JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara mengejutkan memperpanjang kelonggaran sanksi terhadap minyak Rusia . Langkah putar balik ini diambil demi meredam lonjakan harga energi dunia yang kian liar akibat dampak perang di Timur Tengah .

Sekretaris Tresuri AS, Scott Bessent mengungkapkan bahwa jika kelonggaran ini tidak diberikan, harga minyak mentah dunia bisa meledak hingga USD150 per barel. Saat ini harga minyak dunia sudah berada di level psikologis USD100 akibat blokade Selat Hormuz.

Dalam kesaksiannya di hadapan Senat pada Rabu (22/4/2026), Bessent mengaku dihujani permintaan dari menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari lebih dari sepuluh negara termiskin di dunia. Mereka memohon agar AS tidak menghentikan aliran minyak Rusia saat jalur energi di Teluk Persia tersumbat.

Eropa Terpecah! Italia Desak Blokir Minyak dan Gas Rusia Dibuka



"Langkah ini bertujuan untuk melindungi konsumen di AS dan sekutu kita dari biaya bahan bakar yang jauh lebih curam," kata Bessent.

Perpanjangan lisensi umum ini berlaku hingga 16 Mei 2026, memungkinkan pengiriman minyak Rusia yang sudah dimuat di tanker tetap berjalan.

Penyelamat di Tengah Krisis Selat Hormuz

Perang AS-Israel melawan Iran telah melumpuhkan Selat Hormuz, jalur yang biasanya mengangkut seperempat perdagangan minyak dunia melalui laut. Akibatnya pasokan global terjepit dan memaksa Washington mengambil langkah pragmatis meski harus melunakkan sanksi terhadap Moskow.

Dengan kelonggaran ini, Departemen Keuangan AS mengklaim telah memasok lebih dari 250 juta barel ke pasar global. "Tanpa tambahan barel dari Rusia ini, harga mungkin sudah mencapai USD150," tambah Bessent.

Rusia Haramkan Jual Minyak ke Negara Pendukung Pembatasan Harga, G7 hingga Jepang



Harga bensin di AS telah melonjak, memberikan tekanan pada sektor rumah tangga menjelang pemilihan di bulan November. Rata-rata harga bahan bakar nasional melebihi USD4 per galon, naik dari USD2,94 pada akhir Februari sebelum konflik Iran, menurut data dari American Automobile Association.

Gangguan pelayaran di Selat Hormuz telah meningkatkan tekanan pada pasar energi, mendorong harga minyak mentah naik dan meningkatkan biaya bahan bakar di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang bergantung pada pasokan dari Teluk.

Rusia Panen Cuan di Tengah Perang

Langkah AS ini memicu kritik tajam. Financial Times menyebut Rusia sebagai "pemenang terbesar dari konflik Timur Tengah." Diperkirakan, Moskow meraup tambahan pendapatan anggaran hingga USD150 juta (Rp2,3 triliun) per hari akibat kenaikan harga minyak global.

Meski demikian, Bessent membantah bahwa Moskow mendapat keuntungan besar. Ia berargumen bahwa minyak Rusia tetap dijual dengan harga diskon dan penurunan harga global secara keseluruhan lebih menguntungkan dunia daripada tambahan volume yang dijual Rusia.

Sementara itu Kremlin telah mengonfirmasi adanya peningkatan kecil dalam pendapatan minyak yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Akan tetapi dijelaskan bahwa hal itu tidak krusial bagi anggaran Rusia maupun ekonomi secara lebih luas.

LONDON - Sebanyak 292 juta barel minyak mentah asal Rusia dan Iran saat ini dilaporkan mengapung di laut akibat pengetatan sanksi Amerika Serikat yang membuat para pembeli mulai beralih ke sumber pasokan alternatif. Bloomberg melaporkan, angka penumpukan di atas kapal tanker ini melonjak lebih dari 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menciptakan fenomena pasar yang "terbelah" di kancah global.

"Kami merasa mungkin sudah hampir mencapai batas kapasitas minyak yang bisa ditempatkan di laut," kata Frederic Lasserre, kepala global riset dan analisis Gunvor, dalam konferensi International Energy Week 2026 di London, dikutip Minggu (15/2/2026).

Peringatan senada disampaikan oleh Russell Hardy, CEO Vitol Group, yang menyebutkan bahwa pembeli tradisional minyak yang terkena sanksi kini mulai beralih ke pasokan dari negara-negara Barat atau Arab Saudi. Pergeseran preferensi ini pada gilirannya memperketat pasar riil dan mendorong kenaikan harga bagi konsumen yang mencari pasokan non-sanksi.

Dalam pertemuan tahunan yang dihadiri sekitar 1.000 delegasi dari 50 negara tersebut, penegakan sanksi menjadi isu krusial. Para eksekutif memperingatkan bahwa penumpukan besar minyak yang terdampar di laut ini sedang membentuk ulang peta perdagangan minyak mentah dunia.

Kondisi ini diperparah oleh langkah Uni Eropa yang mengusulkan paket sanksi ke-20 terhadap Rusia pada awal Februari. Di saat yang sama, Amerika Serikat terus meningkatkan upaya penyitaan terhadap kapal tanker dari "armada bayangan" yang selama ini membantu kelancaran aliran minyak bersanksi.

Dampak dari kebijakan tersebut mulai dirasakan secara nyata oleh industri pengolahan. Kilang-kilang di India, misalnya, kini terpaksa mencari pasokan alternatif di tengah tarif pengiriman yang mendekati level tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Meski terdapat peringatan mengenai potensi kelebihan pasokan secara global, kontrak berjangka minyak Brent tercatat telah naik sekitar 14 persen sepanjang tahun 2026. Badan Energi Internasional melaporkan bahwa meskipun persediaan global meningkat, dampaknya terhadap penurunan harga tertahan oleh disrupsi distribusi akibat sanksi.

