Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak United Nations (PBB) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon.

Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui akun X pribadinya, Minggu (5/4/2026), menyusul meninggalnya tiga prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

“Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat,” tulis SBY.

SBY turut menyampaikan duka mendalam saat memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit, yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.

Dia menyoroti kesedihan keluarga yang ditinggalkan, termasuk istri, anak, dan orang tua korban yang hadir saat prosesi penghormatan di Cengkareng.

“Seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raga. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka,” ujarnya.

Di sisi lain, SBY menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta PBB melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil terkait dengan insiden yang menyebabkan prajurit TNI gugur di Lebanon.

Menurutnya, PBB terutama UNIFIL harus mampu menjelaskan penyebab terjadinya rangkaian insiden yang menewaskan dan melukai prajurit Indonesia.

“Indonesia berhak untuk itu. PBB harus bisa memberikan penjelasan yang masuk akal dan dapat dipercaya,” katanya.

Bahkan dalam pernyataannya, SBY menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB memiliki mandat terbatas, yakni menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan melakukan pertempuran (peacemaking).

Dia menjelaskan bahwa misi seperti UNIFIL beroperasi berdasarkan Chapter VI Piagam PBB, yang tidak memberikan kewenangan tempur penuh kepada pasukan.

“Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pertempuran,” ujarnya.

Oleh sebab itu, SBY menyoroti perubahan kondisi di lapangan, di mana pasukan UNIFIL yang seharusnya bertugas di wilayah Blue Line kini berada di area yang telah menjadi zona konflik aktif.

Menurutnya, pertempuran antara Israel dan Hizbullah yang meluas membuat posisi pasukan penjaga perdamaian menjadi sangat berbahaya.

“Yang semula bukan wilayah pertempuran kini telah menjadi war zone,” kata SBY.

Dia juga menyebut adanya laporan bahwa pasukan Israel telah maju beberapa kilometer dari garis demarkasi, sehingga meningkatkan risiko bagi personel UNIFIL.

Atas kondisi tersebut, SBY meminta PBB segera mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan penghentian sementara misi atau relokasi pasukan dari zona pertempuran.

"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," ujarnya.

Dia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas terkait situasi tersebut.

“PBB tidak boleh menggunakan standar ganda,” tegasnya.

Singgung Pengalaman di Misi PBB

SBY mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman langsung dalam misi PBB saat bertugas sebagai Kepala Pengamat Militer di Bosnia pada 1995–1996.

Dia juga mengingat keterlibatannya dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada 2000 saat menjabat sebagai Menkopolkam, menyusul insiden di Atambua, Nusa Tenggara Timur.

SBY turut mengulas awal keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL. Dia menyebut pengiriman pasukan dimulai pada 2006 setelah konflik antara Israel dan Lebanon.

Saat itu, Indonesia mengusulkan pengiriman satu batalyon pasukan sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. Sejak itu, Indonesia telah mengirimkan kontingen secara berkelanjutan, dengan total sekitar 19 rotasi hingga 2026.

Menutup pernyataannya, SBY memberikan pesan kepada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menjaga keselamatan.

“Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air,” tandas SBY.

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL kembali menjadi korban luka-luka akibat ledakan yang terjadi di El Adeisse, Lebanon Selatan pada Jumat (3/4/2026).

Dua dari tiga prajurit mengalami luka serius dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Kendati demikian, asal usul ledakan belum dapat dideteksi.

"Kami belum mengetahui asal-usul ledakan tersebut," kata Juru Bicara UNIFIL Kandice Ardiel dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (4/4/2026).

Dia mengatakan bahwa pekan ini menjadi yang sangat sulit bagi pasukan UNIFIL karena menjadi korban dari serangan militer Israel. Dia berharap seluruh korban luka dapat pulih sepenuhnya dan secepatnya.

Selain itu, dia mengingatkan semua personel UNIFIL untuk memastikan keamanan dan keselamatan selama menjalani tugas.

"UNIFIL mengingatkan semua pihak akan kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan para penjaga perdamaian, termasuk dengan menghindari aktivitas tempur di sekitar yang dapat membahayakan mereka," jelasnya.

Sebelumnya, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026). Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/3/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam kerangka International Stabilization Force (ISF).

Dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Amerika Serikat, Jumat (20/2/2026) waktu setempat, Menteri Luar (Menlu) Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen mengirimkan hingga sekitar 8.000 personel sebagai bagian dari kontribusi menjaga stabilitas kawasan dan mendukung upaya kemanusiaan internasional.

“Kemarin juga kita sudah mendengarkan Bapak Presiden berbicara. Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan pasukan. Beliau sampaikan kemarin 8.000 atau bahkan lebih karena berdasarkan dari rencana komprehensif yang dipaparkan oleh board of peace kemarin, akan ada beberapa region atau beberapa sektor yang secara bertahap nanti akan dilakukan upaya-upaya menjaga perdamaian dan partisipasi ISF ini sendiri,” ujar Sugiono.

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa pengerahan pasukan akan mengikuti pembagian wilayah operasi yang diproyeksikan terdiri atas sejumlah sektor dengan total kekuatan gabungan sekitar 20.000 personel dari berbagai negara.

Menurut Sugiono, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut tidak berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan pihak tertentu, melainkan merupakan mandat internasional untuk menjaga perdamaian dan melindungi masyarakat sipil.

“Ini adalah pasukan yang ditugaskan untuk yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian, terdiri dari berbagai unsur yang tugasnya intinya adalah menjaga situasi. Nah saya kira saya juga perlu menjelaskan karena ini juga perlu disampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan daripada mandat ISF ini mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan atau menyumbangkan pasukannya di ISF,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyampaikan national caveats atau batasan nasional dalam pelaksanaan mandat tersebut, termasuk tidak terlibat dalam operasi tempur ofensif.

Pasukan Indonesia hanya diperkenankan melakukan tindakan defensif dalam rangka mempertahankan diri apabila menghadapi ancaman langsung.

“National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF, bahwa kita tidak melakukan operasi militer. Kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata. Kita tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak,” imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan Indonesia dalam struktur kepemimpinan operasi ISF sekaligus akan memperkuat perlindungan terhadap personel di lapangan serta memastikan kontribusi Indonesia tetap selaras dengan prinsip perdamaian, stabilitas, dan kemanusiaan internasional.

Selain itu, Sugiono menjelaskan bahwa penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander Operasi dalam ISF merupakan bentuk penghargaan terhadap rekam jejak profesional prajurit Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian dunia.

“Deputy commander operasi juga merupakan sesuatu yang penghormatan dan penghargaan terhadap track record Indonesia, kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan menjaga perdamaian dan saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan ke ISF,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian Gaza dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang salah satunya mencakup pembentukan pasukan perdamaian di kawasan tersebut.

Melansir Bloomberg pada Selasa (18/11/2025), sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Keputusan tersebut bersifat simbolis karena rencana 20 poin Trump pada dasarnya sudah berjalan sejak Israel dan Hamas menyepakati kesepakatan damai pada Oktober.

Meski begitu, AS mendorong pengesahan DK PBB untuk menjaga momentum diplomatik dan mengamankan dukungan internasional, termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang dibutuhkan untuk memantau gencatan senjata di Gaza.

“Resolusi hari ini merupakan langkah signifikan menuju Gaza yang stabil dan sejahtera, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz dalam sidang DK PBB.

Tidak adanya penolakan dari Rusia dan China, yang memiliki hak veto, menandakan keduanya memilih untuk tidak menghalangi rencana tersebut di forum internasional.

Waltz juga menyampaikan bahwa pasukan dari sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan tergabung dalam International Stabilization Force.

Pasukan ini akan bekerja sama dengan Mesir dan Israel untuk menjaga ketertiban selama Israel Defense Forces (IDF) menarik pasukannya dari Gaza, sementara Board of Peace yang digagas Trump mempersiapkan pemerintahan transisi. Mandat pasukan tersebut berlaku hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB.

“Itu penting untuk menerjemahkan momentum diplomatik menjadi langkah nyata dan mendesak di lapangan,” ujar juru bicara PBB Stéphane Dujarric.

Dia menegaskan komitmen PBB untuk menjalankan peran yang diberikan dalam resolusi tersebut, termasuk meningkatkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Dalam dokumen resolusi, Board of Peace yang dipimpin Trump diwajibkan melaporkan perkembangan kepada DK PBB setiap enam bulan.

