Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mulai mendorong implementasi tata kelola sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Langkah tersebut menjadi upaya menata ribuan sumur minyak rakyat yang selama ini identik dengan persoalan illegal drilling serta keselamatan kerja.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, terdapat 22.381 sumur minyak masyarakat di Muba yang akan dikelola oleh tiga badan usaha yang ditunjuk gubernur berdasarkan usulan pemerintah daerah.

“Lahirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip transparansi dan integritas yang tinggi,” ujar Herman Deru saat Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat di Lapangan Polsek Keluang, Muba, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan hasil inventarisasi yang ditetapkan dalam rapat di Kementerian ESDM pada Oktober 2025, ketiga badan yang tersebut yaitu PT Petro Muba (Perseroda) akan mengelola 14.381 sumur.

Sementara itu, Koperasi Rezeky Bersama Sejahtera dan UMKM PT Keban Berkah Energi masing-masing mengelola 4.000 sumur.

Dia mengingatkan implementasi aturan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Pengawasan yang lebih diperkuat diperlukan agar tata kelola sumur minyak masyarakat benar-benar berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, kolaborasi pemerintah daerah, aparat keamanan, badan usaha, hingga masyarakat juga dinilai menjadi faktor penting untuk menekan praktik pengeboran ilegal yang masih marak di wilayah Musi Banyuasin.

“Ini [ikrar] adalah bukti bahwa daerah memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mewujudkan tata kelola energi yang bersih,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Bupati Musi Banyuasin M Toha Tohet mengatakan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sumur minyak sesuai aturan pemerintah.

Selain itu, implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk menekan aktivitas illegal drilling yang selama ini menjadi persoalan menahun di daerah tersebut.

“Pemkab Muba berharap adanya dukungan dan pendampingan dari Pemprov Sumsel dalam mempercepat implementasi aturan tersebut,” tutupnya.

Minyak mentah yang dikirim dari sumur rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, dengan total sekitar 15 ribu liter minyak mentah

Blora (ANTARA) - Koperasi Blora Migas Energi (BME) mulai mengirimkan minyak mentah yang dihasilkan dari sumur rakyat ke Pertamina sebagai langkah awal penguatan produksi energi daerah sekaligus mendukung target lifting minyak nasional.

"Minyak mentah yang dikirim dari sumur rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, dengan total sekitar 15 ribu liter minyak mentah," kata Ketua Koperasi BME Blora Sutrisno di Blora, Jawa Tengah, Selasa.

Hal itu, kata dia, menjadi langkah awal yang baik, sehingga nantinya bisa membantu peningkatan lifting minyak dan mendukung kemandirian energi.

Pengiriman sampel dari Plantungan, kata dia, dilakukan pada Senin (11/5) menggunakan empat unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter.

Ia mengungkapkan seluruh pengiriman minyak mentah wajib melalui tahapan pengujian kualitas oleh PT Pertamina sebelum diterima. Salah satu syarat utamanya, yakni kadar air maksimal 0,5 persen sesuai perjanjian kerja sama.

"Saat ini masih menunggu hasil laboratorium. Jika memenuhi syarat, baru bisa dibongkar," ujarnya.

Ia menambahkan sebelumnya sampel minyak dari Desa Botoreco dinyatakan memenuhi standar Pertamina, bahkan mendapat apresiasi karena kadar airnya berada di bawah ambang batas.

Untuk menjaga kualitas, minyak mentah yang diproduksi dari Plantungan juga melalui proses penampungan dan pengendapan sebelum dikirim.

Selain itu, armada truk tangki yang digunakan juga akan menjalani uji kelayakan bersama Pertamina, termasuk pemeriksaan spesifikasi teknis dan kelengkapan operasional.

"Harapannya, sampel minyak dari Desa Plantungan yang dikirim kemarin juga bisa lolos seperti di Botoreco," ujarnya.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 1.600 titik sumur rakyat yang berada dalam pembinaan BME dan tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Blora.

Wilayah tersebut meliputi Desa Plantungan di Kecamatan Blora, Desa Ngiyono di Kecamatan Japah, Desa Talokwohmojo dan Karangtengah di Kecamatan Ngawen, hingga Desa Plosorejo dan Botoreco di Kecamatan Kunduran.

