bias, yakni menilai benar-salah keputusan bukan dari proses dan niatnya, tetapi pada hasil akhirnya,” ujarnya.

Padahal dunia bisnis modern mengenal Business Judgment Rule (BJR) yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip yang justru dibangun untuk melindungi pengambil keputusan dari kriminalisasi risiko. Selama keputusan diambil dengan itikad baik, berbasis informasi memadai, tanpa konflik kepentingan, dan untuk kepentingan perusahaan, maka kerugian yang muncul adalah risiko bisnis, bukan kejahatan.

“Secara psikologis, BJR penting bukan hanya sebagai doktrin hukum, tetapi sebagai mekanisme keamanan psikologis dalam organisasi. Tanpa perlindungan ini, setiap aktor strategis akan bermain aman, menghindari inovasi, dan akhirnya justru membunuh daya saing BUMN,” kata Geo.

Ia mengingatkan, tanpa kepastian hukum yang adil dan konsisten, rasa aman psikologis para profesional akan terkikis. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan agenda reformasi dan transformasi BUMN di era pemerintahan Presiden Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum keras kepada seluruh pejabat negara, khususnya pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terlibat atau pernah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara. Ia menegaskan tidak akan ragu menindak tegas para pelaku. Ultimatum tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia menyebut salah satu tujuan utama pendirian lembaga tersebut adalah menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara.

“Saya himpun semua kekuatan milik negara dalam satu pengelolaan,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, total nilai kekayaan negara yang dikelola BUMN hampir mencapai USD 1 triliun. Namun sebelum adanya Danantara, aset tersebut tersebar dan dikelola oleh lebih dari seribu perusahaan BUMN.

“Bayangkan siapa yang bisa manage seribu perusahaan? Ini akal-akalan,” ucapnya.

Kemudian, Presiden Prabowo meninggikan nada bicaranya saat mengingatkan pihak-pihak yang selama ini dinilai menyalahgunakan pengelolaan kekayaan negara. Ia menegaskan akan meminta pertanggungjawaban para pimpinan BUMN di masa lalu.

“Saya katakan, pimpinan BUMN yang dulu harus tanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil Kejaksaan,” tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo ingin memastikan tidak akan main-main dalam penegakan hukum. “Kan mereka ngejek, Prabowo hanya bisa ngomong di podium saja. Oh ya? Tunggu saja panggilan. Lu jangan nantang gue,” kata Prabowo disambut tepuk tangan.

Presiden Prabowo mengajak semua pihak menghentikan perilaku korupsi. Dirinya berpesan agar pejabat negara ingat keluarga untuk menjauhi godaan korupsi. “Saya paling kasihan kalau saya lihat tokoh atau kawan diborgol, pakai baju oranye, kasihan anak istrinya, sudahlah,” pesannya.

Selain memberi peringatan, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh pejabat dan pemangku kepentingan untuk menghentikan praktik korupsi. Ia mengingatkan agar pejabat negara memikirkan dampak perbuatan mereka terhadap keluarga.

“Sudahlah, kita semua sebentar lagi dipanggil. Kalau dipanggil enggak sesuai nomor urut, senioritas. Belum tentu aku duluan. Bisa-bisa yang muda-muda. Jadi lebih baik berbuat kebaikan, lebih mulia,” pungkas Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) mencatat merosotnya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga Oktober 2025, PNBP yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 402,4 triliun atau turun 15,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 477,7 triliun. Kontraksi tersebut terjadi seiring berpindahnya dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Tahun ini targetoutlookmenurun cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satunya akibat adanya kebijakan baru peralihan dari penerimaan dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara,” kata Dirjen Anggaran Luky Alfirman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Kemenkeu mencatat pada 2024, penerimaan PNBP mencapai Rp 584,4 triliun. Adapun pada 2025, targetnya diturunkan, seiring kebijakan anyar mengenai pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

Realisasi PNBP 2025 diketahui masih mencantumkan pendapatan setoran dividen BUMN yang diterima sebelum 24 Februari 2025 sebagai pendapatan KND. Pasca ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, pengelolaan pendapatan setoran dividen BUMN dialihkan ke BPI Danantara.

Pengalihan penerimaan KND menyebabkan kontraksi cukup signifikan sehinggaoutlookPNBP ditetapkan lebih rendah dalam Laporan Semester (Lapsem) 2025.

