Bisnis.com, JAKARTA - Ancaman hingga blokade Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi penyebab gagalnya kesepakatan negosiasi dengan Iran, termasuk untuk membuka Selatan Hormuz yang menjadi jalur perdagangan internasional.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dia mengatakan, pihaknya siap melakukan negosiasi guna memperoleh kesepakatan, tetapi Trump dianggap menjadi penghambat.

"Pelanggaran komitmen, blokade, dan ancaman merupakan hambatan utama bagi negosiasi yang tulus," katanya di akun media sosial X, Kamis (23/4/2026).

Dia menyatakan bahwa seluruh pihak telah mengetahui bahwa Trump kerap tidak konsisten terhadap ucapan dengan tindakan.

"Dunia melihat retorika anda yang munafik tanpa henti serta kontradiksi antara klaim dan tindakan," sambungnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf yang menyampaikan bahwa tidak akan ada gencatan senjata penuh antara negara jika blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran terus berlanjut.

Dia menyebut, gencatan senjata total masuk akal jika tidak dilanggar oleh blokade angkatan laut dan penyanderaan ekonomi dunia, dan penghasutan perang zionis di semua lini dihentikan.

"Pembukaan Selat Hormuz tidak mungkin dilakukan dengan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata," jelasnya di akun media sosial X.

Dia menilai, AS tidak dapat mencapai tujuan melalui agresi militer dan dianggap mengandalkan ancaman serta intimidasi. Dia menyampaikan jalan satu satunya untuk mencapai kesepakatan adalah dengan mengakui dan menghormati hak-hak rakyat Iran.

Istanbul: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai menghina Paus Paus Leo XIV.

Dikutip dari Anadolu, lewat unggahan di platform X pada Senin (13/4), Presiden Iran menegaskan bahwa penghinaan terhadap sosok yang mewakili nilai-nilai spiritual dan perdamaian tidak dapat dibenarkan. Ia juga menyinggung figur Yesus sebagai simbol perdamaian dan persaudaraan yang seharusnya dihormati lintas bangsa dan agama.

Kritik serupa disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran. Juru bicara Esmail Baghaei menyebut pernyataan Presiden Amerika sebagai bentuk serangan terhadap upaya global dalam mendorong perdamaian.

“Di tengah gemuruh konflik dan dominasi retorika perang, pesan Paus justru menggaungkan nilai-nilai Injil tentang pentingnya menjadi pembawa damai,” ujar Baghaei.

Menurutnya, serangan verbal terhadap Paus bukan sekadar kritik personal, melainkan juga bentuk pelemahan terhadap suara moral yang memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Kontroversi ini bermula dari pernyataan Presiden Amerika sekarang yang melabeli Paus Leo XIV sebagai pemimpin yang “lemah” dalam menghadapi kejahatan dan tidak kompeten dalam urusan kebijakan luar negeri. Presiden Amerika Serikat itu juga menuding sikap Paus terhadap konflik global sarat kepentingan politik.

Menanggapi hal tersebut, Paus Leo XIV memilih merespons dengan nada tenang. Ia menegaskan tidak gentar terhadap tekanan politik dan akan terus menyuarakan penolakan terhadap perang.

“Sikap saya berakar pada ajaran Injil, bukan kepentingan politik,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa ia tidak berniat terlibat dalam perdebatan langsung dengan Presiden Amerika tersebut.

Belakangan, Paus Leo XIV memang semakin vokal menyerukan perdamaian, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia secara terbuka mengkritik pendekatan “pamer kekuatan” yang dinilai hanya memperburuk konflik.

Sebagai informasi, Paus Leo XIV, yang memiliki nama lahir Robert Francis Prevost, terpilih sebagai pemimpin Gereja Katolik pada 8 Mei 2025. Ia menjadi Paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat.

Lahir di Chicago pada 14 September 1955, Prevost dikenal sebagai misionaris Ordo Santo Agustinus yang lama berkarya di Peru. Sebelum terpilih sebagai Paus, ia menjabat sebagai Prefek Dikasteri untuk Uskup serta memimpin Komisi Kepausan untuk Amerika Latin.

Dikenal sebagai figur moderat, Paus Leo XIV memiliki perhatian besar pada isu keadilan sosial, perlindungan imigran, serta lingkungan hidup, nilai-nilai yang kini semakin sering ia suarakan di panggung global.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden IranMasoud Pezeshkian mengemukakan sejumlah syarat untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Mulanya, Massoud menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pemimpin Rusia dan Pakistan untuk membahas perdamaian di Timur Tengah.

