JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Federasi Rusia menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik di Kazan, Rusia. Penandatanganan pada Selasa (12/5/2026) itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Pemerintah RI dan Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov mewakili Pemerintah Federasi Rusia.

Agreed Minutes itu adalah dokumen bersama yang memuat perkembangan atas pelaksanaan kerja sama bilateral, kesepahaman yang telah dicapai dalam SKB, serta arah tindak lanjut kerja sama di berbagai sektor prioritas. Dokumen tersebut menjadi acuan penting untuk memastikan kesinambungan implementasi hasil-hasil pembahasan kedua negara secara lebih terarah dan konkret.

Substansi Agreed Minutes mencakup penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis, antara lain perdagangan dan investasi, energi terbarukan, pertanian dan perikanan, industri, transportasi dan konstruksi, pendidikan tinggi dan sains, kesehatan, pariwisata, budaya, pengembangan digital dan media massa, olahraga, geologi, dan pemanfaatan sumber daya mineral, serta pengelolaan sampah padat perkotaan.

Airlangga menjelaskan, penandatanganan Agreed Minutes SKB ke-14 Indonesia – Rusia mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat dan menindaklanjuti kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas, sejalan dengan arahan Pemimpin kedua negara dalam mendorong penguatan hubungan bilatral antara Indonesia dan Rusia.

“Dokumen ini menjadi acuan penting bagi kedua negara dalam melanjutkan dan memperkuat implementasi kerja sama pada berbagai sektor prioritas serta memetakan berbagai potensi yang selama ini belum dikembangkan dengan baik,” ujar Airlangga.

Indonesia dan Rusia melalui penandatanganan ini menegaskan kembali komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan bilateral yang saling menguntungkan kedua negara, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional di masing-masing negara.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Duta Besar RI Moskow Jose Antonio Morato Tavares, dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

JAKARTA - Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak mencerminkan prinsip timbal balik yang menjadi dasar utama dalam kerja sama perdagangan internasional. Hal tersebut diungkap dalam diskusi yang digelar Menteng Kleb bertajuk “ART dan Kedaulatan Negara” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo mengungkapkan analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) yang disusun peneliti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyebut bahwa ART justru menunjukkan pola hubungan yang tidak seimbang.

Indonesia dinilai memikul lebih banyak kewajiban, sementara komitmen dari pihak Amerika Serikat relatif terbatas. Salah satu temuan utama adalah tidak adanya kewajiban setara bagi AS dalam sejumlah klausul penting.

Sebaliknya, Indonesia diharuskan melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari harmonisasi regulasi hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas. Bahkan, dalam beberapa ketentuan, Indonesia diwajibkan memfasilitasi kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

“Di antaranya adalah dorongan bagi perusahaan dalam negeri untuk membeli produk asal AS serta membuka peluang investasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja di Amerika,” ujar Rimawan.

Kajian tersebut menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip reciprocity dalam perdagangan, di mana kedua pihak seharusnya memperoleh manfaat dan kewajiban yang relatif seimbang. ART juga memuat ketentuan yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan kebijakan dengan standar dan regulasi AS.

Sementara itu, tidak terdapat kewajiban serupa bagi AS untuk menyesuaikan diri terhadap aturan di Indonesia. “Tidak ada reciprocal, kewajiban hanya bagi Indonesia terhadap USA, namun tidak ada kewajiban sebaliknya,” ujarnya.

Ketimpangan ini juga terlihat dalam klausul pengamanan. Disebutkan bahwa AS memiliki lebih banyak instrumen perlindungan, termasuk hak untuk menerapkan tarif tambahan atau menghentikan perjanjian, sementara Indonesia tidak memiliki perlindungan yang setara.

Dampak dari tidak adanya hubungan timbal balik ini dinilai cukup luas. Selain berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, kondisi tersebut juga dapat mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional.

“Di sisi lain, pelaku usaha domestik, terutama UMKM, diperkirakan menghadapi tekanan ganda. Mereka harus bersaing dengan produk impor sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang mengacu pada standar luar negeri,” ujarnya.

Kajian itu juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, perjanjian ini lebih menyerupai hubungan satu arah, di mana Indonesia berperan sebagai pihak yang menyesuaikan diri terhadap kepentingan mitra dagang.

