JAKARTA - Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama (Kemenag) mengukuhkan peran pendidikan agama Islam sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Termasuk fondasi karakter bangsa dan ketahanan sosial.

Seluruh capaian dan kebijakan strategis Direktorat PAI dirancang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan karakter bangsa serta Asta Protas Menteri Agama yang menempatkan pendidikan agama sebagai fondasi moderasi beragama, ketahanan sosial, dan moral publik Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, pendidikan agama Islam tidak diposisikan semata sebagai pelengkap kurikulum, melainkan sebagai investasi peradaban yang menentukan arah pembentukan karakter, etika publik, dan daya tahan sosial bangsa di tengah tantangan global dan disrupsi nilai.

Berdasarkan data nasional hingga akhir 2025, jumlah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tercatat sebanyak 262.971 orang yang melayani 41.883.439 siswa Muslim pada 317.520 sekolah umum di seluruh Indonesia. Rasio ini mencerminkan besarnya mandat strategis guru PAI sebagai penjaga nilai keagamaan, etika sosial, dan moderasi beragama dalam ekosistem pendidikan nasional yang semakin kompleks.

Dalam rangka memperkuat profesionalisme pendidik, Direktorat PAI terus mengakselerasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai instrumen utama peningkatan mutu dan sertifikasi. Hingga 2025, sekitar 90,2% Guru PAI telah bersertifikat pendidik, sementara 9,8% atau 25.880 guru lainnya menjadi prioritas kebijakan lanjutan melalui skema PPG prajabatan dan afirmasi peningkatan kualifikasi pada tahun berikutnya.

Seiring dengan peningkatan kompetensi, negara juga memastikan keberlanjutan kesejahteraan guru PAI melalui pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Kebijakan ini diposisikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga kesinambungan peran guru PAI sebagai aktor utama pembentukan karakter peserta didik.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno, menegaskan capaian sepanjang 2025 merupakan hasil perubahan paradigma kebijakan pendidikan agama Islam—dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis yang berorientasi dampak jangka panjang.

“Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pendidikan Agama Islam tidak sekadar mengelola program, tetapi membangun fondasi jangka panjang pendidikan agama Islam sebagai penyangga karakter bangsa. Peningkatan kompetensi guru, afirmasi kesejahteraan, serta penguatan literasi keagamaan merupakan ikhtiar sistemik agar pendidikan agama tidak berhenti pada hafalan dan simbol, tetapi membentuk cara berpikir, kepekaan sosial, dan etika publik,” ujarnya, Kamis (1/1/2026).

Amin Suyitno menegaskan guru PAI harus ditempatkan sebagai subjek utama perubahan dalam pembangunan peradaban bangsa. Guru PAI adalah aktor strategis peradaban. Karena itu, kehadiran negara tidak cukup melalui regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui afirmasi nyata.

“Peningkatan kompetensi, kepastian kesejahteraan, dan ekosistem pendukung yang sehat. Pendidikan agama Islam harus melahirkan religiositas yang matang, moderasi yang berakar, dan keberagamaan yang memberi solusi atas persoalan sosial,” tegasnya.

Amin Suyitno juga menekankan bahwa arah kebijakan PAI ke depan akan semakin berbasis data, asesmen, dan akuntabilitas publik.

“Asesmen literasi beragama, indeks pendidikan agama, dan pemetaan kompetensi guru menjadi pijakan agar setiap kebijakan terukur dan berdampak. Pendidikan agama Islam tidak boleh berjalan dalam ruang asumsi, tetapi harus berada dalam ruang data dan tanggung jawab publik,” imbuhnya.

Pada aspek penguatan literasi keagamaan, Direktorat PAI melaksanakan Gerakan Bebas Buta Huruf Al-Qur’an di Sekolah, yang diawali dengan Asesmen Tuntas Baca Al-Qur’an (TBQ) bagi Guru PAI di enam provinsi. Program ini dilaksanakan dengan penjaminan mutu oleh Universitas PTIQ serta memanfaatkan platform digital CintaQu, sebagai respons atas rendahnya kemampuan baca Al-Qur’an yang selama ini belum terpetakan secara objektif.

Selain itu, Direktorat PAI juga melaksanakan Asesmen Nasional Literasi Pendidikan Agama di Sekolah terhadap guru dan siswa sekolah dasar. Asesmen ini dirancang dengan pendekatan pedagogis berbasis Taksonomi Bloom yang mengukur aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, serta diposisikan sebagai data dasar komplementer dalam penguatan mutu pembelajaran PAI.

Direktur Pendidikan Agama Islam, M. Munir, menegaskan seluruh capaian tersebut dirancang dalam satu kerangka kebijakan yang saling terhubung dan berorientasi keberlanjutan.

“Kami tidak merancang program secara terpisah dan seremonial. Seluruh capaian Direktorat PAI sepanjang 2025—mulai dari penguatan kompetensi guru, asesmen literasi beragama, digitalisasi pembelajaran, hingga pembinaan pelajar dan mahasiswa—disusun sebagai satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan,” ujarnya.

