Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melaporkan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Layanan pun akan difokuskan pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff mengatakan bahwa berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kloter dengan total 202.551 jemaah dan 2.098 petugas telah tiba di Makkah. Selain itu, sebanyak 16.596 jemaah haji khusus juga sudah berada di Arab Saudi.

"Alhamdulillah, seluruh fase keberangkatan jemaah haji Indonesia dari Tanah Air telah selesai. Saat ini seluruh layanan kami arahkan untuk memastikan kesiapan Armuzna, mulai dari tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas," ujar Maria dalam konferensi pers, Sabtu (23/5/2026).

Kemenhaj juga mengingatkan seluruh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memasang atribut, spanduk, stiker, maupun penanda apa pun di tenda jemaah, baik di Arafah maupun Mina. Penempatan jemaah harus mengikuti pengaturan resmi agar layanan Armuzna berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan.

"Apabila petugas menemukan atribut atau identitas KBIHU yang terpasang di tenda Arafah maupun Mina, atribut tersebut akan langsung dicabut. Kemenhaj juga akan memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan kepada pihak yang tetap melanggar," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maria turut menyampaikan apresiasi kepada jemaah yang telah membayar dam sesuai ketentuan resmi.

Hingga saat ini, tercatat sekitar 145.341 jemaah telah membayar dam. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102.364 jemaah membayar dam di Arab Saudi melalui Adahi, sedangkan 38.992 jemaah membayar melalui mekanisme di Indonesia.

"Capaian ini menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah untuk melaksanakan kewajiban dam secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Kemenhaj terus memastikan pengelolaan dam berjalan transparan dan memberikan kepastian bagi jemaah," kata Maria.

Menjelang pelaksanaan puncak haji di Armuzna, Kemenhaj mengimbau jemaah mulai menghemat tenaga, memperbanyak istirahat, menjaga asupan makan dan minum, serta mengikuti arahan petugas.

Jemaah juga diminta membawa barang secukupnya selama Armuzna, terutama dokumen identitas, obat pribadi, perlengkapan ibadah, masker, botol minum, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan kebersihan pribadi.

Maria juga mengajak seluruh jemaah dan petugas untuk saling peduli. Jika melihat jemaah berjalan sendirian, kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, masyarakat diminta segera mengantarkan ke petugas terdekat, pos layanan, atau melaporkannya kepada petugas sektor maupun kloter.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semoga seluruh jemaah diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan, serta dapat kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur dan mabrurah," ujar Maria.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan pengelolaan dam jemaah haji tahun 2026 berjalan lebih tertib dan transparan. Total sudah ada 126.832 hadyu atau hewan ternak yang telah dibayar jemaah untuk menunaikan syarat ibadah haji hingga Jumat pagi (22/5/2026).

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, sebanyak 90.956 dam akan dipotong di Tanah Suci melalui Adahi dan 32.691 dipotong di Indonesia. Sementara itu, ada 3.195 jemaah menjalankan puasa, dan 1.076 jemaah melaksanakan haji ifrad.

“Dalam sejarah perhajian, tidak ada data yang bisa serapi ini. Tahun sebelumnya yang terdata hanya sekitar 10 ribu. Tahun ini melonjak secara tertib sampai 126 ribu,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menjelaskan, pemotongan dam di Tanah Suci akan dimulai pada 10 Zulhijah atau Rabu, 27 Mei 2026, melalui program Adahi. Proses pemotongan akan disaksikan langsung oleh perwakilan Kemenhaj dan wartawan sebagai bentuk transparansi kepada publik dan jemaah haji.

“Nanti teman-teman wartawan bisa melihat secara langsung proses pemotongannya. Ada perwakilan dari Kementerian Haji dan Umrah sebagai representasi dari jemaah yang memotong di Tanah Suci,” katanya.

Kemenhaj juga memastikan jemaah yang membayar dam melalui Adahi akan menerima notifikasi melalui aplikasi Nusuk. Melalui notifikasi tersebut, jemaah dapat mengetahui status pembayaran dan pemotongan hadyu mereka secara langsung.

“Informasi bahwa hadyu jemaah sudah dipotong akan muncul melalui notifikasi di HP jemaah pada aplikasi Nusuk,” terang Dahnil.

Wamenhaj juga menjelaskan, pelaksanaan dam yang dipotong di Indonesia menjadi kewenangan masing-masing jemaah haji melalui lembaga yang dipercaya maupun dilakukan di daerah asal masing-masing.

"Pemerintah menghormati pilihan fikih dan keyakinan jemaah dalam pelaksanaan dam," tuturnya.

Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan, sebagian besar daging dam jemaah Indonesia yang dipotong di Tanah Suci akan dikemas dan didistribusikan untuk masyarakat Palestina melalui koordinasi dengan Adahi dan Pemerintah Arab Saudi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah meminta kepada Adahi dan secara khusus kepada Pemerintah Saudi Arabia agar daging-daging dam ini didistribusikan untuk masyarakat Palestina,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari kepedulian Indonesia terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperluas nilai manfaat ibadah dam jemaah haji Indonesia.

“Ini seiring dengan perintah Presiden untuk memberikan atensi lebih tinggi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Presiden berharap daging dam jemaah haji Indonesia dapat didistribusikan untuk warga Palestina yang membutuhkan,” pungkasnya.

