Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berencana memanggil asosiasi logistik untuk membahas tingginya biaya pengiriman antar pulau yang dinilai masih membebani pelaku usaha dan eksportir nasional.

Rencana itu disampaikan Budi usai menerima keluhan dari pelaku usaha dalam forum Ngobrol Produk Indonesia (NGOPI) UMKM.

Menurut dia, pemerintah ingin mencari solusi bersama terkait mahalnya biaya logistik yang selama ini membuat harga produk Indonesia kalah bersaing.

"Makanya tadi dari asosiasi logistik akan ketemu, kita mungkin cari solusinya seperti apa. Mungkin teman-teman di lapangan kan mengalami secara teknis kendalanya apa. Nanti kita diskusi bareng-bareng," ujar Budi dalam konferensi pers seusai forum NGOPI UMKM di 86 Coffee Bakery, Jakarta Pusat, Rabu (13/5) lalu.

Ia mengatakan pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha maupun asosiasi logistik untuk membahas hambatan yang terjadi di lapangan. Pertemuan lanjutan rencananya akan digelar di kantor Kementerian Perdagangan karena waktu diskusi dalam acara tersebut dinilai terbatas.

"Tadi kami sudah sampaikan ketemu saja di kantor, karena waktunya di sini enggak cukup. Nanti kita ngobrol. Enggak apa-apa, kita terbuka karena kita juga pingin cari solusinya seperti apa," terangnya.

Budi mengakui biaya logistik masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurut dia, persoalan tersebut semakin kompleks di tengah kenaikan harga impor bahan baku dan tekanan global yang ikut mendorong biaya distribusi.

"Memang itu problem kita karena salah satunya kita negara kepulauan. Tapi kita terus. Jadi memang tidak mudah," ujar Budi.

Ia mengatakan biaya logistik saat ini ikut terdorong oleh kenaikan harga minyak dunia dan krisis global yang berdampak pada ongkos pengiriman barang.

"Sekarang biaya logistik semakin mahal. Kita impor bahan baku, selain bahan bakunya sendiri juga naik karena faktor krisis global, faktor minyak, logistiknya juga naik," katanya.

Budi menegaskan pemerintah masih membutuhkan masukan dari pelaku usaha dan asosiasi agar solusi yang disiapkan bisa sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Tapi itu PR kita. Saya mungkin belum bisa menjelaskan detail sekarang. Tapi saya justru minta masukan dari ibu dan teman-teman semua, karena permasalahan kita bareng," ujarnya.

Keluhan terkait biaya logistik disampaikan Ketua Umum Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia Fera Umbara.

Dalam forum NGOPI UMKM, Fera mengatakan tingginya ongkos distribusi antar pulau membuat harga pokok produksi (HPP) Indonesia sulit bersaing, terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

Fera juga menyebut persoalan logistik menjadi perhatian sejumlah asosiasi lain, termasuk Asosiasi Logistik Indonesia dan Indonesian African Business Council (INAKBC).

Minyak mentah yang dikirim dari sumur rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, dengan total sekitar 15 ribu liter minyak mentah

Blora (ANTARA) - Koperasi Blora Migas Energi (BME) mulai mengirimkan minyak mentah yang dihasilkan dari sumur rakyat ke Pertamina sebagai langkah awal penguatan produksi energi daerah sekaligus mendukung target lifting minyak nasional.

"Minyak mentah yang dikirim dari sumur rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, dengan total sekitar 15 ribu liter minyak mentah," kata Ketua Koperasi BME Blora Sutrisno di Blora, Jawa Tengah, Selasa.

Hal itu, kata dia, menjadi langkah awal yang baik, sehingga nantinya bisa membantu peningkatan lifting minyak dan mendukung kemandirian energi.

Pengiriman sampel dari Plantungan, kata dia, dilakukan pada Senin (11/5) menggunakan empat unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter.

Ia mengungkapkan seluruh pengiriman minyak mentah wajib melalui tahapan pengujian kualitas oleh PT Pertamina sebelum diterima. Salah satu syarat utamanya, yakni kadar air maksimal 0,5 persen sesuai perjanjian kerja sama.

