Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 24 produk obat bahan alam (OBA) yang beredar di Indonesia terbukti mengandung bahan kimia obat (BKO).

Temuan ini diperoleh dari hasil pengawasan melalui sampling dan pengujian laboratorium terhadap 1.858 sampel selama Januari hingga Februari 2026.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa penambahan BKO dalam produk obat bahan alam merupakan pelanggaran serius. Dia mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk kesehatan, terutama yang menawarkan efek instan.

Menurutnya, obat bahan alam seharusnya hanya mengandung bahan alami tanpa tambahan zat kimia. Penambahan BKO secara ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berisiko membahayakan kesehatan.

“BKO tersebut seharusnya hanya digunakan dalam obat yang diresepkan serta diawasi oleh tenaga kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/4/2026).

Dari 24 produk yang ditemukan, sebagian besar merupakan OBA dengan klaim tertentu yang menarik perhatian konsumen. Produk dengan klaim stamina pria menjadi yang paling banyak ditemukan mengandung BKO.

Berikut kategori produk temuan BPOM:
- 9 produk klaim stamina pria mengandung sildenafil, metil testosteron, dan parasetamol
- 8 produk klaim pegal linu mengandung kafein, fenilbutazon, natrium diklofenak, parasetamol, deksametason, CTM, dan prednison
- 4 produk klaim pelangsing mengandung sibutramin
- 3 produk penambah nafsu makan mengandung deksametason dan siproheptadin

Selain itu, BPOM juga menerima laporan dari otoritas Thailand terkait satu produk suplemen kesehatan yang mengandung sildenafil dan tadalafil. Produk tersebut diketahui beredar dengan merek GK24 dan menjadi perhatian lintas negara.

Beberapa zat yang ditemukan memiliki risiko serius jika digunakan tanpa pengawasan medis. Misalnya, sildenafil hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter karena dapat memicu gangguan jantung dan tekanan darah tidak stabil.

Sementara itu, sibutramin telah dilarang dalam produk pelangsing karena meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular. Adapun siproheptadin dan bisakodil juga berpotensi menimbulkan efek samping jika digunakan tidak sesuai aturan.

Menindaklanjuti temuan ini, BPOM telah melakukan penertiban di berbagai fasilitas produksi dan distribusi. Produk yang terbukti mengandung BKO langsung diamankan dan dimusnahkan.

BPOM juga menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terlibat. Sanksi tersebut mulai dari peringatan keras hingga pencabutan izin edar produk.

Jika ditemukan unsur pidana, pelaku usaha dapat dijerat sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar.

“BPOM akan terus menindak tegas pelaku usaha yang dengan sengaja menambahkan bahan kimia obat dalam produk obat bahan alam. Praktik seperti ini tidak dapat ditoleransi karena membahayakan kesehatan masyarakat,” tegas Taruna.

BPOM juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih produk kesehatan, terutama yang dijual secara daring. Konsumen diminta selalu memperhatikan informasi pada kemasan serta memastikan legalitas produk.

Masyarakat disarankan melakukan Cek KLIK, yakni Kemasan, Label, Izin edar, dan Kadaluarsa sebelum membeli produk. Selain itu, pembelian sebaiknya dilakukan dari sumber yang terpercaya.

BPOM juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran. Laporan dapat disampaikan melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau media resmi BPOM.

“BPOM mengajak masyarakat turut mengambil peran dalam keterlibatan pengawasan obat dan makanan. Jika menemukan produk yang diduga ilegal, segera laporkan melalui kanal resmi,” tutup Taruna.

Untuk informasi lengkap daftar produk yang mengandung BKO, berikut lampiran daftar 24 obat obat bahan alam mengandung bahan kimia obat periode Januari–Februari 2026

https://www.pom.go.id/storage/berkas/Lampiran%201_Daftar%2024%20Obat%20Bahan%20Alam%20Mengandung%20Bahan%20Kimia%20Obat_signed.pdf

Lampiran suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat hasil pengawasan otoritas negara lain Periode Januari–Februari 2026

https://www.pom.go.id/storage/berkas/Lampiran%202_Suplemen%20Kesehatan%20Mengandung%20BKO%20Hasil%20Pengawasan%20Otoritas%20Negara%20Lain%20%20Periode%20Januari%E2%80%93Februari%202026__.pdf

Bisnis.com, JAKARTA — BPOM kembali mendapati 41 obat bahan alam yang terbukti mengandung bahan kimia obat sepanjang pengawasan intensif November—Desember 2025, dan seluruhnya dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin edar palsu.

