IDXChannel – PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) menyampaikan penjelasan tambahan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) atau rights issue Perseroan.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (21/5/2026), CBRE mengungkapkan telah menunjuk empat Pembeli Siaga (standby buyer) yang akan menyerap sisa saham apabila tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap penyerapan saham baru yang diterbitkan dalam aksi korporasi tersebut.

Manajemen Perseroan menyatakan, adapun empat pihak yang ditunjuk sebagai Pembeli Siaga yakni PT Gunanusa Utama Fabricators, Global Tower Investments Limited, Andry Hakim, serta Gabriel Rey. Perseroan menegaskan seluruh pihak tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan CBRE.

Masing-masing Pembeli Siaga juga telah menyerahkan surat pernyataan kesanggupan beserta dokumen pendukung terkait kecukupan dana untuk membeli sisa saham yang tidak diambil pemegang HMETD sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam aksi korporasi ini, CBRE berpotensi menghimpun dana hingga sekitar Rp1,91 triliun. Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,76 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan di kisaran Rp100 hingga Rp150 per saham.

Direktur Utama CBRE, Suminto Husin Giman, mengatakan rights issue tetap dijalankan meski di tengah tantangan kondisi global dan pasar domestik.

"Rights issue ini tetap kami jalankan di tengah tantangan kondisi global dan market domestik karena ini merupakan bentuk komitmen Perseroan kepada investor. Kami optimistis langkah ini dapat memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung pengembangan usaha CBRE ke depan," ujar Suminto pada Kamis (21/5/2026).

Rights issue tersebut juga menjadi bagian dari strategi Perseroan memperkuat struktur permodalan dan menjaga fleksibilitas pendanaan guna mendukung kebutuhan operasional maupun pengembangan usaha ke depan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel – Anomali tampak terjadi pada pergerakan harga saham PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) yang mampu melonjak hingga 14,41 persen di tengah tren pelemahan yang tengah melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pada perdagangan Senin (11/5/2026).

Tren berlawanan arah tersebut mencatatkan saham PADI sebagai penggerak utama pasar dengan memuncaki daftar top frequency dengan total sebanyak 199,97 ribu kali transaksi, serta peringkat kedua top volume perdagangan, dengan mencapai 31,77 juta lot.

Hingga perdagangan berakhir, masih nampak posisi antrean beli (bid) cukup tebal, yaitu mencapai 858 ribu lot, yang dapat diartikan sebagai bentuk tingginya minat pelaku pasar terhadap prospek saham PADI ke depan. Tren positif ini juga sekaligus menjadi kelanjutan dari tren akumulasi yang terpantau telah mulai terjadi dalam sepekan terakhir.

"Tentu ini menjadi kabar baik, sekaligus menjadi penyemangat bagi kami dalam melanjutkan komitmen untuk melakukan transformasi total demi memperkuat posisi Perseroan," ujar Direktur Independen sekaligus Corporate Secretary PADI, Martha Susanti, dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2026).

Upaya transformasi tersebut, di antaranya, yang menjadi dasar dari rencana manajemen untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD), atau rights issue, yang sedianya bakal digelar pada Mei-Juni 2026 ini.

Yang menjadi menarik, adalah dengan berkembangnya spekulasi di kalangan pelaku pasar di tengah persiapan rights issu oleh Perseroan, di mana salah satu taipan nasional, Happy Hapsoro, yang semula dikabarkan telah hengkang dalam daftar kepemilikan saham PADI, rupanya diketahui masih bertahan melalui PT Sentosa Bersama Mitra (PT SBM), yang notabene merupakan entitas bisnis di bawah kendali suami dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, tersebut.

Fakta ini oleh sebagian pelaku pasar dinilai sebagai sinyal positif bagi prospek bisnis PADI ke depan, dengan asumsi bahwa Happy Hapsoro melalui PT SBM bakal menjadi pembeli siaga (standby buyer) atas pelaksanaan rights issue Perseroan.

"Kami sangat serius dengan rencana aksi korporasi ini. Dengan adanya rights issue, kami sangat optimistis bahwa ke depan PADI akan 'lahir kembali' di 2026 dengan fondasi bisnis yang jauh lebih kokoh," ujar Martha.

Melalui pelaksanaan rights issue kali ini, menurut Martha, pihaknya yakin bakal menjadi langkah strategis dalam menciptakan titik balik bagi kinerja PADI, dengan memperkuat struktur permodalan dan modal kerja Perseroan secara keseluruhan.

Bagi Martha, kombinasi antara perbaikan kinerja fundamental yang telah mencatatkan laba bersih serta tingginya partisipasi publik menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Perseroan, jelang pelaksanaan rights issue.

"Kondisi ini dalam pandangan kami merupakan cerminan atas tingginya ekspektasi pasar dan kalangan investor terhadap struktur permodalan baru kami, yang akan semakin memperkuat posisi kompetitif Perseroan di tengah ketatnya persaingan di industri sekuritas nasional," ujar Martha.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penambahan modal melalui skema rights issue yang dilakukan sejumlah emiten di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dinilai sangat bergantung pada kepastian pembeli siaga atau standby buyer.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat sejumlah emiten yang diketahui tengah menggodok aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Beberapa di antaranya adalah PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) hingga PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR).