"Saat ini masih menunggu hasil laboratorium. Jika memenuhi syarat, baru bisa dibongkar," ujarnya.

Ia menambahkan sebelumnya sampel minyak dari Desa Botoreco dinyatakan memenuhi standar Pertamina, bahkan mendapat apresiasi karena kadar airnya berada di bawah ambang batas.

Untuk menjaga kualitas, minyak mentah yang diproduksi dari Plantungan juga melalui proses penampungan dan pengendapan sebelum dikirim.

Selain itu, armada truk tangki yang digunakan juga akan menjalani uji kelayakan bersama Pertamina, termasuk pemeriksaan spesifikasi teknis dan kelengkapan operasional.

"Harapannya, sampel minyak dari Desa Plantungan yang dikirim kemarin juga bisa lolos seperti di Botoreco," ujarnya.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 1.600 titik sumur rakyat yang berada dalam pembinaan BME dan tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Blora.

Wilayah tersebut meliputi Desa Plantungan di Kecamatan Blora, Desa Ngiyono di Kecamatan Japah, Desa Talokwohmojo dan Karangtengah di Kecamatan Ngawen, hingga Desa Plosorejo dan Botoreco di Kecamatan Kunduran.

"Dari ribuan sumur tersebut, potensi produksi minyak diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu liter per hari," ujarnya.

BME Blora terus berupaya menyesuaikan seluruh proses produksi dan distribusi dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kata dia, BME juga bekerja sama dengan sejumlah BUMDes di desa-desa penghasil minyak rakyat untuk mendukung pengelolaan dan pengiriman produksi.

"Desa mana saja yang sudah siap produksi akan kami dorong menjalani uji sampel dan kelayakan lainnya," tambahnya.

Menurut Sutrisno, sinergi antara BME dan Pertamina diharapkan mampu meningkatkan lifting minyak nasional, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.

"Harapannya, dari potensi perut bumi ini bisa meningkatkan Dana Bagi Hasil, PAD desa, serta kesejahteraan para penambang sumur rakyat," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait keluhan pedagang (seller) atas kenaikan biaya logistik atau ongkos kirim (ongkir) di platform e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee, Cs.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun revisi aturan ekosistem perdagangan digital melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Regulasi tersebut nantinya akan mengatur keseimbangan hak dan kewajiban platform, seller, hingga perlindungan konsumen.

Budi menuturkan revisi aturan itu masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di industri perdagangan digital.

“Sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi kan saya belum bisa menceritakan isinya, karena sekarang lagi dalam pembahasan,” kata Budi dalam acara Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Dia menjelaskan revisi Permendag tersebut disiapkan untuk memperbaiki tata kelola ekosistem e-commerce secara menyeluruh, termasuk memperkuat perlindungan konsumen serta keberpihakan terhadap seller dan produk lokal.

“Tapi pada prinsipnya, bagaimana salah satunya itu tadi. Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce,” ujarnya.

Menurut Budi, pemerintah tidak hanya berfokus pada platform besar, melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai ekosistem perdagangan digital. Dia menegaskan aturan tersebut akan mengedepankan keseimbangan hubungan antara platform dan seller agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama ya, dan kewajiban masing-masing harus saling menguntungkan. Kalau ada yang dirugikan nanti pasti ekosistem itu tidak berjalan dengan bagus,” tuturnya.

Saat ditanya apakah revisi Permendag juga akan mengatur persoalan biaya logistik yang belakangan ramai dikeluhkan seller, Budi menyebut hal tersebut masih dibahas bersama kementerian/lembaga terkait.

Terkait komunikasi dengan platform e-commerce mengenai kenaikan biaya logistik, dia mengatakan pembahasan telah beberapa kali dilakukan.

“Kita jadi sudah, sudah pembahasan, tapi kan terus melakukan pembahasan. Ya, sudah berapa kali kita ketemu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan Kemendag terus berkoordinasi dengan Kementerian UMKM yang juga tengah menyiapkan aturan terkait platform digital dan perlindungan pelaku UMKM.

“Kami terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal. Jadi kita kalaupun ada, itu akan saling melengkapi. Kita kan secara umumnya, jadi mengenai ekosistemnya tadi. Jadi kita saling melengkapi, enggak ada masalah,” lanjutnya.

