JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ikut merespons isu nama seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tais Bengkulu masuk ke dalam struktur organisasi Yayasan Penitipan Anak (daycare) Little Aresha yang tersangkut dugaan penganiayaan terhadap anak-anak. Pratikno memastikan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

“Sekarang sudah ditangani, proses hukum di polisi,” tegasnya kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pratikno kembali menegaskan bahwa proses hukum kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di Daycare Little Aresha sudah berjalan. Bahkan, dirinya telah telah berkomunikasi dengan Kapolda DI Yogyakarta.

“Prosesnya udah berjalan. Saya sudah komunikasi dengan pak Kapolda,” tegasnya.

Seperti yang dilihat dari laman resmi Mahkamah, Juru Bicara Pengadilan Negeri Tais Rohmat mengungkapkan bahwa hakim Rafid Ihsan Lubis yang masuk ke dalam struktur menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Penitipan Anak (daycare) Little Aresha di Yogyakarta masuk ke struktur yayasan itu pada 2021 untuk sekadar memberikan bantuan hukum.

Rohmat menjelaskan bahwa pada suatu kesempatan, dua orang pendiri yayasan meminta pertolongannya untuk keperluan pembentukan badan hukum yayasan penitipan anak tersebut.

“Di suatu kesempatan, Saudara Nga Liem dan Ibu Diah menyampaikan bahwa memiliki suatu usaha penitipan anak yang sudah berjalan namun belum berbentuk badan hukum,” ujar Rohmat saat membacakan klarifikasi Rafid.

Rohmat menyebut Rafid Ihsan Lubis sempat memberikan bantuan pemberian dokumen identitas pribadinya. Namun yang bersangkutan mengakui telah meminta agar namanya dihapus dalam struktur ketika yayasan sudah berbentuk badan hukum.

“Yang bersangkutan juga menyampaikan permintaan agar ketika badan hukum sudah berdiri, maka nama yang bersangkutan dihapus dari struktur kepengurusan, terlebih saat itu yang bersangkutan sedang mengikuti tes CPNS dan setelahnya dinyatakan lulus CPNS,” imbuhnya.

Rafid juga mengaku, selama ini, tidak pernah menerima imbalan ataupun turut serta dalam permodalan, operasional, dan pengambilan keputusan apapun terkait yayasan tersebut. Bahkan ia mengaku tidak pernah mengetahui dan diinformasikan dalam pendirian akta notaris yayasan, juga tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun atas tindakan hukum pendirian yayasan itu.

“Bahwa dalam proses pendirian yayasan tersebut, yang bersangkutan tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu atas terbitnya akta notaris, yang bersangkutan tidak pernah menghadap dan menandatangani akta notaris tersebut. Yang bersangkutan juga tidak ada memberikan kuasa kepada siapapun atas tindakan hukum tersebut,” tutur Rohmat.

Dalam klarifikasinya, Rafid juga mengakui kelalaiannya pada tahun 2021 dengan meminjamkan dokumen identitas pribadinya. Untuk ia menyampaikan permohonan maaf baik kepada para korban, keluarga korban, maupun kepada institusi Mahkamah Agung.

“Yang bersangkutan juga menyampaikan penyesalan yang mendalam dan situasi ini merupakan pembelajaran bagi yang bersangkutan pribadi,” pungkasnya.

JAKARTA - Daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta dipastikan tidak mengantongi izin operasional. Tempat penitipan anak tersebut menjadi sorotan setelah 53 anak menjadi korban kekerasan fisik dan verbal. Polisi telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, mengatakan lembaga tersebut tidak terdaftar di instansi terkait. Retnaningtyas menyebut pihaknya saat ini tengah mendata anak dan orang tua untuk memastikan pendampingan berjalan optimal.

“Tidak berizin, baik di Dinas Pendidikan maupun Dinas Perizinan. Kami sekarang sedang mendata seluruh anak dan orang tua untuk memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum melalui UPTD PPA,” ujar Retnaningtyas, Minggu (26/4/2026).

itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengatakan pihaknya mendorong agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Ia juga menyampaikan empati kepada korban dan keluarga terdampak.