JAKARTA - Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai memiliki sejumlah risiko, terutama terkait kedaulatan ekonomi dan kebijakan nasional. Sebuah kajian akademik dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyoroti potensi dampak besar dari perjanjian yang diteken pada Februari 2026 itu.

Hal tersebut diungkap dalam diskusi yang digelar Menteng Kleb dengan tema “ART dan Kedaulatan Negara” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/5/2026). Hadir ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo sebagai narasumber diskusi.

Dalam pemaparan bertajuk Regulatory Impact Assessment ART Indonesia–USA, Rimawan yang mewakili tim peneliti menyimpulkan bahwa struktur perjanjian tersebut bersifat asimetris. “Indonesia ini menanggung lebih banyak kewajiban, sementara manfaat ekonomi lebih dominan mengalir ke pihak Amerika Serikat,” kata Rimawan membuka diskusinya.

Dalam kajian FEB UGM disebutkan bahwa ART mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari tarif, standar produk, hingga regulasi investasi. Di sisi lain, tidak ditemukan kewajiban setara yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat.

Selain itu, ART dinilai berpotensi membuat Indonesia harus mengadopsi sejumlah kebijakan dan standar dari AS, termasuk dalam sektor perdagangan, teknologi, dan rantai pasok. “Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempersempit ruang kebijakan domestik,” katanya.

Selain itu, terdapat pula klausul yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi pembelian produk Amerika oleh perusahaan dalam negeri. Kajian tersebut menilai ketentuan ini berpotensi menciptakan inefisiensi dalam perekonomian nasional.

“Kami telah mempelajari, kami memutuskan untuk melakukan analisis dampak. Tapi itu sudah terlambat, kami tahu belakangan setelah diumumkan. Sama saat kita ikut BOP,” kata Rimawan.

“Tapi biaya menolak ART lebih murah ketimbang kita menerima ART,” sambungnya.

Dari sisi regulasi, implementasi ART disebut membutuhkan perubahan besar. Sedikitnya 117 regulasi di Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis, diperkirakan perlu disesuaikan atau direvisi.

Kemudian, dampak lain yang disorot adalah potensi tekanan terhadap sektor usaha domestik, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masuknya produk impor dari AS dalam jumlah besar dinilai dapat meningkatkan persaingan yang tidak seimbang.

Dalam konteks hubungan internasional, ART juga berpotensi memengaruhi posisi Indonesia di kancah global. Kajian tersebut menyebut adanya kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti kebijakan perdagangan AS terhadap negara ketiga, yang dapat memicu risiko retaliasi dari mitra dagang lain.

Kendati demikian, kajian tersebut juga menilai bahwa ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat—yang kerap menjadi alasan percepatan kesepakatan—tidak sepenuhnya kredibel, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Agung AS yang membatasi kewenangan penetapan tarif.

Secara keseluruhan, tim peneliti menilai ART berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek hukum dan geopolitik Indonesia. Kajian tersebut merekomendasikan agar pemerintah dan DPR melakukan penelaahan mendalam sebelum mengambil keputusan terkait implementasi perjanjian tersebut pada 19 Mei 2026, mengingat implikasinya yang strategis bagi kepentingan nasional.

Di satu sisi kita membuka akses pasar, kita melakukan perundingan perdagangannya, tetapi ini juga harus dimaksimalkan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan perluasan pasar internasional merupakan salah satu fondasi penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika dan tantangan geopolitik global saat ini.

“Agar kemudian kita bisa betul-betul memastikan bahwa di tengah kondisi geopolitik seperti ini, kita tetap mempersiapkan sebuah fondasi untuk dapat dipergunakan oleh para pelaku usaha,” kata Wamendag Roro di sela FLEI Business Show 2026 di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, produk-produk dan talenta dalam negeri harus berdaya saing tinggi agar dapat Indonesia mampu bertahan dan target perluasan akses pasar global dapat tercapai di tengah berbagai tantangan saat ini.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu mengarahkan kami yang ada di dalam kabinetnya untuk bagaimana caranya kita bisa resilien. Kita harus tetap bisa menjadi negara yang berdaya saing, dan harus menjadi negara yang bisa mengoptimalkan hubungan baik kita dengan negara-negara lain,” ujar Roro.

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mengupayakan perluasan pasar melalui berbagai perjanjian dagang internasional.

Adapun beberapa contoh perjanjian dagang tersebut antara lain Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA), Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA), hingga Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

“Lalu kemudian kemarin IJEPA (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang) juga upgrading, kita sedang upayakan juga,” kata Wamendag.

