Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia menyambut positif keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB yang pada 17 November 2025 mengadopsi resolusi terkait rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa resolusi ini menjadi fondasi bagi upaya perdamaian yang lebih berkelanjutan. RI menilai keputusan tersebut sebagai momentum penting menjaga gencatan senjata dan mempercepat bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.

"Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza," ujar Yvonne dalam keterangan Selasa (19/11/2025).

Menurut Yvonne, resolusi tersebut juga menekankan penguatan kapasitas Otoritas Palestina, dukungan rekonstruksi, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional di bawah mandat PBB. Langkah ini dinilai penting untuk membuka jalan menuju penyelesaian konflik yang lebih permanen.

"Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut, serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian, untuk mewujudkan solusi dua negara," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat melalui bantuan kemanusiaan maupun penguatan kapasitas pemerintahan.

Selain itu, Yvonne menyerukan dukungan global terhadap proses perdamaian yang sedang berlangsung.

"Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan, untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya," kata dia.

Di sisi lain, resolusi yang diusulkan AS mendukung rencana gencatan senjata 20 poin Trump, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional hingga akhir 2027. Mandat pasukan ini mencakup pengamanan wilayah, pengawasan perbatasan, dan proses demiliterisasi Gaza, yang menjadi bagian dari kerangka perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang salah satunya mencakup pembentukan pasukan perdamaian di kawasan tersebut.

Melansir Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Keputusan tersebut bersifat simbolis karena rencana 20 poin Trump pada dasarnya sudah berjalan sejak Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan damai pada Oktober.

Meski begitu, AS mendorong pengesahan DK PBB untuk menjaga momentum diplomatik dan mengamankan dukungan internasional, termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang dibutuhkan untuk memantau gencatan senjata di Gaza.

“Resolusi hari ini merupakan langkah signifikan menuju Gaza yang stabil dan sejahtera, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz dalam sidang DK PBB.

Tidak adanya penolakan dari Rusia dan China, yang memiliki hak veto, menandakan keduanya memilih untuk tidak menghalangi rencana tersebut di forum internasional.

Waltz juga menyampaikan bahwa pasukan dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan tergabung dalam International Stabilization Force.

Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel untuk menjaga ketertiban selama Israel Defense Forces (IDF) menarik pasukannya dari Gaza, sementara Board of Peace yang digagas Trump mempersiapkan pemerintahan transisi. Mandat pasukan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB.

“Itu penting untuk menerjemahkan momentum diplomatik menjadi langkah nyata dan mendesak di lapangan,” ujar juru bicara PBB Stéphane Dujarric.

Dia menegaskan komitmen PBB untuk menjalankan peran yang diberikan dalam resolusi tersebut, termasuk meningkatkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Dalam dokumen resolusi, Board of Peace yang dipimpin Trump diwajibkan melaporkan perkembangan kepada DK PBB setiap enam bulan.

Trump menyambut keputusan tersebut lewat unggahan di Truth Social. “Selamat kepada dunia atas hasil pemungutan suara luar biasa di DK PBB yang mengakui dan mendukung Board of Peace, yang akan saya pimpin bersama para pemimpin paling berpengaruh di dunia. Ini akan menjadi salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB," tulisnya.

Walaupun resolusi tersebut memperoleh dukungan dari beberapa pihak di luar DK, termasuk Otoritas Palestina, sejumlah negara menyatakan kekhawatiran bahwa rencana itu belum memberikan jalur jelas menuju solusi dua negara.

Dokumen itu menyatakan rencana Trump akan memfasilitasi jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, serta mengatakan bahwa AS akan memulai dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati horizon politik bagi koeksistensi damai dan sejahtera.

Pekan lalu, Rusia mengajukan draft resolusinya sendiri yang lebih mengutamakan pembentukan negara Palestina. Delegasi AS memperingatkan bahwa upaya untuk memecah belah akan berdampak serius dan merugikan warga Palestina di Gaza.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa masalah Palestina belum terselesaikan. Pernyataan ini muncul di tengah pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang meski dinilai sebagai "hal terbaik di meja perundingan saat ini" oleh Rusia, namun dianggap belum sepenuhnya menuntaskan konflik.

Lavrov menekankan bahwa meskipun Rusia berulang kali menilai rencana damai Trump sebagai opsi terbaik yang ada saat ini, namun rencana tersebut sebagian besar hanya fokus pada situasi di Gaza dan hanya membahas kedaulatan Palestina dalam istilah yang sangat umum.

Ia juga mencatat bahwa Amerika Serikat dan Israel termasuk di antara sepuluh negara yang secara terang-terangan menolak solusi dua negara dalam pertemuan Majelis Umum PBB bulan lalu. Negara lain yang menolak termasuk Tonga, Palau, Nauru, dan Mikronesia.

"Penyelesaian akhir konflik Israel-Palestina, memerlukan pembentukan negara Palestina yang tunggal, utuh secara teritorial dalam batas-batas tahun 1967 sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Moskow tetap berkomitmen pada solusi dua negara untuk krisis tersebut," tambahnya.

Rencana Trump memang mengakui penentuan nasib sendiri dan kenegaraan sebagai "aspirasi" rakyat Palestina, tetapi menyatakan bahwa "kondisi (untuk itu) mungkin baru akan terpenuhi... sementara pembangunan kembali Gaza maju dan ketika program reformasi PA (Otoritas Palestina) dilaksanakan dengan sungguh-sungguh."

Dalam perkembangan terkait, Hamas dilaporkan telah membebaskan 20 sandera yang tersisa yang mereka tawan selama serangan ke Israel dua tahun lalu. Sebagai imbalannya, Yerusalem Barat telah mulai membebaskan 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari peta jalan 20 poin Trump untuk mengakhiri perang Gaza.

Presiden AS telah tiba di Israel untuk acara tersebut. Berbicara di hadapan badan legislatif nasional negara itu, Knesset, Trump mengatakan pertukaran sandera dan tahanan ini menandai dimulainya "era keemasan Timur Tengah."

Berbicara kepada media berbahasa Arab pada hari Senin, Lavrov menegaskan kembali pandangan Rusia tentang rencana Trump, namun ia menekankan pentingnya "menghentikan pertumpahan darah sesegera mungkin dan menyelesaikan masalah kemanusiaan yang serius" di Gaza.

Israel melancarkan operasi militer di Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada Oktober 2023, di mana 1.200 orang tewas dan 250 lainnya disandera. Tanggapan Israel ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa dan melukai hampir 170.000 lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat.

Skala respons Israel ini telah memicu dukungan yang besar, meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina. Bahkan, sejumlah negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Australia telah mengambil langkah mengakui Palestina sebagai negara.