#30 tag 24jam
Kemenaker Perkuat K3 di Perusahaan untuk Tekan Kasus DBD pada Usia Produktif
Kemenaker perkuat K3 di perusahaan untuk cegah DBD pada usia produktif, dorong sanitasi lingkungan, dan targetkan nol kematian DBD pada 2030. [388] url asal
#k3-perusahaan #keselamatan-kerja #kesehatan-kerja #pencegahan-dbd #usia-produktif #sanitasi-lingkungan #panitia-pembina-k3 #p2k3 #pengawasan-kemenaker #inspeksi-perusahaan #genangan-air #nyamuk-dbd
(Bisnis.Com - Terbaru) 24/04/26 23:10
v/202320/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan sebagai langkah pencegahan DBD yang banyak menyerang usia produktif karena berdampak pada kesehatan pekerja sekaligus produktivitas perusahaan.
Direktur Pengujian K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, M. Yusuf, menjelaskan bahwa pihaknya mengoptimalkan peran K3 sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit di tempat kerja. Dia menyebut, ekosistem K3 di perusahaan sudah terbentuk melalui Panitia Pembina K3 (P2K3) yang memiliki tugas menjaga kesehatan pekerja dan memastikan sanitasi lingkungan tetap terjaga.
Menurut Yusuf, keberadaan P2K3 menjadi kunci dalam mengantisipasi penyebaran DBD di lingkungan kerja. Selain itu, Kemenaker juga mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama menghilangkan potensi genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk.
“Kenaker sebagai pembina keselamatan dan kesehatan kerja mendukung aksi melawan DBD, salah satunya melalui ekosistem K3 di perusahaan. P2K3 memiliki tugas untuk menjaga penyakit akibat kerja dan sanitasi lingkungan, ini yang terus kita dorong,” ujarnya saat ditemui di acara SIAP Lawan Dengue, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).
Dia menambahkan, tingginya angka kasus DBD menjadi perhatian serius karena sebagian besar menyerang kelompok usia produktif. Data menunjukkan beban pembiayaan untuk penanganan DBD mencapai sekitar Rp3 triliun pada 2024, dengan sekitar 44 persen kasus berasal dari kelompok usia kerja.
“Data menunjukkan biaya penanganan DBD cukup besar dan 44 persen kasusnya ada di usia produktif. Ini menjadi concern kita bersama, baik pemerintah, pengusaha, maupun komunitas, untuk mencapai target nol kematian akibat DBD pada 2030,” tambahnya.
Selain dari sisi kesehatan, dampak ekonomi akibat DBD juga dirasakan oleh perusahaan, meskipun belum dihitung secara pasti. Namun secara empiris, kerugian yang timbul akibat pekerja yang sakit dinilai lebih besar dibandingkan biaya pengobatan yang dikeluarkan.
“Memang belum ada hitungan pasti, tetapi secara empiris kerugian perusahaan akibat karyawan terkena DBD bisa lebih besar dari biaya pengobatan itu sendiri,” ujarnya.
Untuk memastikan pencegahan berjalan optimal, Kemenaker melakukan pengawasan rutin melalui inspeksi ke perusahaan. Dalam pemeriksaan tersebut, aspek sanitasi lingkungan menjadi perhatian utama, termasuk potensi genangan air dan area lembap yang berisiko menjadi sarang nyamuk.
Yusuf menuturkan, pengujian lingkungan kerja juga dilakukan secara berkala, mencakup faktor fisika, kimia, dan biologi. Dalam konteks DBD, pengujian lebih difokuskan pada faktor biologis untuk mendeteksi potensi penyebaran penyakit.
“Pengawas ketenagakerjaan rutin melakukan inspeksi, termasuk memeriksa sanitasi lingkungan. Jika ditemukan potensi seperti genangan air atau area lembab, perusahaan akan diberikan catatan untuk segera diperbaiki,” tutupnya.
Tingkatkan Kualitas Dapur MBG, Pengawasan dan Keamanan Diminta Diperketat
Pengawasan dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diperketat untuk menjaga kualitas dan kredibilitas di tengah dapur nakal. Evaluasi menyeluruh dan moratorium sementara diusulkan. [383] url asal
#mbg #dapur-mbg #pengawasan-mbg #keamanan-pangan #bpom #kualitas-makanan #dapur-nakal #standar-operasional #pengawasan-ketat #program-mbg #evaluasi-mbg #moratorium-mbg #sanitasi-lingkungan #verifikasi
(Bisnis.Com - Ekonomi) 02/04/26 19:38
v/180491/
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penguatan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kualitas sekaligus kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah maraknya dapur SPPG nakal.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG masih perlu diperbaiki. Dia menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan standar mutu makanan terpenuhi.
Menurut Agus, skala produksi yang besar dalam satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menurunkan kualitas makanan jika tidak didukung fasilitas dan prosedur yang memadai. Kondisi ini berisiko memunculkan dapur MBG yang tidak memenuhi standar atau “nakal”.
Berdasarkan sejumlah laporan lapangan dan temuan awal, sedikitnya belasan dapur MBG terindikasi tidak memenuhi standar operasional, mulai dari kebersihan hingga pengelolaan limbah. Temuan ini menjadi sinyal perlunya penguatan sistem verifikasi dan pengawasan.
“Pengawasan kualitas makanan masih lemah, padahal ini menyangkut keamanan konsumsi anak-anak,” ujar Agus kepada Bisnis, Kamis (2/4/2026).
Dia juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, program MBG berpotensi bergeser dari tujuan utama peningkatan gizi menjadi aktivitas bisnis yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, manfaat ekonomi dinilai belum merata karena rantai pasok masih didominasi pemasok besar.
Dalam jangka panjang, Agus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia bahkan mengusulkan moratorium sementara guna memastikan perbaikan sistem dapat dilakukan secara komprehensif.
“Karena sudah telanjur jalan, moratorium dulu, semuanya direview. Kalau sekarang, menurut saya sudah harus dihentikan,” tegasnya.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai pelaksanaan program terlalu menitikberatkan pada kuantitas dibandingkan kualitas. Standar dasar seperti sanitasi lingkungan dan instalasi pengolahan limbah seharusnya dipenuhi sebelum dapur beroperasi.
“Ini menunjukkan verifikasi pra-operasional tidak berjalan dengan disiplin,” ujar Yusuf.
Dia menambahkan, ekspansi program dalam skala besar tanpa kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pengawasan memperbesar risiko kegagalan. Kondisi ini juga membuka potensi moral hazard, terutama jika program mulai dilihat sebagai peluang bisnis.
Menurut Yusuf, kelemahan tidak hanya terjadi di tahap awal, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang cenderung reaktif. Program seharusnya diuji melalui proyek percontohan sebelum diperluas secara nasional.
Namun, implementasi yang terlalu cepat membuat berbagai masalah kecil berkembang menjadi isu sistemik di lapangan. “Deviasi kecil di awal berkembang menjadi masalah sistemik,” ujarnya.
Dengan meningkatnya temuan dapur bermasalah, penguatan pengawasan dan evaluasi menyeluruh dinilai menjadi langkah penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)