Munir menegaskan pendidikan agama Islam harus hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

“Pendidikan agama Islam tidak boleh berhenti di ruang kelas dan dokumen kebijakan. Karena itu, penguatan literasi Al-Qur’an, pengembangan sekolah moderasi, kantin halal dan sehat, serta kultur keagamaan di sekolah terus kami dorong agar nilai agama benar-benar hidup dalam praktik keseharian,” jelasnya.

Dalam bidang inovasi, Direktorat PAI mencatat capaian digitalisasi layanan pendidikan melalui penyusunan 40 buku PAI berbasis digital dan Artificial Intelligence (Smart PAI) yang dirancang untuk diakses oleh puluhan juta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen PAI di sekolah serta perguruan tinggi umum.

Pada ranah penguatan ekosistem keagamaan generasi muda, Direktorat PAI mendorong berbagai program strategis, antara lain pembentukan Duta Wakaf Sekolah dari 34 provinsi, penyelenggaraan Kongres Rohis Nasional I, Pesantren Ramadan Pelajar Nasional, serta Kongres Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN).

Melalui PMMBN dan Rohis, Direktorat PAI secara sistematis menumbuhkembangkan ekosistem moderasi beragama dan religious culture di kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan kesadaran kebangsaan dan keberagamaan yang inklusif.

“Melalui Rohis dan PMMBN, kami memastikan bahwa moderasi beragama tidak berhenti sebagai wacana kebijakan, tetapi tumbuh sebagai kesadaran kolektif dan kultur keagamaan generasi muda. Inilah investasi jangka panjang pendidikan agama Islam bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi pada tahun ini, Direktorat PAI optimistis dapat terus memperkuat pendidikan agama Islam sebagai fondasi karakter bangsa, moral publik, dan ketahanan sosial Indonesia di masa depan.

DUBLIN - Karena bukan negara-negara mayoritas Muslim ini yang bertindak sebagai perwujudan Islam, terlepas dari religiusitas publik penduduk dan penguasanya. Tidak, menurut sebuah studi pada 2015 silam, untuk menemukan refleksi sejati nilai-nilai ekonomi dan sosial Islam, seseorang harus melihat ribuan mil ke utara dan barat dari tanah yang pernah dijelajahi oleh Nabi Muhammad, ke sebuah pulau kecil hijau dan hujan di Samudra Atlantik Utara.

Irlandia.

Mengapa Irlandia Disebut Negara Paling Islami di Dunia?

1. Ajaran Islam Terwakili di Irlandia

Irlandia mungkin lebih dikenal karena umat Katolik dan Guinness-nya, tetapi menurut seorang akademisi terkemuka di Universitas George Washington di AS, budaya nasionalnyalah yang paling mewakili nilai-nilai Islam.

Dalam pernyataan yang sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan satu sama lain, Hossein Askari, seorang profesor bisnis internasional dan hubungan internasional kelahiran Iran, mengatakan bahwa ajaran Al-Qur'an lebih terwakili di masyarakat Barat daripada di negara-negara Islam.

"Kita harus menekankan bahwa banyak negara yang mengaku Islam dan disebut Islam tidak adil, korup, dan terbelakang - dan sebenarnya tidak 'Islami' sama sekali," katanya.

2. Kebijakan dan Pencapaian Mencerminkan Ajaran Ekonomi Islam

Askari mengatakan negara-negara Islam telah gagal merangkul nilai-nilai keyakinan mereka sendiri dalam politik, bisnis, hukum, dan masyarakat, menurut The Daily Telegraph.

Ia juga berpendapat bahwa negara-negara Muslim menggunakan agama sebagai instrumen kontrol negara.

"Melihat indeks Islamitas Ekonomi, atau seberapa dekat kebijakan dan pencapaian suatu negara mencerminkan ajaran ekonomi Islam - Irlandia, Denmark, Luksemburg, Swedia, Inggris, Selandia Baru, Singapura, Finlandia, Norwegia, dan Belgia berada di sepuluh besar," ujarnya.

"Islam adalah, dan telah menjadi selama berabad-abad, artikulasi cinta universal Allah kepada ciptaan-Nya dan keesaan-Nya, dan semua implikasinya bagi pembangunan manusia dan ekonomi yang menyeluruh."

Studi ini mengkaji kehidupan budaya di 208 negara. Malaysia adalah negara mayoritas Muslim dengan peringkat tertinggi, yaitu 33.

Kuwait juga berada di peringkat 48 dan UEA di peringkat 64 dalam Indeks Islamitas. Menyusul Turki (71), Tunisia berada di peringkat ke-72.

Arab Saudi berada di peringkat 91, sementara Mesir berada di peringkat 128 - masih lebih tinggi dari Aljazair (131), Irak (148), dan Yaman (168). Sebagai tanda bahwa metodologi penelitian tersebut mungkin memerlukan beberapa pekerjaan lebih lanjut, Israel secara mengejutkan mendapat peringkat ke-27.