Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengucurkan fasilitas pinjaman jangka panjang kepada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) untuk refinancing senior notes dan kebutuhan korporasi emiten kawasan industri tersebut.

Penandatanganan fasilitas pembiayaan dilakukan pada Rabu (13/5/2026) dengan tenor pinjaman selama 15 tahun dalam mata uang rupiah dan bunga mengambang sebesar 7% per tahun.

Dana hasil fasilitas tersebut akan digunakan terutama untuk refinancingsenior notes perseroan senilai US$185,856 juta yang akan jatuh tempo pada Desember 2027. Selain itu, terdapat tambahan fasilitas term loan sebesar Rp70 miliar untuk mendukung kebutuhan umum korporasi.

Wakil Direktur Utama Jababeka Budianto Liman mengatakan transaksi tersebut menjadi bagian dari strategi pengelolaan kewajiban atau liability management perseroan secara proaktif.

“Transaksi ini secara signifikan memperpanjang profil jatuh tempo utang perseroan, memperkuat posisi likuiditas, serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan,” ujar Budianto dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Menurut dia, fasilitas pembiayaan dari Bank Mandiri juga menjadi solusi pendanaan yang prudent di tengah meningkatnya volatilitas pasar utang internasional.

“Dukungan kuat dari sektor perbankan domestik juga mencerminkan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap strategi, kinerja operasional, dan fundamental jangka panjang Perseroan,” katanya.

Jababeka menjelaskan penggunaan pinjaman dalam mata uang rupiah dilakukan untuk menyelaraskan struktur pembiayaan dengan mata uang pelaporan perseroan sehingga dapat mengurangi volatilitas laba akibat fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut, perseroan memberikan jaminan berupa sejumlah aset milik perusahaan dan entitas anak dengan nilai jaminan yang memenuhi rasio coverage sebesar 120% dari nilai pinjaman.

Perseroan menyebut pemberian jaminan tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.17/POJK.04/2020 sehingga tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Jababeka menilai transaksi ini memberikan sejumlah manfaat utama, antara lain memperpanjang profil rata-rata jatuh tempo utang melalui tenor baru selama 15 tahun, melakukan refinancing senior notes jauh sebelum jatuh tempo, memperkuat likuiditas, serta mengurangi risiko refinancing di tengah volatilitas pasar.

Ke depan, perseroan menyatakan tetap fokus menjaga struktur permodalan yang prudent, mempertahankan likuiditas yang kuat, dan mengoptimalkan profil pendanaan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) merealisasikan pinjaman jangka panjang sebesar US$185 juta atau setara Rp3,13 triliun (kurs JISDOR Rp16.957) dari US$285 juta atau setara Rp4,83 triliun yang direncanakan masuk pasar.

Pada 17 Maret 2026, perseroan telah menarik pinjaman sebesar US$100 juta atau setara Rp1,69 triliun.

Kemudian pada 27 Maret 2026, Bank Maspion kembali menarik pinjaman sebesar US$85 juta atau setara Rp1,44 triliun sehingga total pinjaman yang telah direalisasikan perseroan mencapai US$185 juta atau setara Rp3,13 triliun.

“Dengan ini perseroan telah merealisasikan total US$185 juta pinjaman jangka panjang dari US$285 juta yang direncanakan masuk pasar,” tulis Direktur Utama Bank Maspion Kasemsri Charoensiddhi dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Minggu (29/3/2026).

Untuk diketahui, perseroan menerima pinjaman bilateral dengan limit fasilitas sebesar US$285 juta atau setara Rp4,83 triliun dari Kasikornbank Public Company Limited atau KBank.

Tenor Pinjaman

Dalam catatan Bisnis, Bank Maspion menyampaikan bahwa pinjaman tersebut memiliki tenor hingga dua tahun sejak tanggal penarikan, dengan bunga mengacu pada SOFR ditambah margin sesuai kondisi pasar.

“Perseroan telah menerima pinjaman bilateral dari Kasikornbank Public Company Limited (Kbank) dengan limit fasilitas sebesar US$285 juta,” tulis manajemen, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Perseroan menuturkan, transaksi pinjaman bilateral ini dilakukan untuk mendukung likuiditas tenor jangka panjang dan menunjang penyaluran kredit Bank Maspion kepada nasabah. Transaksi penarikan akan dilakukan secara bertahap.