Perbedaan hewan dam haji dan hewan kurbanini penting diketahui umat Islam. Meskipun disembelih dalam momen yang hampir bersamaan di bulan Zulhijjah, namun peruntukkan tujuan ibadahnya berbeda.

Dalam Islam, hewan dam (hady) adalah hewan ternak atau yang lainnya yang dihadiahkan untuk Tanah Haram (Tanah Suci). Dinamakan demikian karena ia dihadiahkan untuk Allah SWT. Sedangkan hewan kurban adalah hewan yang disembelih di rumah-rumah pada hari lduladha dan hari-hari Tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Umat Islam melakukan ijma (konsensus) tentang disyariatkannya hal tersebut.

Ibnu Qayyim berkata, berkurban untuk pencipta bagaikan fidyah bagi jiwa yang akan binasa. Karena Allah berfirman:



"Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhdap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka (QS Al-Hajj: 34).

Oleh karena itu, menyembelih hewan dan mengalirkan darah atas nama Allah selalu merupakan hal yang dianjurkan dalam setiap agama. Hewan dam yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi jika dikurbankan semua. Karena harganya yang tinggi dan manfaatnya yang banyak bagi fakir miskin. Kemudian setelah itu kambing.

Paling baiknya hewan dari setiap jenis hewan di atas adalah yang paling bagus kualitasnya. kemudian yang harganya paling mahal. Sebagaimana firman Allah:



"Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (QS Al-Haji: 32).

Tidak boleh dijadikan kurban dari jenis domba kecuali yang telah berumur enam bulan. Unta yang boleh adalah yang telah berumur genap lima tahun. Dari jenis sapi yaitu yang telah berumur dua tahun. Dari jenis kambing biasa, yaitu yang sudah genap satu tahun.

Perbedaan Hewan Dam dan Hewan Kurban

1. Untuk membayar dam, kambing hanya boleh untuk satu orang. Untuk kurban, maka bisa untuk satu orang dan keluarganya. Unta dan sapi bisa untuk tujuh orang, baik itu untuk dam atau kurban.

Hal ini berdasarkan perkataan Jabir ra. Rasulullah memerintahkan kami untuk berkorban bersama-sama dengan unta atau sapi, setiap tujuh orang boleh menyembelih seekor unta atau sapi. (HR Muslim).

Dari Abu Ayyub Al-Anshari r.a. bahwa dia berkata. seorang laki-laki di masa Rasulullah menyembelih kambing untuk korban bagi dirinya dan keluarganya. lalu mereka memakannya dan memberi makan orang lain. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi serta disahihkannya).

2. Seekor kambing lebih baik dari sepertujuh unta atau sapi. Tidak boleh untuk dam dan kurban kecuali hewan yang sehat dan tidak cacat serta tidak kurus. Maka tidak boleh yang buta baik buta sebelah saja atau kedua-duanya, kurus kerempeng tanpa daging, pincang, ompong gigi depannya karena bawaan, yang kering susunya karena tua dan yang sakitnya nampak jelas.

Hal ini sesuai dengan Hadis al-Barra bin ‘Azib r.a. bahwa ia berkata, Rasulullah berdiri di antara kami dan bersabda, Ada tiga hal yang tidak boleh untuk korban yang nampak jelas buta satu matanya, yang nampak jelas sakitnya, yang nampak jelas pincangnya dan yang kurus kering tidak bisa gemuk (HR Abu Dawud dan Nasa’i).

Ketentuan Waktu untuk Menyembelih

- Waktu menyembelih hewan untuk dam tamattu dan untuk korban adalah setelah salat led sampai akhir hari tasyrik, ini adalah pendapat yang benar.

- Disunahkan untuk memakan sebagian daging korbannya jika korban tersebut untuk dam tamattu’ atau qiran, begitu juga jika untuk kurban. Juga disunahkan untuk menghadiahkan dan menyedekahkan sebagiannya; masing-masing sepertiga dari keseluruhan kurban, sebagaimana firman Allah :

"Makanlah sebagiannya dan beri makanlah. (QS Al-Hajj: 36).

- Hewan untuk dam karena melanggar salah satu larangan ihram maka tidak boleh dimakan sedikitpun.

Demikian penjelasan tentang perbedaan hewan dam dan hewan kurban. Semoga bermanfaat!

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat sebanyak 100.268 jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dam melalui berbagai skema hingga saat ini. Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengatakan, mayoritas jemaah menunaikan dam melalui Program Adahi di Arab Saudi.

"Berdasarkan data yang kami terima hingga saat ini, tercatat total 100.268 jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dam melalui berbagai skema," kata Ichsan Marsha dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (20/5/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 71.262 jemaah membayar dam melalui Program Adahi di Arab Saudi . Sementara, 26.901 jemaah menyelesaikan dam di Indonesia dan 2.105 jemaah melaksanakan dam dengan berpuasa. Selain itu, sebanyak 821 jemaah memilih skema haji Ifrad sehingga tidak dikenakan kewajiban dam tamattu'.

Ichsan menyebut capaian tersebut menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini karena menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah dalam menjalankan ketentuan ibadah melalui mekanisme yang lebih tertata.