"Dari ribuan sumur tersebut, potensi produksi minyak diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu liter per hari," ujarnya.

BME Blora terus berupaya menyesuaikan seluruh proses produksi dan distribusi dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kata dia, BME juga bekerja sama dengan sejumlah BUMDes di desa-desa penghasil minyak rakyat untuk mendukung pengelolaan dan pengiriman produksi.

"Desa mana saja yang sudah siap produksi akan kami dorong menjalani uji sampel dan kelayakan lainnya," tambahnya.

Menurut Sutrisno, sinergi antara BME dan Pertamina diharapkan mampu meningkatkan lifting minyak nasional, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.

"Harapannya, dari potensi perut bumi ini bisa meningkatkan Dana Bagi Hasil, PAD desa, serta kesejahteraan para penambang sumur rakyat," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Adkasi mendukung penuh peningkatan lifting migas Indonesia

Semarang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Siswanto mengatakan konflik di Timur Tengah yang memicu krisis menjadi momentum untuk mengoptimalkan sumur-sumur tua baik milik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Adkasi mendukung penuh peningkatan lifting migas Indonesia. Salah satunya melalui Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 yang mengatur pembagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas nasional,” kata Siswanto di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Ia melanjutkan untuk meningkatkan lifting migas tersebut, terlebih saat ini tengah terjadi konflik d kawasan Timur Tengah yang mengganggu suplai energi dunia, ada yang perlu segera dilakukan.

Pertama, kata dia, menaikkan lifting migas yang bersumber dari sumur migas milik masyarakat atau sumur-sumur tua yang lama tidak dikelola kembali.

“Selain melalui perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat kontrak kontraktor kerja sama (KKKS) migas di Indonesia,” kata Siswanto yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora itu.

Ia menambahkan potensi sumur migas milik masyarakat maupun sumur-sumur tua tersebar di sejumlah daerah yang legislatifnya menjadi anggota Adkasi.

Ia mencontohkan di Jawa Tengah ada di Kabupaten Blora, Grobogan, Boyolali dan Kendal. Kemudian di Sumatera Selatan salah satunya di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Belum lagi di Provinsi Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur seperti di Bojonegoro dan Tuban,” ungkap dia.

Sedangkan untuk perusahaan yang sudah menjadi KKKS seperti ExxonMobil di Kabupaten Blora (Jateng), Bojonegoro dan Tuban (Jatim) di wilayah Blok Cepu, perlu mencari dan mengeksplorasi lapangan-lapangan lain.

“Seperti di Giyanti Kabupaten Blora, di Bojonegoro dan Tuban, perlu dieksplorasi lagi. Termasuk yang dikelola Pertamina dan perusahaan lain di provinsi lain, misalnya Jambi, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya, perlu dioptimalkan,” katanya.

Melalui optimalisasi tersebut, diharapkan lifting minyak bumi yang saat ini sekitar 605,3 ribu barel per hari, dapat meningkat setidaknya mencapai 800 ribu barel per hari.

“Sehingga, Indonesia dapat mengurangi impor migas, bahkan mungkin nanti ke depan akan benar-benar menjadi mandiri energi,” kata Siswanto.

Produksi BBM Indonesia per hari sekitar 1,18 juta barel, sementara kebutuhan nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari.

Lifting minyak bumi yang saat ini sekitar 605,3 ribu barel per hari telah melampaui target APBN Tahun 2025 yang sebesar 605 ribu barel per hari.

“Ini menjadi prestasi Indonesia dibawah kepemimpinan Pak Prabowo melalui Menteri ESDM Pak Bahlil (Bahlil Lahadilia),” ujar Siswanto.

Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 mengatur kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas), khususnya melalui reaktivasi sumur tua dan pengolahan sumur masyarakat secara legal.