Selain memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat dan membidik pasar nontradisional, Roro mengatakan kolaborasi Kemendag dengan para pengusaha di dalam negeri juga menjadi penting agar perjanjian dagang yang terjalin dapat dimanfaatkan bersama.

“Di satu sisi kita membuka akses pasar, kita melakukan perundingan perdagangannya, tetapi ini juga harus dimaksimalkan, digunakan oleh para pelaku usaha,” kata Wamendag Roro.

“Karena keberhasilan dari beberapa perjanjian dagang yang sudah kita dorong, itu muaranya juga adalah bagaimana B-to-B (business to business) conversation yang terjadi,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

karena sudah perjanjian ratifikasinya itu enggak harus keliling (parlemen Uni Eropa) sebenarnya. Kita yakin itu akan bisa mulai berlaku di awal 2027

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dapat mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Pemerintah optimistis proses ratifikasi bisa diselesaikan tepat waktu sehingga perjanjian tersebut bisa segera diimplementasikan.

“Tadi pertanyaan teman-teman industri ini selesai enggak (IEU-CEPA) setahun? Kita yakin itu (rampung), karena udah perjanjian ratifikasinya itu enggak harus keliling (parlemen Uni Eropa) sebenarnya. Kita yakin itu akan bisa mulai berlaku di awal 2027,” kata Susiwijono dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis.

Sebagai informasi, saat ini kedua perjanjian IEU-CEPA tengah memasuki tahap ratifikasi. Di Indonesia, dokumen perjanjian harus mendapatkan persetujuan DPR, sementara di Uni Eropa memerlukan persetujuan Parlemen Eropa.

Proses di Uni Eropa juga mencakup penerjemahan dokumen ke dalam 24 bahasa resmi, namun Susiwijono menilai hal tersebut hanya bersifat teknis.

“Mereka kan sepakat ratifikasi cukup di parlemen EU. Memang harus di translate ke 24 bahasa. Tapi itu kan hanya teknis saja,” tutur dia.

Susiwijono memandang implementasi IEU-CEPA bakal membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

Di sisi lain, negara-negara kompetitor juga disebut telah bersiap menghadapi dampak dari IEU-CEPA, sehingga Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara optimal.

Susiwijono berharap implementasi IEU-CEPA nantinya dapat meningkatkan optimisme pelaku industri, khususnya sektor manufaktur, agar berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Bayangin kalau itu (IEU-CEPA) berlaku, itu membuka akses market kita yang luar biasa. Kita jadi sangat kompetitif. Sebaliknya, itu kan bagi negara-negara kompetitor kita, mereka pasti udah ancang-ancang," terang Sesmenko.

Adapun perundingan IEU-CEPA sendiri telah berlangsung hampir satu dekade. Negosiasi resmi dimulai pada September 2016 di Brussels, Belgia dan telah melalui 19 putaran perundingan hingga mencapai kesepakatan substansial di Bali pada September 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar global dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara strategis.

“Beberapa hal yang kami lakukan di Kementerian Perdagangan adalah untuk mengamankan pasar-pasar internasional tersebut melalui berbagai perjanjian dagang. Hal ini juga bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh para pelaku usaha kita, tentunya,” kata Wamendag Roro di Jakarta, Rabu.

Adapun beberapa contoh perjanjian dagang tersebut antara lain Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA).

Kemudian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

“Dengan kita mengamankan pasar di Uni Eropa, kita mengamankan pasar di Latin Amerika, kita mengamankan pasar di Eurasia termasuk negara seperti Rusia, belum lagi di internal ASEAN, sehingga banyak sekali potensi pasar yang kemudian bisa kita maksimalkan,” ujar Roro.

Selain memperluas akses pasar produk-produk lokal ke panggung global, Wamendag mengatakan pemerintah juga mengamankan pasar dalam negeri, khususnya di tengah kondisi geopolitik yang cukup menantang saat ini.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo (Subianto) adalah negara Indonesia harus survive, negara Indonesia harus tetap berdaya, dan pertumbuhan ekonomi nasional harus tetap jalan, harus tetap meningkat dengan berjalannya waktu,” kata dia.

Lebih jauh, Roro juga mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian Indonesia. Ia menggarisbawahi sebanyak 64,5 persen dari penggerak UMKM di dalam negeri merupakan perempuan.