"Capaian ini menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini di mana pengelolaan dam yang semakin tertata menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah untuk melaksanakan ketentuan ibadahnya melalui mekanisme yang lebih jelas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ichsan mengatakan, pemerintah menghormati perbedaan pandangan fikih di tengah masyarakat terkait pelaksanaan dam haji dan memberikan ruang bagi jemaah untuk menjalankan keyakinannya masing-masing.

"Dalam hal ini, Kementerian Haji dan Umrah menghormati keberagaman pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan dam haji. Karena itu, pemerintah memberikan ruang yang luas bagi jemaah untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing," katanya.

Bagi jemaah yang memilih pembayaran dam di Tanah Suci, pemerintah mendorong agar dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditetapkan Arab Saudi, yakni Program Adahi.

"Pemerintah mendorong agar pembayaran dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi, yakni melalui Program Adahi," ujar Ichsan.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran dam di luar jalur resmi karena berpotensi merugikan. "Kami mengimbau seluruh jemaah agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan pembayaran dam di luar jalur resmi, apalagi dengan informasi yang tidak jelas tanpa bukti atau tanpa kepastian pelaksanaan," katanya.

JAKARTA - Sebanyak 70.758 jemaah haji Indonesia tercatat telah membayar dam melalui berbagai mekanisme yang disediakan pemerintah, baik di Arab Saudi, Indonesia, maupun melalui pelaksanaan puasa. Dalam ibadah haji, dam adalah denda atau tebusan yang wajib dibayar jemaah karena sebab tertentu dalam pelaksanaan haji atau umrah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Suci Annisa mengatakan, pemerintah memberikan ruang bagi jemaah untuk melaksanakan dam sesuai keyakinan fikih masing-masing.

"Pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam. Karena itu, jemaah diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Suci Annisa dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2026).

Suci menjelaskan, bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilaksanakan di dalam negeri, pemerintah mempersilakan pelaksanaan dam dilakukan di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Sementara, bagi jemaah yang meyakini dam hanya sah dilaksanakan di Tanah Haram, pemerintah memfasilitasi pelaksanaan dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project.

"Khusus bagi jemaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami mengimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project. Ini penting agar prosesnya resmi, transparan, dan melindungi jemaah dari risiko penipuan maupun penyalahgunaan dana," katanya.

Kemenhaj juga mengingatkan seluruh jemaah agar berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak jelas, baik secara langsung, melalui pesan singkat, media sosial, maupun pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pembayaran dam dengan harga murah, cepat, dan mudah, namun tidak memiliki legalitas resmi.

Menurut Suci, pengelolaan dam bukan hanya menyangkut pembayaran, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian pelaksanaan ibadah dan perlindungan jemaah.

"Dam bukan sekadar transaksi pembayaran. Ini bagian dari kepastian ibadah jemaah. Karena itu, kami ingin memastikan jemaah mendapatkan informasi yang benar, memiliki pilihan sesuai keyakinan fikihnya, dan tetap terlindungi dari praktik tidak resmi yang berpotensi merugikan," katanya.

Apabila jemaah masih memiliki pertanyaan mengenai kewajiban dam, tata cara pembayaran, pilihan mekanisme pelaksanaan, maupun pandangan fikih yang diyakini, Kemenhaj mengimbau jemaah untuk berkonsultasi dengan pembimbing ibadah, petugas kloter, petugas sektor, maupun petugas PPIH Arab Saudi.

Bisnis.com, MAKKAH — Sejumlah jemaah haji kini memilih membayar dam di Indonesia dengan pertimbangan kemanfaatan sosial dan aspek fikih. Hal tersebut dapat dilakukan seiring adanya izin dari pemerintah, meskipun terdapat perbedaan pandangan pembayaran dam haji.

Salah seorang jemaah haji, yakni Muh. Samsuri, yang juga merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA Solo), bercerita bahwa dia dan para jemaah di kloternya telah menitipkan pembayaran dam di Tanah Air sebelum berangkat haji ke Arab Saudi.

"Kami meyakini pembayaran dam di Indonesia itu tidak salah. Yang paling penting adalah kewajiban damnya terpenuhi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat yang membutuhkan," ujar Samsuri saat diwawancarai Tim Media Center Haji di Makkah, dikutip pada Minggu (17/5/2026).

Samsuri yang berangkat haji bersama istrinya dan rombongan teman-temannya meyakini bahwa keputusan itu telah melalui kajian fikih dan pembahasan berbagai pendapat ulama terkait dam haji tamattu’. Sebagian besar anggota rombongannya juga memilih penyembelihan dam di Indonesia.

"Kami mengkaji dari sisi fikih, membaca berbagai kitab, juga melihat pendapat para ulama. Ternyata pembayaran dam itu yang sifatnya ta’abbudi adalah kewajibannya, sedangkan tempat pelaksanaannya masuk wilayah ijtihadi," ujarnya.

Menurut Samsuri, perkembangan zaman membuka ruang baru dalam praktik pembayaran dam haji, termasuk kemungkinan penyembelihan dilakukan di negara asal jemaah.

"Kalau sesuatu itu wilayah ijtihadi, maka memungkinkan untuk dikaji sesuai perkembangan zaman dan kemanfaatannya," katanya.