Pewarta: Teguh Imam Wibowo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — SKK Migas mengungkapkan hingga saat ini baru satu UMKM pengelola sumur rakyat yang telah bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Adapun penyerapan minyak hasil sumur rakyat itu dilakukan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi. Dari jumlah itu, baru satu UMKM di Jambi yang telah bermitra dengan KKKS, yakni PT Batanghari Sinar Energi.
"Sampai hari ini baru satu UMKM yang sudah mengalir minyaknya, yang lain dalam proses," ucap Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (11/2/2026).
Djoko merinci sumur rakyat itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Perinciannya, Aceh 1.490 sumur, Sumatra Selatan 26.300 sumur, Jambi 11.509 sumur, Sumatera Utara 607 sumur, Jawa Tengah 4.391 sumur, dan Jawa Timur 798 sumur.
Menurutnya, sejumlah sumur rakyat di daerah lain puin saat ini masih dalam tahap evaluasi untuk bekerja sama dengan KKKS, seperti PT pertamina (persero).
"Sumatera Selatan dalam proses 2, Jambi dalam proses 1 lagi, selebihnya Jawa Tengah dalam proses. Sehingga kami menunggu evaluasi daripada KKKS yang akan berkontrak dengan Pertamina ataupun KKKS di sekitarnya," tutur Djoko.
Asal tahu saja, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM.
Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.
Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut sebagian sumur masyarakat sudah resmi mendapat izin untuk dikerjasamakan dengan KKKS.
Bahlil menuturkan, dari total 45.095 sumur rakyat yang dianggap ilegal itu, sebagiannya kini sudah resmi mendapat izin. Dengan begitu, minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur itu bisa diserap negara.
Kendati demikian, bahlil tak merinci berapa total sumur masyarakat yang telah mendapat izin tersebut.
"Sekarang untuk 40.000 lebih sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah keluar seperti di Jambi, Sumatra Selatan. Sekarang di Jawa Tengah kami percepat perizinannya agar mereka bisa kontribusi pada peningkatan lifting," tutur Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).
Bahlil menyebut, pemberdayaan sumur rakyat merupakan salh satu strategi pemerintah untuk mengejar target lifting minyak tahun ini. Adapun target lifting 2026 itu mencapai 610.000 barel per hari (bph), naik dibanding 2025 yang sebesar 605.000 bph.

Kota Jambi (ANTARA) - Sebanyak 8.864 sumur minyak rakyat di Provinsi Jambi masuk tahap verifikasi dari pihak PT. Pertamina untuk memastikan kebenarannya sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025 untuk peningkatan produksi Migas.

"Rencana akan dilaksanakan kontrak kerja antara koperasi dan PT. Pertamina, maka pada 30 Januari 2026 akan turun ke lapangan melibatkan SKK Migas dari pusat, Sumbagsel maupun dari Kementerian ESDM akan melaksanakan verifikasi faktual di lapangan," kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tandry Adinegara di Jambi, Kamis.

Tandry menjelaskan, sebanyak 8.864 sumur rakyat yang akan dilakukan verifikasi faktual oleh pemerintah dan Pertamina berada di wilayah Kabupaten Batang Hari. Berada di bawah naungan enam koperasi yang akan di himpun menjadi satu (holding) koperasi.

Saat ini, tercatat 1.021 titik sumur di Kabupaten Batang Hari yang melakukan kontrak kerja sama dengan Pertamina, melalui pengelolaan UMKM (Batang Hari Sinar Energi).

Lanjut dia, sebaran sumur rakyat di Jambi berada di tiga wilayah, meliputi Kabupaten Batang Hari, Sarolangun dan Muaro Jambi.

Sedangkan untuk sumur rakyat di Kabupaten Muaro Jambi dan Sarolangun, sejauh ini belum memiliki kontrak kerja sama dengan Pertamina, karena masih menunggu legalitas pembentukan badan hukum.

Kabupaten Sarolangun, akan mengusulkan pengelolaan sumur rakyat melalui koperasi dan BUMD. Sementara itu, Kabupaten Muaro Jambi akan dikelola melalui BUMD berbadan hukum Perseroan Daerah (Perseroda).

Berdasarkan penetapan tim gabungan (hasil verifikasi), pada 9 Oktober 2025, jumlah titik sumur terbanyak berada di Kabupaten Batang Hari mencapai 9.885 titik sumur, disusul Kabupaten Muaro Jambi, 1.336 titik sumur dan Kabupaten Sarolangun, 288 sebaran sumur rakyat.

"Sudah jalan UMKM Batang Hari, untuk koperasi kita berharap di awal Februari 2026 sudah selesai verifikasi. Dua wilayah lain, Sarolangun dan Muaro Jambi masih menunggu karena di Muaro Jambi lagi proses penyiapan BUMD, dan penetapan direksi dalam bentuk Perseroda, Sarolangun ada dua, koperasi dan BUMD," jelasnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengincar tambahan produksi minyak dari Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan sumur rakyat, untuk mendongkrak produksi minyak pascaledakan jaringan pipa penyalur gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di Rokan.

