capaian itu ditopang pertumbuhan pembiayaan baru, kenaikan piutang pembiayaan yang dikelola, serta kualitas aset yang tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) membukukan laba bersih mencapai Rp1,5 triliun sepanjang 2025.

Sementara, pendapatan Perseroan tercatat Rp12,1 triliun.

Direktur Keuangan Adira Finance Sylvanus Gani dalam Buka Puasa Bersama Media di Jakarta, Rabu, mengatakan capaian itu ditopang pertumbuhan pembiayaan baru, kenaikan piutang pembiayaan yang dikelola, serta kualitas aset yang tetap terjaga.

Adapun sepanjang 2025, Adira Finance membukukan pembiayaan baru Rp43,2 triliun, tumbuh 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian piutang pembiayaan yang dikelola meningkat 13 persen menjadi Rp63,4 triliun, yang disebut perseroan sebagai cerminan kepercayaan konsumen yang tetap terjaga.

Adira juga menyampaikan kualitas aset membaik, ditunjukkan oleh rasio Non-Performing Financing (NPF) yang turun ke level 2,0 persen.

“Kinerja 2025 mencerminkan ketahanan model bisnis Adira dalam menghadapi dinamika pasar. Likuiditas tetap terjaga, kualitas pembiayaan terus membaik, dan pengelolaan risiko dijalankan secara disiplin,” ujar Gani.

Ia juga menyebut peluang pertumbuhan masih terbuka pada 2026, sejalan dengan proyeksi industri multifinance yang diperkirakan tumbuh 6-8 persen.

“Fondasi inilah yang membuat kami optimistis menyambut 2026 dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata dia.

Lebih lanjut, optimisme Adira memasuki 2026 turut tercermin dari partisipasi perusahaan pada Indonesia International Motor Show (IIMS) Jakarta 2026 sebagai Official Multifinance Partner dan Official Trade-in Partner, bersama Danamon dan didukung MUFG.

Selama periode penyelenggaraan IIMS 2026, Adira Finance mencatat pertumbuhan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebesar 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Perseroan memandang capaian itu menjadi indikator kebutuhan pembiayaan yang tetap tumbuh, sekaligus menunjukkan resiliensi daya beli masyarakat.

"Momentum positif tersebut semakin memperkuat langkah Adira untuk menghadirkan program yang relevan bagi masyarakat, khususnya selama Ramadan," tambah Gani.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyatakan piutang pembiayaan multifinance bermasalah di wilayah terdampak banjir Sumatera meningkat 0,60 persen secara bulanan (month-to-month). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan peningkatan tersebut tercatat pada data pembiayaan per November 2025.

“Piutang pembiayaan bermasalah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terlihat meningkat 0,60 persen atau senilai Rp 4,78 miliar, menjadi sebesar Rp 807,70 miliar,” kata Agusman mengutip Antara, Sabtu, 10 Januari 2026.

Ia menuturkan data tersebut menunjukkan adanya kenaikan risiko pembiayaan. OJK memastikan untuk terus memantau perkembangan secara berkala. Agusman seluruh pihak berkepentingan menjalankan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur terdampak bencana yang sudah dikeluarkan oleh OJK.

Hal itu untuk mengurangi dampak bencana terhadap industri keuangan, khususnya pembiayaan multifinance. Selain itu, menurut dia, kebijakan itu bertujuan menjaga kualitas kredit dan pembiayaan, serta mendukung pemulihan kemampuan bayar dari nasabah yang terdampak banjir Sumatera.

Agusman menyampaikan per November 2025 pembiayaan di industri multifinance didominasi oleh multiguna sebesar Rp 254,82 triliun atau 50,28 persen dari total pembiayaan. “Diikuti oleh pembiayaan investasi sebesar Rp 166,79 triliun atau 32 persen lebih dan pembiayaan modal kerja sebesar Rp 53,48 triliun atau sekitar mendekati 11 persen,” tuturnya.

OJK mencatat kinerja perusahaan pembiayaan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang positif pada November 2025. Piutang pembiayaan perusahaan tumbuh 1,09 persen yoy menjadi Rp 506,82 triliun dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross atau pembiayaan bermasalah bruto yang terjaga sebesar 2,44 persen dan NPF Net sebesar 0,85 persen.

Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, jauh berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 10 kali.

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru soal penyelenggaraan transaksi beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL). Kebijakan anyar itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 (POJK 32 Tahun 2025) yang resmi berlaku sejak diundangkan pada 15 Desember 2025.