Dia menilai aspek maslahat menjadi alasan penting mengapa dam haji lebih tepat disalurkan di Indonesia. Apalagi, masih banyak masyarakat miskin dan persoalan stunting yang membutuhkan perhatian.

"Tujuan utama dam itu memberi makan fakir miskin. Di Indonesia saya kira kebutuhan itu masih sangat besar dibandingkan di Arab Saudi," ujarnya.

Menurut dia, penyaluran dam di Indonesia idealnya dilakukan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun lembaga sosial lain yang memiliki basis data kemiskinan yang jelas.

Alasannya, lembaga resmi sudah memiliki peta kantong-kantong kemiskinan sehingga penyaluran daging dari hewan dam haji bisa lebih tepat sasaran.

Meskipun memilih membayar dam di Indonesia, Samsuri menegaskan dia dan rombongannya tetap menghormati jemaah yang meyakini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

"Ini pilihan ijtihadi. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang penting saling menghormati dan terus membuka ruang diskusi," ujarnya.

Menurut Samsuri, praktik pembayaran dam haji di Indonesia memang masih tergolong baru sehingga wajar memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

"Sesuatu yang baru pasti menimbulkan tanda tanya. Tapi kajian fikih itu berkembang terus sesuai kebutuhan zaman," ujarnya.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau jemaah haji Indonesia tidak melakukan pembayaran dam melalui jalur tidak resmi, termasuk menggunakan jasa calo maupun pihak yang tidak berwenang. Jemaah diminta melakukan pembayaran melalui sistem resmi yang telah disiapkan pemerintah Arab Saudi dan Kemenhaj.

“Kami menegaskan kepada seluruh jemaah agar tidak melakukan pembayaran dam melalui jalur tidak resmi, termasuk menggunakan jasa calo maupun pihak yang tidak berwenang, ataupun melakukan transaksi langsung di luar sistem yang telah ditetapkan,” kata Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff dalam konferensi pers, Jumat (15/5/2026).

Maria mengatakan langkah tersebut penting untuk melindungi jemaah dari potensi penipuan serta memastikan dana dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan syariah maupun regulasi otoritas Arab Saudi.

Kemenhaj mencatat hingga Jumat (15/5/2026), sebanyak 34.308 jemaah haji Indonesia di Arab Saudi telah melakukan pembayaran dam sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun biaya pembayaran dam tahun ini ditetapkan sebesar 720 Riyal Saudi per jemaah.

Maria menjelaskan pemerintah memfasilitasi pembayaran dam di Tanah Haram melalui Adahi Project, yakni lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan terintegrasi dengan platform Nusuq Masar.

Menurutnya, mekanisme tersebut dipilih untuk memastikan pelaksanaan dam berlangsung sesuai syariah, tertib administrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemenhaj juga menyiapkan skema jemput bola dengan menghadirkan petugas Adahi langsung ke hotel tempat jemaah menginap guna mempermudah proses pembayaran dan verifikasi, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.

“Masing-masing petugas kloter akan membantu proses pembayaran setiap jemaah. Setelah transaksi selesai, setiap jemaah akan memperoleh bukti pembayaran resmi sebagai tanda terima bahwa kewajiban dam telah ditunaikan secara sah dan tercatat dalam sistem,” ujarnya.

Selain itu, petugas haji di lapangan disebut terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pilihan jenis haji serta kewajiban dam. Jemaah juga diimbau aktif berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter, maupun petugas sektor apabila membutuhkan informasi terkait pembayaran dam.

“Jangan mudah menerima informasi yang belum terverifikasi,” katanya.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan biaya pembayaran dam tahun ini sebesar 720 Riyal Saudi per jemaah. Hingga Jumat (15/5/2026), tercatat sebanyak 34.308 jemaah haji Indonesia di Arab Saudi telah melakukan pembayaran dam sesuai ketentuan yang berlaku.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff mengatakan, pemerintah memfasilitasi pembayaran dam di Tanah Haram melalui Adahi Project yakni lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Platform tersebut telah terintegrasi dengan Nusuq Masar yang dikelola Kemenhaj.

Menurutnya, skema tersebut disiapkan bagi jemaah yang meyakini pelaksanaan dam harus dilakukan di Tanah Haram.

“Adapun biaya pembayaran dam tahun ini ditetapkan sebesar 720 Riyal Saudi per jemaah. Hingga saat ini, data yang kami terima tercatat sebanyak 34.308 jemaah di Arab Saudi telah melakukan pembayaran dam sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Maria dalam konferensi pers, Jumat (15/5/2026).

Menurut Maria, mekanisme pembayaran melalui Adahi dipilih untuk memastikan pelaksanaan dam berlangsung sesuai syariah, tertib administrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemenhaj juga menyiapkan skema jemput bola dengan menghadirkan petugas Adahi langsung ke hotel tempat jemaah menginap untuk proses pembayaran dan verifikasi. Langkah tersebut dilakukan demi mempermudah layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.

“Masing-masing petugas kloter akan membantu proses pembayaran setiap jemaah. Setelah transaksi selesai, setiap jemaah akan memperoleh bukti pembayaran resmi sebagai tanda terima bahwa kewajiban dam telah ditunaikan secara sah dan tercatat dalam sistem,” ujarnya.

