Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal akan menempatkan dana pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia ke bank swasta.
Purbaya mengakui bahwa selama ini dirinya hanya menempatkan dana pemerintah ke bank-bank BUMN dan BUMD karena lebih terpantau. Kendati demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk perlebar cakupan penerima suntikan likuiditas tersebut ke bank swasta.
"Bank swasta kalau mau juga nanti akan kita buka, yang sehat ya. Nanti kalau enggak, gue dipenjara lagi. Ada apa nanti [dikira] naruh uang di bank yang enggak jelas, katanya gitu. Tapi itu kan baru langkah percobaannya, nanti kita sebar yang lain," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Adapun, Purbaya menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan sepekan sebelum libur Lebaran. Langkah tersebut, sambungnya, untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang belakangan melonjak naik terutama usai eskalasi konflik di Timur Tengah.
"Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian," ujarnya
Bendahara negara mengungkapkan, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang berada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yaitu sekitar Rp400 triliun. Dia pun langsung menginstruksikan pemindahan Rp100 triliun ke sistem perbankan, yang salah satunya ke Bank Jakarta sebesar Rp2 triliun.
Injeksi baru ini, sambungnya, menambah penempatan dana pemerintah di perbankan pada tahun lalu, yang masih tersisa sekitar Rp200 triliun di lima bank Himbara.
Kendati demikian, berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun yang skema enam bulan, injeksi Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.
Bisa untuk Beli SBN
Lebih lanjut, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.
Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian. Harapannya, dana tersebut digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.
"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.
Adapun, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 10 Maret 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,52% atau sudah naik 48 basis poin dibanding posisi awal tahun.
Terkait dengan penempatan dana yang sebelumnya sebesar Rp200 triliun, Purbaya menduga sebagian besar sudah habis disalurkan ke sektor riil. Hanya saja, dia kembali mengingatkan perbankan agar tidak memanfaatkan dana Rp200 triliun itu untuk beli SBN karena ditujukan untuk disalurkan ke sektor riil.
"Ya biar saja nanti kita monitor. Kalau ketahuan, awas," tekannya.