JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengungkapkan dirinya baru saja menjalani operasi lanjutan di sela libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah. Sidang sendiri baru dimulai sekitar pukul 11.15 WIB.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Nadiem menjelaskan dirinya telah menjalani tindakan operasi keempat sekitar enam hari sebelum sidang.

“Pertama, Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Hari ini saya siap mengikuti sidang, namun sekitar enam hari lalu saya menjalani operasi keempat dan ternyata ada kemunduran, sehingga harus mengulang lagi dari awal. Masih ada satu tindakan operasi lagi yang harus dilakukan,” ujarnya di persidangan, Senin (30/3/2026).

Nadiem menambahkan, perkembangan kondisi kesehatannya akan dilaporkan lebih lanjut melalui resume medis kepada majelis hakim.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah menanyakan apakah Nadiem sempat menjalani pembantaran selama proses perawatan. Nadiem menjelaskan dirinya memang dibantarkan selama menjalani perawatan, yakni sejak 17 Maret hingga 29 Maret 2026.

Lihat video: Sidang Nadiem: Vendor Akui Diinfo Pihak Google terkait Pengadaan Chromebook



“Dibantarkan, Yang Mulia, dari tanggal 17 sampai dengan kemarin, tanggal 29,” jawabnya.

Meski masih dalam proses pemulihan, Nadiem memastikan dirinya tetap siap mengikuti jalannya persidangan. Majelis hakim pun mengingatkan agar yang bersangkutan segera menyampaikan apabila kondisi kesehatannya menurun selama sidang berlangsung.

“Untuk hari ini bisa mengikuti persidangan?” tanya hakim.

“Siap, Yang Mulia,” jawab Nadiem.

Majelis hakim kemudian meminta agar Nadiem tetap memperhatikan kondisi kesehatannya selama persidangan berjalan.

Fot: Yuwantoro Winduajie

JAKARTA - Kakak ipar terdakwa kasus pemerasan K3 Anitasari Kusumawati, Farida Astuti, mengaku diminta untuk membuka rekening. Namun, ia tidak diberi tahu tujuannya.

Hal itu terungkap saat Farida menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Senin (9/3/2026).

Dalam keterangannya, Farida mengaku diminta membuka rekening bank oleh terdakwa Anitasari. "Kalau saya nggak salah tuh (pembukaan rekening) sekitaran 2021 ya, tepatnya saya lupa," kata Farida.

Farida menyatakan, ia diberi uang Rp1 juta terkait dirinya yang diminta untuk membuka rekening. Uang tersebut dimaksudkan untuk saldo awal.

"Itu yang dimasukkan ke dalam pendaftaran pembukaan rekening itu nomor HP saudara atau nomor HP-nya Bu Anita?" tanya jaksa.

"Punya Ibu Anita," jawab Farida.

Farida melanjutkan, dalam pembukaan rekening tersebut turut dibuat kartu ATM yang selanjutnya juga diserahkan ke Anita.

Ia pun mengaku tidak diberi tahu Anita terkait tujuan pembukaan rekening atas miliknya yang kemudian diserahkan ke Anita. "Kenapa saudara mau disuruh untuk membuat rekening?" tanya jaksa.

"Kan minta tolong saudara ya, kalau saya bisa tolongin saya tolongin," jawab Farida.

Setelah berhasil membuka rekening tanpa m-banking, kartu ATM yang dimaksud kemudian diserahkan ke Anita.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel melakukan pemerasan sebesar Rp6,5 miliar (Rp6.522.360.000) terkait pengurusan sertifikasi K3.

Hal itu dilakukan Noel bersama Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kemnaker, serta Miki Mahfud Dan Temurila masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri (KEM) Indonesia.

Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang Rp3,3 miliar dan Ducati Scrambler. Hal itu dibacakan jaksa saat membacakan surat dakwaan terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker.

"Telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi yaitu Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.365.000.000 dan barang berupa 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas penyidikan yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dkk telah rampung atau P21. Dua tersangka lainnya yaitu M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.

"Hari ini, Senin (2/3/2026) penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah dinyatakan lengkap atau P21 serta limpah ke tahap penuntutan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (2/3/2026).

Penyidik telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Penyidik telah menyelesaikan proses tahap II dengan menyerahkan barang bukti dan 3 tersangka kepada tim JPU," katanya.

Nantinya tim JPU akan menyusun surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja ke depan. "Kemudian berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna proses persidangan," ujar Budi.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penetapan tersangka setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Riau, Senin (3/11/2025).

JAKARTA - Gugatan senilai Rp13 triliun dari Sekretaris Komite Anti Korupsi (KAKI) Muhammad Anshor Mu'min terhadap Mohammad Jusuf Hamka dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) bakal masuk persidangan. Hal ini menyusul tidak tercapainya mediasi antara penggugat dan kedua tergugat.