Maria menambahkan, pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam haji. Karena itu, pemerintah juga memberikan ruang bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilaksanakan di Tanah Air.

"Pemerintah kemudian mempersilakan pelaksanaan dam ini dapat dilakukan di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) dan Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) disarankan bertemu untuk mencari titik tengah atas perbedaan pandangan soal penyembelihan hewan dam haji. Saran tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko.

Diketahui, Kemenhaj memberi opsi bagi jemaah agar bisa menyembelih hewan dam haji di Indonesia. Sementara, MUI menyatakan penyembelihan hewan dam haji harus dilakukan di Arab Saudi.

Singgih menilai, perbedaan pandangan tersebut harus disikapi secara bijak dan proporsional. Singgih yakin kedua pihak memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia.

"Perbedaan pandangan ini saya kira harus dilihat sebagai bagian dari dinamika dalam mencari formulasi terbaik bagi penyelenggaraan ibadah haji. MUI melihat dari sisi kehati-hatian syariat, sementara pemerintah juga mempertimbangkan aspek teknis pelayanan dan kemudahan jemaah," ujar Singgih saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, aspirasi dan pandangan ulama tetap harus menjadi perhatian penting pemerintah dalam mengambil kebijakan. Apalagi, hal ini menyangkut ibadah yang memiliki dimensi fikih yang kuat seperti dam haji.

"Kita tentu menghormati pandangan MUI sebagai otoritas keagamaan. Karena itu, komunikasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan para ulama harus terus diperkuat agar jamaah mendapatkan kepastian yang jelas dan tidak bingung di lapangan," katanya.

Singgih menilai, kepastian akan membuat jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang, sah secara syariat, dan tidak terbebani oleh polemik berkepanjangan menjadi hal penting saat ini. Untuk itu, ia meminta agar Kemenhaj dan MUI bisa bertemu.

"Jangan sampai perbedaan pandangan ini justru membuat jamaah bingung atau khawatir. Pemerintah dan para ulama perlu duduk bersama mencari titik temu terbaik dengan mengedepankan kemaslahatan umat," tegas Singgih.

Sebelumnya, MUI melalui Komisi Fatwa mengimbau jemaah haji Indonesia tetap melaksanakan dam di Tanah Suci. MUI menilai penyembelihan dam merupakan satu paket rangkaian ibadah haji yang idealnya dilakukan di Tanah Haram, kecuali terdapat kondisi darurat atau larangan dari otoritas Arab Saudi.

Sementara itu, Kemenhaj menegaskan, opsi penyembelihan hewan dam haji di Indonesia merupakan bukan bentuk paksaan bagi jemaah. Opsi itu diberikan untuk menyediakan keleluasaan jemaah secara fikih haji.

Hal ini diungkapkan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak merespons MUI yang telah menerbitkan fatwa bahwa penyembelihan hewan dam haji harus dilakukan di Arab Saudi, bukan di Indonesia. "Kami menyediakan ruang yang sangat luas untuk perbedaan. Jemaah haji yang mau dan percaya dengan fikih yang memperbolehkan dipotong dam di dalam negeri kami mempersilakan dan bisa dipotong di dalam negeri seperti pandangan Tarjih Muhammadiyah maupun pandangan lainnya," kata Dahnil saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Dahnil juga mempersilakan jemaah haji yang ingin menyembelih hewan dam di Arab Saudi seperti fatwa MUI. Namun, Dahnil mengingatkan agar penyembelihan hewan itu harus dilakukan melalui lembaga resmi yang telah ditunjuk otoritas setempat.

"Yang percaya hanya bisa dipotong di Tanah Haram seperti pandangan MUI tersebut, kami persilahkan potong di Ranah Haram, tetapi harus via lembaga resmi yang dilegalkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yakni addahi, selain di luar itu Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menyatakan ilegal."

Atas dasar itu, Dahnil menyatakan, pemerintah dalam posisi menghormati segala pilihan jemaah dalam menyembelih hewan dam haji. Ia pun menegaskan, imbauan penyembelihan dam di dalam negeri untuk memfasilitasi jemaah yang punya perbedaan pandangan fikih.

"Jadi, Kemenhaj-Pemerintah menghormati dan menyediakan ruang seluas-luasnya terhadap perbedaan fikih dan keyakinan. Tidak dalam posisi memaksakan, tapi dalam posisi menyediakan keleluasaan secara fikih haji," tegas Dahnil.

Dam (denda) adalah sanksi syariatyang wajib ditunaikan karena melanggar ketentuan atau meninggalkan kewajiban selama pelaksanaan ibadah haji, baik disengaja maupun tidak. Kelalaian dalam menunaikan dam memiliki konsekuensi serius. Apa sajakah itu?

Dam haji wajib bagi jemaah yang melanggar larangan haji ataupun tidak melaksanakan ritual haji, dimana macam dam-nya pun juga berbeda untuk setiap sebab. Berikut beberapa dam wajib serta risiko bila tidak menunaikannya:

1. Dam wajib karena urutan ibadah (Dam Tertib)

Dam Tertib adalah jenis denda yang paling umum. Ini diwajibkan karena jemaah memilih pola ibadah yang memberikan kemudahan.

