Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui sempat merasa deg-degan saat dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjalankan program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menuturkan program tersebut menjadi salah satu pertaruhan langsung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

“Saya sebagai Kepala Badan Gizi mendapat tugas yang luar biasa, karena Pak Presiden pada sidang kabinet yang pertama saja sudah menyampaikan, mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program ini [MBG] agar berjalan, dan saya agak deg-degan karena kalau program ini [MBG] tidak berjalan maka kepemimpinan beliaulah yang dipertaruhkan,” kata Dadan.

Dadan menyatakan MBG bukan sekadar program sosial, melainkan langkah strategis jangka panjang yang menyasar pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, Kepala Negara RI telah berada pada fase kepemimpinan sebagai brilliant commander, yakni pemimpin yang memikirkan pengembangan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Terlebih, menurut Dadan, tantangan demografi Indonesia masih bertumbuh cepat. Jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar enam orang setiap menit atau setara tiga juta jiwa per tahun, dan diproyeksikan mencapai 324 juta jiwa pada 2045.

Kendati demikian, BGN menilai persoalan utama bukan pada jumlah penduduk, melainkan pada kualitas sumber pertumbuhannya.

“Yang kita tahu bahwa penduduk Indonesia mayoritas tumbuh atau lahir dari orangtua yang pendidikannya 9 tahun,” ujarnya.

Menurut Dadan, kondisi tersebut berdampak pada akses gizi anak, di mana sekitar 60% anak Indonesia belum memiliki akses terhadap menu gizi seimbang dan hampir tidak pernah mengonsumsi susu. “Jadi tidak heran kalau baru pertama kali minum susu ketika ada program ini,” sambungnya.

Setelah berjalan satu tahun, Dadan menyebut program MBG mulai menunjukkan hasil dan mendapatkan pengakuan dari kalangan akademisi maupun internasional.

Dia bahkan mengklaim ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sebelumnya skeptis kini melihat MBG sebagai pendekatan ekonomi baru dalam pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan pajak akibat pemberian berbagai fasilitas insentif pajak untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menambah daya saing global, terutama dalam menarik modal asing langsung.

Oleh sebab itu, pemerintah memberikan banyak fasilitas insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction.

"Harusnya negara dapat [penerimaan pajak], [jadi] tidak dapat. Tahun 2025 berjalannya waktu sampai kepada Q3 [kuartal III], ada konsolidasi kurang lebih fasilitas itu sudah Rp1.300 triliun," ungkap Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

Kendati demikian, dia menjelaskan tidak terealisasi potensi penerimaan pajak yang besar itu bisa terkompensasi dengan masuknya investasi. Menurutnya, banyak negara melakukan strategi serupa.

Dia juga mengatakan bahwa investasi langsung punya imbas yang signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Hitungannya secara makro lagi, tidak didapatkan ini [potensi pajak sekitar Rp1.300 triliun], tapi ini [investasi langsung] akan mengalir kepada langsung ke para pelaku usaha dan lain-lain," ujarnya.

Adapun dalam paparan Todotua, setidaknya ada tujuh insentif investasi untuk bisnis yang diberikan pemerintah. Pertama, tax holiday yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% untuk investasi senilai Rp500 miliar atau lebih selama periode 5-20 tahun di industri pionir atau yang memenuhi kriteria industri pionir

Kedua, tax allowance yaitu pengurangan PPh Badan sebesar 30% dari nilai investasi selama 5 tahun, salah satunya untuk sektor panas bumi, pembangkit listrik energi terbarukan, dan industri bioenergi. Selain itu, pembebasan PPh 22 atas barang impor untuk kegiatan panas bumi

Ketiga, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor untuk kegiatan panas bumi. Keempat, pembebasan Bea Masuk untuk mesin, barang, dan material untuk industri serta sektor jasa.

Kelima, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100% untuk tahap eksplorasi panas bumi. Keenam, pengenaan Pajak Barang Mewah didasarkan pada potensi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan (0%-95%) untuk mendorong penjualan dan investasi pada Kendaraan Lastik Berbasis Baterai.

Ketujuh, super tax deduction yaitu pengurangan penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), serta hingga 200% untuk kegiatan pelatihan dan vokasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Populasi warga lanjut usia di Indonesia akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut membuat pemerintah dipandang perlu melakukan investasi di sektor perawatan, dalam hal ini pengasuh (caregiving).

Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, yang dilakukan Diahhadi Setyonaluri, M. Fajar Ramadhan, dan Nathanael Z.H., mengungkapkan setidaknya ada tujuh alasan Indonesia perlu investasi ke sektor perawatan.

"Pertama, perubahan demografi akan membawa Indonesia memasuki populasi yang menua dalam satu dekade ke depan sekaligus jumlah penduduk usia muda yang besar," dikutip White Book 2024-2029 LPEM UI pada Selasa (29/10/2025).

Mengutip BPS, LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa proporsi penduduk lansia di Indonesia diproyeksikan akan meningkat dari 6,2% menjadi 7,6% antara tahun 2020 dan 2025, dengan total jumlah penduduk lansia mencapai 21,5 juta pada tahun 2025.

Kedua, pertambahan populasi lansia yang dibarengi dengan pertambahan populasi usia muda diperkirakan akan menambah beban pekerjaan perawatan yang tak berbayar di masa depan, terutama perempuan.