“Realisasi sampai akhir Oktober 2025, APBN kita total PNBP diharapkan bisa mengumpulkan Rp 513,6 triliun dengan asumsi bahwa dividen BUMN masih dimasukkan ke dalam APBN. Kemudian dengan adanya kebijakan baru tersebut, kami sudah laporkan ke DPR terkait lapsem kita. Kami sudah melakukan penyesuaianoutlookPNBP dalam lapsem menjadi Rp 477,2 triliun. Jadi, per akhir Oktober 2025 kita berhasil mengumpulkan Rp 402,4 triliun atau mencapai 84,3 persen darioutlook,” jelasnya.

Perinciannya, pendapatan SDA mencapai Rp 178,5 triliun. Itu meliputi pendapatan migas sebesar Rp 81,5 triliun dan pendapatan nonmigas mencapai Rp 97 triliun. Kemudian, pendapatan KND sebesar Rp 11,8 triliun, pendapatan PNBP lainnya mencapai Rp 129,9 triliun, serta pendapatan BLU sebesar Rp 82,2 triliun.

Luky optimistis hingga akhir 2025, target penerimaan PNBP tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, setelah penyesuaian yang dilakukan dalam laporan sementara. “Tinggal sisa dua bulan lagi, kita masih cukup optimistis mudah-mudahan bisa tercapai target kita Rp 477,2 triliun,” ujarnya.

PT Indofarma Tbk (INAF) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 413 karyawan pada 15 September lalu, sehingga hanya tersisa 3 orang.

Manajemen Indofarma menyatakan PHK massal dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan agar lebih efisien.

Informasi PHK massal itu diumumkan dalam laporan keuangan Indofarma kuartal III 2025.

"Pada tanggal 15 September 2025 perseroan telah melaksanakan rightsizing terhadap karyawan dengan jumlah 413 orang, sehingga praktis per tanggal 15 September 2025 jumlah karyawan adalah 3 orang," tulis manajemen Indofarma dalam keterbukaan informasi, Jumat (31/10).

Usai melakukan PHK massal, perseroan membuka rekrutmen karyawan baru sebanyak 18 orang pada akhir September. Dengan begitu, jumlah karyawan Indofarma bertambah dari 3 menjadi 21 orang.

"Pada akhir September 2025 perseroan melakukan rekrutmen ulang karyawan sejumlah 18 orang sehingga jumlah karyawan per 30 September menjadi 21 orang," imbuh Indofarma.

Indofarma menjelaskan penambahan karyawan akan disesuaikan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan model bisnis terbatas, sesuai Putusan Homologasi.

Pada 15 September 2025, Indofarma mendapat pinjaman dari holding BUMN farmasi, PT Bio Farma, sebesar Rp220 miliar. Utang itu dipakai untuk mendukung efisiensi biaya operasi perseroan.

Berdasarkan putusan homologasi, Indofarma harus memprioritaskan efisiensi biaya operasi, yang meliputi seluruh komponen biaya operasi yang tidak efisien dan produktif untuk menekan ongkos operasional dan menambah profitabilitas. Pinjaman tersebut bertenor 12 bulan, dengan bunga sebesar 7 persen.

Sehubungan dengan perjanjian pinjaman tersebut, Indofarma akan memberikan jaminan berupa aset non-jaminan perseroan di 18 lokasi. Pemberian jaminan ini setelah Indofarma memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Mei 2024, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan menjelaskan kondisi Indofarma sangat berat. Setidaknya permasalahan di perusahaan pelat merah ini mencakup dua aspek.

Pertama, dugaan fraud berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan dibawa ke penegak hukum. Kedua, mengenai penyelamatan perusahaan.

Saat itu, Kementerian BUMN menyusun rencana terkait operasi Indofarma ke depan, termasuk penyelamatan oleh PT Biofarma (Persero).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat mengungkap biang kerok Indofarma krisis hingga kesulitan membayar gaji karyawan.

Menurutnya, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sebenarnya bukan terjadi di Indofarma. Fraud terjadi di anak perusahaan, yakni PT Indofarma Global Medika.

Seharusnya, Indofarma Global Medika menyetorkan dana Rp470 miliar ke Indofarma. Namun, dana tersebut malah tak kunjung diberikan.

"Ternyata tagihannya udah masuk tapi dia enggak kasih ke Indofarma. Di situ lah masalah utamanya," katanya pada 21 Mei 2024.

Hal itu kemudian yang mengganggu keuangan Indofarma sehingga sulit membayar gaji karyawan. Akibatnya, sejak tahun lalu gaji karyawan Indofarma ditanggung oleh induk perusahaannya, Biofarma.

Nasib pembangunan BUMN Tower setinggi 778 meter di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan usai Kementerian BUMN 'bubar' dan berubah status menjadi Badan Pengawas BUMN (BP BUMN).

Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw mengatakan pembangunan BUMN Tower di IKN merupakan gagasan Kementerian BUMN. Hingga kini, OIKN belum mendengar perkembangan baru soal eksekusi wacana tersebut.

"Proyek BUMN Tower adalah kebijakan inisiatif dari Kementerian BUMN pada masanya," kata Troy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/11).

"Hingga saat ini, pihak kami tidak mendengar adanya kelanjutan pembangunan tersebut," sambungnya.

Ide pembangunan BUMN Tower mencuat pada Juni 2024. Kala itu, masih ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka mengatakan bakal dibangun menara setinggi 778 meter di IKN.

Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan Menara BUMN bahkan sudah masuk dalam rencana besar alias masterplan. Rencana itu mencakup area bisnis, perkantoran, serta perumahan di ibu kota baru tersebut.

"Iya, ada diskusi untuk membangun namanya Menara BUMN," kata Danis kala itu.

"Kemarin baru perencanaan saya kira," sambungnya.

Danis tidak mengungkapkan secara rinci lokasi pembangunan BUMN Tower. Ia hanya menegaskan proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, progres pembangunan menara tersebut kemungkinan besar akan memakan waktu lama.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) seharusnya menjadi entitas sektor swasta sehingga cara kerjanya berdasarkan kondisi tersebut.

Purbaya menyebut berbeda dengan Kementerian BUMN, Danantara sengaja dibentuk agar entitasnya terpisah dari negara.

"Danantara adalah supposed to be private sector entity, ya biarkan bekerja dengan environment-nya dia. Berpikir secara profesional, secara private," ucap Purbaya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Artinya kalau ada masalah, jangan minta negara, gitu kira-kira. Karena Anda (Danantara) didirikan untuk terpisah dengan negara," tegasnya.

Uang yang dihasilkan Danantara per tahun, menurut Purbaya, sebenarnya sudah cukup. Pundi-pundi itu berasal dari dividen perusahaan-perusahaan BUMN yang diperkirakan tembus Rp100 triliun.

Purbaya mengatakan dirinya bisa membahas Danantara habis-habisan jika masih berstatus ekonom. Lagi pula, ia menganggap terlalu dini untuk mengomentari kinerja badan baru tersebut.

"Manfaatkan itu (dividen) dengan optimal. Kita lihat perannya dia (Danantara) seperti apa untuk menggerakkan private sector kita ke depan. Itu desain yang bagus, kalau dijalankan dengan baik. Kalau sekarang masih awal, it's too early to say," tutur Purbaya.

"Ini sama juga dengan pemerintahan yang baru, kan masih menyesuaikan diri semuanya. Kalau ditanya, apakah sekarang sudah ideal? Masih jauh dari ideal. Tapi saya pikir ini langkah yang berani untuk memastikan private entity dari government yang dulu di (Kementerian) BUMN betul-betul bisa bergerak secara profesional, secara private sector, dengan dana yang besar. Itu saya pikir suatu yang baik, asal dijalankan dengan baik ke depan," tandasnya.

Wawancara lengkap bersama Purbaya dapat disaksikan dalam acara Economic Hari Keuangan yang akan tayang di CNN Indonesia TV Kamis (30/10) mendatang.

Indah Mustika Choirum

ASN Kementerian Sekretariat Negara

Mahasiswa Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

PENGANGKATAN dua orang Warga Negara Asing (WNA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Oktober 2025 ini, menjadi momen awal BUMN menunjuk WNA untuk menduduki kursi direksi.

Untuk memperkuat legalitas, perekrutan WNA di BUMN pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN Nomor 1, yang menghapus kewajiban bahwa seluruh direksi harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

Perubahan kebijakan ini tentunya langsung menjadi sorotan publik. Terlebih, terjadi ditengah keterbatasan lapangan pekerjaan di tanah air. Lahirnya kebijakan baru ini menjadi tanda adanya perubahan besar tentang dalam cara negara memandang pengelolaan talenta di perusahaan pelat merah.

Dari sudut pandang bisnis, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya mempercepat transformasi BUMN agar lebih kompetitif secara global. Namun dari sisi nasionalisme SDM, muncul pertanyaan penting: apakah Indonesia siap menyerahkan sebagian kendali BUMN kepada tenaga asing?

Dalam dialog bersama Chairman Forbes, Steve Forbes, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan perubahan regulasi ini bertujuan untuk menarik “talenta terbaik dunia” agar BUMN dikelola sesuai standar internasional. Kepala Badan Pembinaan BUMN (BP BUMN), Danantara, bahkan menyebut langkah ini sebagai strategi mencari profesional terbaik tanpa sekat kewarganegaraan.