“Ini suatu hal yang saya rasa penting untuk kita ketahui bersama, penting untuk kita sadari bahwa ternyata perempuan mempunyai peran yang sangat amat andil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar dia.

Maka dari itu, Wamendag juga mendorong pelaku UMKM perempuan untuk lebih berdaya saing dan bisnisnya naik kelas melalui pemanfaatan platform perdagangan digital dan berbagai program dukungan dari pemerintah.

“Oleh karena itu, sangat butuh pendampingan, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan teman-teman di sini yang saya yakin sudah menggunakan mode ataupun gadget untuk pemasaran produk. Ini knowledge ini yang harus kita tingkatkan,” kata Roro.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT PLN (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi sektor pertambangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah produsen batu bara. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Bussiness Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu, untuk Integrated Business Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan, di antaranya PT Masmindo Dwi Area untuk pembangunan instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan pembangunan instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto, menjelaskan bahwa elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang. Langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material, ujar Ari dalam Focus Group Discussion Powering The Future of Green Mining di Jakarta, Rabu (15/4/2026). 

Ari menambahkan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat."Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, menegaskan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ucapnya.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

"Forum ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan demand listrik sektor tambang, menentukan batas optimal layanan PLN, serta merumuskan strategi pengelolaan aset kelistrikan pasca-umur tambang," tuturnya.

Menilik dari sisi teknis operasional, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Dini Sulistyawati, mengidentifikasi bahwa titik kritis konsumsi energi berada pada tahap pengangkutan hasil tambang.

"Oleh karena itu, pemanfaatan energi bersih berbasis listrik pada proses hauling ini menjadi salah satu langkah konkret untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga menurunkan emisi," katanya.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi, menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah, ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," ujarnya.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh pelanggan PLN, PT Borneo Indobara (BIB), sebagai pengguna layanan PLN untuk _green mining_. Division Head Project Expansion PT Borneo Indobara, Adi Supriyatna, menyampaikan bahwa elektrifikasi menjadi langkah strategis perusahaan dalam merespons tantangan perubahan iklim sekaligus tekanan fluktuasi harga bahan bakar.

“Elektrifikasi PT Borneo Indobara merupakan langkah strategis menuju pertambangan hijau untuk merespons ancaman perubahan iklim dan tren kenaikan harga bahan bakar. Transisi ini didukung oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif bersama PLN guna mengoperasikan berbagai alat berat listrik serta stasiun pengisian daya bagi 700 unit truk listrik," ucapnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam menjaga hak-hak pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.

Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai keberadaan serikat pekerja merupakan instrumen penting untuk memastikan hak-hak pekerja yang dijamin negara dapat terpenuhi melalui hubungan industrial yang sehat dan dialog yang konstruktif.

“Kehadiran serikat pekerja bukan untuk mengganggu perusahaan, melainkan untuk memastikan hak-hak fundamental pekerja yang sudah dijamin negara terpenuhi melalui dialog yang kondusif,” ujar dia.

Lebih lanjut, Menaker menambahkan, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya harmonis, tetapi harus berkembang menjadi kolaboratif dan transformatif.

Artinya, pekerja dan perusahaan perlu memiliki visi bersama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

“Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing,” kata Yassierli.

Pria yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, selama ini banyak hubungan industrial berhenti pada level harmonis, yakni tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen.

Padahal, lanjut dia, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong produktivitas dan inovasi secara optimal.

Oleh karena itu, penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dan perusahaan pun ia nilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG, iNews.id – bank bjb kembali memperkuat sinergi strategis dengan Mabes TNI melalui penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama layanan keuangan yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Kamis (9/4/2026). Langkah ini menegaskan kesinambungan kolaborasi yang telah terjalin sekaligus menunjukkan komitmen kedua pihak dalam membangun hubungan yang berkelanjutan.

Perpanjangan perjanjian menjadi momentum penting untuk menjaga keberlanjutan layanan perbankan yang selama ini berjalan baik di lingkungan Mabes TNI. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat Mabes TNI, di antaranya Kepala Pusat Keuangan TNI Laksamana Muda TNI Imam Subarkah, Wakil Kepala Pusat Keuangan Brigjen TNI Heri Hermawan serta para pejabat utama Pusat Keuangan TNI.

Dari bank bjb hadir Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, Pemimpin Divisi Institutional Wholesale Banking Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer Maman Rukmana, CEO Regional 2 Mohammad Mufti, serta Pemimpin Kantor Cabang Khusus Jakarta Bernard Aditya Respati.