Studi Alokasi Penggunaan Waktu (Time Use Study) dari Prospera pada 2023 yang mengambil sample rumah tangga 23 di Jabodetabek dan Surabaya menemukan bahwa perempuan yang sudah menikah mengalokasikan waktu tiga kali lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan pengasuhan tak berbayar, sementara perempuan yang memiliki anak kecil mengalokasikan delapan kali lebih banyak waktu dibandingkan laki-laki.

Alasan ketiga adalah norma sosial di Indonesia masih menetapkan perempuan sebagai pengasuh utama keluarga segingga dapat memberatkan perempuan.

"Mayoritas laki-laki dan perempuan di Indonesia masih 'konservatif', condong ke model laki-laki sebagai pencari nafkah utama," tulisnya.

Berdasarkan survei oleh Gallup dan ILO pada 2017 menunjukkan bahwa 43% laki-laki menginginkan perempuan untuk tinggal di rumah dan tidak bekerja di luar rumah.

Alasan berikutnya adalah perawatan pengasuhan sukarela atau tidak berbayar membatasi kontribusi perempuan di tenaga kerja formal dan menghambat pemberdayaan ekonomi.

"Perempuan juga menghadapi hambatan dalam mencari pekerjaan dengan upah yang layak setelah melahirkan dan mencari jenis 24 pekerjaan yang sesuai dengan peran mereka sebagai ibu. Akibatnya, perempuan menghadapi kesenjangan upah berdasarkan gender ketika mereka bekerja di sektor formal, atau beralih ke jenis pekerjaan informal," tulis Diahhadi dan kawan-kawan dalam penelitian tersebut.

Alasan kelima adalah investasi pendidikan dan pengasuhan anak meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan fase tumbuh kembang anak pada usia 0-8 tahun yang harus didampingi oleh Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PAUD). Sangat penting untuk pertumbuhan otak pada anak-anak dan menghadirkan prospek pendidikan yang vital.

Keenam adalah adanya tantangan dalam membangun modal manusia pada fase anak-anak di Indonesia terutama soal stunting dan akademik. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya besar-besaran untuk menurunkan prevalensi stunting sejak tahun 2018.

Hasil Survei Status Gizi Nasional (SSGI) pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting pada balita telah menurun dari 27,7% di tahun 2018 menjadi 21,6% di tahun 2022. Namun, angka ini masih jauh lebih tinggi dari target RPJMN, yaitu 14% prevalensi stunting pada tahun 2024.

Menurut LPEM FEB UI, dari sisi pendidikan performa anak-anak Indonesia masih tertinggal tercermin dari PISA 2018 yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada di bawah kemampuan dasar dalam membaca, matematika, dan sains, menempatkan Indonesia di 10 besar negara yang berpartisipasi dalam PISA dengan skor terendah.

Terakhir, penyediaan pendidikan dan perawatan anak sejak usia dini yang universal merupakan sarana penting dalam mengatasi masalah gizi dan kinerja pendidikan anak-anak Indonesia.

Tinjauan sistematis dari Tanner, Candland, dan Odden pada 2015 di 55 negara berkembang menemukan bahwa stimulasi dini, program prasekolah, dan bantuan langsung tunai terbukti sangat efektif dalam meningkatkan hasil pendidikan.

Oleh karena itu, LPEM UI menilai intervensi pada anak usia dini meningkatkan perkembangan kognitif dan skolastik yang lebih baik, dan berkurangnya absen dari sekolah. Studi ini juga menemukan bahwa kualitas dan durasi program pemberian makanan tambahan dan prasekolah berkorelasi positif dengan peningkatan prestasi di sekolah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan lembaganya sudah terlibat sejak awal dan berkomitmen mengawal implementasi program tersebut, termasuk dalam penyusunan aturan teknis di lapangan.

"Tentang makan bergizi gratis, makan bergizi gratis, saya kira Badan POM dari awal punya komitmen tegas, kita men-support program utama ini, dan dalam konteks apa support kami? kita telah memberikan berbagai macam rekognisi, lewat tim yang kita miliki," ungkap Taruna dalam Indonesia Herbal Mini Expo (IDHAX) 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dukungan BPOM bukan hanya dalam bentuk pengawasan keamanan dan mutu pangan, tetapi juga masuk ke dalam substansi pengaturan teknis di tingkat nasional. Salah satunya adalah keterlibatan aktif dalam menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan MBG.

"Dan termasuk nanti Peraturan Presiden yang mengakomodir tentang pelaksanaan ini, kita sudah berikan banyak input, dan semuanya telah kita laporkan, input-input yang kita laporkan itu di komisi 9," sebut Taruna.

Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Lebih lanjut, BPOM telah mempresentasikan berbagai masukan strategis dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI. Dalam rapat itu, BPOM duduk bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional untuk memberikan saran demi memperkuat substansi peraturan yang akan segera disahkan.

"Jadi kalau mau tau poin-poin apa saja yang dimasukkan oleh Badan Pom untuk memperkaya peraturan presiden itu, silahkan buka kembali apa menjadi presentasi kami di Komisi 9, bersama Kementerian Kesehatan dan bersama dengan Badan Gizi," tegas Taruna.

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu fokus utama pemerintahan baru yang dilantik bulan lalu. Program ini menyasar anak-anak usia sekolah sebagai penerima manfaat dengan klaim tujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Keterlibatan BPOM dalam program ini dipandang krusial mengingat lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan mutu pangan, terutama yang dikonsumsi secara massal oleh masyarakat luas.