Adapun, Budi menargetkan revisi Permendag terkait e-commerce tersebut dapat rampung dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan bulan ini sudah selesai, ya,” pungkasnya.

TikTok Shop mulai memberlakukan biaya layanan logistik alias ongkos kirim (ongkir) yang dibebankan ke penjual (seller) untuk seluruh pesanan baru mulai 1 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. 

Kebijakan terbaru ini sudah diumumkan TikTok Shop melalui website resmi mereka sejak 22 April 2026.

"Biaya yang dikenakan kepada penjual terkait pesanan untuk layanan terkait logistik, termasuk pemrosesan, koordinasi, penanganan masalah terkait pengiriman, dan insentif pengiriman dasar," tulis TikTok yang dikutip pada Rabu (6/5).

Dengan biaya yang dibebankan kepada penjual, maka kebijakan ini dipastikan tidak memberatkan pembeli.

"Pembeli tidak terpengaruh. Biaya ini ditangani di sisi penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat checkout," imbuh pengumuman itu.

Untuk biaya pengiriman TikTok Shop wilayah Jakarta misalnya, menggunakan pengiriman standar, biayanya mulai dari Rp690 per kg hingga Rp4.350 per 5 kg. Lalu, untuk pengiriman instan dan sameday ditetapkan Rp2.020 untuk semua jarak.

TikTok Shop menyebut biaya layanan ini berbeda untuk setiap daerah dan juga berat barang yang akan dikirim.

Platform e-commerce lainnya, Shopee juga mengumumkan penyesuaian biaya layanan Gratis Ongkir XTRA untuk produk ukuran biasa dan khusus. Kebijakan ini berlaku mulai 2 Mei 2026.

Produk ukuran biasa adalah barang dengan berat di bawah 5 kg, panjang/lebar/tinggi kurang dari 60 cm, dan dimensi kurang dari 20 ribu cm kubik. Kisaran biaya layanan per kategori dikenakan mulai dari 1 persen hingga 8 persen dan untuk semua kategori barang Rp40 ribu per produk.

Sementara, untuk produk ukuran khusus adalah barang dengan berat lebih dari atau sama dengan 5 kg, panjang/lebar/tinggi lebih dari atau sama dengan 60 cm, atau dimensi lebih dari atau sama dengan 20 ribu cm kubik. Kisaran biaya dari 2,5 persen - 9,5 persen dan semua kategori dikenakan Rp60 ribu per produk.

Dalam website resminya, Shopee memberikan ilustrasi perhitungan biaya layanan program opsional Gratis Ongkir XTRA.

Rumusan perhitungan Biaya Layanan Gratis Ongkir XTRA = (Harga Asli Produk - Diskon Produk dan/atau Voucher Diskon Ditanggung Penjual) x Persentase Biaya Layanan Sesuai Kategori Produk.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan logistik terpantau masih menahan kenaikan tarif layanan di tengah tekanan biaya distribusi, utamanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Komisaris J&T Express Iwan Senjaya menyampaikan perusahaan masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kenaikan biaya operasional sebelum mengambil keputusan penyesuaian tarif, alih-alih langsung menaikkannya.

“Dalam menghadapi kondisi tersebut, kami tengah berfokus pada penguatan efisiensi operasional melalui berbagai langkah optimalisasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Efisiensi yang dilakukan meliputi penyesuaian waktu dan volume pengiriman, serta pemaksimalan kapasitas armada.

Iwan menyampaikan hal tersebut dilakukan secara terukur dengan tetap mengedepankan standar layanan dan ketepatan waktu pengiriman (SLA), sehingga kualitas layanan kepada pelanggan tetap terjaga.

J&T Express terus memperkuat kapasitas operasionalnya melalui pemanfaatan berbagai jenis armada, termasuk kendaraan roda enam, guna memastikan proses pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Hingga saat ini, lebih dari 7.000 kendaraan operasional telah digunakan untuk mendukung kelancaran distribusi paket kepada pelanggan di berbagai wilayah.