Perseroan memastikan bahwa transaksi pinjaman ini tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sebagai informasi, Kbank merupakan ultimate shareholder perseroan melalui anak usahanya Kasikorn Vision Financial Company Pte. Ltd. (KVF) yang menguasai 86,03% saham perseroan, atau setara 89,48% kepemilikan dalam grup Kasikornbank.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) di akhir 2025 melalui anak usahanya PT Bakrie Toll Indonesia (BTI) telah mengakuisisi 100% PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). Aksi korporasi itu menimbulkan efek samping berupa tumpukan utang terhadap keuangan perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan diaudit tahun buku 2025, BNBR membukukan liabilitas sebesar Rp18,89 triliun. Angkanya melambung 547,6% secara year on year (yoy) atau bertambah Rp15,98 triliun dari liabilitas 2024 sebesar Rp2,92 triliun.

Utang tersebut terdiri dari liabilitas jangka panjang sebesar Rp15,29 triliun dan liabilitas jangka pendek mencapai Rp3,59 triliun. Keduanya meningkat, dari masing-masing Rp767,26 miliar dan Rp2,15 triliun pada periode 2024.

Dalam keterbukaan informasi, perseroan membeberkan penyebab lonjakan liabilitas hingga lebih dari 500% tersebut. Pertama, kenaikan pinjaman jangka pendek disebabkan adanya pinjaman baru di perseroan dan entitas anak seperti Mayapada International sebesar Rp550 miliar, PT Bank Nasional Nobu Tbk. sebesar Rp700 miliar. Pinjaman tersebut terkait pendanaan akuisisi PT Cimanggis Cibitung Tollways.

Kedua, kenaikan utang usaha sehubungan dengan akuisisi di Entitas anak yaitu PT Cimanggis Cibitung Tollways yang berasal dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Ketiga, biaya yang masih harus dibayar terdiri dari akrual bunga pinjaman bank sebesar Rp66 miliar dan akrual biaya proyek yang belum ditagihkan oleh vendor PT Multi Kontrol Nusantara sebesar Rp119 miliar.

Keempat, penurunan atas uang muka pelanggan disebabkan oleh penggunaan uang muka pelanggan yang telah menjadi revenue di periode berjalan.

Kelima, kenaikan utang lain-lain jangka panjang dan provisi pelapisan jalan tol yang juga berkaitan dengan akuisisi PT Cimanggis Cibitung Tollways.

Keenam, kenaikan pinjaman jangka panjang yang disebabkan oleh antara lain pinjaman sindikasi sehubungan dengan akuisisi di PT Cimanggis Cibitung Tollways sebesar Rp9,7 miliar. Kemudian pinjaman di entitas anak (BTI) ke Hartman International Ltd sehubungan dengan akuisisi PT Cimanggis Cibitung Tollways sebesar Rp3,7 miliar.

Kemudian, pinjaman Bakrie Brothers dari PT Bank Mayapada International sebesar Rp550 miliar sehubungan dengan akuisisi PT Cimanggis Cibitung Tollways. Serta pinjaman dari entitas anak untuk keperluan modal kerja, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp321 miliar, PT Bank Nasional Nobu Tbk. sebesar Rp190 miliar dan PT Bank MNC Internasional Tbk. sebesar Rp83 miliar.

Rights Issue Incar Rp6,5 Triliun

BNBR telah mendapat restu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 27 Februari 2026 untuk menggalang dana publik melalui aksi korporasi penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) ataurights issue.

Melalui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 90 miliar saham, perseroan mengincar dana dari pasar Rp4 triliun hingga Rp6,5 triliun. Angka pastinya akan diputuskan perseroan pada 9 Maret 2026, lantaran dalam prospektus harga asumsi pelaksanaan rights issue dibuat di level Rp50 per saham, sedangkan pada penutupan pasar Jumat (27/2), harga saham BNBR sudah melejit 32,92% ke Rp214.

Dengan liabilitas yang melonjak lebih dari 500%, rasio total pinjaman terhadap total ekuitas sebesar BNBR per akhir 2025 di angka 536,02%. Dengan asumsi tambahan modal dari hasil rights issue, rasio ini akan mengecil menjadi sebesar 211,57%.

Direktur Utama & CEO BNBR Anindya N. Bakrie mengatakan rights issue ini nantinya akan membuat komposisi ekuitas perseroan meningkat dibandingkan dengan utangnya.

"Apa gunanya rights issue ini adalah untuk membayar utang daripada akuisisi tersebut, dan ini membuat tentunya debt to equity yang tadinya 5 kali lipat menjadi 2 kali lipat. Jadi menjadi lebih sehat, lebih likuid, dan bisa menatap masa depan dengan lebih baik," ujarnya saat ditemui di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Secara teori, dalam akuisisi yang dibiayai utang besar atau leveraged buyout (LBO), peningkatan rasio debt-to-cost (D/C) dapat mendorong kenaikan internal rate of return (IRR) sebuah perusahaan selama tingkat pengembalian aset (ROA) lebih tinggi daripada biaya utang. Leverage akan memperkecil porsi ekuitas dan potensi imbal hasil terhadap modal (ROE) menjadi lebih tinggi, namun efek ini hanya optimal sampai titik tertentu.