Konferensi internasional ini juga menjadi panggung bagi Gunvor Group yang baru saja menyelesaikan proses management buyout pada Desember 2025. Perusahaan kini dipimpin oleh Gary Pedersen, yang sebelumnya merupakan praktisi senior di hedge fund Millennium Management.

Di bawah kepemimpinan baru, Gunvor menyatakan komitmennya untuk tetap fokus pada pertumbuhan global dengan penekanan khusus pada investasi di pasar Amerika Serikat. Langkah ini diambil di tengah pengawasan ketat dari Departemen Keuangan AS terhadap aktivitas perdagangan energi internasional.

MOSKOW - Kapal tanker minyak Rusia mulai gencar mencantumkan Singapura sebagai tujuan resmi pengiriman untuk menyamarkan identitas pembeli di tengah memburuknya prospek ekspor menyusul mundurnya India dari pasar minyak Rusia. Data pelayaran LSEG dan keterangan para pedagang menunjukkan pengalihan rute ini menjadi strategi baru Moskow menghadapi tekanan sanksi Amerika Serikat (AS).

"Kenaikan kapal tanker yang mencantumkan tujuan seperti Singapura, Suez, atau Port Said menandakan kesulitan penjualan yang semakin meningkat dan berkurangnya jumlah pembeli andal," kata seorang pedagang minyak berbasis di Moskow kepada Reuters.

Berdasarkan data pelayaran, tanker yang membawa sekitar 1,4 juta metrik ton minyak mentah Rusia berangkat menuju Singapura pada Januari dengan volume bulanan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Singapura sendiri tidak mengimpor minyak Rusia karena risiko sanksi. Perairan di sekitar negara itu justru kerap digunakan untuk transfer kapal ke kapal atau memindahkan muatan ke unit penyimpanan terapung di dekat Malaysia.

Pengalihan rute ini dipicu oleh sikap India yang mulai membatasi impor minyak Rusia setelah kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Berdasarkan kesepakatan antara Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, AS menghapus tarif tambahan 25% atas barang-barang India sebagai imbalan atas komitmen New Delhi menghentikan pembelian minyak mentah Rusia.

Para penyuling India, kecuali Nayara Energy yang didukung Rosneft, telah menghentikan pembelian kargo spot sejak Trump pertama kali menyebutkan kesepakatan tersebut. Akibatnya, impor minyak Rusia ke India diperkirakan akan turun separuh dari level yang sudah melemah.

Pada Desember lalu, asupan minyak Rusia India bahkan sudah turun ke level terendah dalam dua tahun. Nayara Energy diperkirakan hanya akan melanjutkan impor secara terbatas karena statusnya yang tersanksi dan minimnya pemasok alternatif.

Dengan mundurnya India, para penjual Rusia kini berlomba mengalihkan kargo ke China. Lebih dari selusin kapal tanker yang membawa 10 hingga 12 juta barel minyak mentah Urals sedang berlayar menuju Asia Timur atau menganggur di sepanjang rute tersebut. Lima kapal di antaranya menunjukkan status menunggu perintah atau China menunggu perintah, menurut firma data Kpler.

Para penyuling independen China di Provinsi Shandong menjadi penerima manfaat utama dari situasi ini. Diskon minyak mentah Rusia ke China melebar tajam, dengan ESPO Blend ditawarkan hampir USD9 per barel di bawah ICE Brent dan Urals sekitar USD12 di bawah patokan. Volume minyak Rusia yang masuk ke China pada Januari bahkan mencapai rekor tertinggi.

Namun, tekanan terhadap Moskow belum sepenuhnya mereda. Sekitar 16,7 juta barel minyak mentah Rusia kini tersimpan di penyimpanan terapung, melonjak hampir lima kali lipat sejak Desember. Para analis mencatat, tanpa pembelian baru dari penyuling milik negara China yang sebagian besar telah menghentikan pembelian minyak Rusia melalui laut sejak sanksi AS menargetkan Rosneft dan Lukoil, Rusia akan terus menghadapi pasar yang kelebihan pasokan dalam waktu dekat. FOTO/bairdmaritim.com

JAKARTA - Amerika Serikat atau AS adalah musuh utama dolar , ketika sanksi ekonomi yang dijatuhkan Washington dinilai sebagai penyalahgunaan instrumen keuangan. Hal ini disampaikan oleh ekonom Brasil dan mantan direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Paulo Nogueira Batista Jr.

Menurutnya Washington semakin sering memanfaatkan mata uang nasionalnya sebagai senjata, merusak kepercayaan terhadap dolar dan sistem keuangan Barat secara lebih luas. "Musuh utama dolar dan sistem pembayaran internasional yang dikendalikan oleh Barat adalah AS itu sendiri," kata Batista dalam wawancara eksklusif seperti dilansir RT.

Sebelum Resmi Diluncurkan, 9 Negara ASEAN Sepakat Terima Mata Uang BRICS



"Ada pergeseran dari dolar, dari Treasury AS, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan instrumen secara sewenang-wenang oleh AS (seperti) SWIFT," sambungnya.

Dia mengatakan, bahwa kasus paling terkenal dari penyalahgunaan semacam itu adalah Rusia ketika sekitar USD300 miliar cadangan Bank Sentralnya dibekukan oleh Barat di bawah sanksi ekonomi yang diberlakukan setelah eskalasi konflik Ukraina pada 2022.