Kuasa Hukum Anshor, Jibril Muthahhar Khatamin mengatakan gugatan perbuatan melawan hukum itu terdaftar dengan nomor register 837/Pdt.G/2025/PN. Jkt. Utr. Jibril menambahkan, Jusuf Hamka maupun CMNP, tidak memenuhi panggilan mediasi sebanyak tiga kali.

"Sejak tanggal 22 Januari-23 Februari 2026 kami belum mendapatkan hasil mediasi dikarenakan kedua tergugat tidak hadir. Ini artinya tidak menunjukkan itikad baik ketika tidak menghadiri mediasi," ujar Jibril di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (23/2/2026).

Atas tidak tercapainya mediasi ini, maka proses hukum selanjutnya yakni pembacaan gugatan di ruang persidangan. Jibril menyebut agenda pembacaan gugatan ini akan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menerbitkan jadwal sidang.

"Kita tetap menghormati prosedur pengadilan, ketika gagal mediasi kita akan ke step berikutnya yaitu pembacaan gugatan," ungkap dia.

Kasus Perkara Anshor vs Jusuf Hamka dan CMNP

Jibril menambahkan gugatan ini dilayangkan usai kliennya merasa dikriminalisasi oleh Jusuf Hamka dan CMNP. Saat itu, kedua tergugat melaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Padahal, Anshor yang merupakan pegiat antikorupsi saat itu tengah menyoroti dugaan rasuah terkait perpanjangan konsensi tol yang dikelola CMNP.

"Beliau (Anshor) memang kan fokusnya aktivis antikorupsi, kalau memang tersinggung maka buktikan bahwa korupsi ini tidak dilegalkan oleh dia (Tergugat). Kalau seperti ini kan menimbulkan kecurigaan," tutur dia.

Anshor kini berstatus tersangka atas laporan hukum yang dilayangkan Jusuf Hamka. Imbasnya, Anshor harus dipecat dari pekerjaannya hingga mendapatkan stigma buruk dari masyarakat.

Oleh karenanya, gugatan ini dilayangkan. Adapun, petitum Rp13 triliun dinilainya merupakan angka immaterial akibat kerugian psikologis dan kehilangan pekerjaan yang diderita Anshor. Belum lagi, Jibril juga menyebut keluarga Anshor juga tak luput dari derita stigma masyarakat.

Meski demikian, nilai gugatan Rp13 triliun itu tak semata-mata untuk kliennya. Apabila gugatan ini dikabulkan, Jibril menyebut kliennya akan melakukan donasi bagi korban bencana di Sumatera.

"Kita hanya menyasar kepada klien kami ini yang mana nominalnya sebesar Rp13 triliun untuk bencana Sumatera. Memang nominal tersebut angkanya cukup tinggi, karena kondisi psikologis klien kami ini sudah tidak bisa terhitung oleh nilai," tandas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendiri startup aplikasi keuangan Frank, Charlie Javice menipu JPMorgan hingga US$175 juta (sekitar Rp 2,7 triliun). Ia sejak September telah menjalani vonis penjara lebih dari tujuh tahun, namun pengungkapan baru mengejutkan tentang pengeluarannya selama proses hukum berlangsung.

Dalam sidang terbaru, pengacara JPMorgan mengungkap, Javice menggunakan dana yang ditanggung bank untuk membiayai pengacara sekaligus membayar upgrade kamar hotel mewah, makan malam berharga fantastis, hingga produk cellulite butter. Semua tagihan itu kemudian dikirim ke JPMorgan untuk diganti.

Dokumen hukum terbaru menunjukkan total biaya pembelaan Javice telah menembus lebih dari US$60 juta atau sekitar Rp 1 triliun. Angka ini disebut bank sebagai biaya yang tidak masuk akal dan belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan melebihi biaya hukum Elizabeth Holmes, pendiri Theranos yang juga divonis karena penipuan.

Mulanya pada 2021, JPMorgan mengakuisisi Frank (startup yang diklaim Javice membantu jutaan mahasiswa AS mengisi formulir bantuan dana Pendidikan) senilai US$175 juta. Setelah transaksi selesai, bank menemukan fakta mayoritas data pengguna Frank adalah palsu.

JPMorgan kemudian menggugat, dan tidak lama berselang, jaksa federal membawa kasus ini ke pengadilan. Javice dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara lebih dari tujuh tahun.

Namun dalam prosesnya, Javice memenangkan putusan yang mewajibkan JPMorgan menanggung biaya hukumnya sebagai bagian dari kontrak akuisisi. Inilah celah yang dimanfaatkan selama bertahun-tahun.

Menurut pengajuan hukum bulan lalu, Javice menyewa lima firma hukum sekaligus. Bank menuduh Javice dan timnya memperlakukan keputusan pengadilan sebagai "blank check" yang memungkinkan mereka menagih apa saja tanpa batas.

Beberapa pengacara yang terlibat bahkan dikenal pernah membela Elon Musk, Harvey Weinstein, hingga Sam Bankman-Fried.

JPMorgan menyebut tim hukum Javice memiliki pasukan 77 pengacara yang menagih bank untuk semua hal terkait kasus Frank, termasuk pembulatan jam kerja dan biaya yang dianggap tidak jelas. Salah satu pengacara disebut menagih hingga US$2.025 per jam.