"Dalam pembicaraan dengan para pemimpin Rusia dan Pakistan, saya menegaskan kembali komitmen Iran terhadap perdamaian di kawasan ini," ujar Massoud dalam unggahan X @drpezeshkian pada Kamis (12/3/2026).

Dalam unggahan pada akun resmi Massoud itu, syarat paling ampuh mengakhiri perang dengan AS-Israel yaitu dengan mengakui hak-hak sah Iran.

Selanjutnya, Massoud meminta pembayaran ganti rugi atas serangan yang dilancarkan Israel-AS dan jaminan internasional agar tidak adalagi penyerangan untuk ke depannya.

"Satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini-yang dipicu oleh rezim Zionis dan AS adalah dengan mengakui hak-hak sah Iran, pembayaran ganti rugi, dan jaminan internasional yang tegas terhadap agresi di masa mendatang," pungkas Massoud.

Sekadar informasi, konflik Iran dengan AS-Israel memanas usai kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Ali Khamenei tewas usai AS-Israel melancarkan serangkaian serangan brutal ke sejumlah target di dalam Iran, termasuk di Teheran pasa akhir Februari 2026.

Merespons serangan itu, Iran langsung melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di wilayah negara Teluk Persia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan telah memerintahkan militer negaranya untuk tidak menyerang negara mana pun yang tidak melakukan serangan terhadap Republik Islam tersebut di tengah konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.

Pezeshkian mengatakan dewan kepemimpinan sementara Iran telah memutuskan kebijakan tersebut pada Jumat (6/3/2026). Namun, hingga Sabtu (7/3/2026), belum terlihat tanda-tanda bahwa Iran menghentikan serangan proyektil ke sejumlah negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

“Kami telah menginstruksikan angkatan bersenjata untuk tidak menyerang atau meluncurkan rudal ke negara tetangga kecuali jika serangan datang dari wilayah mereka,” kata Pezeshkian dalam pidatonya, Sabtu (7/3/2026), dikutip dari Bloomberg.

Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan tersebut. “Kami tidak memiliki niat menyerang negara tetangga. Mereka adalah saudara kami,” ujarnya.

Meski demikian, pada waktu yang hampir bersamaan dengan pidato tersebut, sirene peringatan serangan udara dan peringatan rudal dilaporkan berbunyi di Bahrain dan Qatar. Di Dubai, maskapai Emirates sempat menghentikan operasional penerbangan setelah rentetan proyektil kembali mengganggu aktivitas maskapai internasional terbesar di dunia itu.

Sementara itu, Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat sejumlah drone di wilayah gurun Empty Quarter yang mengarah ke ladang minyak Shaybah. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta barel minyak mentah per hari.

Sejumlah negara Teluk sebelumnya telah mendesak Iran untuk tidak melakukan serangan balasan terhadap mereka. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga menegaskan bahwa wilayah udara maupun teritori mereka tidak digunakan oleh Amerika Serikat maupun Israel untuk melancarkan serangan terhadap Iran.

Pezeshkian pada kesempatan tersebut juga menekankan bahwa penyelesaian konflik seharusnya ditempuh melalui jalur diplomasi, bukan melalui konfrontasi militer dengan negara-negara tetangga.

“Kita harus menyelesaikan situasi ini melalui diplomasi, bukan dengan bertempur dengan negara tetangga. Gagasan bahwa kami akan menyerah tanpa syarat adalah mimpi yang harus mereka kubur,” katanya.

Pada hari yang sama, pusat komando angkatan bersenjata Iran juga menegaskan bahwa operasi militer negara tersebut tidak ditujukan kepada negara tetangga. Menurut laporan kantor berita semi-resmi Tasnim, operasi Iran difokuskan pada aset Amerika Serikat dan Israel di darat, laut, maupun wilayah udara kawasan tersebut.

Konflik yang berlangsung selama sepekan terakhir juga mulai meluas hingga ke wilayah di luar Teluk dan Israel. Awal pekan ini, Azerbaijan menyatakan dua drone Iran menghantam wilayah Nakhchivan. Sementara itu, pasukan NATO dilaporkan menembak jatuh rudal balistik yang ditembakkan dari Iran menuju wilayah udara Turki.