“Dari GSO (Gas Shut-Off) Exxon Cepu dan sumur rakyat,” ujar Kepala SKK Migas Djoko Siswanto kepada ANTARA yang dihubungi dari Jakarta, Senin.

Djoksis, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa Exxon berhasil menambah produksi minyak di Blok Cepu melalui pemanfaatan sumur idle (sumur yang saat ini tidak aktif).

Adapun tambahan produksi minyak yang bisa diperoleh dari reaktivasi sumur idle tersebut sekitar 4.500 barel minyak per hari.

Lebih lanjut, untuk tambahan produksi minyak dari sumur rakyat, Djoksis masih memproyeksikan satu sumur menghasilkan sekitar satu barel minyak per hari.

Dengan demikian, dari 45 ribu sumur rakyat yang didata oleh Kementerian ESDM, Djoksis memperkirakan akan terdapat tambahan produksi minyak sekitar 45 ribu barel per hari.

“Iya (sesuai perkiraan awal),” ujar Djoksis.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan ledakan pipa gas tanam milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di Rokan, Riau, menyebabkan hilangnya produksi minyak di sumur Rokan sekitar 2 juta barel.

Meskipun kecelakaan, tutur Bahlil, tetaplah ledakan tersebut merupakan sebuah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, Bahlil akan menjatuhkan sanksi bagi pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan BUMN terkait.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman menyampaikan, untuk menutup produksi minyak yang hilang, Kementerian ESDM memiliki tugas untuk menambah produksi sekitar 5 ribu–6 ribu barel per hari untuk menambal kehilangan produksi minyak akibat ledakan pipa gas PT TGI.

Sementara itu, Laode memperkirakan produksi minyak di Rokan kembali normal dalam beberapa hari ke depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan perkembangan terbaru legalisasi sumur minyak rakyat, di mana izin pengelolaan mulai diterbitkan di sejumlah daerah, termasuk Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Kebijakan ini dilakukan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan produksi minyak nasional.

Ia mengungkapkan, pemerintah saat ini mempercepat proses perizinan terhadap sekitar 45.000 sumur minyak rakyat yang tersebar di enam provinsi.

Wilayah tersebut meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sumur-sumur tersebut selama ini dikelola masyarakat secara mandiri dan belum seluruhnya tercatat dalam sistem produksi resmi nasional.

“Bahkan sekarang untuk 40 (45) ribu lebih sumur masyarakat sebagian sudah kita izinnya keluar seperti di Jambi, di Sumsel sekarang di Jawa Tengah sekarang kita mempercepat proses perizinannya agar mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting,” kata Bahlil, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menurut Bahlil, legalisasi sumur rakyat menjadi salah satu langkah penting untuk mengejar target lifting minyak nasional sebesar 610.000 barel per hari (BOPD) yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dengan status hukum yang jelas, produksi dari sumur tua dan sumur rakyat dapat dihitung secara resmi dalam capaian nasional.

Selain legalisasi sumur rakyat, Bahlil menjelaskan pemerintah juga menjalankan dua strategi lain secara paralel untuk meningkatkan produksi minyak di dalam negeri.

“Yang pertama adalah sumur-sumur tua kita, kita tetap melakukan reaktifasi terus... Yang kedua adalah intervensi teknologi juga berjalan dengan baik kita lakukan,” ungkapnya.

Reaktivasi sumur tua dilakukan untuk mengoptimalkan lapangan yang sebelumnya tidak produktif, sementara intervensi teknologi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan volume produksi pada lapangan yang masih beroperasi.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat realisasi proyek-proyek hulu migas yang telah memiliki Plan of Development (POD). Bahlil menyebut, Kementerian ESDM telah memanggil para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) agar pengembangan lapangan tidak mengalami keterlambatan.