Sementara itu, Chief Sales Officer Lion Parcel Arif Wibowo mengatakan, pihaknya juga belum melakukan perubahan tarif layanan. Perusahaan masih mengevaluasi berbagai faktor, mulai dari kondisi operasional hingga kebutuhan pasar.

“Saat ini, belum ada perubahan terhadap tarif layanan Lion Parcel,” ujarnya.

Di tengah ketatnya persaingan industri, Lion Parcel justru memperluas layanan dengan menghadirkan produk pengiriman paket ringan MINIPACK untuk paket maksimal 300 gram. Layanan tersebut ditujukan untuk menjaga keterjangkauan ongkos kirim bagi pelaku usaha kecil dan penjual daring.

Sebagai ilustrasi, tarif pengiriman Jakarta–Jayapura melalui layanan reguler dapat mencapai sekitar Rp99.000 per kilogram, sedangkan melalui MINIPACK tarifnya dapat lebih murah hingga sekitar 50% menjadi Rp49.500.

Sebelumnya, pelaku usaha logistik darat mengaku mulai menghadapi tekanan biaya setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyebut kenaikan harga BBM ikut mendorong kenaikan harga oli, suku cadang, dan ban. Namun, pelaku usaha kesulitan menaikkan tarif angkutan karena pasokan armada truk masih berlebih.

“Memang truk sudah over supply,” ujar Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha transportasi dan logistik menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan biaya operasional di tengah kemampuan menaikkan tarif yang terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan biaya layanan logistik alias ongkos kirim (ongkir) oleh sejumlah platform e-commerce sejak Mei 2026 mulai menekan margin pelaku usaha, khususnya UMKM.

Skema baru yang membebankan ongkir kepada penjual memicu keluhan, dan berisiko mendorong pedagang untuk keluar dari marketplace dan beralih ke kanal mandiri.

Seperti diketahui, terhitung mulai Mei 2026, sejumlah platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia—TikTok Shop kini menerapkan biaya layanan logistik yang dibebankan kepada penjual (seller) per pesanan, dengan perhitungan berdasarkan berat barang, jarak pengiriman, serta layanan logistik yang digunakan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat revisi Permendag 31/2023 untuk memperkuat transparansi dan keadilan dalam pengenaan biaya oleh platform e-commerce.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan aturan ini akan mengikat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) agar lebih terbuka kepada para pedagang, termasuk terkait biaya logistik yang belakangan menjadi sorotan.

Iqbal menjelaskan, dalam revisi aturan tersebut, platform diwajibkan menginformasikan seluruh komponen biaya secara transparan kepada pedagang, termasuk apabila terjadi perubahan biaya. Adapun, revisi beleid tersebut ditargetkan terbit dalam waktu dekat.

“Terkait pengenaan biaya, ke depan platform PMSE wajib menginformasikan setiap biaya yang dikenakan kepada Pedagang secara transparan. Termasuk juga ketika terdapat perubahan biaya, platform wajib menyampaikan informasi perubahan dimaksud dan mendapatkan persetujuan dari Pedagang melalui perjanjian tertulis atau kontrak elektronik,” kata Iqbal kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Namun, Iqbal menegaskan, pemerintah tidak secara spesifik mengatur batas besaran biaya yang dikenakan platform, melainkan memastikan tidak ada praktik yang merugikan pelaku usaha.

“Terkait besaran biaya admin, fokus kami adalah memastikan adanya prinsip transparansi, keadilan, dan tidak merugikan pelaku usaha. Dengan demikian, inovasi dan kompetisi antar platform tetap terjaga,” terangnya.

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan revisi Permendag akan mengatur prinsip-prinsip pengenaan biaya, termasuk kejelasan komponen, transparansi, serta larangan praktik yang berpotensi merugikan pelaku usaha.

Menurutnya, pengaturan tersebut mencakup seluruh jenis biaya yang dikenakan kepada pedagang, di mana penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) wajib menginformasikan seluruh komponen biaya, termasuk biaya logistik, guna menjaga ekosistem tetap sehat dan berkeadilan.

Adapun terkait biaya logistik, dia menegaskan pengenaannya harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha, khususnya penjual produk lokal. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller.