Selain pembekuan aset, AS dan sekutunya menghapus sebagian besar bank Rusia dari sistem pesan antarbank SWIFT dan memberlakukan larangan transaksi penuh pada institusi keuangan utama. Secara efektif, mereka memutus Rusia dari sistem keuangan Barat yang didominasi dolar dan euro.

2026, Akankah Menjadi Tahun Runtuhnya Dominasi Dolar AS?



Menurut Batista, tahun 2022 menjadi titik balik ketika dedolarisasi dan pergeseran dari lembaga keuangan yang terkait dengan AS -yang sebelumnya sudah berlangsung lambat- mulai meningkat kecepatannya.

"Negara-negara seperti Rusia dan China, juga Iran, sebelumnya sudah menderita akibat sanksi atau ketakutan akan sanksi dari AS. Tetapi ini menjadi titik krusial karena skala cadangan Rusia dan aset-aset yang dibekukan. Sejak 2022, bank-bank sentral besar misalnya China, mulai menjauh dari Treasury AS," paparnya.

Porsi dolar dalam cadangan devisa global terus menurun secara bertahap selama empat tahun terakhir. Rusia pada dasarnya telah menghapus mata uang Barat dalam perdagangan, bersama dengan negara-negara CIS dan BRICS.

Negara-negara ini juga melakukan hal yang sama dengan mitra mereka yang lain, terkait penggunaan dolar. Ke depan, Batista mengatakan bahwa meskipun dolar akan tetap menjadi mata uang global yang penting, peralihan dari dolar akan terus berlanjut dan hegemoni-nya akan melemah secara bertahap.

TEHERAN - Iran sekarang ini menjadi negara dengan kondisi yang "sakit-sakitan", di mana ekonominya memburuk dan dilanda demo nasional lebih dari dua minggu. Dalam kondisi seperti itu, Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap negara Islam tersebut.

Washington menyatakan rentetan sanksi baru ini sebagai respons atas tindakan keras rezim Iran terhadap para demonstran. Sanksi-sanksi tersebut menargetkan pejabat keamanan senior, sebuah penjara terkenal yang dituduh melakukan penyiksaan terhadap tahanan, dan jaringan luas perusahaan fiktif yang digunakan untuk mencuci uang miliaran dolar dari penjualan minyak dan petrokimia.

Ini merupakan tindakan terkoordinasi oleh Departemen Luar Negeri dan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS yang ditujukan kepada apa yang disebut oleh pejabat Amerika sebagai "arsitek" dari penindasan brutal rezim terhadap demonstran damai dan mesin keuangan yang mendukung penindasan rezim.

"Ini tentang berdiri bersama rakyat Iran," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari NDTV, Jumat (16/1/2026).

"Atas arahan Presiden [Donald] Trump, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada para pemimpin kunci Iran yang terlibat dalam penindasan brutal terhadap rakyat Iran. Departemen Keuangan akan menggunakan setiap alat untuk menargetkan mereka yang berada di balik penindasan tirani rezim terhadap hak asasi manusia," paparnya.

Inti dari pengumuman rentetan sanksi pada hari Kamis adalah penetapan Penjara Fardis, yang oleh Departemen Luar Negeri AS digambarkan sebagai lembaga tempat perempuan dan tahanan lainnya telah mengalami "perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat". Langkah ini menempatkan penjara tersebut di bawah sanksi AS, yang secara efektif membekukan aset apa pun di bawah yurisdiksi AS dan melarang warga Amerika melakukan transaksi yang melibatkan penjara tersebut.

Secara bersamaan, OFAC memberikan sanksi kepada beberapa pejabat keamanan senior Iran, termasuk Ali Larijani, sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran, yang menurut pejabat AS memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan respons terhadap protes yang pecah sejak Desember 2025. Menurut Departemen Keuangan AS, Larijani termasuk di antara para pemimpin pertama yang secara terbuka menyerukan penggunaan kekerasan terhadap para demonstran.

Protes, yang dipicu oleh kemarahan publik atas kesulitan ekonomi, inflasi, dan penindasan politik, telah menyebar ke berbagai provinsi di Iran. Pejabat AS mengatakan pasukan keamanan Iran telah menembakkan peluru tajam ke arah kerumunan dan bahkan menyerang demonstran yang terluka di rumah sakit. Dalam satu insiden di Provinsi Ilam, unsur-unsur Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) diduga menembakkan gas air mata dan peluru logam ke halaman rumah sakit dan menyerang pasien, anggota keluarga, dan petugas medis.

Selain Larijani, OFAC juga menunjuk komandan provinsi yang dituduh mengawasi tindakan keras yang penuh kekerasan, termasuk Mohammad Reza Hashemifar dan Nematollah Bagheri di Provinsi Lorestan, serta Azizollah Maleki dan Yadollah Buali di Provinsi Fars, tempat kota besar Shiraz berada. Departemen Keuangan AS mengatakan pasukan keamanan di daerah-daerah tersebut telah membunuh banyak demonstran dan, dalam beberapa kasus, menahan jenazah untuk memaksa keluarga memberikan kesaksian palsu di televisi pemerintah.

Namun rentetan sanksi tersebut jauh melampaui itu.

Dalam apa yang digambarkan oleh para pejabat Amerika sebagai pukulan besar bagi jalur keuangan vital Iran, OFAC juga menetapkan 18 individu dan entitas yang terkait dengan jaringan "perbankan bayangan" Iran—sistem rahasia yang menggunakan perusahaan fiktif dan lembaga pertukaran mata uang asing untuk memindahkan uang melalui sistem keuangan internasional meskipun ada sanksi yang berlaku.