Trump menyambut keputusan tersebut lewat unggahan di Truth Social. “Selamat kepada dunia atas hasil pemungutan suara luar biasa di DK PBB yang mengakui dan mendukung Board of Peace, yang akan saya pimpin bersama para pemimpin paling berpengaruh di dunia. Ini akan menjadi salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB," tulisnya.

Walaupun resolusi tersebut memperoleh dukungan dari beberapa pihak di luar DK, termasuk Otoritas Palestina, sejumlah negara menyatakan kekhawatiran bahwa rencana itu belum memberikan jalur jelas menuju solusi dua negara.

Dokumen itu menyatakan rencana Trump akan memfasilitasi jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, serta mengatakan bahwa AS akan memulai dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati horizon politik bagi koeksistensi damai dan sejahtera.

Pekan lalu, Rusia mengajukan draft resolusinya sendiri yang lebih mengutamakan pembentukan negara Palestina. Delegasi AS memperingatkan bahwa upaya untuk memecah belah akan berdampak serius dan merugikan warga Palestina di Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, menegaskan bahwa isu geopolitik kawasan turut menjadi bagian dari pembahasan.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2025). Dia menyampaikan bahwa kedua negara memiliki kesamaan visi dan komitmen terhadap perdamaian global.

“Tentu saja, seperti yang telah saya sebutkan, kami telah membahas semua bidang kolaborasi dan kami juga membahas situasi di kawasan kami dan juga di dunia karena dengan Indonesia, kami tidak hanya memiliki kesamaan kepentingan, tetapi juga memiliki pandangan dunia yang sama,” ujar Chaudhri.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa baik Indonesia maupun Pakistan adalah negara yang cinta damai.

“Kami berdua percaya pada hubungan persahabatan dengan semua negara, tidak hanya di negara tetangga kami, tetapi juga di dunia,” lanjutnya.

Menurut Chaudhri, Indonesia dan Pakistan akan terus memperkuat kerja sama mereka di forum internasional untuk mendorong stabilitas global.

“Tujuan bersama kedua negara kami adalah untuk mempromosikan perdamaian. Perdamaian di dalam negeri, dan kemudian perdamaian internasional,” katanya.

Terkait kemungkinan kerja sama dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Palestina, Chaudhri menjelaskan bahwa hal tersebut berada dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Itu sebenarnya akan diselenggarakan di bawah naungan PBB,” ujarnya.

Apalagi, dia menekankan bahwa kedua negara merupakan anggota penting di PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta sama-sama memiliki sikap tegas terhadap isu kemerdekaan Palestina.

Dia memastikan Pakistan dan Indonesia akan terus bekerja sama untuk melindungi rakyat Palestina dan juga untuk memajukan hak-hak mereka, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

“Kedua negara memiliki posisi yang kuat dan tegas mengenai isu Palestina dan negara Palestina yang merdeka, negara Palestina yang bersebelahan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gaza bersama negara lain, termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pertemuan bilateral di sela KTT Asean ke-47 di Kuala Lumpur, Minggu (26/10/2025),

“Malaysia menegaskan kembali pendirian teguh dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta menyambut baik sikap konsisten PBB dan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menilai blokade rezim Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai pelanggaran hukum internasional,” ujar Anwar dalam pernyataan resmi kantor perdana menteri dikutip dari kantor berita Bernama, Senin (27/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Anwar dan Guterres juga membahas peran Malaysia sebagai ketua Asean dalam memfasilitasi dialog perdamaian antara Thailand dan Kamboja, serta mendorong dialog inklusif di Myanmar.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi lebih jauh dalam proses perdamaian Timur Tengah, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping force) di Palestina jika diminta oleh pihak terkait.

“Saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, Amerika Serikat, dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya, bagaimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap,” tutur Prabowo.

Lebih lanjut, dia menambahkan, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian bila dibutuhkan dalam proses penegakan dan pemeliharaan gencatan senjata di wilayah konflik.

“Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan,” tegasnya.

Sementara itu, gencatan senjata bertahap antara Hamas dan Israel, yang difasilitasi melalui mediasi regional dan internasional berdasarkan rencana 20 poin dari AS, mulai berlaku pada 10 Oktober lalu.

Sejak Oktober 2023, agresi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 68.500 warga Palestina dan melukai lebih dari 170.300 orang, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.