“Kami juga terus memonitor agar ekosistem tetap kondusif dan kompetitif bagi produk lokal,” imbuhnya.

Shopee—TikTok Shop Cs Dipanggil

Sementara itu, Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan turunan untuk menjaga daya saing pelaku usaha kecil di platform e-commerce. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan pemerintah akan mempertemukan platform, asosiasi ritel, dan pelaku logistik untuk duduk bersama membahas persoalan biaya dalam ekosistem digital.

Menurutnya, langkah ini penting karena seluruh pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau mempertahankan kepentingan masing-masing, mengingat UMKM merupakan ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

“Kami akan mengumpulkan platform online, kemudian asosiasi-asosiasi peritel, sehingga kita duduk bersama, termasuk dengan logistiknya. Karena kita di sini nggak bisa mempertahankan ego masing-masing, karena UMKM itu jelas, dia itu adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” kata Helvi dalam konferensi pers di InaBuyer Expo 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyampaikan pertemuan antara Kementerian UMKM dengan platform e-commerce terkait kenaikan biaya logistik direncanakan berlangsung dalam waktu dekat untuk merumuskan langkah lanjutan.

“Insya Allah minggu depan ya. Kita mau atur jadwal Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman,” kata Temmy saat ditemui Bisnis.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti fenomena pelaku UMKM yang kini mulai meninggalkan platform e-commerce dan beralih ke penjualan mandiri. Dia mengaku telah beberapa kali menemui pelaku UKM yang memilih berjualan di luar platform karena dinilai lebih menguntungkan. Namun demikian, menurutnya, penjualan langsung ke konsumen juga memiliki risiko, terutama terkait kepastian transaksi.

“Kalau directly dengan konsumen, kan tidak ada jaminan apakah barang ini betul-betul dibeli oleh orang yang benar. Karena berapa kejadian COD ternyata barang retur. Begitu barang kembali kan harus tanggung juga ongkos kirimnya. Jadi sebetulnya menguntungkan tapi juga berisiko,” tuturnya.

Margin Menipis

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef, Izzudin Al Farras Adha, menilai kebijakan sejumlah platform e-commerce yang menyesuaikan biaya ongkir mendorong penjual untuk mempertimbangkan kembali keberadaan mereka di platform tersebut.

Bahkan, kondisi ini membuka peluang beralih ke website sendiri atau berjualan melalui media sosial, seiring tekanan terhadap margin yang semakin besar di tengah persaingan yang kian ketat.

“Jelas membuat penjual mempertimbangkan kembali kehadirannya di platform tersebut dan memungkinan untuk pindah ke website sendiri atau berjualan via media sosial. Sebab hal tersebut semakin menggerus margin penjual di tengah persaingan yang semakin ketat,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Lebih lanjut, Indef mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, termasuk dengan memperluas pasar ke luar negeri seperti Asia Tenggara. Selain itu, Indef juga menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan pasar domestik dari serbuan produk impor melalui e-commerce.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai praktik hubungan usaha antara platform e-commerce, penjual, dan pembeli selama ini cenderung menempatkan penjual sebagai pihak yang pertama menanggung kenaikan biaya.

Menurutnya, pola tersebut muncul karena persaingan di industri e-commerce cenderung lebih memanjakan konsumen. Ketika ada peningkatan biaya, beban umumnya lebih dahulu dialihkan kepada penjual dibandingkan pembeli.

Faisal menjelaskan kenaikan biaya logistik saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kenaikan harga bahan baku hingga biaya pengemasan. Namun, dalam struktur pasar digital, biaya tambahan tersebut pada akhirnya kembali dibebankan kepada pelaku usaha.

Dia menilai posisi tawar platform terhadap penjual semakin kuat karena platform menguasai akses pasar dan antarmuka dengan konsumen. Kebiasaan konsumen yang semakin bergantung pada aplikasi e-commerce membuat penjual pun makin bergantung pada platform untuk memperoleh pasar.

“… sehingga seringkali si penyedia jasa atau penjual untuk bisa mendapatkan market, jadi makin lama makin bergantung kepada e-commerce yang menguasai interface dengan konsumen atau market,” imbuhnya.

