Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan alasan kenaikan harga plastik di pasaran belum terasa signifikan terhadap pengeluaran masyarakat maupun inflasi nasional.

Pasalnya, bobot konsumsi produk berbahan plastik dalam keranjang belanja rumah tangga masih jauh lebih kecil dibanding kebutuhan utama seperti listrik, bensin, hingga beras.

"Mengapa harga plastik yang di pasaran itu meningkat dan belum kemudian terasa secara langsung kepada konsumen? Karena kalau kita lihat memang bobot terbesar dari keranjang konsumsi masyarakat pertama adalah tarif listrik," ujar wanita yang akrab disapa Winny dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (18/5).

Berdasarkan data BPS per April 2026, tarif listrik menjadi komoditas dengan bobot terbesar dalam keranjang konsumsi masyarakat, yakni 4,9 persen. Setelah itu disusul bensin sebesar 4,4 persen dan beras 3,4 persen.

Komoditas lain dengan bobot besar antara lain kontrak rumah 3,29 persen, sewa rumah 2,96 persen, nasi dengan lauk 2,32 persen, biaya langganan internet 2,31 persen, hingga biaya perguruan tinggi 2,17 persen.

Winny menjelaskan besarnya bobot tarif listrik membuat perubahan harga pada komoditas tersebut sangat cepat memengaruhi inflasi nasional.

[Gambas:Youtube]

"Kalau waktu ada diskon listrik itu langsung berdampak luar biasa terhadap inflasi kita yang memberikan kontribusi terhadap deflasi. Kemudian setelah kembali normal ada lonjakan inflasi karena memang tarif listrik itu bobotnya di dalam keranjang konsumsi masyarakat adalah yang terbesar," katanya.

Ia menambahkan dampak kenaikan harga bensin terhadap inflasi juga belum terlalu besar karena mayoritas masyarakat masih menggunakan bahan bakar bersubsidi.

"Kemudian terjadi kenaikan tadi bensin adalah yang berasal dari bensin non-subsidi," ujarnya.

Menurut Winny, berbeda dengan listrik atau beras, konsumsi produk plastik secara langsung dalam rumah tangga relatif kecil. Dalam daftar 20 komoditas terbesar penyumbang konsumsi masyarakat, produk plastik bahkan nyaris tidak terlihat.

Data BPS menunjukkan botol minuman plastik hanya memiliki bobot 0,0139 persen dalam keranjang konsumsi masyarakat, sementara lemari plastik hanya 0,0026 persen.

"Botol minuman plastik, lemari plastik ini bobotnya di dalam konsumsi keranjang masyarakat relatif sangat-sangat kecil," tutur Winny.

Ia menjelaskan dampak kenaikan harga plastik baru akan terasa apabila produsen makanan dan minuman mulai menaikkan harga produk yang menggunakan kemasan plastik.

"Yang dirasakan oleh konsumen adalah bukan harga plastiknya, tetapi harga air kemasannya," ujarnya.

Dalam paparan BPS, air kemasan tercatat menjadi komoditas ke-17 dengan bobot konsumsi sebesar 1,07 persen dan mengalami inflasi tahunan 1,36 persen pada April 2026.

Winny mengatakan transmisi kenaikan harga plastik terhadap inflasi sangat bergantung pada keputusan produsen untuk menaikkan harga jual produk ke konsumen.

"Transmisi kenaikan harga plastik kepada konsumen itu bergantung dari seberapa besar produsen-produsen makanan yang menggunakan plastik dalam pembungkusnya, seperti air kemasan atau kue-kue dalam plastik, kemudian menaikkan harga barangnya. Itulah yang kemudian nanti dirasakan oleh konsumen dan tercermin di dalam indeks harga konsumen," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai membuka peluang bagi industri petrokimia dan plastik nasional untuk meningkatkan ekspor di tengah nilai tukar yang lebih kompetitif.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Edi Rivai mengatakan depresiasi rupiah dapat menjadi momentum positif bagi eksportir produk jadi berbasis plastik dan petrokimia untuk memperluas pasar global.

“Dengan nilai tukar yang lebih kompetitif, produk Indonesia berpotensi lebih menarik di pasar global. Ini menjadi momentum positif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat daya saing produk nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, peluang ekspor tersebut muncul di tengah kondisi industri petrokimia dan plastik nasional yang masih relatif terjaga meski rupiah melemah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Edi menjelaskan, tekanan terhadap industri saat ini masih dapat dikelola karena harga bijih plastik atau resin dalam dua pekan terakhir relatif stabil sehingga belum berdampak signifikan terhadap harga bahan baku plastik di pasar domestik.

“Dalam dua minggu terakhir, harga bijih plastik atau resin relatif stabil, sehingga tekanan akibat pelemahan kurs masih dapat dikelola,” katanya.

Selain itu, dari sisi pasokan, produksi resin dalam negeri juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan industri hilir nasional. Kondisi tersebut membuat pelaku industri belum perlu meningkatkan impor bahan baku plastik.

Kendati demikian, Edi mengakui pelemahan rupiah tetap berdampak terhadap struktur biaya industri, terutama pada komponen yang masih terkait dolar AS seperti feedstock, bahan kimia penolong, suku cadang, dan logistik internasional. Untuk itu, pelaku usaha diminta tetap menjaga pengelolaan stok dan pembelian bahan baku secara prudent di tengah volatilitas nilai tukar.

Di sisi lain, Edi menilai momentum pelemahan rupiah perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku dan produk antara dari dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

Menurutnya, penguatan rantai pasok domestik dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar ekspor.

“Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku, produk antara, dan barang pendukung dari dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor,” tuturnya.

Ke depan, Edi menyebut bahwa Inaplas optimistis industri petrokimia dan plastik nasional masih mampu menjaga kinerja dan daya saing sepanjang stabilitas nilai tukar, pasokan bahan baku, energi, dan feedstock kompetitif tetap terjaga.

Selain itu, dukungan kebijakan industri dari pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan ekspansi sektor petrokimia dan plastik nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) menyebut terdapat sejumlah komoditas unggulan yang diekspor ke Arab Saudi, di tengah kebijakan Riyadh yang melarang masuknya telur dan produk unggas dari Indonesia.

Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan komoditas ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi didominasi oleh produk migas, seperti mineral fuels, oils & distillation products sepanjang 2025. Nilainya mencapai sekitar US$2,59 miliar, terutama dari minyak olahan dan produk migas lainnya.

Posisi kedua ditempati oleh garam, belerang, tanah & batu termasuk semen, senilai US$ 532,84 juta, diikuti plastik dan produk plastik sebesar US$ 230,34 juta.

Di samping itu, sektor kimia juga menunjukkan kontribusi signifikan, dengan organic chemicals senilai US$ 204,52 juta dan miscellaneous chemical products sekitar US$ 43,83 juta. Secara keseluruhan, nilai ekspor Indonesia ke Saudi sepanjang 2025 tercatat sekitar US$ 3,65 miliar.

Secara keseluruhan, Toto menyebut nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi tercatat sekitar US$3,65 miliar pada 2025.

Adapun, GPEI memperkirakan produk migas, garam, hingga plastik ke Arab Saudi akan terus berkontribusi besar dalam perdagangan ekspor pada 2026.

Selain itu, Toto menambahkan, Indonesia juga mengekspor buah-buahan, kulit dan produk kulit, karet, mesin/peralatan, serta produk kayu dan furniture.

“Komoditas lain yang juga menjadi ekspor Indonesia, tetapi nilainya lebih kecil adalah buah-buahan, kulit/produk kulit, karet, mesin/peralatan serta produk kayu dan furniture,” ujar Toto kepadaBisnis, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Seperti diketahui, Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/SFDA) memberlakukan larangan total impor unggas dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia. GPEI menyebut larangan tersebut terasa bagi eksportir kecil dan menengah yang menargetkan pasar Timur Tengah.

“Dampak larangan ini memang terasa bagi eksportir unggas telur. Eksportir ayam, unggas atau telur pasti selama ini berharap memasuki pasar Arab Saudi kehilangan peluang, meskipun nilainya mungkin relatif kecil dibanding total ekspor nasional kita atau ekspor lainnya,” ujarnya.

Toto menambahkan, pelaku usaha yang sudah berinvestasi ekspor akan menghadapi tekanan ekonomi karena tidak mendapat akses ke pasar Saudi, terutama menjelang musim haji.

Kondisi tersebut mengharuskan pelaku usaha beralih mengekspor produk olahan, seperti telur bubuk atau produk pasteurisasi, agar tetap memenuhi standar kesehatan dan suhu Arab Saudi, meski memerlukan investasi tambahan.

Meski demikian, GPEI menilai larangan ini tidak signifikan terhadap kinerja ekspor nasional.

Ke depan, GPEI menyarankan pelaku usaha melakukan diversifikasi pasar ke negara lain, termasuk Asean, Afrika, hingga Eropa serta memperkuat standardisasi sertifikasi internasional agar siap memasuki pasar yang ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pengenaan cukai terhadap produk diapers atau popok, alat makan dan minum sekali pakai serta tisu basah masih dalam tahap kajian ilmiah.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan bahwa pembahasan terkait dengan pengenaan cukai atas ketiga produk tersebut masih dalam tahap kajian ilmiah (policy review).

"Karena saat ini masih dalam tahap kajian ilmiah, belum ada target penerimaan negara yang ditetapkan," terang Nirwala melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Nirwala menjelaskan, kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kemenkeu merupakan tindak lanjut program penanganan sampah laut yang diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) No.83/2018.

Kajian itu juga berdasarkan masukan DPR pada 2020 agar pembahasan cukai plastik tidak hanya mencakup kantong plastik saja, namun juga produk plastik sekali pakai.

"Menindaklanjuti itu, tahun 2021 dilakukan kajian atas diapers, tisu basah, dan alat makan sekali pakai untuk memetakan opsi produk yang secara teoritis dapat memenuhi kriteria Barang Kena Cukai (BKC)," terang Nirwala.

Pejabat eselon II Ditjen Bea Cukai itu lalu menerangkan, cukai adalah pajak objektif yang dikenakan pada barang yang memenuhi salah satu kriteria menurut ketentuan cukai seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat/lingkungan, atau pemakaiannya layak dipungut negara demi keadilan dan keseimbangan.

Adapun pada dokumen Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025-2029, Kemenkeu mengungkap bahwa telah melakukan kajian untuk menggali potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP.

Salah satunya dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi BKC berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit.

Namun demikian, dalam catatan Bisnis, pemerintah dan DPR pada APBN 2026 juga belum memasukkan cukai terhadap popok, alat makan dan minum sekali pakai, serta tisu basah ke dalam asumsi penerimaan negara dari cukai.

Produk yang sudah dimasukkan ke dalam asumsi penerimaan negara pada APBN tahun depan justru adalah minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Akan tetapi, pengenaan cukainya di lapangan belum terealisasi lantaran masih menunggu peraturan pelaksana dari undang-undang.