“Kami menyampaikan simpati dan empati yang tulus kepada anak-anak yang menjadi korban serta kepada keluarga yang terdampak. Anak adalah amanah yang harus dijaga bersama,” kata Erlina.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Sebagai bagian dari upaya perlindungan, DP3AP2 DIY bersama sejumlah pihak memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak korban serta dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan pemulihan korban berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pemprov DIY juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak, termasuk daycare, guna memastikan standar perlindungan anak terpenuhi. Upaya edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih layanan pengasuhan yang aman dan terverifikasi juga ditingkatkan.

“Kami akan semakin memperkuat mekanisme pengaduan dan respons cepat terhadap dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tuturnya.

Hingga saat ini, area depan Little Aresha telah dipasangi garis polisi dan operasional dihentikan sepenuhnya. Polisi dijadwalkan akan merilis perkembangan kasus secara lengkap pada Senin, 27 April 2026 besok.

Polresta Yogyakarta mencatat jumlah total anak yang pernah dititipkan mencapai 103 anak, dengan 53 diantaranya terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan mantan karyawan yang menyaksikan langsung praktik pengasuhan tidak manusiawi.

“Awalnya dari karyawannya itu melihat bahwa perlakuan terhadap bayi atau anak yang dititip itu kurang manusiawi. Ia merasa tidak sesuai hati nurani karena melihat ada yang dianiaya dan ditelantarkan, akhirnya memilih mengundurkan diri dan melapor,” jelas Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, menambahkan korban didominasi bayi hingga balita dengan rentang usia sangat rentan, mulai 0 hingga 3 bulan sampai di bawah 2 tahun. Ia menyebut dugaan kekerasan ini telah berlangsung lama, seiring masa kerja pengasuh yang lebih dari satu tahun, dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan maraton terhadap para terlapor.

Selain dugaan kekerasan, kondisi penampungan anak juga dinilai tidak layak. Dalam temuan polisi, tiga kamar berukuran sekitar 3x3 meter diisi hingga 20 anak per kamar.

“Jadi ada tiga kamar ukuran sekitar 3x3 meter persegi, tetapi diisi 20 anak untuk satu kamar. Ini sudah mengarah pada tindakan diskriminatif. Anak-anak ditelantarkan begitu saja, ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah namun dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan,” ujar Kompol Rizky Adrian.

Temuan medis menunjukkan pola luka pada tubuh korban, seperti kulit melepuh, bekas cubitan, cakaran, luka pada punggung, hingga luka di bagian bibir. Mayoritas anak juga terkonfirmasi menderita pneumonia atau infeksi paru-paru.

YOGYAKARTA - Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem itu pun meminta Kapolda DIY memberi atensi penuh terhadap kasus ini, terlebih diduga daycare tersebut dikelola oleh penegak hukum.

“Ini benar-benar kebiadaban yang tidak bisa dimaafkan. Saya minta Kapolda DI Yogyakarta memberikan atensi penuh atas kasus ini dan mengamankan semua pihak yang terlibat, dari pimpinan hingga miss-miss-nya yang diduga kuat pelaku penganiayaan pada anak-anak yang diamanahkan pada mereka,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).

“Selain itu, info yang beredar juga pimpinan yayasannya adalah seorang hakim aktif. Kalau benar, saya minta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung agar pecat ybs dan polisi juga lanjut pidanakan. Pokoknya tidak ada kata maaf,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni pun meminta kepolisian melalui Unit PPA-nya, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap operasional daycare di setiap wilayah. “Penting juga bagi kepolisian lewat unit PPA untuk lebih meningkatkan pengawasannya atas daycare yang kini banyak menjamur, terutama terkait izin,” imbuhnya.

“Hal ini karena seperti kita ketahui, daycare Little Aresha ini tidak memiliki izin. Penggerebekan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta bekerjasama dengan dinas-dinas terkait sudah sangat baik, dan kita harapkan kinerja seperti ini terus ditingkatkan,” pungkas Sahroni.

Diketahui, terjadi lagi, dugaan kasus penganiayaan anak yang terjadi di daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Diketahui pula bahwa tempat penitipan anak tersebut tidak mengantongi izin operasional.

Kasat Reskrim Polresta Jogja Kompol Riski Adrian pada Sabtu (25/4/2026), menyebut pihaknya menduga ada oknum pengelola daycare yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak. Saat ini, pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus tersebut.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengecam tindak penganiayaan terhadap anak di salah satu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Probolinggo, Jawa Timur. Aksi kekerasan anak itu dilakukan salah seorang oknum guru TPQ sebagaimana video yang viral di media sosial.