Dalam kondisi seperti itu, kenaikan biaya dinilai lebih berpotensi menekan penjual ketimbang pihak lain. Untuk itu, Faisal menilai pemerintah perlu hadir sebagai regulator untuk memastikan hubungan usaha yang lebih adil.

“Saya pikir ini perlu hadir pemerintah regulator, selaku pengambil kebijakan dan juga yang perlu memastikan hubungan kerja dan hubungan usaha yang lebih adil, yang lebih win-win solution, apalagi kalau berbicara masalah pengembangan UMKM,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Metode pembayaran Cash on Delivery (COD) pada platform e-commerce dikeluhkan oleh seller. Barang yang dikembalikan terkadang rusak, yang membuat seller merugi.

Seorang penjual di platform e-commerce mengaku mengalami kerugian material akibat kebijakan pengembalian barang yang dinilai tidak adil. Pembeli dengan metode pembayaran COD mengembalikan produk dalam kondisi tidak lengkap, namun keputusan tetap memenangkan pihak pembeli.

Ida, penjual produk Tupperware di Shopee, menceritakan pengalamannya saat mengirimkan botol beserta tutupnya dalam kondisi menyatu. Keesokan harinya setelah paket diterima, pembeli mengajukan permohonan pengembalian barang, namun hanya mengembalikan botol tanpa tutupnya.

"Botol juga kalau tidak sengaja dibuka tutupnya tidak mungkin lepas dari botolnya," ujar Ida kepada Bisnis, dikutip Selasa (14/4/2026).

Ida menambahkan bahwa kondisi dus pembungkus paket saat diterima kembali dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Dia menggunakan dus tebal sebagai pelindung pengiriman.

Kondisi tersebut, menurutnya, memperkuat indikasi bahwa tutup botol tidak tercecer selama proses pengiriman, melainkan diambil oleh pembeli sebelum pengembalian dilakukan.

Ida menyatakan telah berupaya menghubungi pembeli melalui fitur chat di aplikasi Shopee untuk menanyakan ketidaklengkapan barang yang dikembalikan. Namun, seluruh pesannya hanya dibaca tanpa ada respons dari pihak pembeli.

Meski demikian, Shopee tetap memenangkan klaim pengembalian barang dari pembeli. Ida menilai keputusan tersebut hanya didasarkan pada unggahan foto dari pembeli, tanpa disertai video unboxing sebagai bukti kondisi barang saat diterima.

"Pembeli hanya menyertakan gambar tanpa video unboxing, pembeli bisa dimenangkan walaupun seller sudah banding menyertakan video packing," kata Ida.

Kerugian yang dialami Ida tidak berhenti pada kehilangan komponen barang. Dia juga harus menanggung biaya ongkos kirim dua arah dari seller ke pembeli, maupun dari pembeli kembali ke seller meski berada di posisi yang dirugikan dalam kejadian tersebut.

Ida menyebut kondisi ini sebagai bentuk pembebanan yang tidak proporsional kepada penjual. Menurutnya, kebijakan yang terlalu memihak pembeli justru membuka celah bagi praktik penipuan yang dapat merugikan ekosistem perdagangan di platform tersebut.

"Dengan selalu memanjakan pembeli nakal, berarti Shopee memberi peluang dan mengundang maling-maling lainnya di marketplace Shopee," ujar Ida.

Ida mengaku masih dalam proses mengajukan banding dengan menyertakan rekaman video proses pengemasan sebagai bukti tambahan kepada pihak Shopee. Dia berharap mekanisme banding tersebut dapat menjadi saluran penyelesaian yang lebih adil bagi para penjual.

Kasus yang dialami Ida mencerminkan keluhan yang kerap disuarakan oleh komunitas penjual daring di berbagai forum digital. Banyak seller mengeluhkan minimnya perlindungan terhadap penjual dalam sistem resolusi sengketa yang dinilai asimetris.

Metode COD, yang menjadi salah satu fitur unggulan platform e-commerce untuk menjangkau segmen konsumen yang belum terbiasa dengan pembayaran digital, sejatinya menyimpan risiko tersendiri bagi penjual.