Di sisi lain, jika utang terlalu besar maka beban bunga, risiko gagal bayar, dan sensitivitas terhadap penurunan EBITDA akan meningkat tajam, yang justru dapat menggerus IRR.

Menanggapi hal itu, Anin menjelaskan akuisisi Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26 kilometer (km) via anak usahanya akan menguntungkan perseroan secara konsolidasi.

"Tol ini sangat menarik karena setiap harinya menghasilkan Rp2 miliar, bahkan hari ini sudah Rp3 miliar per hari. Ada 43.000 kendaraan per hari menghasilkan Rp3 miliar," ujarnya.

Anin menambahkan, sebelumnya BNBR memiliki 100% Tol Cimanggis-Cibitung. Berdasarkan catatan Bisnis, pada Juli 2015 silam perseroan melepas 90% kepemilikannya ke PT Waskita Karya Persero Tbk. sneilai Rp522,15 miliar, membuatnya hanya menggenggam 10% kepemilikan sisa.

Saat itu, dalam laporan keuangan tahun buku 2015, BNBR menderita rugi bersih sebesar Rp1,74 triliun. Memburuk dibanding laba bersih Rp155,10 miliar pada periode 2014.

"Pada saat kesempatan ada, kami membeli 90% ini dengan harga Rp3,5 triliun. Sehingga dengan rencana rights issue ini yang ada ini, kita bisa membayar segala macam, pun utang terkait terhadap tol ini. Dan ini akuisisi yang bagus, bahwa 43.000 kendaraan per hari ini lebih daripada prediksi awal," ungkapnya.

Anin turut menjabarkan dua kondisi kontras kala Bakrie & Brothers melepas 90% kepemilikannya 2015 silam dan membelinya kembali di 2025. Di tahun buku 2025, BNBR mendulang laba bersih Rp493,85 miliar. Angka itu meningkat 5075% yoy dibanding Rp327,59 miliar pada 2024.

Kedua, optimisme suksesnya penggalangan dana melalui rights issue yang dapat menutup keseluruhan utang yang timbul akibat akuisisi. Anin cukup yakin dengan kondisi likuiditas pasar saham sekarang, meski dia mengakui dalam 2 bulan terakhir pasar saham cukup bergejolak.

Ketiga, bisnis-bisnis dari anak usaha Bakrie & Brothers menurutnya juga sudah mulai menghasilkan keuntungan. Seperti misalnya melalui PT Vktr Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai provider kendaraan Transjakarta hingga ekosistem electric vehincle (EV) yang terus berkembang. Atau, melalui PT Bakrie Toll Indonesia yang kembali menggenggam 100% Tol Cimanggis-Cibitung dengan putaran cuan Rp3 miliar per hari sesuai hitungannya.

"Jadi kita berharap di dalam Bakrie & Brothers itu ada stabilitas. Dengan adanya toll road, toll gas, jual pipa, manufaktur, konstruksi, juga ada pertumbuhan industri-industri seperti yang ditekuni oleh VKTR di bidang transportasi," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pinjaman pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025 bisa digunakan untuk pendanaan APBD di awal tahun.

Untuk diketahui, PP 8/2025 tentang Pemberian Pinjaman Oleh Pemerintah Pusat mengatur pinjaman yang diberikan pusat kepada pemerintah daerah (pemda), BUMN dan BUMD.

Purbaya menjelaskan bahwa pada waktu tertentu, pemda kekurangan uang untuk mendanai APBD di awal tahun. Hal ini sempat disinggung olehnya lantaran masuknya transfer ke daerah (TKD) ke rekening pemda diketahui memiliki jeda waktu beberapa bulan setiap awal tahunnya.

"Ya kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun kadang-kadang pemda kekurangan uang ya untuk itu aja. Utamanya itu untuk menutup kekurangan uang jangka pendek," terangnya kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

Purbaya menyebut pinjaman yang diberikan sebagaimana PP 8/2025 itu terbuka untuk bisa diberikan untuk jangka panjang. Namun, itu tergantung dengan proyek-proyek yang membutuhkan pinjaman dimaksud.

"Kami lihat juga kalau butuh jangka panjang, selama ada proyek-proyeknya jelas ya bisa kami lihat juga," paparnya.

Kendati demikian, Purbaya masih belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana skema peminjamannya.

Adapun, pasal 6 PP 38/2025 mengatur bahwa pemberian pinjaman diberikan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau 12 bulan. Pinjaman dari pusat ke daerah, BUMN maupun BUMD itu berasal dari APBN.

"Sumber dana pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat berasal dari APBN," bunyi pasal 8 PP tersebut.