Dalam kebijakan baru ini, OJK mempertegas bahwa penyelenggara pay later hanya dapat dilakukan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan atau multifinance. “Bank umum dapat menyelenggarakan BNPL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bank, sementara perusahaan pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum menyelenggarakan layanan BNPL,” ucap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi lewat keterangan resmi, 24 Desember 2025.

Penyelenggaraan buy now pay later dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku. POJK ini juga mengatur tentang mekanisme penagihan, pelaporan kepada OJK, serta ketentuan penghentian penyelenggaraan BNPL. Baik atas inisiatif penyelenggara maupun atas perintah OJK.

Beberapa poin yang diatur dalam POJK ini di antaranya tentang prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen, kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL, prinsip pelindungan data pribadi. Selain itu diatur pula kerja sama penyelenggaraan pay later dengan pihak lain, keterbukaan informasi, penagihan hingga pelaporan.

Alasan OJK menerbitkan aturan baru ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan, sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional.

Penggunaan pay later perbankan dan multifinance tumbuh pesat. Berdasarkan data OJK, porsi BNPL perbankan tercatat sebesar 0,31 persen dari total kredit perbankan dan terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan. Per Oktober 2025, kredit pay later masyarakah di perbankan tercatat Rp 25,72 triliun atau naik dari bulan sebelumnya yang tercatat Rp 24,86 triliun.

Jumlah rekening pengguna pay later di perbankan pada Oktober mencapai 30,99 juta. Sedangkan pembiayaan BNPL oleh Perusahaan Pembiayaan pada Oktober 2025 meningkat sebesar 69,71 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp 10,85 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia — Perusahaan pembiayaan PT Adita Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) mendapat fasilitas pinjaman berjangka sebesar US$100 juta atau sekitar Rp1,67 triliun dari MUFG Bank Ltd.

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan pada 12 November 2025. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 36 bulan sejak tanggal penarikan dan akan dilunasi melalui 12 kali cicilan triwulanan.

"Fasilitas ini digunakan untuk keperluan korporasi umum Perseroan, termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan pembayaran biaya terkait," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis, (13/11/2025).

Perseroan menilai penandatanganan Facility Agreement ini memberikan dampak positif terhadap struktur pendanaan dan posisi likuiditas. Dengan fasilitas sebesar US$ 100 juta ini, Adira Finance memperoleh sumber pendanaan jangka menengah dengan tingkat bunga tetap yang memberikan stabilitas biaya dana di tengah fluktuasi suku bunga global.

Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional dan ekspansi bisnis perseroan. Selain itu, fasilitas ini membantu diversifikasi sumber pendanaan dari perbankan internasional, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap profil risiko perusahaan.

Perjanjian ini juga mencakup sejumlah ketentuan keuangan (financial covenants), seperti rasio utang terhadap modal bersih maksimum 10 kali dan rasio aset bermasalah bersih maksimum 5%. Selain itu, terdapat klausul change of control jika PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali.

Adira Finance memastikan bahwa perjanjian ini tidak menimbulkan perubahan pengendalian, dilusi saham, atau dampak negatif terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan. Perseroan juga menegaskan tetap mematuhi seluruh ketentuan permodalan dan rasio keuangan sebagaimana disyaratkan oleh OJK dan Bank Indonesia.

Sebagaimana diketahui, MUFG Bank Ltd. Adalah pemegang saham pengendali Adira Finance. Melalui data per 31 Oktober 2025, MUFG Bank menggenggam 18,92% dari total kepemilikan saham ADMF. Sementara sisanya, dipegang oleh Bank Danamon dan Zurich Asuransi Indonesia masing-masing sebesar 74,5% dan 0,34%.

Jakarta, CNBC Indonesia — Kinerja multifinance makin loyo. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per September 2025, piutang multifinance hanya tumbuh 1,07% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 507,14 triliun per September 2025.

Angka pertumbuhan itu jauh dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada September 2024, piutang multifinance tumbuh 9,39% yoy. Secara bulanan pertumbuhan multifinance juga melambat, di mana pada Agustus 2025 tumbuh 1,26% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman mengatakan bahwa profil risiko multifinance per September 2025 berada di level 2,47% untuk NPF gross dan 0,84% NPF net.

"Dengan gearing ratio 2,17x atau di bawah batas maksimal 10x," katanya dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan pelemahan pertumbuhan piutang multifinance terjadi karena daya beli masyarakat belum pulih. Meski kucuran likuitaditas ke perbankan telah turun, namun dampaknya butuh waktu untuk dirasakan sektor riil.

"Walaupun kucuran dana sudah turun kan, ya kita tetap tergantung dari customer atau daya beli, daya belinya ini yang turun. Itu kan (solusinya) harus ada produksi, ciptakan lapangan pekerjaan. Jadi perlu beberapa waktu ya," kata Suwandi kepada CNBC Indonesia, Selasa, (14/10/2025).