"Jaringan-jaringan ini adalah sarana utama yang digunakan Iran untuk memfasilitasi perdagangan senilai puluhan miliar dolar setiap tahunnya," kata Departemen Keuangan Amerika, menambahkan bahwa dana tersebut secara rutin dialihkan dari masyarakat Iran dan digunakan untuk penindasan di dalam negeri dan kegiatan militan di luar negeri.

Dua bank besar yang terkait dengan negara, Bank Melli dan Shahr Bank, diidentifikasi sebagai pusat kegiatan ini. Menurut Departemen Keuangan Amerika, Bank Melli mengoperasikan jaringan kompleks perusahaan "rahbar"—perusahaan yang dipercayakan untuk mengelola transaksi internasional menggunakan perusahaan samaran di berbagai yurisdiksi. Di pusat jaringan tersebut adalah Nikan Pezhvak Aria Kish Company yang berbasis di Iran, bersama dengan Empire International Trading FZE yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA) dan Golden Mist PTE. Ltd. yang berbasis di Singapura, yang diduga membantu menyalurkan jutaan dolar pendapatan minyak.

Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa sejak tahun 2024, jaringan Bank Melli memproses transaksi miliaran dolar untuk entitas termasuk Perusahaan Minyak Nasional Iran, IRGC, dan Bank Sentral Iran, terkadang menggunakan faktur palsu dan transfer lintas yurisdiksi untuk menyembunyikan asal uang tersebut.

Para pejabat Amerika mengatakan Shahr Bank menjalankan operasi serupa melalui HMS Trading FZE yang berbasis di UEA dan Tejarat Hermes Energy Qeshm yang berbasis di Iran, yang didukung oleh sejumlah perusahaan fiktif di Teluk dan Eropa. Beberapa perusahaan tersebut diduga digunakan untuk memindahkan pembayaran puluhan juta dolar untuk pengiriman minyak Iran ke Asia.

Berdasarkan hukum AS, penetapan tersebut berarti bahwa setiap properti atau kepentingan dalam properti dari individu dan entitas yang dikenai sanksi yang berada di bawah yurisdiksi AS dibekukan, dan warga AS pada umumnya dilarang melakukan bisnis dengan mereka. Perusahaan dan bank asing yang terus berurusan dengan pihak-pihak yang terdaftar juga dapat menghadapi sanksi.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Tommy Pigott mengatakan langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk "menolak akses rezim ke jaringan keuangan dan sistem perbankan global sementara mereka terus menindas rakyat Iran."

"Amerika Serikat mendukung rakyat Iran, yang berunjuk rasa untuk hak-hak alami mereka," kata Pigott. "Rezim tersebut terus mendanai aktivitas destabilisasi dan jahat di seluruh dunia, alih-alih berinvestasi dalam kesejahteraan rakyatnya di dalam negeri."

Sanksi tersebut diberlakukan berdasarkan serangkaian perintah eksekutif dan undang-undang AS yang menargetkan pelanggaran hak asasi manusia, kepemimpinan Iran, serta sektor energi dan keuangan, dan selanjutnya menerapkan Memorandum Kepresidenan Keamanan Nasional-2 pemerintahan, bagian dari apa yang digambarkan oleh Departemen Keuangan sebagai kampanye "tekanan ekonomi maksimum."

Para pejabat AS menekankan bahwa tujuan utamanya bukanlah hukuman demi hukuman itu sendiri, tetapi perubahan perilaku. Namun, dengan protes yang masih berlangsung dan Teheran menunjukkan sedikit tanda akan mengalah, tindakan besar-besaran pada hari Kamis menandakan bahwa Washington siap untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik seiring dengan peristiwa di jalan-jalan Iran.

JAKARTA - Perusahaan penyuling minyak swasta terbesar di India , Reliance Industries dikabarkan telah melanjutkan pembelian minyak mentah Rusia setelah sebelumnya menghentikan pembelian untuk mematuhi sanksi AS . Sebelumnya pemerintah AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan minyak milik negara Rusia, Rosneft dan Lukoil, pada bulan Oktober, lalu.

AS menyebutkan sanksi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan pada sektor energi Rusia terkait perang Ukraina. Sanksi AS ini memberikan batas waktu bagi perusahaan global, termasuk penyuling minyal asal India hingga 21 November untuk menghentikan transaksi dengan dua perusahaan besar tersebut.

Pelanggan Minyak dan Gas Rusia Ini Tetap Setia di Tengah Ancaman Sanksi Barat



Seperti dilansir Bloomberg, pihak-pihak yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa Reliance sedang mendapatkan minyak mentah dengan harga diskon dari pemasok yang tidak terkena sanksi. Perusahaan itu menyewa kapal tanker Aframax dari perusahaan Rusia RusExport dan mengirimkan barel-barel tersebut ke kilang mereka yang menghasilkan 660.000 barel per hari di Jamnagar, sebuah pabrik yang memasok bahan bakar ke pasar domestik India, kata sumber anonim tersebut.

Reliance, yang memiliki kesepakatan jangka panjang dengan Rosneft, mengumumkan bulan lalu bahwa mereka akan menghentikan pembelian untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi AS. Pihak perusahaan mengatakan, bahwa muatan terakhir seperti itu dimuat pada 12 November.

Seorang sumber perusahaan mengatakan kepada Reuters, bahwa pengiriman yang sedang berlangsung merupakan “transaksi yang sudah ada sebelumnya yang sedang diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan sanksi.”

Seperti diketahui, India merupakan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, dan menjadi pasar utama bagi minyak mentah Rusia setelah meningkatnya konflik di Ukraina pada 2022. Data dari perusahaan analis Kpler menunjukkan Rusia telah menjadi pemasok minyak utama bagi negara Asia Selatan ini sejak saat itu, menyediakan lebih dari 36% dari impor minyak mentah India sepanjang tahun ini.