Kemenag meminta aparat untuk menegakkan hukum sesuai ketentuan. “Kami sangat prihatin dan mengecam kekerasan kepada anak. Tindak kekerasan ini tidak bisa dibenarkan untuk dilakukan oleh siapa pun dan di mana pun,” jelas Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Sebelumnya, viral di media sosial seorang anak diduga mengalami tindak kekerasan di Probolinggo. Anak berinisial MFR tampak diangkat lalu dijatuhkan oleh salah satu guru TPQ berinisial S. Pelaku tersulut emosinya karena anak tersebut naik sepeda lalu menggores mobil pimpinan TPQ tempat dia mengajar.

Thobib telah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur dan memastikan TPQ tersebut belum mendapat izin dari Kemenag. “Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh aparat penegak hukum setempat. Kami mendukung langkah aparat melakukan proses penegakkan hukum pada pelaku,” tegas Thobib.

Kemenag, kata Thobib, sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Apalagi peristiwa tersebut justru terjadi di tempat yang seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang.

“Anak-anak seharusnya mendapat perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikologis dari orang dewasa. Kejadian kekerasan semacam ini tidak boleh terulang,” tandasnya.

SUKABUMI - Polres Sukabumi menetapkan seorang ibu tiri di Sukabumi, Jawa Barat berinisial TR sebagai tersangka pelaku dugaan kekerasan fisik dan psikis yang membuat anaknya, NS (12) tewas. Mirisnya, aksi tersangka menganiaya korban sudah dilakukan selama bertahun-tahun.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Sukabumi, AKBP Samian. Ia menegaskan bahwa proses hukum kini telah berjalan setelah penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Sukabumi.

"Ya, terkait perkara meninggalnya anak akibat kekerasan, kami sudah menetapkan tersangka, yakni saudari TR yang merupakan ibu tiri korban. Terhadap yang bersangkutan telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan kekerasan fisik maupun psikis," ujar AKBP Samian, Rabu (25/2/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan, kekerasan yang dialami korban tidak terjadi dalam waktu singkat. AKBP Samian mengungkapkan bahwa dugaan penganiayaan telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, bahkan sempat dilaporkan sebelumnya.

"Pada 4 November 2024 pernah ada laporan terkait kasus serupa. Saat itu proses hukum berjalan, namun berujung pada perdamaian. Hal tersebut tetap akan kami dalami kembali," jelasnya.

Tak hanya itu, dari keterangan korban dalam laporan-laporan sebelumnya, diketahui bahwa kekerasan juga dialami NS sejak 2023. Pola kekerasan yang berulang inilah yang kini menjadi fokus pendalaman penyidik.

Kapolres memaparkan, kekerasan yang dialami korban tergolong kekerasan fisik. Bentuknya antara lain dijewer, ditampar, hingga dicakar. Seluruh tindakan tersebut diduga dilakukan saat korban tinggal bersama tersangka TR.

"Iya, kekerasan itu terjadi selama korban tinggal bersama ibu tirinya," tegas Samian.

Terkait motif, pihak kepolisian belum menyimpulkan secara pasti. Namun, dari keterangan awal, tersangka berdalih bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk mendidik anak.

"Motifnya masih kami dalami. Alasan sementara yang disampaikan adalah untuk mendidik anak, namun tentu ini tidak dapat dibenarkan," ujar Kapolres.

Atas perbuatannya, tersangka TR dijerat dengan Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara dan hukuman berat.

MAJALENGKA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada oknum Brimob Bripda MS yang diduga menganiaya pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs), Arianto Tawakal (14) di Kota Tual, Maluku hingga tewas. Penegasan itu disampaikan Kapolri di Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2/2026).

"Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat beratnya," kata Kapolri. Sigit juga menyebut telah menginstruksikan kepada Kapolda Maluku dan Kadiv Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Dalam hal ini, akan diusut dari segi pidana maupun kode etik Polri. Menurut Sigit, hukum tegas dan berat tersebut untuk satu tujuan, yakni memberikan rasa keadilan bagi korban.

"Memerintahkan kepada Kapolda Kadiv Propam ambil tindakan tegas proses tuntas. Beri rasa keadilan bagi keluarga korban," ujar Sigit. Ia pun memastikan proses pengusutan tuntas kasus ini bakal dilakukan transparan untuk publik.

"Saya minta infornasinya prosesnya transparan. Saya kira secara teknis pak Kadiv Humas sampaikan di event yang disiapkan khusus," ucap Sigit.