“Yang ketiga adalah bagaimana yang POD-POD sudah selesai kita juga melakukan percepatan. Ini kita sudah panggil dengan semua K3S,” pungkas Bahlil.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, sebagian sumur minyak masyarakat sudah resmi mendapat izin untuk dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Adapun, penataan sumur rakyat dilakukan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Kementerian ESDM mencatat saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi. Ini merupakan jumlah sumur rakyat secara maksimal.
Bahlil menuturkan, dari total 45.095 sumur rakyat yang dianggap ilegal itu, sebagian kini sudah resmi mendapat izin. Dengan begitu, minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur itu bisa diserap negara.
Kendati demikian, Bahlil tak memerinci berapa total sumur masyarakat yang telah mendapat izin tersebut.
"Sekarang untuk 40.000 lebih sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah keluar seperti di Jambi, Sumatra Selatan. Sekarang di Jawa Tengah kami percepat perizinannya agar mereka bisa kontribusi pada peningkatan lifting," tutur Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1/2026).
Bahlil menyebut, pemberdayaan sumur rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengejar target lifting minyak tahun ini. Adapun, target lifting 2026 itu mencapai 610.000 barel per hari (bph), naik dibanding 2025 yang sebesar 605.000 bph.
Asal tahu saja, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM.
Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.
Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

Sebaran Sumur Rakyat
Berdasarkan data Kementerian ESDM, mayoritas sumur rakyat berada di Sumatra Selatan, yakni 26.300 sumur. Perinciannya, sumur yang berada di Musi Banyuasin mencapai 22.381 sumur, Musi Rawas 405 sumur, Musi Rawas Utara 32 sumur, dan Muara Enim 133 sumur.
Lalu, Banyuasin 66 sumur, Pali 165 sumur, dan Lahat 3.118 sumur.
Selanjutnya, wilayah dengan sebaran sumur rakyat terbanyak kedua adalah Jambi, yakni 11.509 sumur. Perinciannya, Sumur di Batanghari Mencapai 9.885, Muaro Jambi 1.336 sumur, dan Sarolangun 288 sumur.
Berikutnya, daerah dengan jumlah sumur rakyat terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah, yakni 4.391 sumur. Jumlah itu tersebar di Blora 2.697 sumur, Rembang 400 sumur, Grobogan 121 sumur, Kendal 825 sumur, Boyolali 198 sumur, dan Batang 150 sumur.
Kemudian, disusul Aceh dengan total 1.490 sumur. Perinciannya, di Bireuen terdapat 83 sumur, Aceh Utara 547 sumur, Aceh Timur 658 sumur, dan Aceh Tamiang 202 sumur.
Lalu, di Jawa Timur terdapat 798 sumur rakyat. Jumlah itu tersebar di Gresik sebanyak 19 sumur, Tuban 408 sumur, Bojonegoro 371 sumur.Sementara, sisanya berada di Sumatra Utara tepatnya di Langkat, yakni 607 sumur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah memberikan izin untuk sebagian sumur dari 40 ribu sumur minyak rakyat yang terdata dalam rangka mendongkrak lifting minyak.

“Untuk 40 ribu lebih sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah keluar, seperti di Jambi, di Sumatera Selatan (Sumsel),” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Untuk sumur-sumur yang berlokasi di Jawa Tengah, Bahlil menyampaikan akan mempercepat proses perizinannya, sehingga seluruh sumur minyak yang sudah didata oleh pemerintah bisa berkontribusi terhadap peningkatan lifting nasional.

“Sekarang di Jawa Tengah, kami mempercepat proses perizinannya agar mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting,” ucap Bahlil.

Pemberian izin untuk menjual hasil produksinya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan bagian dari mekanisme kerja sama produksi sumur minyak rakyat.

Mekanisme tersebut bermula di tahap inventarisasi sumur rakyat oleh gubernur, bupati/wali kota, kepala satuan kerja khusus (SKK)/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), kontraktor, atau berupa tim gabungan.

Inventarisasi tersebut meliputi proses perizinan, memetakan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berlokasi di dekat sumur rakyat, dan apakah sumur rakyat tersebut layak direkomendasikan untuk dilegalkan.

Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Setelah tahap inventarisasi selesai, tim gabungan akan menetapkan daftar hasil inventarisasi sumur. Melalui daftar tersebut, gubernur akan menunjuk BUMD, koperasi, dan/atau UMKM yang direkomendasikan untuk mengelola sumur minyak.