Merespons sanksi AS, beberapa penyuling utama India menghentikan sementara pesanan baru dan mencari pasokan alternatif. Lainnya, seperti Indian Oil Corporation yang didukung negara, mengatakan bahwa mereka akan terus membeli minyak dari produsen Rusia yang belum terkena sanksi.

25 Tahun Lagi, India Bakal Menjadi Konsumen Minyak Terbesar di Dunia



Negara-negara Barat telah berulang kali menargetkan Rusia. Presiden AS Donald Trump sempat mengumumkan tarif 25% terhadap India pada bulan Agustus sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia, dengan alasan perdagangan tersebut memperpanjang konflik Ukraina.

Namun New Delhi telah menepis kritikan terkait perdagangan dengan Moskow, dengan mengatakan bahwa kebijakan energinya didorong oleh kepentingan nasional. Kurang lebih pada waktu yang sama, UE (Uni Eropa) juga memberlakukan paket sanksi ke-19 yang menargetkan ‘armada bayangan’ Rusia.

Moskow menyatakan bahwa ancaman sanksi atau tarif terhadap mitranya melanggar hak kedaulatan mereka.

JAKARTA - Iran menghentikan seluruh ekspor gas alam ke Irak berdampak signifikan terhadap pasokan listrik negara tersebut. Penghentian ini menyebabkan pemangkasan hingga 4.500 megawatt dari jaringan listrik nasional Irak dan memaksa pemerintah di Baghdad mencari sumber energi alternatif untuk menjaga pasokan listrik tetap berjalan.

Keputusan Teheran tersebut memperparah krisis energi Irak yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Situasi ini semakin memburuk setelah Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperketat penegakan sanksi terhadap Iran sejak awal tahun turut memengaruhi stabilitas pasokan energi lintas negara di kawasan.

Dikutip dari iranintl, Juru Bicara Kementerian Listrik Irak, Ahmed Mousa, mengatakan Iran telah menyampaikan pemberitahuan resmi terkait penghentian pasokan gas tersebut. Pemerintah Iran menyatakan penghentian ekspor gas dilakukan karena kondisi darurat, namun tidak memberikan penjelasan lebih rinci. Penghentian total ini menyusul tren penurunan ekspor gas Iran ke Irak dalam beberapa bulan terakhir.

Pada periode April hingga Agustus, pasokan gas dari Iran tercatat turun sekitar 40 persen setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump mencabut keringanan pembayaran impor energi Iran pada Maret lalu.

Keringanan tersebut pertama kali diberlakukan pada 2018 dan selama ini diperpanjang oleh pemerintahan AS, baik di era Trump maupun Presiden Joe Biden, untuk memberi waktu bagi Irak melakukan diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada gas Iran.

Selama ini Irak mengandalkan pasokan gas Iran untuk sekitar 30 hingga 40 persen kebutuhan pembangkit listrik nasionalnya, dengan volume impor mencapai 50 juta meter kubik per hari dan nilai sekitar USD4–5 miliar per tahun. Di sisi lain, kebutuhan listrik Irak saat beban puncak kerap melampaui 50.000 megawatt, sementara kapasitas produksi masih berada di kisaran 27.000 megawatt.

Pemerintah Irak menyatakan telah mengaktifkan rencana darurat dengan beralih ke bahan bakar alternatif produksi dalam negeri serta membuka opsi pasokan dari negara lain. Selain tekanan pasokan, sektor kelistrikan Irak juga menghadapi tantangan keamanan, termasuk serangan roket ke ladang gas Khor Mor di wilayah utara pada November lalu yang memangkas sekitar 3.000 megawatt pasokan regional.

JAKARTA - Impor minyak mentah Rusia ke India diproyeksikan tetap kuat pada Desember 2025, menembus angka 1,2 juta barel per hari (bph). Angka ini mengatasi prediksi penurunan tajam pasca pemberlakuan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap raksasa energi Rusia, Rosneft dan Lukoil mulai 21 November lalu.

Ketahanan impor ini menandai perpecahan di internal industri pengilangan India. Kilang milik negara tetap melanjutkan pembelian, sementara sebagian kilang swasta memilih berhenti mengimpor untuk menjaga akses ke pasar ekspor Barat.

Seorang pejabat AS, seperti dikutip Reuters, mengomentari tekanan yang dihadapi Rusia. "Rusia telah dipaksa menerima diskon besar dan pembeli yang lebih sedikit untuk minyaknya," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tekanan ini bertujuan membatasi pendapatan Kremlin gana mendanai perang. Di sisi lain, perusahaan pelat merah seperti Indian Oil Corporation mempertahankan pembelian di level biasa, sementara Bharat Petroleum bahkan meningkatkan kuota untuk Januari. Kilang swasta Nayara Energy, yang dimiliki pihak Rusia, juga tetap mengimpor secara eksklusif.

Produsen Rusia diduga memanfaatkan skema pertukaran minyak di pasar domestik untuk menjaga aliran ke India tanpa melanggar sanksi. Kilang India juga tertarik oleh diskon harga yang mencapai USD6–7 per barel di bawah acuan Brent, jauh lebih lebar daripada beberapa bulan sebelumnya.

Namun, kilang swasta raksasa Reliance Industries telah menghentikan pembelian baru untuk menaati standar Barat, meski masih menerima kiriman dari kontrak lama. Mangalore Refinery juga dilaporkan tidak melakukan pembelian minyak Rusia untuk Januari.