Temuan ini diperoleh dari hasil pengawasan selama dua bulan terakhir, termasuk penelusuran ke fasilitas produksi dan distribusi. BPOM melakukan sampling dan pengujian terhadap 2.923 sampel produk OBA, obat kuasi, dan suplemen kesehatan (SK) di seluruh Indonesia.

Rinciannya, pada November 2025 ditemukan 32 produk OBA mengandung BKO dari 1.087 sampel yang diuji. Sementara pada Desember 2025 ditemukan 9 produk dari 1.836 sampel yang diuji. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, BPOM telah menguji 11.654 produk dan menemukan 206 produk terbukti mengandung BKO.

Berdasarkan hasil pengawasan, penambahan BKO masih didominasi zat aktif yang seharusnya hanya digunakan dengan pengawasan medis. Di antaranya:
- Produk stamina pria mengandung sildenafil, tadalafil, vardenafil HCl, yohimbin HCl, parasetamol, dan kafein.
- Produk pegal linu mengandung parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, dan ibuprofen.
- Produk pelangsing mengandung sibutramin dan bisakodil.
- Produk penggemuk badan mengandung siproheptadin dan deksametason.
- Produk dengan klaim diabetes mengandung glibenklamid.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan penggunaan bahan kimia obat dalam jamu atau obat tradisional sangat dilarang karena berisiko bagi kesehatan.

“Temuan produk berbahaya ini sangat mengkhawatirkan. Produk yang diklaim sebagai jamu atau obat tradisional ternyata mengandung zat aktif obat yang penggunaannya harus di bawah pengawasan medis. Ini merupakan pelanggaran hukum sekaligus ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya dikutip dalam pernyataan resmi, Selasa (10/2/2026).

BPOM menjelaskan masing-masing zat memiliki dampak serius jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Misalnya:
- Sildenafil berisiko menyebabkan gangguan penglihatan, sakit kepala, serangan jantung, hingga kematian.
- Deksametason dapat memicu osteoporosis, gangguan mental, dan gangguan pertumbuhan.
- Parasetamol dalam dosis tinggi berisiko merusak hati.
- Sibutramin dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung serta menyebabkan sulit tidur.

Selain itu, paparan BKO dapat menimbulkan gangguan jantung, kerusakan ginjal dan hati, penurunan imunitas, hingga risiko kematian.

Atas temuan tersebut, BPOM melalui Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia telah melakukan penertiban fasilitas produksi dan distribusi, penarikan serta pemusnahan produk, hingga pencabutan izin edar. Jika ditemukan unsur pidana, pelaku usaha dapat dijerat Pasal 435 jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar.

BPOM juga menerima laporan dari jejaring ASEAN Pharmaceutical and Medical Devices Alert System (ASEAN PMAS). Pada November 2025, Thailand melaporkan lima produk mengandung BKO, Singapura melaporkan satu produk anti nyeri mengandung deksametason, prednisolon, dan diklofenak, sementara Kaledonia Baru melaporkan satu produk asal Indonesia mengandung tramadol dan zat antiinflamasi.

Kepala BPOM menekankan pentingnya pengawasan bersama lintas sektor.

“Kolaborasi Academia-Business-Government terus kami dorong untuk mewujudkan peredaran obat dan makanan yang aman dan bermutu bagi masyarakat,” katanya.

BPOM mengimbau masyarakat lebih cermat sebelum membeli produk, terutama secara daring, dengan menerapkan Cek KLIK, yaitu:
- Cek Kemasan.
- Cek Label.
- Cek Izin Edar.
- Cek Kedaluwarsa.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan produk yang tercantum dalam lampiran siaran pers maupun public warning BPOM sebelumnya serta segera melapor apabila menemukan atau mencurigai adanya pelanggaran dalam produksi, distribusi, promosi, atau iklan OBA dan suplemen kesehatan melalui HALOBPOM 1500533, media sosial resmi BPOM, maupun Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

“Masyarakat adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan. Jangan tergoda klaim instan yang tidak masuk akal,” tegas Taruna.

Bisnis.com, JAKARTA - BPOM mengungkap sebanyak 15 produk obat bahan alam (OBA) yang beredar di pasaran terbukti ilegal dan positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dilarang.