Meski mewajibkan bukti video unboxing, kerap kali e-commerce tetap menerima pengajuan barang kembali yang akhirnya dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA — TikTok Shop akan memberlakukan struktur biaya baru bagi para mitra penjualnya di Indonesia. Platform e-commerce ini akan menerapkan Biaya Layanan Logistik untuk seluruh pesanan baru mulai 1 Mei 2026.

Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada pukul 10:00 WIB. Seluruh transaksi yang tercipta setelah waktu tersebut akan secara otomatis dikenakan biaya tambahan di tingkat penjual.

Pihak TikTok menjelaskan bahwa Biaya Layanan Logistik mencakup seluruh rangkaian operasional pengiriman barang. Hal ini meliputi pemrosesan pesanan, koordinasi logistik, hingga tahap pengiriman akhir ke alamat pembeli.

Besaran biaya ini tidak dipatok tetap, melainkan dihitung berdasarkan persentase dari ongkos kirim yang dibayarkan oleh pembeli. Variabel penghitungan bergantung pada beberapa faktor utama seperti berat paket dan jarak tempuh.

“Biaya ini ditanggung sepenuhnya di sisi penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat proses pembayaran (checkout),” tulis pihak TikTok dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (11/4/2026).

TikTok memastikan pengalaman belanja konsumen tetap terjaga tanpa adanya kenaikan biaya yang terlihat langsung pada faktur belanja. Fokus kebijakan ini lebih diarahkan pada manajemen beban operasional antara platform dan mitra usaha.

Berdasarkan data indikatif, besaran biaya layanan ini sangat bervariasi tergantung pada zona pengiriman. Untuk rute internal Pulau Jawa, pengiriman standar dikenakan biaya dari Rp260 hingga Rp3.000 dengan rata-rata sebesar Rp950 per pesanan.

Masih di wilayah Jawa, layanan pengiriman ekonomi menawarkan tarif yang lebih rendah dengan rentang mulai dari Rp100 hingga Rp3.000. Sementara itu, layanan kargo untuk barang besar dipatok pada kisaran Rp1.250 hingga Rp3.000.

Untuk pengiriman lintas pulau, biaya yang dikenakan mengalami penyesuaian mengikuti kompleksitas distribusi. Pengiriman dari Jawa ke Sumatra menggunakan layanan ekonomi memiliki rata-rata biaya sebesar Rp1.750 per transaksi.

Sementara itu, pengiriman menuju Nusa Tenggara menunjukkan angka rata-rata sebesar Rp1.450 untuk layanan ekonomi. Data ini menunjukkan adanya gradasi biaya berdasarkan efisiensi rute logistik nasional yang telah dipetakan perusahaan.

Untuk wilayah terjauh seperti Kepulauan Maluku dan Papua, biaya layanan logistik dipatok pada angka maksimal. Layanan pengiriman standar untuk rute menuju Indonesia Timur ini secara konsisten berada di level Rp3.000 per pesanan.

Para penjual dapat memantau rincian biaya ini secara transparan melalui fitur Seller Center yang disediakan platform. Informasi detail tersedia pada menu Keuangan di kolom rincian jumlah penyelesaian pembayaran.

Transparansi ini memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan kalkulasi ulang terhadap strategi penetapan harga produk mereka. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis di platform TikTok Shop setelah kebijakan mulai diimplementasikan.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan logistik Lion Parcel mengingatkan pentingnya memahami aturan pengiriman lintas negara menjelang Lebaran 1447 Hijriah agar paket internasional aman, tepat waktu, dan terhindar dari kendala dokumen pengiriman.

Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto menyebut Lebaran identik dengan kebersamaan keluarga, namun sebagian orang tetap merayakannya terpisah jarak karena anggota keluarga merantau atau tinggal di luar negeri.

"Meski terpisah jarak, kehangatan Lebaran tetap bisa dibagikan dengan berbagai cara sederhana, salah satunya dengan kirim paket ke luar negeri kepada keluarga atau kerabat yang sedang tinggal di sana," kata Kenny dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan layanan pengiriman internasional pun kerap dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan rasa rindu kepada orang terdekat di momen hari raya.