Pezeshkian saat ini merupakan salah satu dari tiga anggota dewan kepemimpinan sementara yang memimpin Iran setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel sepekan lalu. Dua anggota lainnya adalah ulama senior Ayatollah Alireza Arafi dan Ketua Lembaga Peradilan Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Belum jelas seberapa besar kendali dewan tersebut terhadap militer Iran. Negara itu diketahui menerapkan strategi pertahanan “mosaic”, yang dirancang agar operasi militer tetap berjalan meski tokoh-tokoh senior tewas dan komunikasi terganggu, dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada unit militer untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Tak lama setelah pidato Pezeshkian, penyiaran pemerintah Iran mengutip juru bicara militer yang menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerang negara yang tidak memberikan ruang atau dukungan bagi agresi terhadap mereka.

“Sejak hari pertama agresi Israel, setiap wilayah yang menjadi sumber serangan terhadap kami akan menjadi target yang sah bagi Iran,” ujar juru bicara tersebut.

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa Arab Saudi juga meningkatkan komunikasi langsung dengan Iran untuk meredam konflik yang telah mengguncang kawasan Timur Tengah dan memicu tekanan terhadap pasar global. Menurut sejumlah pejabat Eropa, pembicaraan tersebut melibatkan lembaga keamanan dan diplomat kedua negara, meski belum jelas apakah pejabat tingkat tinggi turut terlibat.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei telah dilaporkan tewas usai serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada Sabtu (28/2/2026).

Ali Khamenei tewas pada usia 86 tahun setelah menjabat hampir 37 tahun sebagai Pemimpin Tertinggi Iran. Wafatnya Ali Khamenei memberikan guncangan besar untuk politik Republik Islam Iran.

Negara Iran merupakan negara yang berada di kawasan Timur Tengah dengan sistem pemerintahan yang menggabungkan elemen teokrasi Islam modern dengan demokrasi. Dalam sistem politik ini, peran pemimpin tertinggi negara bukanlah dipegang oleh presiden, melainkan dipegang oleh Pemimpin Tertinggi atau Pemimpin Agung.

Berbeda dengan sistem politik di negara lain, di mana presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Di Iran, struktur kekuasaan dirancang berbeda sejak Revolusi Islam pada tahun 1979, dengan pembagian peran antara lembaga politik dan otoritas keagamaan yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam sistem negara. Memiliki sistem politik yang cukup berbeda, ini perbedaan antara presiden dan Pemimpin Tertinggi Iran.

Presiden Iran

Menurut konstitusi Republik Islam Iran, Presiden Iran merupakan pejabat negara tertinggi kedua yang dipilih langsung oleh rakyat Iran melalui pemilihan umum. Sebagai kepala eksekutif, Presiden Iran memiliki masa jabatan selama empat tahun dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali.

Dilansir dari laman Diario AS Selasa (3/3/3036), menurut pasal 113 Konstitusi yang berbunyi “Presiden adalah pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konstitusi dan, sebagai kepala eksekutif untuk menjalankan kekuasaan eksekutif, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan Pemimpin Tertinggi.”

Di Iran, Presiden memiliki tanggung jawab langsung atas urusan administrasi, pelayanan sipil negara, hingga rencana anggaran negara. Selain itu, Presiden Iran juga memiliki wewenang untuk mengangkat menteri, duta besar, dan gubernur dengan persetujuan dari parlemen.

Dilansir dari Diario AS, calon Presiden Iran harus memenuhi sejumlah kualifikasi seperti berasal dari kalangan tokoh agama dan politik terkemuka, berasal dari Iran, berkewarganegaraan Iran, memiliki rekam jejak reputasi yang baik dan jujur, memiliki kemampuan administrasi yang mumpuni, memiliki sifat yang dapat dipercaya, serta taat pada prinsip-prinsip pokok Republik Islam dan agama resmi negara Iran. Selain itu, calon presiden juga harus mendapatkan persetujuan dari 12 Dewan Wali, dengan enam di antaranya ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi.

Pemimpin Tertinggi Iran

Mengutip dari laman Diffen, Pemimpin Tertinggi Iran merupakan kepala pemerintahan dan agama tertinggi di Republik Islam Iran. Berbeda dengan Presiden yang hanya memiliki masa jabatan selama empat tahun, Pemimpin Tertinggi Iran memiliki masa jabatan seumur hidup, atau dapat mengundurkan diri secara sukarela.