Ketegangan Dagang Perumit Hubungan

Pola impor ini membebani perundingan dagang AS-India. Presiden AS Donald Trump bahkan telah menggandakan tarif impor atas barang India menjadi 50 persen, dengan separuhnya merupakan penalti atas pembelian minyak Rusia.

Di tengah ketegangan itu, hubungan energi India-Rusia justru menguat usai pertemuan Presiden Vladimir Putin dan PM Narendra Modi pada Desember. India, importir minyak terbesar ketiga dunia, tercatat mengimpor 1,77 juta bph minyak Rusia pada November, naik 3,4% dari Oktober.

WASHINGTON - Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga keponakan Presiden Venezuela Nicolás Maduro ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya memberikan tekanan lebih lanjut pada negara Amerika Selatan tersebut.

Sanksi baru terhadap Franqui Flores, Carlos Flores, dan Efrain Campo diberlakukan sehari setelah Trump mengumumkan bahwa AS telah menyita sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela.

Selain tiga keponakan Maduro, sanksi AS juga ditujukan kepada pengusaha Panama; Ramon Carretero Napolitano, enam perusahaan, dan enam kapal berbendera Venezuela yang dituduh mengangkut minyak Venezuela.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS menerbitkan daftar sanksi tersebut pada hari Kamis.

Sanksi itu dimaksudkan untuk mencegah mereka mengakses properti atau aset keuangan apa pun yang dimiliki di AS, dan hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah perusahaan dan warga negara AS melakukan bisnis dengan mereka.

Bank dan lembaga keuangan yang melanggar pembatasan tersebut akan terkena sanksi atau tindakan penegakan hukum oleh AS.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Nicolas Maduro dan rekan-rekan kriminalnya di Venezuela membanjiri Amerika Serikat dengan narkoba yang meracuni rakyat Amerika.”

“Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Departemen Keuangan meminta pertanggungjawaban rezim dan lingkaran kroni serta perusahaannya atas kejahatan yang terus berlanjut,” katanya, seperti dikutip AP, Jumat (12/12/2025).

Ini bukan pertama kalinya keluarga Maduro terlibat dalam aksi balas dendam politik dengan AS.

Pada Oktober 2022, Venezuela membebaskan tujuh warga Amerika yang dipenjara sebagai imbalan atas pembebasan Flores dan Campo oleh Amerika Serikat, yang telah dipenjara selama bertahun-tahun karena kasus narkotika. Keduanya ditangkap di Haiti dalam operasi Badan Anti-Narkotika (DEA) pada tahun 2015 dan dihukum pada tahun berikutnya di New York.

Carlos Flores telah dikenai sanksi pada Juli 2017 tetapi dihapus dari daftar sanksi Departemen Keuangan pada tahun 2022 selama masa pemerintahan Joe Biden dalam upaya untuk mempromosikan negosiasi pemilihan demokratis di Venezuela.

Tindakan terbaru AS terhadap Venezuela menyusul serangkaian serangan mematikan yang dilakukan AS terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik bagian timur, yang telah menewaskan sedikitnya 87 orang sejak awal September.

Trump membenarkan serangan tersebut sebagai eskalasi yang diperlukan untuk membendung aliran narkoba ke Amerika Serikat dan menegaskan bahwa AS terlibat dalam "konflik bersenjata" dengan kartel narkoba.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga tahun lalu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menghadiahkan jam tangan mewah buatan lokal kepada sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat KTT Asean di Phnom Penh, Kamboja. Jam tangan itu menampilkan logo mahkota Prince Holding Group, konglomerasi raksasa asal Kamboja.

Jam tangan Lotus Tourbillon tersebut dihiasi 25 batu permata. Setelah menerimanya, Biden menyerahkan jam tangan itu ke Arsip Nasional AS bersama sejumlah cendera mata lain senilai total US$1.790.

Hadiah tersebut, yang dirancang dan dirakit oleh sekolah pembuat jam milik Prince Group, menunjukkan bagaimana perusahaan yang dipimpin oleh pengusaha kelahiran China, Chen Zhi, berhasil menembus lingkaran elit global.

Pengusaha berusia 37 tahun itu membangun citra sah dan dermawan, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh penting, serta menguasai aset di berbagai negara—mulai dari gedung perkantoran di London hingga apartemen mewah di Singapura dan Taiwan.

Dia memimpin jaringan bisnis yang membentang dari pantai Palau hingga pusat keuangan Hong Kong.

Namun demikian, kerajaan bisnis itu kini runtuh dengan cepat. Selain dituduh melakukan pencucian uang, Pemerintah AS juga menyita Bitcoin senilai US$15 miliar dan mengungkap bahwa jaringan Chen beroperasi hampir tanpa hambatan selama lebih dari satu dekade.

Prince Holding Group, sedang menjadi sorotan setelah otoritas Amerika Serikat dan Inggris menuduh pendirinya, Chen Zhi, menjalankan jaringan kriminal lintas negara yang mencuci miliaran dolar hasil kejahatan.

Melansir Bloomberg pada Selasa (4/11/2025), pada pertengahan Oktober 2025, otoritas Amerika Serikat dan Inggris menuduh Chen menjalankan sindikat kriminal lintas negara yang mengoperasikan pusat penipuan daring (scam center) berbasis kerja paksa dan mencuci miliaran dolar hasil kejahatan.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap 146 individu dan entitas yang terafiliasi dengan Prince Group, termasuk Chen.

Media di Singapura dan Kamboja sempat menyanjung kesuksesan bisnisnya, bahkan ketika tudingan keterkaitannya dengan kejahatan terorganisir mulai mencuat tahun lalu.