Kolaborasi antara bank bjb dan Mabes TNI telah dimulai sejak 2022 dan terus berkembang. Melalui perpanjangan ini, kedua pihak sepakat melanjutkan sekaligus memperluas ruang lingkup layanan. Kolaborasi tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup berbagai layanan perbankan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial personel Mabes TNI secara menyeluruh. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Baca Juga

bank bjb Luncurkan Program BSPS 2026 bersama Kementerian PKP dan Pemprov Jabar

Salah satu bentuk layanan adalah penyediaan fasilitas Kredit Guna Bhakti (KGB) dan KGB Ekstra bagi personel aktif guna mendukung berbagai kebutuhan finansial dengan skema kompetitif dan fleksibel. Selain itu, bank bjb juga menyediakan Kredit Persiapan Purna Bhakti (KPPB) bagi personel yang akan memasuki masa purna tugas, sehingga membantu kesiapan finansial menjelang pensiun.

Untuk mendukung kebutuhan hunian, tersedia pula layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi personel yang memiliki usaha sampingan atau ingin mengembangkan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi.

Di sisi simpanan, layanan mencakup penyediaan rekening giro dan tabungan yang mendukung aktivitas transaksi keuangan sehari-hari dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas digital banking. Selain itu, tersedia program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai solusi perencanaan keuangan jangka panjang untuk membantu personel mempersiapkan masa depan yang lebih terjamin.

Perjanjian terbaru juga mencakup perluasan layanan melalui keterlibatan entitas anak perusahaan bank bjb guna menghadirkan layanan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Selain itu, cakupan penerima manfaat diperluas hingga mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan TNI, sehingga akses layanan keuangan dapat menjangkau lebih banyak pihak. Dalam implementasinya, kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penyaluran kredit di lingkungan Mabes TNI seiring besarnya jumlah personel yang dapat dijangkau.

Sinergi yang terjalin diharapkan memberikan manfaat yang saling menguatkan bagi kedua belah pihak. bank bjb berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan yang adaptif dan relevan, sehingga melalui perpanjangan kerja sama dengan Mabes TNI manfaat yang dihasilkan dapat semakin luas bagi masyarakat.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungan pemerintah Rusia terhadap bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok negara BRICS. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Putin di Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

Prabowo menegaskan dukungan Rusia terhadap Indonesia dalam proses bergabung ke BRICS menjadi langkah penting bagi penguatan posisi Indonesia di kancah global.

“Saya datang hari ini intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin dan Pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS,” ujar Prabowo.

BRICS merupakan kelompok negara berkembang utama yang berfungsi sebagai forum kerja sama ekonomi, politik, hingga keamanan. BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Putin dalam kesempatan yang sama menyambut baik keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Ia menilai keanggotaan Indonesia membuka peluang baru bagi penguatan hubungan kedua negara.

Lihat video: PRABOWO-PUTIN BERSATU! Indonesia Gandeng Rusia Bahas Krisis Global?

“Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerja sama kita,” kata Putin.

Melalui pertemuan tersebut, Indonesia dan Rusia menegaskan tekad bersama untuk semakin mempererat hubungan bilateral dan memperluas kemitraan strategis Indonesia-Rusia.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dewan pengawas (Dewas) merestui kebijakan Direksi Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkaitan evaluasi seluruh perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal pengadaan air curah demi keberlangsungan lini bisnis perusahaan.

"Setiap bentuk kerja sama bisnis harus memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Jika dalam pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan prinsip tersebut, evaluasi dinilai sebagai langkah yang wajar bahkan diperlukan," kata Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi Ani Gustini di Cikarang, Rabu.

Ani yang juga menjabat Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kabupaten Bekasi itu menegaskan peninjauan ulang kerja sama tidak perlu terhambat oleh keputusan direksi sebelumnya serta harus berfokus pada prospek bisnis maupun nilai manfaat yang diperoleh perusahaan.

"Yang terpenting adalah melihat apakah kerja sama tersebut masih memberikan keuntungan atau tidak bagi perusahaan ke depan," ujarnya.

Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan menjelaskan perusahaan selama ini menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak swasta untuk penyediaan air curah dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Dia menyatakan kebijakan evaluasi perjanjian kerja sama diambil sekaligus dalam rangka merespons keterbatasan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Kerja sama dengan pihak ketiga telah berlangsung sejak tahun 2011 di antaranya dengan PT. Moya Bekasi Jaya, Grenex, Waterindo, Mahameru Group serta sejumlah perusahaan lain.