- Penyebabnya : Jemaah yang melaksanakan Haji Tamattu’ (Umrah lalu Haji) atau Haji Qiran (menggabungkan niat Umrah dan Haji).

- Sifat Kewajiban: Wajib karena syukur atas kemudahan, bukan karena pelanggaran.

- Tata cara penunaian (Tertib): Wajib menyembelih seekor kambing (atau sepertujuh sapi/unta) di Tanah Haram.

Jika tidak mampu, wajib diganti dengan berpuasa sepuluh hari (tiga hari di Mekkah, tujuh hari setelah kembali ke Tanah Air).

2. Dam wajib karena pelanggaran ringan (Dam Takhyir)

Dam Takhyir (denda pilihan) dikenakan ketika jemaah melanggar larangan-larangan Ihram yang sifatnya tidak merusak substansi haji, seperti hal-hal terkait penampilan.

- Pemicu Dam: Melanggar larangan Ihram, seperti mencukur rambut, memotong kuku, atau memakai wangi-wangian/pakaian berjahit.

- Sifat kewajiban: Jemaah diberikan tiga pilihan untuk menunaikan Dam.

- Tata cara penunaian (Pilihan): Jemaah boleh memilih salah satu dari tiga opsi berikut: Menyembelih seekor kambing, bersedekah kepada enam orang miskin, berpuasa tiga hari.

3. Dam wajib karena pelanggaran berat (Dam Ta’dil)

Dam Ta’dil (denda setara atau penilaian) dikenakan akibat pelanggaran yang serius dan dapat merusak inti dari ibadah haji.

-Pemicu dam berat: Melakukan hubungan suami istri (sebelum Tahallul Awwal) atau berburu binatang darat di Tanah Haram.

- Sifat kewajiban: Besaran denda harus dinilai (ta’dil) atau disetarakan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.

- Tata cara penunaian (Setara): Untuk pelanggaran seperti berburu, wajib mengganti binatang buruan dengan ternak yang nilainya sebanding, atau bersedekah dengan nilai makanan yang seharga dengan binatang buruan.

Untuk hubungan suami istri, Dam terberat adalah menyembelih unta. Selain itu, haji tahun itu dianggap batal dan wajib diulang pada tahun berikutnya.

Konsekuensi Fiqih Jika Kewajiban Dam Diabaikan

Kewajiban Dam adalah amanah syariat yang harus ditunaikan. Kelalaian dalam menunaikan Dam dapat berakibat fatal pada kesempurnaan ibadah haji seorang jemaah.

1. Ibadah Tidak Sempurna: Haji jemaah terancam tidak mabrur atau tidak sempurna di mata syariat karena masih membawa utang denda.

2. Kewajiban Tetap Melekat: Utang Dam tidak gugur dengan berakhirnya musim haji. Kewajiban membayar Dam tetap melekat pada jemaah hingga ditunaikan, meskipun ia sudah kembali ke Tanah Air.

3. Wajib Mengulang Haji: Khusus pelanggaran terberat (hubungan suami istri), selain wajib membayar Dam unta, jemaah tersebut wajib mengulang haji di tahun berikutnya karena haji yang dilakukan pada tahun tersebut dianggap batal.

Apa itu Dam Haji? Pengertian, jenis-jenisnya serta bagaimana tata caranya penting diketahui umat Islam terutama para jemaah haji. Dirangkum dari berbagai sumber, Sindonews mengulasnya untuk Anda berikut ini:

Pengertian Dam, dalam bahasa Arab berarti darah. Lengkapnya, Dam berarti mengalirkan darah hewan yang disembelih pada saat melaksanakan ibadah haji. Beberapa jenis hewan yang dapat disembelih, yakni hewan ternak, unta, sapi, dan kambing.

Dalam ibadah haji, dam adalah denda yang perlu dibayar oleh jemaah hajiketika melanggar larangan atau kewajiban ibadah haji karena beberapa sebab. Di sisi lain, dam juga dapat dimaknai sebagai tebusan yang diberikan oleh jemaah yang melanggar aturan haji.

Dalam menjalankan ibadah haji dan umrah ada sejumlah larangan yang harus dihindari serta aturan yang wajib ditaati agar tidak terkena Dam. Namun, bagi kebanyakan jemaah haji Indonesia Dam tidak dapat dihindari karena harus mengambil Haji Tamattu’, yaitu dengan melaksanakan umrah dahulu kemudian haji.

Dalil tentang Dam terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 95:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuh dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadnya yang dibawa sampai ke kabah atau membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin atau puasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya."

Dalil lainnya yakni Surah Al-Hajj ayat 33:

"Bagi kamu padanya (hewan hadyu) ada beberapa manfaat, sampai waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah).”

Tebusan tersebut menjadi ganti dari kesalahan yang telah dilanggar. Pemberian Dam telah diatur sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis Dam Haji dan Cara Pembayarannya

Penerapan Dam dalam haji dilakukan dengan tujuan mendisiplinkan jemaah agar pelaksanaan haji dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu,pembayaran dam juga ditujukan agar pelaksanaan ibadah haji bisa tertib.