Sigit menegaskan komitmennya sejak awal terhadap seluruh personel Polri yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan tak pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan kesalahan.

Untuk yang melanggar, bakal diberikan sanksi tegas. Sementara untuk yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan atau reward.

"Dari dulu saya sudah sampaikan terhadap yang baik, kita berikan reward namun terhadap yang melanggar tentunya kita berikan (hukuman), karena kita semua sudah diatur dalam aturan," tegasnya.

Kapolri mengaku marah atas peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob terhadap siswa di Maluku hingga tewas. Pasalnya, perbuatan tersebut menodai institusi Brimob.

"Sama seperti apa yang dirasakan keluarga korban dan masyarakat, saya marah mendengar peristiwa ini terjadi. Ini jelas-jelas menodai marwah institusi Brimob yang harusnya melindungi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, dia berbelasungkawa atas apa yang dialami siswa tersebut, khususnya terhadap semua keluarga korban. "Saya mengucapkan belasungkawa yang mendalam terhadap seluruh keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Saya sudah perintahkan agar kasus diusut tuntas dan memastikan hukuman setimpal bagi pelaku dan menegakkan keadilan bagi keluarga korban," tandasnya.

MALUKU - Bid Propam Polda Maluku menggelar sidang kode etik terhadap Bripka Masias Siahaya (MS), hari ini. MS merupakan oknum anggota Brimob yang menganiaya siswa MTs berinisial AT hingga tewas di Tual.

"Untuk sidang akan dilaksanakan hari ini jam 14.00 WIT dilaksanakan di ruang sidang Bid Propam Polda Maluku," ujar Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Dia menjelaskan, pemilihan waktu siang hari dikarenakan pertimbangan akses transportasi keluarga korban. Kapolda Maluku memfasilitasi keberangkatan orang tua dan kakak korban dari Tual ke Ambon untuk menghadiri persidangan sekaligus menjalani pengobatan rujukan.

"Keluarga, siap. Akan dihadiri karena ini kenapa dia dibikin jam 02.00, kan sebenarnya bisa kita jadwalkan pagi, tapi karena keluarga ini kan dari Tual harus berangkat pesawatnya jam 11.00. 11.00 siang ini baru dari Tual, kemudian nanti dijemput oleh Karumkit di bandara," ujar dia.

Setibanya di Ambon, Kakak korban akan dirujuk ke Rumah Sakit Tentara untuk mendapatkan perawatan fasilitas patah tulang yang lebih memadai. Setelah proses di rumah sakit, keluarga akan langsung menuju lokasi persidangan.

Lihatjuga: BEM UGM Sentil Presiden: Bapak Dikelilingi Orang yang Asal Bapak Senang, Ayo Bersikap Kritis

"Langsung ke sidang, iya. Jadi dijadwal makanya kayak saya bilang tadi kenapa kemudian dia diambil siang karena memang menunggu keluarga korban yang akan hadir. Karena kalau kita pagi kan bisa, tapi keluarga korban tidak bisa hadir. Jadi itu memang dibuat di atas jam 02.00," ujar Rositah.

Dia mengklaim, Polda Maluku berkomitmen menyelesaikan pelanggaran etik ini secara cepat. "Diupayakan hari ini juga setelah sidang bisa langsung mendapatkan putusan. Kita ya komitmen bahwa penanganan kasus ini transparan tidak ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.

Diketahui, Bripka Masias Siahaya (MS) diduga menganiaya AT (14) menggunakan helm baja hingga korban tewas pada Kamis (19/2/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan terhadap oknum anggota Brimob Polda Maluku sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan hingga menewaskan seorang pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual, Maluku. Rano meminta agar jangan sampai ada pihak yang mencoba menutup-nutupi fakta kasus tersebut.

“Kami meminta agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan profesional. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menutup-nutupi fakta atau menghambat proses hukum. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan,” kata Rano,, Senin (23/2/2026).

Rano menegaskan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ia meminta penyidik tidak memberikan ruang bagi pihak mana pun untuk mengintervensi perkara yang merenggut nyawa anak di bawah umur tersebut.

“Kami juga meminta jaminan keamanan bagi keluarga korban agar terhindar dari tekanan pihak-pihak tertentu selama proses pencarian keadilan berlangsung,” ujarnya.