"Evaluasi yang sedang dilakukan diharapkan dapat memastikan keberlanjutan kerja sama yang lebih efektif dan menguntungkan di masa mendatang," ucap dia.

Kabag Pengembangan dan Kerja Sama Perumda Tirta Bhagasasi Wawan Hermawan melanjutkan evaluasi menyangkut teknis pengajuan usulan amandemen perjanjian bersama sebagai tindak lanjut hasil audit tertentu oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi, sebagaimana permintaan kepala daerah selaku kuasa pemilik modal.

Kemudian, berdasarkan hasil notulen rapat-rapat pembahasan sebelumnya yang didasari kondisi kerja sama saat ini sudah dinilai jauh dari asas saling menguntungkan serta ketidakseimbangan atas skema penerapan tarif penjualan air curah.

"Sedang asas saling menguntungkan yang dimaksud mencakup perusahaan belum dapat menyerap seluruh kapasitas air curah. Kemudian, kenaikan tarif tidak bisa dilakukan setiap tahun atau dua tahun, harus ada proses tertentu. Sementara kenaikan tarif air curah terjadi tiap tahun, seperti yang diberlakukan PT. Moya," ujarnya.

Wawan mengaku selama ini perusahaan dibebankan untuk menanggung sepenuhnya biaya serta kerugian yang ditimbulkan akibat kondisi kehilangan air yang masih tinggi selama proses distribusi.

Rekalkulasi kewajaran parameter investasi meliputi kewajaran tarif, kewajaran kenaikan tarif oleh PT. Moya setiap tahun hingga kewajaran masa komersial menjadi sejumlah poin yang diajukan dalam pembahasan amandemen kerja sama kedua perusahaan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia), melalui PT Coca-Cola Bottling Indonesia (PT CCBI) dan PT Coca-Cola Distribution Indonesia (PT CCDI) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2026-2028 di Pabrik Bekasi 1, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kerja sama ini untuk mewujudkan hak dan kewajiban perusahaan serta karyawan secara adil sesuai perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Prosesi penandatanganan dilakukan langsung Presiden Direktur CCEP Indonesia, Xavi Selga, bersama perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di lingkungan perusahaan. Momen ini menjadi tonggak penting yang menandai tercapainya kesepakatan bersama antara manajemen dan pekerja terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, sekaligus memperkuat fondasi hubungan industrial yang harmonis, adil dan berkeadilan. Kisah Sukses Warren Buffett Investasi Saham Coca-Cola, dari Uang Saku ke Miliaran Dolar

Xavi Selga menegaskan, penandatanganan PKB ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen bersama dalam membangun lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan, keselamatan, dan keadilan bagi seluruh karyawan. Ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya saling menghormati serta mendorong peningkatan berkelanjutan. ”Kami mengucapkan terima kasih kepada Serikat Pekerja atas dialog konstruktif yang telah terjalin,” katanya.

Proses pembaruan PKB periode 2026-2028 sendiri dilalui melalui serangkaian tahapan yang komprehensif,

mulai dari verifikasi serikat pekerja/serikat buruh di lingkungan CCEP Indonesia, pra-perundingan, hingga perundingan intensif yang berlangsung dalam tiga tahap. Seluruh rangkaian tersebut kemudian ditutup dengan finalisasi draf PKB pada Maret 2026.

People & Culture Director CCEP Indonesia, Mathilda Lumantobing mengatakan, penandatanganan

PKB ini menjadi momen penting yang mencerminkan semangat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja

dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. ”Momentum penandatanganan PKB ini menjadi langkah penting bagi CCEP Indonesia dalam memperkuat kemitraan antara manajemen dan serikat pekerja,” ujarnya.

Perusahaan meyakini, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan usaha. Lebih lanjut, penandatanganan PKB ini juga menjadi penegasan komitmen dalam hal memperkuat peran dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif. Stafsus Menaker: Kemajuan Dunia Industri Wajib Diikuti Kesejahteraan Pekerja

PKB periode 2026-2028 ini akan berlaku efektif mulai 1 April 2026 hingga 31 Maret 2028. Ini menjadi pedoman bersama dalam menjaga iklim kerja yang produktif, aman, dan positif bagi seluruh karyawan serta mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.