Menurutnya, siklus ekonomi tidak bisa berjalan instan karena pinjaman yang disalurkan baru akan berdampak jika mendorong aktivitas produksi dan penjualan. Namun, proses ini baru akan efektif bila masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk berbelanja.

Suwandi menambahkan, pelaku industri kini menunggu langkah konkret dari Menteri Keuangan Purbaya.

"ini juga kita lagi tunggu dari Pak Purbaya, katanya akan ada, tidak dikenakan pajak, ini dan itunya dan segalanya. Itu ya mungkin salah satu yang membuat nanti orang giat kembali untuk berusaha, terus nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain," kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pembiayaan PT BFI Finance Indonesia (BFIN) melakukan buyback 51,6 juta (0,34%) saham dengan harga rata-rata Rp773/saham, sehingga total transaksi mencapai Rp40 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip Rabu (29/10/2025), transaksi dilakukan pada 13 - 27 Oktober 2025. Setelah transaksi ini, sejak 29 Agustus 2025, BFIN telah melakukan buyback sebanyak 142 juta saham senilai Rp109 miliar, dengan dana buyback tersisa Rp391 miliar.

Pembelian kembali saham perseroan dilakukan dalam harga yang berbeda-beda dengan rentang Rp750,22-Rp796,24 per saham. Jumlah saham yang dibeli di setiap aksi buyback mulai dari 1,61 juta lembar hingga terbanyak 18,67 juta lembar pada 1 Oktober 2025.

Seperti diketahui, pada 1 Agustus 2025 BFIN menyampaikan jumlah nilai buyback sebesar-besarnya adalah Rp500 miliar. Jumlah saham yang akan dibeli kembali perseroan tidak akan melebihi 3,3% dari modal disetor perseroan.

Selanjutnya, saham yang beredar setelah pelaksanaan buyback tidak akan menjadi kurang dari 40% dari modal disetor perseroan. Adapun, buyback dilakukan melalui PT Trimegah Sekuritas Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pembiayaan PT Clipan Finance (CFIN) pada kuartal III-2025 melaporkan kinerja labanya mencapai Rp135,65 miliar. Nilai tersebut turun 15,56 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp160,66 miliar.

Dengan hasil tersebut, laba per saham juga ikut turun menjadi Rp34,05 dari sebelumnya Rp40,32. Sementara total pendapatan mencapai Rp1,22 triliun, turun 10,29 persen dari posisi sama tahun lalu Rp1,36 triliun.

Sementara pembiayaan konsumen mencapai Rp896,12 miliar, merosot dari Rp987,84 miliar. Pendapatan lainnya Rp265,02 miliar, turun dari Rp308,2 miliar. Jumlah beban Rp1,06 triliun, juga turun 7,82 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp1,15 triliun. Meliputi bunga dan beban pembiayaan lainnya Rp213,76 miliar, turun dari Rp235,59 miliar. Beban umum dan administrasi Rp136,23 miliar, susut dari Rp179,97 miliar.

Di sisi lain biaya tenaga kerja Rp237,47 miliar, turun dari Rp290,66 miliar. Sedangkan imbalan pasca kerja Rp10,4 miliar, susut dari Rp16,2 miliar. Penyusutan aset sewa operasi Rp3,48 miliar, bengkak dari Rp2,26 miliar.

Kerugian penurunan nilai aset keuangan Rp403,91 miliar, bengkak dari Rp371,65 miliar. Kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dan piutang lain-lain Rp52,26 miliar, susut dari Rp58,9 miliar. Jumlah ekuitas terakumulasi senilai Rp5,7 triliun, mengalami pengerucutan dari akhir tahun sebelumnya Rp5,76 triliun.

Terakhir, total liabilitas Rp,04 triliun, mengalami penyusutan dari akhir 2024 senilai Rp4,35 triliun. Jumlah aset terkumpul Rp9,74 triliun, mengalami dilusi dari akhir tahun lalu Rp10,11 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia — Pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance semakin lesu memasuki penghujung tahun 2025. Pelaku di industri menanti dampak stimulus ekonomi dari kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan multifinance mencapai Rp505,59 triliun per Agustus 2025, naik 1,26% secara year on year (yoy). Meski demikian, pertumbuhannya kian melambat.