Terdapat empat macam dam dalam haji. Keempat jenis tersebut diperuntukkan untuk pelanggaran yang berbeda-beda. yakni :

1. Tartib wa Taqdir

2. Tartib wa Ta’dil

3. Takhyir wa Ta’dil

4. Takhyir wa Taqdir.

Pembayaran Dam dapat dilakukan dengan cara menyembelih hewan, berpuasa, atau memberi makan fakir miskin.

Waktu pembayaran juga ditentukan sesuai dengan kategori pelanggaran dan pelaksanaannya pun tidak bisa dilakukan sembarangan.

Jenis-jenis Dam Haji:

1. Dam Haji Tartib wa Taqdir

Pertama terdapat Dam Tartib wa Taqdir. Jenis dam satu ini diperuntukkan untuk jemaah yang melaksanakan haji tamattu’, haji qiran, dan jamaah yang melakukan beberapa pelanggaran wajib haji.

Bentuk pelanggaran yang dimaksud, yakni tidak berniat (ihram) dari miqat makani, tidak melempar jumrah, dan tidak melaksanakan thawaf wada.

Adapun tata cara pembayaran dam haji tartib wa taqdir ini, yaitu jemaah diharuskan untuk menyembelih seekor kambing.

Bila tidak mampu, denda dapat digantikan dengan berpuasa selama 10 hari. 3 hari dapat dilaksanakan selama ibadah haji berlangsung dan 7 hari setelahnya dapat dikerjakan di tempat asal jemaah.

Jika tidak mampu untuk melakukan puasa karena sakit atau alasan syar’i lain, denda dapat diganti dengan membayar sebesar 1 mud/hari.

1 mud sama dengan 675 gr atau 0.7 liter makanan pokok. Pembayaran denda dapat disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

2. Dam Haji Tartib wa Ta’dil

Dam Tartib wa Ta’dil adalah denda yang diberikan jika jemaah melakukan hubungan suami-istri sebelum tahallul awal.

Dam jenis ini wajib dibayarkan pada saat pelanggaran terjadi. Denda dapat dibayarkan dengan melaksanakan salah satu cara sebagai berikut.

-Menyembelih seekor unta.

-Menyembelih seekor sapi.

-Menyembelih kambing 7 ekor.

-Memberi makan senilai dengan seekor unta kepada orang miskin.

-Berpuasa sejumlah hitungan mud dari makanan yang bisa dibeli seharga seekor unta.

- Seorang muhrim yang setelah berihram tertahan (gagal) menunaikan ibadah haji karena adanya hambatan di tengah jalan juga termasuk dalam kategori pelanggaran ini.

Untuk menebus kesalahan tersebut, hukuman yang dapat dilaksanakan yakni beberapa hal berikut:

Menyembelih seekor kambing, serta langsung memotong rambut sebagai bentuk tahallul atas ihramnya.

Memberikan makanan senilai satu ekor kambing kepada orang miskin.

Berpuasa sejumlah bilangan mud yang dibeli seharga seekor kambing.

3. Dam Haji Takhyir wa Ta’dil

Kategori ketiga adalah Dam Takhyir wa Ta’dil. Denda jenis ini diberikan kepada jemaah yang membunuh hewan buruan atau menebang pepohonan (kecuali yang telah kering) di Makkah.

Denda dapat dibayarkan dengan memilih salah satu pilihan denda yang ditawarkan. Pertama, menyembelih hewan yang sebanding dengan hewan buruan.

Kedua, memberi makan fakir miskin di Mekkah seharga binatang yang diburu. Ketiga, berpuasa sejumlah bilangan mud yang senilai dengan harga binatang yang diburu.

4. Dam Haji Takhyir wa Taqdir

Kategori yang terakhir ialah Dam Takhyir wa Taqdir. Dam kategori ini diperuntukkan untuk beberapa jenis pelanggaran, seperti menggunting rambut atau bulu dari anggota tubuh, memakai pakaian yang dilarang dalam ihram, dan memakai wangi-wangian.

Terdapat tiga pilihan denda yang dapat dipilih, di antaranya yaitu menyembelih seekor kambing, melakukan sedekah untuk 6 orang fakir miskin (2 mud untuk setiap orang), dan melakukan puasa selama 3 hari.

Pelanggaran lain, seperti melakukan perkosaan, percumbuan atau hubungan suami-istri selepas tahallul awal juga termasuk dalam pelanggaran Dam Takhyir wa Taqdir.

Untuk pelanggaran tersebut, denda dibayar dengan menyembelih 1 unta/bersedekah seharga 1 unta/berpuasa sebanyak hitungan mud yang dibeli seharga 1 unta.

Pemberian denda untuk setiap pelanggaran merupakan bentuk penegakkan peraturan dan tata cara haji. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan jemaah haji lainnya. Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang berbeda.

Larangan Saat Haji

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang dapat ditunaikan oleh seorang muslim ketika mampu secara kesehatan dan finansial.

Ibadah haji merupakan rangkaian yang cukup panjang. Saat melaksanakan ibadah haji, jemaah perlu memperhatikan beberapa hal yang perlu dihindari saat berada di tanah suci.

Selama menjalankan haji, jemaah diwajibkan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Mematuhi aturan haji merupakan bagian penting dari menjalankan ibadah haji. Berikut ini beberapa larangan yang perlu dihindari selama melaksanakan ibadah haji.