Jacob Sims, peneliti kejahatan lintas negara dari Harvard University Asia Center menuturkan, Prince Group hampir pasti berkembang pesat karena kemudahan pergerakan modal di pusat keuangan seperti Hong Kong dan Singapura.

“Respons komunitas internasional bahkan nyaris menunjukkan pembiaran," jelasnya.

Prince Group membantah tuduhan pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya, meskipun pernyataan itu kini sudah dihapus dari situs resminya. Chen masih buron dan belum bisa dihubungi.

Operasi di Singapura

Polisi Singapura pada Jumat (31/10/2025) lalu mengonfirmasi telah melakukan operasi terhadap Chen dan jaringannya terkait dugaan pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Otoritas menyita aset senilai lebih dari 150 juta dolar Singapura (US$115 juta), termasuk kapal pesiar, 11 mobil, dan berbagai minuman keras mewah.

Chen lahir di Provinsi Fujian, China, pada 1987. Menurut data Departemen Keuangan AS, dia kemudian melepaskan kewarganegaraan China dan kini memiliki paspor dari Siprus, Vanuatu, serta Kamboja.

Chen mulai berinvestasi di sektor properti di Kamboja sejak 2011 dan mendirikan Prince Group, yang kini merambah bisnis hiburan, keuangan, hingga penerbangan.

Seiring waktu, Chen juga menjadi penasihat bagi Hun Sen dan putranya, Hun Manet, yang kini menjabat sebagai perdana menteri.

Dalam KTT Asean 2022 di Phnom Penh, jam tangan produksi sekolah milik Prince juga dibagikan kepada para pemimpin dunia lainnya, termasuk Perdana Menteri Kanada saat itu Justin Trudeau dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese—keduanya kemudian menyerahkan kembali hadiah tersebut kepada negara masing-masing.

Jaksa AS menuduh Chen dan kelompoknya menggunakan pengaruh politik untuk melindungi operasi penipuan dari aparat hukum di berbagai negara.

Kekayaan Global

Chen membangun gaya hidup mewah di Singapura, negara yang dikenal ketat terhadap korupsi dan kejahatan finansial. Dia menghabiskan hampir 40 juta dolar Singapura untuk membeli properti mewah, termasuk penthouse senilai 17 juta dolar Singapura di Gramercy Park dan apartemen $16,2 juta dolar Singapura di Le Nouvel Ardmore yang dijadikan markas bisnis.

Keluarga Chen tinggal di Singapura bersama tiga anaknya, sementara dia sering terlihat menggunakan mobil mewah Mercedes-Maybach dengan pelat nomor “5555”. Chen juga memiliki kapal pesiar sepanjang 53 meter bernama NONNI II yang kerap bersandar di Pulau Sentosa.

Selain itu, Chen mendirikan kantor keluarga DW Capital Holdings Pte yang mengklaim mengelola aset lebih dari 60 juta dolar Singapura. Dia juga memiliki perusahaan Skyline Investment Management, yang bergerak di bisnis pembiayaan kendaraan.

Aset di Hong Kong dan London

Kerajaan bisnis Chen meluas ke berbagai kota besar dunia. Di London, otoritas Inggris membekukan aset senilai lebih dari 100 juta pound sterling (US$132 juta), termasuk gedung perkantoran di kawasan Fenchurch Street dan properti mewah di New Oxford Street serta Nine Elms.

Di Taiwan, kelompoknya diketahui membeli properti senilai 3,8 miliar dolar baru Taiwan (US$124 juta) pada 2019, sementara di Hong Kong ia menguasai lebih dari US$300 juta aset berupa saham perusahaan publik dan properti komersial.

Chen tercatat sebagai pemegang saham pengendali dua emiten di Bursa Hong Kong—Geotech Holdings Ltd. dan Khoon Group Ltd.—yang kini masuk dalam daftar sanksi AS.

Mega Proyek di Kamboja

Reputasi Chen semakin mencuat lewat proyek ambisius Ream City di pesisir Sihanoukville senilai US$16 miliar, yang dikerjakan anak usaha Prince, Canopy Sands Development Co. Namun, seiring waktu muncul berbagai pertanyaan soal sumber dana dan praktik bisnisnya.

Beberapa mitra asing mulai mundur. The Ascott Ltd., unit properti dari CapitaLand Singapura, dan Radisson Hotel Group membatalkan kerja sama mereka setelah sanksi dijatuhkan oleh otoritas AS.

Sims menambahkan, dari perspektif uji tuntas, tak ada alasan kuat bagi perusahaan untuk tidak mengetahui risiko bekerja sama dengan Prince.

“Kasus ini menunjukkan bagaimana banyak korporasi masih bergantung pada pemerintah untuk menilai risiko reputasi mereka" jelasnya.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) secara resmi akan menunda penerapan perluasan besar-besaran pengendalian ekspor yang dikenal sebagai aturan 50% selama satu tahun sebagai bagian dari kerangka kesepakatan untuk meredakan tensi perang dagang dengan China.

Keputusan penangguhan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Kamis (31/10). Langkah ini merupakan hasil dari pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan, yang menjadi pertemuan perdana mereka sejak masa jabatan pertama Trump.

Bessent menjelaskan penundaan tersebut merupakan langkah timbal balik yang penting. AS menangguhkan aturan ekspor baru tersebut sebagai imbalan atas komitmen Beijing untuk menangguhkan rezim perizinan ekspor mineral tanah jarang (rare earth) yang diumumkan China pada 9 Oktober lalu.