Totalnya, bank mengklaim sudah menyediakan sekitar US$115 juta untuk biaya hukum Javice dan Olivier Amar, mantan pejabat Frank lainnya yang juga divonis bersalah.

"Jika tidak dihentikan, biaya hukum mereka bisa sebesar jumlah penipuan yang mereka lakukan," tulis JPMorgan dikutip dari New York Times, Selasa (18/11/2025).

Menanggapi tuduhan penggunaan dana untuk barang-barang pribadi seperti cellulite butter dan upgrade hotel, juru bicara Javice menyebut klaim tersebut konyol. Ia bilang, itu tidak ada hubungannya.

Ia menegaskan Javice mengikuti semua aturan internal JPMorgan semasa menjadi pegawai dan selama proses hukum berlangsung.

"Sebagai karyawan, dia membeli es krim dan barang lain sesuai dengan kode etik JPMorgan," katanya. "Ia tidak pernah meminta penggantian biaya untuk hal-hal yang tidak secara eksplisit diizinkan dalam pedoman yang diberikan kepadanya," ujar jubir Javice menambahkan.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi VII DPR mempertanyakan harga jual eceran semen yang diproduksi di Aceh tepatnya di Pabrik PT Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar, Provinsi Aceh lebih mahal dari Sumatera Utara.

"Kami mendapati bahwa harga semen yang diproduksi PT Solusi Bangun Andalas dijual di Aceh lebih mahal dan di Medan lebih murah," kata Ketua komisi VII Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Aceh Besar, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke PT Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Ia menjelaskan seharusnya harga semen yang produksi di Aceh harga jualnya lebih murah karena semua bahan baku tersedia dan tidak terbebani dengan ongkos angkut yang tinggi.

Ia menyebutkan harga semen SBA ditingkat distributor Rp64 ribu per sak dan eceran Rp66 ribu per sak. Sementara harga di Medan Sumatera Utara Rp62 ribu per sak termasuk ongkos angkut masih lebih murah dari Aceh.

"Ini menjadi temuan kami dalam masa reses dan ini menjadi perhatian untuk segera disesuaikan harganya solusi oleh SBA, SBI, dan SGI sebagai group. Harga semen per sak sudah ditambah ongkos angkut juga lebih mahal dari produk semen lainnya di pasaran," katanya.

Karena itu ia meminta PT SBI sebagai perusahaan induk bersama PT SBA dapat segera mengontrol harga pasar sehingga harga jual tidak lebih mahal untuk masyarakat Aceh.

"Terkait harga jual lebih mahal daripada Medan, ini sudah kita berikan PR kepada Semen Andalas, pemerintah pusat juga kita kasih PR agar bersama pemerintah daerah duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Kami juga akan memantau terus dan membahas kembali nanti sehingga adanya penyesuaian harga di Aceh," katanya.

Menurut dia, kehadiran perusahaan harus benar-benar bermanfaat kepada masyarakat dan harga jual pun juga harus lebih murah di daerah produksi.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Komisi VII juga meminta SBA untuk mengoptimalkan potensi yang ada di perusahaan tersebut seperti mengoptimalkan pembangkit listrik dan produksi yang saat ini baru 1,2 juta ton dari kapasitas 1,8 juta ton.

"Peningkatan produksi tentu akan memberikan dampak positif kepada perusahaan, daerah, dan masyarakat," katanya.

Pihaknya mendengarkan adanya kendala dalam mengoptimalkan potensi itu yakni mesin pembangkit tidak beroperasi sehingga menimbulkan biaya besar dalam operasional.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga meminta pihak perusahaan memaksimalkan tenaga kerja lokal sehingga kehadiran perusahaan memberikan dampak luas.

Karena itu ia berharap persoalan harga semen di Aceh dapat dibahas di level kementerian sehingga harga jual berbagai produk di daerah produksi lebih murah dari daerah lainnya dan persoalan tersebut tidak terjadi di daerah lain.

Bupati Aceh Besar Muharram Idris juga menambahkan persoalan harga semen di Aceh lebih mahal dari Sumatera Utara sudah lama terjadi.

"Kami sebelumnya juga pernah membahas terkait harga tersebut. Semoga dengan kehadiran Komisi VII DPR dapat menyelesaikan persoalan harga tersebut," katanya.

Plt Direktur Utama SBI Asruddin mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terhadap masukan yang disampaikan oleh Komisi VII DPR RI.

Adapun tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Aceh yakni Saleh Partaonan Daulay (ketua tim), Chusnunia Chalim (wakil ketua tim), Evita Nursanty (wakil ketua tim), dan Lamhot Sinaga (wakil ketua tim).

Serta Novita Hardini, T Zulkarnaini Ampon Bang, Mujakkir Zuhri, Jamal Mirdad, Jefry Romdonny, Siti Mukaromah, Tifatul Sembiring, dan Iman Adinugraha, masing-masing sebagai anggota tim.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025