Laju pertumbuhan piutang multifinance ini semakin terkikis tiap bulannya. Di Juli 2025, tercatat growth sebesar 1,79%. Sementara jika dibandingkan tahun sebelumnya, di Agustus 2024 pertumbuhannya mencapai 10,18%.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan, pelemahan pertumbuhan piutang multifinance terjadi karena daya beli masyarakat belum pulih. Meski kucuran likuitaditas ke perbankan telah turun, namun dampaknya butuh waktu untuk dirasakan sektor riil.

"Walaupun kucuran dana sudah turun kan, ya kita tetap tergantung dari customer atau daya beli, daya belinya ini yang turun. Itu kan (solusinya) harus ada produksi, ciptakan lapangan pekerjaan. Jadi perlu beberapa waktu ya," kata Suwandi kepada CNBC Indonesia, Selasa, (14/10/2025).

Menurutnya, siklus ekonomi tidak bisa berjalan instan karena pinjaman yang disalurkan baru akan berdampak jika mendorong aktivitas produksi dan penjualan. Namun, proses ini baru akan efektif bila masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk berbelanja.

Suwandi menambahkan, pelaku industri kini menunggu langkah konkret dari Menteri Keuangan Purbaya.

"ini juga kita lagi tunggu dari Pak Purbaya, katanya akan ada, tidak dikenakan pajak, ini dan itunya dan segalanya. Itu ya mungkin salah satu yang membuat nanti orang giat kembali untuk berusaha, terus nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain," kata dia.

Diketahui, sejak pertama kali duduk di kursi menteri keuangan, Purbaya telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Yang paling fenomenal ialah menempatkan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun di lima bank milik negara per 12 September 2025.

Kebijakan yang ia tujukan untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 di sistem perekonomian itu ia tetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Tujuannya untuk mendorong perbankan segera menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi supaya laju pertumbuhan lebih cepat.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini kinerja pembiayaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) tetap positif hingga berakhirnya insentif untuk mobil listrik impor utuh (completely built-up/CBU) pada akhir tahun.

Sebelumnya, Kemenperin telah menyatakan insentif mobil listrik impor utuh (CBU) tidak akan diperpanjang. Insentif tersebut berlaku hingga Desember 2025, yang mencakup pembebasan bea masuk serta keringanan PPnBM dan PPN.

"Permintaan kendaraan listrik diperkirakan tetap meningkat menjelang berakhirnya insentif, sehingga dapat mendorong kinerja pembiayaan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2025," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pada Agustus 2025, outstanding pembiayaan kendaraan listrik mencapai Rp19,45 triliun, tumbuh 5,19 persen secara month to month (mtm). Porsi pembiayaan kendaraan listrik tersebut setara dengan 3,65 persen dari total pembiayaan industri multifinance.

Secara keseluruhan, pembiayaan industri multifinance per Agustus 2025 masih didominasi segmen kendaraan bermotor dengan porsi 76,17 persen atau senilai Rp405,79 triliun dari total outstanding pembiayaan.

Agusman meyakini industri multifinance akan tetap tumbuh positif hingga akhir 2025, meskipun terdapat risiko bias ke bawah dari proyeksi awal. Karena itu, diperlukan peningkatan penyaluran piutang pembiayaan ke depan.

Ia menambahkan bahwa sejauh ini, industri multifinance masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah dinamika perekonomian. Per Agustus 2025, piutang pembiayaan industri multifinance tumbuh 1,26 persen year on year (yoy)mencapai Rp505,59 triliun.

Pertumbuhan piutang pembiayaan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pembiayaan modal kerja yang tumbuh 7,62 persen yoy.

"Industri multifinance terus didorong untuk memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengakselerasi transformasi digital sehingga diharapkan dapat menjaga daya saing serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," kata Agusman.

Dari sisi profil risiko, industri multifinance juga tetap solid dengan rasio non performing financing (NPF) gross sebesar 2,51 persen (Juli 2025 2,52 persen) dan NPF net 0,85 persen (Juli 2025 0,88 persen). Sementara gearing ratio tercatat 2,17 kali (Juli 2025 2,21 kali), jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Selain menjaga ketahanan dan efisiensi, OJK juga mencatat pentingnya penguatan struktur permodalan industri multifinance.

Per Agustus 2025, masih terdapat empat perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

OJK menilai tren merger dan akuisisi yang berlangsung sejalan dengan upaya konsolidasi industri, yang diharapkan dapat memperkuat permodalan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

Adapun hingga saat ini, catat Agusman, belum ada perusahaan pembiayaan yang secara resmi mengajukan permohonan penggabungan usaha kepada OJK.

"Dalam hal perusahaan tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum, perusahaan pembiayaan dimaksud akan dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diminta untuk menyampaikan rencana tindak pemenuhan (action plan) yang komprehensif," kata Agusman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025