"Kami akan menangguhkan penerapan aturan itu selama satu tahun sebagai imbalan atas penangguhan rezim perizinan ekspor mineral tanah jarang (rare earth) dari China," kata Bessent dalam wawancara dengan Fox Business.

Aturan 50% yang semula diumumkan oleh Bureau of Industry and Security (BIS) pada akhir September, dirancang untuk memperluas kewajiban perizinan ekspor AS terhadap perusahaan yang mayoritas sahamnya 50% atau lebih dimiliki oleh entitas yang masuk dalam Entity List, Military End-User List, atau daftar khusus lainnya.

Penerapan aturan ini dipandang sebagai eskalasi signifikan karena berpotensi memukul ribuan anak perusahaan yang tersebar tidak hanya di China dan Rusia, tetapi juga di pusat-pusat keuangan utama di Barat dan Asia, menurut analisis lembaga riset Kharon pada Juni lalu.

Meskipun demikian, Gedung Putih dan Departemen Perdagangan AS belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rincian kesepakatan tersebut, termasuk apakah penangguhan aturan 50% berlaku untuk seluruh entitas yang tercakup atau hanya yang berkaitan spesifik dengan China.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan China (MoC) telah mengonfirmasi penangguhan ini dalam pernyataan resminya. MoC menyatakan bahwa AS akan menangguhkan penerapan aturan tersebut selama setahun, dan China akan menangguhkan tindakan pengendalian ekspor terkait yang mereka umumkan pada 9 Oktober.

Penangguhan rezim ekspor mineral tanah jarang dari China merupakan konsesi yang sangat strategis bagi Washington. China menguasai sekitar 70% produksi tambang tanah jarang global, menjadikannya pemain dominan dalam pasokan mineral vital untuk industri teknologi, mulai dari ponsel pintar hingga baterai kendaraan listrik.

Selain penangguhan sanksi, Presiden Trump juga mengumumkan bahwa sebagai bagian dari kerangka kesepakatan yang lebih luas, Beijing sepakat untuk memulai proses pembelian energi dari AS, termasuk minyak dan gas alam dari Alaska, serta melanjutkan impor kedelai asal Amerika.

Menteri Keuangan Bessent menambahkan bahwa China juga berkomitmen pada "kerja sama substansial untuk mengurangi aliran prekursor [bahan baku] fentanil ke Amerika Utara" sebagai imbalan atas pengurangan tarif dari pihak AS.

Kementerian Perdagangan China menyebutkan bahwa AS juga akan menangguhkan penyelidikan Pasal 301 terhadap industri maritim, logistik, dan galangan kapal China. Meskipun demikian, penangguhan ini tidak mencakup pembatasan lain atas ekspor tanah jarang yang diberlakukan China sejak April sebagai respons terhadap tarif impor dari AS.

BOGOTA - Presiden Kolombia Gustavo Petro kesulitan mendapatkan gajinya setelah terkena sanksi Amerika Serikat (AS). Kondisi itu diungkap pengacaranya, Daniel Kovalik.

Presiden Petro, istrinya, salah satu putranya, dan menteri dalam negerinya baru-baru ini dimasukkan ke dalam daftar hitam Departemen Keuangan AS oleh Presiden Donald Trump. Mereka dijatuhi sanksi atas tuduhan bahwa Petro gagal memerangi perdagangan narkoba.

Sanksi tersebut membekukan aset mereka di Amerika Serikat dan melarang mereka berbisnis dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS.

"Kartu kredit dan rekening bank mereka telah dibekukan," kata Kovalik kepada AFP. "Bahkan mendapatkan gaji sebagai pejabat publik pun kini sulit," ujarnya, yang dilansir Jumat (31/10/2025).

Sebuah perusahaan bahan bakar yang berafiliasi dengan AS juga menolak mengisi bahan bakar pesawat kepresidenan di Spanyol, imbuh Kovalik.

Gaji bulanan Petro tidak dipublikasikan. Kovál berpendapat negosiasi dapat menyelesaikan masalah ini.

"Anda mengajukan kasus dan sering kali akan diselesaikan melalui negosiasi atau diplomasi," katanya. "Itu akan diselesaikan melalui perantara. Kami sedang mengupayakannya," imbuh dia.

Kovál berencana untuk menggugat sanksi tersebut di pengadilan AS dan di hadapan Departemen Keuangan.

"Apa pun caranya, prosesnya akan sangat panjang dan berlarut-larut," ujar Kovalik.

"Pengadilan Kolombia, mungkin badan internasional, bisa menanganinya, tetapi, jujur saja: AS tidak bertanggung jawab kepada siapa pun," paparnya.

Kovalik bersikeras bahwa Petro tidak bersalah. "Saya pikir kebenaranlah yang akan membebaskan kita," katanya.

"Saya sudah mengenal Petro selama 20 tahun, dan yang saya tahu adalah dia telah memerangi kartel narkoba sepanjang karier politiknya," terangnya.

Dia yakin Petro dihukum Trump karena menentang kebijakan luar negeri AS.

"Saya pikir (Trump) mencoba menyerang siapa pun yang menentang tujuan kebijakan luar negeri AS," kata Kovalik.

"Dan dia sedang dihukum. Ini pesan untuk semua pemimpin: Anda harus bersekutu, (atau) Anda akan dihukum," lanjut dia.

Kovalik memperingatkan bahwa perusahaan atau pemerintah mana pun yang bekerja sama dengan Petro juga dapat menghadapi sanksi.

Pengacara tersebut mengatakan dia bertemu Petro pada tahun 2000-an, di salah satu periode paling berdarah dalam konflik Kolombia, ketika keduanya mengecam hubungan antara tentara dan kelompok paramiliter. "Itulah yang menyatukan kami," ujarnya.