Temuan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman sistemik yang menyerupai virus yang menyusup ke tubuh masyarakat, merusak kesehatan, mengganggu stabilitas ekonomi, dan melemahkan perlindungan konsumen sebagai bagian dari kedaulatan bangsa.

Pengungkapan ini merupakan hasil pengawasan intensif BPOM melalui kegiatan sampling dan pengujian selama September 2025 terhadap 1.639 sampel produk OBA, obat kuasi, dan suplemen kesehatan (SK). Pengawasan ini dilakukan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Hasil pengujian di laboratorium BPOM menunjukkan 15 produk mengandung BKO.

Berdasarkan penelusuran dari data registrasi, sarana produksi, dan sarana distribusi, seluruh produk OBA tersebut tidak memiliki nomor izin edar (NIE) BPOM bahkan sebagian mencantumkan NIE fiktif alias palsu. Daftar produk OBA mengandung BKO yang ditemukan BPOM selama periode pengawasan September 2025 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Produk ilegal ini kerap dikenal dan mencantumkan klaim sebagai produk pelangsing, stamina pria, dan pegal linu. Dari 15 produk ilegal tersebut, 5 produk pelangsing diketahui mengandung BKO sibutramin dan 5 produk stamina pria mengandung sildenafil sitrat. Sedangkan, 5 produk pegal linu mengandung deksametason, parasetamol, asam mefenamat, ibuprofen, serta natrium diklofenak.

Obat harus dikonsumsi sesuai dosis yang tepat sehingga BKO tidak diperbolehkan digunakan dalam produk OBA. OBA mengandung BKO berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena dapat dikonsumsi tidak sesuai aturan dan tanpa pengawasan tenaga medis. Sibutramin yang disalahgunakan sebagai pelangsing dapat berisiko memicu gangguan kardiovaskular, kejiwaan, fungsi hati, dan insomnia. Penggunaannya dalam OBA telah dilarang di banyak negara.

Sildenafil yang disalahgunakan dalam obat herbal stamina pria dapat menyebabkan tekanan darah tidak stabil, gangguan jantung, bahkan kematian jika dikonsumsi tanpa pengawasan medis. Penyalahgunaan bahan kimia lain dalam OBA yaitu deksametason yang merupakan kortikosteroid kuat. Deksametason dapat menyebabkan penurunan imunitas, osteoporosis, gangguan hormon, serta kerusakan hati dan ginjal jika digunakan tanpa kontrol medis.

BPOM juga menerima laporan periode Juli—September 2025 dari otoritas pengawasan obat dan makanan negara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara yang tergabung dalam ASEAN Post Marketing Alert System (ASEAN PMAS) merilis 7 produk OBA mengandung BKO yang beredar di negara mereka. Produk tersebut terdiri dari 4 produk stamina pria yang mengandung sildenafil dan/atau tadalafil serta 3 produk gatal-gatal yang mengandung mikonazol, klobetasol, dan/atau metil salisilat, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan ini. “Penambahan BKO dalam produk berbasis bahan alam bukan sekadar pelanggaran, melainkan sabotase terhadap sistem kesehatan masyarakat. Produk-produk ini menyamar sebagai jamu atau suplemen herbal, padahal mengandung zat aktif obat yang berbahaya,” tegasnya dikutip dari laman resmi BPOM.

Taruna menambahkan, BPOM berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan melalui kegiatan sampling, pengujian, serta penelusuran rantai distribusi dan produksi untuk menindak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. BPOM juga melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kegiatan produksi dan peredaran OBA mengandung BKO yang diproduksi oleh pihak tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan. Jika ditemukan adanya indikasi pidana, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM akan menindaklanjuti melalui proses pro-justitia.

“BPOM akan menindak tegas pelaku usaha yang dengan sengaja menambahkan BKO ke dalam produk obat bahan alam. Pelaku yang terbukti memproduksi dan mengedarkan produk ilegal akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar,” ujarnya.

Kepala BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa nomor izin edar (NIE) pada kemasan produk dan menghindari produk dengan klaim instan atau efek cepat. Kepala BPOM juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan produk mencurigakan Kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM 1500533, media sosial resmi BPOM, atau kantor Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat.

“Masyarakat adalah benteng terakhir dalam menjaga kesehatan dan kedaulatan bangsa. Jangan mudah tergiur dengan promosi yang tak masuk akal dan jangan biarkan produk ilegal merusak tubuh kita, ekonomi kita, dan masa depan generasi kita,” tutup Kepala BPOM.