Dilansir dari laman Diario AS, berdasarkan pasal 110 Konstitusi, Pemimpin Tertinggi Iran memiliki 11 tugas dan wewenang, seperti:

- Menjelaskan secara rinci kebijakan umum Republik Islam Iran.

- Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum sistem dengan benar.

- ⁠Menerbitkan dekrit untuk referendum nasional.

- ⁠Mengambil alih komando tertinggi angkatan bersenjata

- ⁠Menyatakan perang dan damai serta memobilisasi angkatan bersenjata

- ⁠Mengangkat, memberhentikan, dan menerima pengunduran diri berbagai pejabat.

- ⁠Menyelesaikan perbedaan antara tiga cabang pemerintahan dan mengatur hubungan di antara mereka.

- ⁠Menyelesaikan masalah sistem yang tidak dapat diatasi dengan metode konvensional

- ⁠Menandatangani dekrit yang meresmikan pemilihan Presiden Republik oleh rakyat

- ⁠Memberhentikan Presiden Republik, dengan mempertimbangkan kepentingan negara, setelah Mahkamah Agung menyatakan beliau bersalah karena melanggar kewajiban konstitusionalnya, atau setelah pemungutan suara oleh Majelis Permusyawaratan Islam.

- ⁠Memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman kepada terpidana dalam kerangka kriteria Islam

Terkait pemilihan, Pemimpin Tertinggi Iran akan dipilih oleh Majelis Pakar. Majelis pakar memiliki kekuasaan untuk memberhentikan Pemimpin Tertinggi.

Sejak berdirinya Republik Islam Iran pada tahun 1979, tercatat hanya ada dua Pemimpin Tertinggi Iran, yakni Ayatullah Khomeini yang menjadi pemimpin dalam Revolusi Iran 1979, serta Ayatollah Ali Khamenei yang menjabat sejak tahun 1989 hingga 2026 sebelum akhirnya wafat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Tertinggi IranAyatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas usai serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Teheran pada Sabtu (28/2/2026).

Presiden AS Donald Trump mulanya mengeklaim bahwa serangan gabungan tersebut telah menewaskan Khamenei. Hal ini lantas dikonfirmasi oleh televisi pemerintah Iran beberapa jam setelahnya.

"Diumumkan kepada rakyat Iran bahwa Yang Mulia Ayatollah Agung Imam Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, telah gugur sebagai syahid dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika dan rezim Zionis pada pagi hari Sabtu, 28 Februari," demikian dilaporkan oleh kantor berita Iran, Tasnim, dikutip dari Al Jazeera.

Selain itu, media pemerintah Iran juga melaporkan bahwa putri, menantu, hingga cucu dari Khamenei juga tewas dalam serangan tersebut.

Khamenei yang tewas dalam usia 86 tahun mengambil alih kepemimpinan Republik Islam Iran pada 1989 silam, sebagai suksesor Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Meskipun Khameini dikenal sebagai figur ideologis di balik revolusi yang mengakhiri kekuasaan monarki Pahlavi, Khamenei dianggap sebagai sosok yang membentuk aparat militer dan paramiliter yang menjadi pertahanan Iran.

Sebelum menjadi pemimpin tertinggi, Khamenei menjabat sebagai Presiden Iran pada 1981 hingga 1989, khususnya dalam memimpin perang melawan Irak.

Usai menjadi orang nomor 1 di Iran, dia mencanangkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai entitas yang dominan tak hanya dalam bidang militer, melainkan juga ekonomi dan politik. Iran menjadi salah satu negara yang berseberangan dengan negara-negara Barat, di samping sanksi ekonomi yang dijatuhkan.

Kepemimpinan Khamenei beberapa kali diguncang krisis dalam negeri. Beberapa di antaranya terjadi pada 2009 menyusul klaim adanya kecurangan dalam pemilihan presiden, serta pada 2022 terkait hak-hak perempuan.

Teranyar, Januari lalu, permasalahan ekonomi yang meningkat menjadi gejolak nasional juga memuat tuntutan agar Khamenei digulingkan. Respons aparat berwenang Iran pun disebut menjadi yang paling keras sejak revolusi 1979.

Pandangan Khamenei tentang kemerdekaan dan kekuasan kerap kali diartikan sebagai cara mempertahankan Iran hingga luar batas negara, khususnya terkait AS dan Israel.

Namun, dia tak terlepas dari kritik bahwa generasi muda di Iran yang menginginkan reformasi dan peningkatan ekonomi, alih-alih terus terlibat dalam konflik berkepanjangan tersebut.