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menjelaskan bahwa keberhasilan aksi korporasi ini tidak hanya diukur dari terserapnya saham baru, tetapi juga dari tujuan penggunaan dananya.

Menurut Nafan, pasar akan memberikan apresiasi lebih jika dana hasil penambahan modal tersebut dialokasikan untuk ekspansi bisnis perseroan.

“Jika tujuannya untuk ekspansi bisnis, sebenarnya bisa diapresiasi. Namun, jika hanya digunakan untuk melunasi utang-utang sebelumnya, ini menjadi hal yang patut digarisbawahi investor,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).

Dia pun menekankan pentingnya kehadiran standby buyer guna menarik minat investor, terutama dari kalangan ritel. Tanpa adanya pihak yang menjamin penyerapan saham sisa, investor akan cenderung bersikap wait and see.

Kehadiran pembeli siaga juga dipandang sebagai bentuk komitmen dan kepercayaan terhadap prospek jangka panjang emiten. Hal ini sangat krusial, terutama bagi saham-saham dengan kapitalisasi menengah dan kecil.

"Harus terdapat standby buyer agar bisa menarik minat investor ritel untuk masuk. Jika tidak ada, investor akan bersikap hati-hati," pungkas Nafan.

Nafan juga menyoroti tren penggunaan dana untuk inisiatif berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Menurutnya, emiten yang mampu mengarahkan pendanaannya ke sektor energi baru terbarukan (EBT) atau kendaraan listrik akan meraih sentimen positif karena sejalan dengan dorongan pemerintah.

Di sisi lain, untuk saham-saham di sektor penunjang minyak dan gas (migas) dan konsumsi yang memiliki likuiditas rendah, Nafan menyarankan supaya investor untuk tetap memantau aliran dana besar atau smart money.

“Wait and see dulu. Kalau smart money masuk, baru bisa menjadi pertimbangan. Terutama untuk strategi swing trading, kita harus memperhatikan arus dana tersebut sebelum mengambil keputusan,” ucap Nafan.

Dihubungi terpisah, Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya memandang rights issue masih menjadi salah satu opsi pendanaan yang menarik karena mampu memperkuat permodalan tanpa harus menambah beban utang.

Menurutnya Andrey, dibandingkan instrumen utang, rights issue memberikan fleksibilitas lebih besar bagi emiten dalam menjaga kesehatan neraca keuangan.

Namun, dalam kondisi pasar yang volatil, banyak perusahaan cenderung berhati-hati dalam menentukan waktu pelaksanaan agar dapat memaksimalkan minat investor sekaligus meminimalkan potensi dilusi pemegang saham lama.

“Prospek rights issue di tengah kondisi pasar yang volatil sebenarnya masih cukup terbuka, namun timing menjadi faktor yang sangat penting,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) menyampaikan telah mendapatkan restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) melalui pernyataan efektif yang terbit pada Selasa, 23 Desember 2025.

Dalam prospektus ringkas perseroan, INET akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10 per lembar.

INET menetapkan harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp250 per saham, perseroan menargetkan perolehan dana dari rights issue ini sebanyak-banyaknya Rp3,2 triliun.

Bersamaan dengan rights issue, INET juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 3,2 miliar Waran Seri II, dengan sebanyak 2.304.000.000 Waran Seri II akan menyertai saham baru dalam PM-HMETD I.

Waran ini diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang melaksanakan haknya. Jika dilaksanakan seluruhnya, Waran Seri II berpotensi menambah dana hingga Rp691,2 miliar.

Pemegang saham pengendali INET, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara (AKUN), telah menyatakan kesanggupannya untuk bertindak sebagai pembeli siaga atau standby buyer. AKUN siap mengambil sisa saham porsi publik yang tidak diambil bagian, sebanyak-banyaknya 5.652.377.067 saham.

Adapun, seluruh dana segar yang diperoleh dari PMHMETD I akan dialokasikan untuk membiayai rencana ekspansi INET di sektor telekomunikasi dan infrastruktur digital.

Rencana penggunaan dana tersebut yaitu sekitar Rp2,8 triliun dari dana HMETD akan disalurkan melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI), untuk pengembangan jaringan Fiber To The Home (FTTH) berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7. INET akan melayani 2 Juta Pelanggan di wilayah strategis Pulau Bali dan Lombok.

Lalu, sekitar Rp215,38 miliar akan disuntikkan kepada entitas anak, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) Jaringan kabel bawah laut (Submarine Cable) kepada PT JMP. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja bagi perseroan dan entitas anak.

Keputusan strategis ini merupakan sinyal kuat dari manajemen INET untuk memperkuat pondasi bisnis jangka panjangnya. Adapun, pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya, persentase kepemilikan mereka akan mengalami dilusi maksimum sebesar 57,14%.

Bisnis.com, JAKARTA — A number of listed companies are refusing to stand idle, pressing ahead with aggressive plans to reinforce their capital through rights issues despite the risk of volatility in the Jakarta Composite Index (JCI) amid heightened geopolitical tensions.

According to disclosures filed with the Indonesia Stock Exchange (IDX), PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) has announced a plan to undertake a Capital Increase by Issuing Pre-emptive Rights (PMHETD), or a rights issue.