- Menggunakan pakaian yang memiliki jahitan.

- Mengenakan penutup kepala bagi seorang laki-laki.

- Menutup wajah bagi seorang perempuan.

- Memotong rambut.

- Memotong kuku.

- Memakai wangi-wangian.

- Berburu binatang liar.

- Melakukan perbuatan maksiat.

- Mengucapkan perkataan kasar atau buruk.

- Melakukan hubungan badan.

- Menebang atau mencabut pepohonan.

- Menikah, menikahkan orang lain, atau menjadi wali pernikahan.

Itulah penjelasan lengkap mengenai apa itu dam haji. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dam haji adalah denda yang wajib dibayar oleh jamaah haji yang melakukan pelanggaran ibadah haji.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap menolak penyembelihan hewan Dam haji di Indonesia. MUI berpandangan, opsi penyembelihan hewan Dam di Tanah Air tak dapat dibenarkan bila tak ada alasan yang kuat.

Pernyataan ini, dilontarkan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Abdurrahman Dahlan, menanggapi Surat Edaran (SE) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Nomor S-50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran Dam.

Abdurrahman menjelaskan, ibadah haji adalah satu paket aturan yang tidak boleh 'dipreteli' oleh negara. Apalagi, alasan opsi pemindahan penyembelihan hewan Dam ke Indonesia demi pemenuhan gizi.

"Jelas MUI berbeda pendapat dengan Kemenhaj. Perpindahan penyembelihan hewan Dam ke Indonesia harus ada alasan yang sangat kuat. Kalau alasannya untuk memudahkan atau alasannya orang Indonesia perlu (makanan) bergizi tidak tepat alasan itu," kata Abdurrahman, Rabu (13/5/2026).

Abdurrahman menegaskan, penyembelihan hewan Dam harus di Tanah Haram. Sehingga, pemindahan penyembelihan hewan Dam ke Indonesia harus didasarkan pada alasan yang kuat.

"Misalnya, apabila Arab Saudi melarang penyembelihan hewan Dam haji di Tanah Haram, maka baru diperbolehkan penyembelihan hewan dam haji di Indonesia. Kalau tidak ada dalil yang kuat untuk mengalihkan yang wajib kepada selain wajib, tempat penyembelihan dan pembagian hewan dam itu (ke Indonesia) tidak dibenarkan. Kalau alasannya tanggung, tanggung banget, kita pindahkan saja Kakbah ke Monas, biar hajinya di Indonesia," imbuh Abdurrahman.

Lihat video: Tak Bisa Putuskan, Kemenag Tunggu Fatwa MUI soal Penyembelihan Hewan Dam di RI



Abdurrahman menegaskan, ibadah haji, termasuk penyembelihan hewan dam adalah ibadah spesial yang tidak sama dengan ibadah umum lainnya.

"Haji itu pelaksanaannya di Tanah Haram, bukan di Kerinci (Jambi) misalnya kan. Maka ketika mengatakan ibadah haji, satu paket dengan ibadah yang sifatnya kita satu, satu paket. Jangan dipreteli, jangan yang aneh-aneh," kata dia.

Abdurrahman juga mengaku telah dapat informasi penyembelihan hewan Dam di Tanah Haram tidak ada masalah. Apalagi, dari segi harga tidak beda jauh dengan Baznas maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

“Saudi justru memfasilitasi layanan penyembelihan Dam bagi yang haji tamattu' atau qiran dan meminta memasukkan dalam komponen persyaratan visa. Hal ini untuk memudahkan," jelasnya.

Kendati demikian, Abdurrahman mengimbau jemaah haji untuk tetap melaksanakan Dam di Arab Saudi, dibanding di Indonesia. Jika ada persoalan dari oknum pengelola Dam di Tanah Haram, ia meminta pemerintah untuk memperbaikinya.

"Menurut saya seperti itu. Tetap saja, kalau tidak ada halangan yang berat, Dam di sana, laksanakan di sana. Sembelih di sana dan bagi-bagi daging Dam di sana. Kalau Saudi melarang menyembelih Dam di Tanah Haram, baru darurat. Kalau tidak tetap saja," ujarnya.

Sedianya, MUI secara resmi telah mengeluarkan surat yang ditujukan untuk Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan).

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan pada 2 April 2026 ini mengenai Tadzkirah terhadap SE Kemenhaj Nomor: S-50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran DAM.

Dalam surat tersebut, MUI menyampaikan kembali Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram.

Berikut diktumnya:

1. Jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu’ atau qiran wajib membayar Dam dengan memotong seekor kambing. Jika tidak mampu, dapat diganti dengan berpuasa 10 hari, tiga hari di Tanah Haram dan tujuh hari di Tanah Air

2. Penyembelihan hewan dam atas haji tamattu’ atau qiran dilakukan di Tanah Haram. Jika dilakukan di luar tanah haram hukumnya tidak sah

3. Daging yang telah disembelih didistribusikan untuk kepentingan fakir miskin Tanah Haram. Jika ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih, maka dapat didistribusikan kepada fakir miskin di luar Tanah Haram.

4. Hewan dam atas haji tamattu’ atau qiran tidak dapat diganti dengan sesuatu di luar kambing yang senilai (qimah).