Lihat juga: BEM UGM Sentil Presiden: Bapak Dikelilingi Orang yang Asal Bapak Senang, Ayo Bersikap Kritis

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap keluarga korban adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menjamin keamanan dan kenyamanan keluarga dalam menjalani seluruh tahapan hukum di Kota Tual.

Ia menginstruksikan agar tidak boleh ada celah bagi tindakan intimidasi yang bisa menyurutkan langkah keluarga korban dalam menuntut keadilan.

“Pastikan tidak ada intimidasi kepada keluarga korban. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Semua proses harus dilakukan secara terbuka agar publik bisa melihat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Diketahui, saat ini, Polres Tual telah resmi menetapkan Bripda MS sebagai tersangka setelah statusnya dinaikkan dari terlapor pasca-gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi.

Meskipun mengapresiasi langkah cepat Polres Tual dalam menetapkan tersangka, Rano menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan hingga meja hijau. Komisi III DPR berjanji akan mengawal perkembangan kasus ini secara berkala untuk memastikan komitmen profesionalisme Polri tidak hanya sekadar janji di atas kertas.

“Komitmen transparansi harus dibuktikan dengan tindakan nyata, mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Kami akan mengawal untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, tanpa tekanan, dan tanpa kompromi terhadap keadilan,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta kepada institusi Polri untuk tidak lagi melibatkan pasukan Brimob untuk menangani urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Hal ini menyusul kasus anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Sihaya (MS) yang diduga menganiaya Arianto Tawakal (14), pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual hingga tewas.

"Brimob itu tidak cocok untuk dihadapkan dengan warga sipil," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).

Menurut dia, Brimob tidak terlatih untuk melakukan dialog dalam menjalankan tugasnya-tugasnya. Mereka adalah kekuatan 'pemukul' untuk Polri dalam berhadapan dengan gangguan keamanan dalam skala intensitas serius yang menggunakan senjata.

Dia pun mengaku setuju dengan munculnya desakan kepada Polri agar pasukan Brimob ditarik dari tengah masyarakat. Dalam hal ini, tidak dilibatkan dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat.

"Karena Brimob ini adalah pasukan khusus Polri yang memiliki kemampuan tempur. Memang cocoknya untuk operasi-operasi yang melawan kombatan, seperti di Papua ya," ujarnya.

"Kalo dengan masyarakat, sama saja. Posisinya sebagai masyarakat berhadapan dengan kekuatan-kekuatan militeristik yang menjadi satu hal yang dilarang sejak reformasi," tuturnya melanjutkan.

MALUKU - Duka masih menyelimuti Kota Tual, Maluku. Seorang remaja berusia 14 tahun, AT, meninggal dunia setelah diduga mengalami kekerasan yang melibatkan oknum aparat. Peristiwa itu tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, tetapi juga mengguncang rasa keadilan masyarakat.

AT dikenal sebagai anak berprestasi. Dia menamatkan hafalan Al-Qur'an dan kerap meraih peringkat di sekolah. Kepergiannya yang tragis di awal Ramadan memantik desakan agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Menanggapi peristiwa tersebut, Koordinator Wilayah DPP Partai Perindo untuk Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua, Dody Toisuta menyampaikan pandangannya dengan nada tegas.

“Institusi Polri kembali tercoreng karena kejadian yang terjadi di Tual Maluku, buat saya ini pelanggaran berat dari oknum aparat Polri,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Menurut Dody, kasus ini tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga jika proses hukum dilakukan secara terbuka dan profesional. Dia menegaskan, jajaran partai di wilayah telah bergerak mengawal perkembangan kasus tersebut.

“Kami DPP Partai Perindo sudah berkoordinasi dengan DPW, DPD serta wakil-wakil rakyat kita di Maluku untuk bisa mengawal kasus ini dengan serius,” ucapnya.

Lihat video: Oknum Brimob di Tual Aniaya Pelajar Hingga Tewas, Begini Kronologi Lengkapnya



Di tengah duka keluarga korban, Dody juga menyampaikan pesan empati sekaligus komitmen untuk berdiri bersama masyarakat Maluku.

“Bagi keluarga korban yang ditinggalkan, kami Partai Perindo sangat mengucapkan belasungkawa, dan bagi masyarakat Maluku yang berduka atas kejadian ini, inshaallah Partai Perindo bersama masyarakat Maluku untuk sama-sama mengawal kasus hukum ini.”