Logikanya sederhana, bila Indonesia ingin BUMN menjadi pemain global, maka pengelolaannya pun harus bertaraf global.

Dalam praktik manajemen sumber daya manusia internasional (International Human Resource Management), kehadiran ekspatriat sering dianggap sebagai katalis perubahan, membawa pengalaman, keahlian, dan cara kerja yang teruji di pasar dunia.

Setidaknya, ada tiga manfaat strategis yang diharapkan dari kebijakan ini. Pertama, ekspatriat biasanya memiliki pengalaman panjang di perusahaan multinasional. Dengan memimpin BUMN, mereka diharapkan dapat mentransfer keterampilan teknis dan manajerial kepada kader-kader lokal. Selanjutnya, Kehadiran WNA juga dapat memicu perubahan budaya organisasi menuju pola yang lebih profesional, berbasis kinerja, dan disiplin hasil. Terakhir, BUMN bisa belajar langsung dari model kepemimpinan dan tata kelola perusahaan negara lain yang sukses, seperti Temasek Holdings di Singapura.

Langkah yang diambil PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dalam menunjuk Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dan Neil Raymond Mills diposisi Direktur Transformasi bertujuan memperkuat manajemen risiko dan mempercepat transformasi bisnis Garuda yang sempat terguncang krisis.

Kendati demikian, di balik semangat transformasi, muncul kekhawatiran yang tidak kalah penting: bagaimana nasib talenta nasional?.

Sejumlah kalangan menilai, kebijakan ini berpotensi menutup jalur karier bagi profesional BUMN yang sudah lama berproses. Jika posisi strategis justru diisi oleh orang asing, motivasi dan loyalitas pegawai lokal bisa tergerus. Dalam jangka panjang, hal ini pun berisiko menciptakan “ketergantungan keahlian” pada pihak luar.

Danantara menegaskan, penempatan WNA bukan kewajiban, melainkan opsi terakhir bila tidak ada kandidat lokal yang memenuhi kualifikasi. Meski begitu, kekhawatiran tetap muncul, terutama jika proses seleksi dilakukan tanpa transparansi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan, kehadiran ekspatriat tidak otomatis menyelesaikan masalah mendasar BUMN, seperti praktik korupsi atau inefisiensi. Banyak BUMN sudah memiliki sertifikat ISO 37001:2016 tentang manajemen anti-penyuapan, tetapi kasus korupsi di perusahaan pelat merah masih terus terjadi. Artinya, masalah utamanya bukan hanya soal keahlian, tapi juga soal integritas dan tata kelola.

Agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang, kuncinya ada pada implementasi. Penunjukan direksi WNA harus dilakukan dengan selektif, dilengkapi mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat.

Lebih penting lagi, pemerintah perlu menetapkan kewajiban transfer pengetahuan (mandatory knowledge transfer), dimana setiap ekspatriat yang menjabat di BUMN harus diwajibkan berbagi keahlian dan membimbing calon penerus dari kalangan WNI melalui program pelatihan dan mentoring yang terstruktur.

Program tersebut sebaiknya diintegrasikan juga ke dalam inisiatif yang sudah ada, seperti Digital Talent BUMN agar benar-benar memperkuat dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan nasional.

Tak kalah penting, aspek akuntabilitas dan integritas juga harus dijaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan, WNA yang menjabat direksi BUMN tetap wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan tunduk pada hukum Indonesia. Dengan begitu, transparansi dan good corporate governance tetap terjamin.

Pada akhirnya, kebijakan membuka peluang bagi WNA memimpin BUMN tidak perlu dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang untuk belajar dan bertransformasi. Tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada niat dan eksekusi di lapangan, sejauh mana pemerintah dan BUMN memastikan bahwa talenta nasional ikut tumbuh, bukan tersisih.

Jika dilaksanakan dengan hati-hati lengkap berserta mekanisme jelas dan terbuka, kebijakan ini bisa menjadi jembatan transfer kapabilitas global ke talenta lokal. Tetapi, jika abai, terutama terhadap regenerasi, kebijakan ini justru bisa menjadi penghalang kemandirian kepemimpinan nasional. Dengan kata lain, WNA di BUMN seharusnya bukan pengganti, melainkan menjadi penguat untuk mencetak pemimpin Indonesia yang siap bersaing di panggung dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sesmen BUMN) Rabin Indrajad Hattari menyatakan, proses transisi dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Rabin menegaskan, meski UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah disahkan, perubahan kelembagaan belum bisa dilakukan tanpa Perpres tersebut.