Pihak-pihak yang ditunjuk oleh gubernur akan mengajukan usulan kerja sama ke KKKS untuk dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Setelah KKKS menyetujui usulan kerja sama, perusahaan migas tersebut akan mengajukan permohonan persetujuan ke Menteri ESDM melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau BPMA.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut minyak mentah dari sumur rakyat di wilayah kerja milik Pertamina EP, yaitu Stasiun Pengumpul Minyak Tempino di Jambi mampu menghasilkan 1.000 barel per hari.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung telah menyaksikan langsung proses unloading minyak mentah dari sumur masyarakat tersebut ke Pertamina EP. Pihaknya juga memastikan tata kelola migas rakyat berjalan sesuai dengan regulasi yang baru ditetapkan.

“Dengan adanya peningkatan itu berarti ini akan menjadi contoh dalam pengolahan sumur masyarakat. Ini kita mengutamakan bagaimana ekonomi kerakyatan yang ada, sumur-sumur masyarakat ini dikelola dengan baik, ini akan terjadi legalitas pelaksanaan kegiatan usaha,” kata Yuliot dalam keterangan resminya, Rabu (31/12/2025).

Langkah ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur tentang kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pengelolaan sumur minyak oleh masyarakat.

Yuliot mengungkapkan bahwa kegiatan produksi yang dikelola oleh PT BSE sebagai representasi UMKM di Kota Baru, Jambi telah menuai hasil positif. Pada tahap awal, total produksi yang diserahkan atau di-lifting mencapai sekitar 240 barel.

Angka tersebut diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan optimalisasi sumur-sumur yang ada, dengan target produksi mencapai 1.000 barel per hari.

Legalitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas, sebut Yuliot, merupakan hal yang krusial. Oleh karena itu, dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah melalui instansi terkait dapat melakukan pembinaan serta meningkatkan standardisasi produksi agar operasional di lapangan tetap aman dan ramah lingkungan.

Sumur minyak rakyat yang tadinya statusnya adalah ilegal, jelas Yuliot, dengan adanya perizinan itu menjadi kegiatan menjadi legal. Dengan demikian, ada manajemen yang melakukan pengolahan yang berdasarkan Permen 14/2025 itu bisa dilakukan oleh BUMD, Koperasi, dan juga oleh UMKM yang ada di daerah.

“Keterlibatan entitas lokal seperti BUMD, koperasi, dan UMKM diharapkan mampu menciptakan pergerakan ekonomi yang signifikan di tingkat akar rumput. Penguatan tata kelola ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi migas nasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Provinsi Jambi ke depannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa hal yang dilakukan hari ini adalah perdana yang dilakukan unloading dari sumur masyarakat ke KKKS.

“Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan perdana ini akan menjadi contoh dalam implementasi tata kelola dan juga legalitas bagi sumur masyarakat secara nasional,” tuturnya.

Dari data Kementerian ESDM, total sumur minyak masyarakat secara nasional mencapai 45.000 sumur, tersebar di beberapa provinsi, di antaranya adalah Aceh, Sumatra Selatan, Jambi, dan Jawa Tengah. Sementara Provinsi Jambi memiliki sekitar 13.000 sumur minyak masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jambi Alharis menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM yang memberikan solusi bagi masyarakat Jambi, karena selama ini banyak masyarakat yang mengelola sumur minyak rakyat, dan sekarang sudah bisa menjadi legal.

“Selama ini kita punya sumber daya alam yang melimpah, minyak kita banyak, tetapi belum terkelola dengan baik. Maka dengan Permen 14/2025 yang Pak Menteri dan Wakil Menteri (ESDM) luncurkan ini, ini solusi bagi teman-teman kita, ini kita sudah mulai terarah dan sudah ada offtaker-nya,” kata Alharis.

Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan sebaran sumur masyarakat yang dilegalkan dan dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Sumur rakyat itu paling banyak berada di Sumatra Utara.
Adapun penataan sumur rakyat dilakukan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung merinci, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi. Menurutnya, ini merupakan jumlah sumur rakyat secara maksimal.
"Jadi kami melihat untuk sumur masyarakat ini juga perlu kita lakukan bagaimana bentuk kerja sama. Jadi di dalam Permen 14 Tahun 2025 ini sudah ada mekanismenya sampai dengan bagaimana legalitas terhadap sumur masyarakat," tutur Yuliot dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).
Berdasarkan data yang dia paparkan, mayoritas sumur rakyat berada di Sumatra Selatan, yakni 26.300 sumur. Perinciannya, sumur yang berada di Musi Banyuasin mencapai 22.381 sumur, Musi Rawas 405 sumur, Musi Rawas Utara 32 sumur, dan Muara Enim 133 sumur.
Lalu, Banyuasin 66 sumur, Pali 165 sumur, dan Lahat 3.118 sumur.
Selanjut, wilayah dengan sebaran sumur rakyat terbanyak kedua adalah Jambi, yakni 11.509 sumur. Perinciannya, Sumur di Batanghari Mencapai 9.885, Muaro Jambi 1.336 sumur, dan Sarolangun 288 sumur.
Berikutnya, darah dengan jumlah sumur rakyat terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah, yakni 4.391 sumur. Jumlah itu tersebar di Blora 2.697 sumur, Rembang 400 sumur, Grobogan 121 sumur, Kendal 825 sumur, Boyolali 198 sumur, dan Batang 150 sumur.
Kemudian, disusul Aceh dengan total 1.490 sumur. Perinciannya, di Bireuen terdapat 83 sumur, Aceh Utara 547 sumur, Aceh Timur 658 sumur, dan Aceh Tamiang 202 sumur.
Lalu, di Jawa Timur terdapat 798 sumur rakyat. Jumlah itu tersebar di Gresik sebanyak 19 sumur, Tuban 408 sumur, Bojonegoro 371 sumur.
Sementara, sisanya berada di Sumatra Utara tepatnya di Langkat, yakni 607 sumur.
Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM.
Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.
Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
"Jadi perlu pembinaan kelembagaan juga terhadap ini usaha yang dilakukan dalam bentuk koperasi, dalam bentuk wadah koperasi. Tentu itu nanti akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi yang dikonsolidasikan melalui perusahaan KKKS," kata Yuliot.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut pemanfaatan 45 ribu sumur masyarakat sebagai salah satu sumber tambahan untuk mengejar target lifting migas 2026. Ia menyampaikan pemetaan sumur rakyat dilakukan di sejumlah daerah penghasil agar kontribusinya dapat ditingkatkan melalui konsolidasi teknis antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan para KKKS.

Yuliot memerinci sumur masyarakat tersebar di Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemerintah menilai potensi produksi dari sumur yang telah diidentifikasi dapat memperkuat capaian lifting bersamaan dengan peningkatan aktivitas eksplorasi reguler di wilayah kerja existing.

“Dalam rangka peningkatan produksi di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian, jadi perlu dikonsolidasikan. Ya kira-kira pada tahun ini, kira-kira berapa kita melakukan eksplorasi. Kemudian itu ada sumur-sumur yang bisa kita maksimalkan,” ujar Wamen ESDM pada Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis SKK Migas di Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

Ia menekankan perlunya identifikasi hambatan lapangan sebelum pemanfaatan sumur rakyat dilakukan secara terukur. Kendala teknis yang muncul akan dikoordinasikan bersama SKK Migas agar setiap wilayah kerja memiliki solusi cepat, baik dari sisi peralatan, tata kelola operasional, maupun dukungan infrastruktur. Aspek regulasi, TKDN, dan ketersediaan peralatan migas juga menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat tersebut.

Pemerintah mengarahkan pemanfaatan sumur rakyat sebagai bagian dari strategi memperluas sumber produksi nasional. Sumur yang telah dipetakan akan dikaji potensi komersialnya melalui kerja sama dengan badan usaha atau KKKS yang memiliki kapasitas teknis. Integrasi pemanfaatan sumur rakyat dengan pemetaan cekungan juga disiapkan sehingga sumber produksi baru dapat memberikan tambahan signifikan bagi lifting 2026.

Yuliot menegaskan peningkatan produksi membutuhkan konsolidasi berkelanjutan antara pemerintah, SKK Migas, dan badan usaha. Ia menilai optimalisasi sumur masyarakat dapat menjadi bagian dari penguatan hulu migas untuk mencapai ketahanan energi. Pemerintah menargetkan kontribusi tambahan dari sumber produksi yang tersebar ini dapat membantu mencapai target lifting 610 ribu barel per hari pada 2026.