Dody menilai peristiwa ini menjadi momentum refleksi, terutama dalam interaksi aparat dengan masyarakat sipil, khususnya anak di bawah umur. Sebagai putra dari keluarga besar Polri, dia memandang evaluasi menyeluruh perlu dilakukan.

“Menurut saya selaku Korwil, dan juga putra keluarga besar Polri, perlu adanya evaluasi lagi mengenai sistem koordinasi, dan mental dari para anggota Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perlu kita ingat senjata kalian itu dibeli dari uang rakyat, jangan kau gunakan untuk mencederai hati rakyat.”

Bagi Dody, perlindungan anak bukan sekadar jargon hukum. Dody menegaskan anak adalah fondasi masa depan bangsa yang harus dijaga secara serius oleh semua pihak, termasuk partai politik.

“Bagi Perindo, anak adalah pilar bangsa yang mana kita harus jadikan sebagai prioritas karena masa depan bangsa ada di tangan mereka.”

Saat ini, proses hukum terhadap terduga pelaku telah berjalan. Namun bagi keluarga korban dan masyarakat luas, yang lebih penting adalah kepastian bahwa keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Dody memastikan koordinasi terus dilakukan dengan struktur partai di daerah untuk mengawal hak keluarga korban.

“Ya, kami di DPP partai Perindo sudah mendapatkan informasi dari DPW kita di Maluku yang sudah langsung gerak cepat berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami meminta agar kasus ini dikawal serius, karena Partai Perindo selalu bersama rakyat Maluku.” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi III DPR mengecam keras dugaan penganiayaan anak oleh anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Sihaya (MS) yang mengakibatkan korban Arianto Tawakal (14), siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Tual tewas. Tindakan tersebut dinilai sangat tidak manusiawi dan mencoreng institusi Polri.

"Kita pertama prihatin ya, tentu kita sangat prihatin karena ada kejadian yang sungguh perlakuan represif yang tidak manusiawi ya, apalagi dilakukan kepada anak di bawah umur," kata anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Baca juga: Yusril Sebut Anggota Brimob yang Aniaya Pelajar MTs hingga Tewas Tak Berperikemanusiaan: Wajib Dihukum!

Dia menegaskan bahwa sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) saja tidak cukup. Mengingat hilangnya nyawa seseorang, maka ia mendesak agar proses hukum dilanjutkan ke ranah pidana di pengadilan umum.

"Pertanggungjawaban tidak hanya di internal misalkan pemberhentian, PTDH lewat sidang etik. Tetapi juga harus dimintai pertanggungjawaban di sidang umum, di pengadilan umum untuk ada pertanggungjawaban," ujarnya.

"Kita tidak boleh mentoleransi ya karena alat negara sejatinya harus melindungi rakyat, mengayomi, melindungi, melayani rakyat tapi justru sebaliknya ya, ini semua yang bisa mencoreng citra institusi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Maluku mengungkap anggota Brimob Bripda MS telah menjadi tersangka kasus penganiayaan siswa madrasah berinisial AT (14) di Tual hingga tewas. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan oleh Polres Tual.

“Sudah dilakukan penetapan tersangka di Polres Tual,” kata Rositah saat dikonfirmasi, dikutip Minggu (22/2/2026).

Dia menambahkan, selain proses pidana, Bripda MS juga harus menjalani pemeriksaan etik atas perbuatannya terhadap korban AT. Pemeriksaan etik ini dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku di Kota Ambon.

"Yang bersangkutan sudah diberangkatkan ke Polda Maluku di Kota Ambon, saat ini sementara dilaksanakan pemeriksaan kode etik oleh Bidpropam Polda Maluku,” pungkasnya.

Sebelumnya, peristiwa dugaan penganiayaan anggota Brimob Bripda MS terhadap siswa madrasah AT terjadi di sekitar Kota Tual, Maluku pada Kamis, (19/2/2026).

Bripda MS merupakan anggota Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor yang melakukan patroli untuk memelihara Kamtibmas dengan membubarkan aksi balap liar di Kota Tual.

Kala itu, dia mendapati AT dan kakaknya NK tengah berkendara Desa Ngadi menuju Tete Pancing. Melihat hal itu, MS pun mengayunkan helmnya dan mengenai bagian kepala AT hingga terjatuh.

Sejatinya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis, namun nyawa AT tidak tertolong. Sementara itu, NK mengalami patah tulang.

Atas perbuatannya itu, Bripda MS dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, serta Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.