“Itu kan harus nunggu Perpres SOTK,” ujar Rabin saat ditemui di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Selasa (21/10/2025).

Apa fungsi BUMN?

Melansir laman Kementerian BUMN, menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

BUMN memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BUMN sudah ada sejak tahun 1973. Adapun pendiri BUMN adalah Pemerintah Indonesia dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan bersifat sosial.

Lahirnya BUMN

Menurut catatan Kompas.com, saat itu Badan Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda (Banas) pada 23 Februari 1959 bertugas untuk mengawasi badan penampung perusahaan Belanda yang dinasionalisasi, di antaranya Badan Urusan Dagang (BUD) dan Badan Penyelenggara Perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT).

Akan tetapi, sejak September 1961, tugas Banas diambil alih oleh Menteri Pertama dan dibantu Badan Pembantu Menteri Pertama Urusan Koordinasi Perusahaan Negara.

Banas kemudian secara resmi dibubarkan pada Mei 1963 dan tugasnya digantikan oleh Menteri Pertama dengan dibantu Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi ini kemudian bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai sekarang. BUMN terhitung sudah ada sejak tahun 1973.

Lembaga yang kini dikenal sebagai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki perjalanan panjang yang akan memasuki babak baru. Didirikan dalam bentuk awal Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN pada 16 Maret 1998, dengan Tanri Abeng sebagai menterinya.

Tanri dikenal sebagai arsitek cetak biru (BLU) BUMN, yang memproyeksikan kementerian ini akan berumur selambat-lambatnya hingga 2010.

Dalam perkembangannya selama lebih dari dua dekade, Kementerian BUMN berkembang menjadi institusi kunci dalam pengelolaan perusahaan milik negara dan kontribusi negara terhadap pembangunan nasional.

Dengan mandat pengawasan dan penerapan kebijakan BUMN, lembaga ini memainkan peran strategis dalam perekonomian.

"Hilang" di era Prabowo Subianto

Namun kini, institusi ini menghadapi transformasi besar pada 6 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang mentransformasikan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

UU tersebut menetapkan bahwa BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pengaturan BUMN, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam struktur baru ini, pemerintah memiliki 1 persen saham BUMN melalui Kepala BP BUMN, sedangkan 99 persen saham seri B dikelola oleh lembaga investasi baru bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Beberapa kewenangan Kepala BP BUMN mencakup menetapkan arah kebijakan umum BUMN, kebijakan tata kelola, hingga usulan privatisasi dan penghapusan buku aset.

Transformasi ini menandai akhir era Kementerian BUMN dalam bentuk lama dan pembukaan sebuah era baru dalam pengaturan BUMN.

Seperti Tanri Abeng pernah merancang bahwa kementerian ini seharusnya berumur 10 tahun, kini visi itu akan terwujud dalam bentuk lembaga yang berbeda.

Dengan pembubaran atau transisi ini, era kepemimpinan Prabowo-Gibran akan dikenang sebagai saat perubahan tata kelola BUMN yang mendasar.

Meski demikian, sejumlah pertanyaan tetap muncul mengenai keberlanjutan peran pegawai, transisi aset dan fungsi, serta bagaimana efektivitas BP BUMN dalam memastikan BUMN dapat berkontribusi optimal bagi pembangunan nasional.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengatakan nasib pembubaran Kementerian BUMN masih belum jelas. Hingga kini, keputusan akhir sepenuhnya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris BP BUMN Rabin Indrajad Hattari menjelaskan pembubaran Kementerian BUMN dan perubahan menjadi BP BUMN membutuhkan dasar hukum baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

"Itu kan harus nunggu Perpres SOTK," kata Rabin saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10).

Ia menambahkan selama belum ada keputusan resmi dari Prabowo, aktivitas Kepala BP BUMN Dony Oskaria masih dilakukan di lingkungan Kementerian BUMN. Hal ini menandakan bahwa secara kelembagaan, kementerian tersebut masih berfungsi seperti biasa.

"Di situ (Kementerian BUMN) tetap (ngantornya)," ucap Rabin.

Sebelumnya, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Regulasi baru ini menjadi landasan hukum bagi restrukturisasi kelembagaan BUMN, termasuk wacana perubahan status kementerian menjadi badan pengatur.

Revisi UU ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan sepanjang 2025.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut ada 84 pasal yang diubah setelah melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan akademisi.

Revisi tersebut mencakup 11 poin krusial, antara lain perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan pengaturan, penguatan kewenangan BP BUMN, larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri, serta pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna yang akan dikelola langsung oleh BP BUMN dengan persetujuan presiden.