Ia menuturkan Malaysia menjadi salah satu negara tujuan pengiriman paket dari Indonesia yang cukup tinggi. Pihaknya melihat masyarakat memanfaatkan layanan ekspedisi untuk mengirimkan paket kepada keluarga atau kerabat yang berada di luar negeri, termasuk pada momen Lebaran.

"Umumnya, paket tersebut berisi kebutuhan personal hingga berbagai produk dan makanan khas Indonesia yang ingin dibagikan kepada orang terdekat," ujarnya.

Atas kondisi itu, agar paket dapat sampai dengan aman dan tepat waktu, Kenny menekankan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengirimkannya ke luar negeri.

Adapun beberapa yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat sebelum mengirim paket internasional, pertama, memperhatikan aturan barang yang boleh dikirim. Sebelum mengirim paket ke luar negeri, penting untuk memahami aturan barang yang diperbolehkan masuk ke negara tujuan.

Dia mengatakan setiap negara memiliki ketentuan berbeda mengenai jenis barang yang dapat dikirim, contoh yang berpotensi tertahan yaitu herbal, kosmetik dalam bentuk cairan, dan obat-obatan tanpa dokumen pendukung.

"Dengan memahami aturan tersebut sejak awal, dapat meminimalisir risiko paket tertahan sehingga pengiriman berjalan lancar,” jelas Kenny.

Kedua, pelajari dokumen yang dibutuhkan. Selain memastikan jenis barang yang dikirim sesuai aturan, masyarakat juga perlu melengkapi dokumen persyaratan pengiriman.

Setiap negara memiliki persyaratan dokumen yang berbeda-beda, namun umumnya dokumen yang dibutuhkan seperti resi pengiriman, formulir deklarasi barang, identitas penerima, serta informasi mengenai isi dan nilai paket.

Kelengkapan dokumen penting untuk mempermudah pemeriksaan di Bea Cukai dan membantu proses pengiriman menjadi lebih lancar. Untuk mempelajari Syarat Ketentuan Umum Pengiriman (SKUP) ke masing-masing negara yang dituju.

Ketiga, kirim paket lebih awal. Hal itu bisa membantu memastikan kiriman tiba sebelum hari raya, mengingat pengiriman internasional biasanya membutuhkan waktu lebih lama karena melalui proses transit dan pemeriksaan Bea Cukai di negara tujuan.

"Untuk pengiriman ke luar negeri, masyarakat dapat memanfaatkan layanan INTERPACK Lion Parcel yang saat ini sudah menjangkau lebih dari 50 negara di dunia, termasuk Malaysia dan Singapura," terang Kenny.

Kemudian keempat yakni memastikan barang dikemas dengan aman. Pengemasan yang baik menjadi hal penting karena paket akan menempuh perjalanan yang jauh. Menggunakan kemasan yang kokoh seperti kardus tebal serta pelindung tambahan dapat membantu menjaga kondisi barang tetap aman selama proses pengiriman.

Kelima yang perlu menjadi perhatian yakni asuransi pengiriman. Menggunakan asuransi pengiriman sebagai perlindungan tambahan dapat menjadi pertimbangan masyarakat ketika mengirim paket ke luar negeri.

"Kami sangat menyarankan masyarakat untuk menggunakan asuransi pengiriman untuk membantu memberikan rasa aman, terutama jika paket memiliki nilai tertentu atau bersifat penting bagi penerima,” jelasnya.

Meski terpisah jarak, tambah Kenny, perhatian sederhana seperti mengirimkan paket Lebaran dapat menjadi cara untuk tetap berbagi kebahagiaan dengan keluarga di luar negeri.

"Melalui layanan pengiriman internasional seperti INTERPACK dari Lion Parcel, masyarakat dapat mengirimkan berbagai kebutuhan kepada orang terdekat di berbagai negara," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) buka suara perihal kesulitan pelanggan mendapatkan pengemudi ojek online (ojol) maupun pengantaran makanan/barang, khususnya di area DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Kabar “krisis” ojol ini berembus di media sosial, salah satunya X/Twitter mengenai keluhan pelanggan dalam mengakses layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab, terutama pada jam sibuk selama Ramadan.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyiratkan bahwa terdapat penurunan jumlah driver ojol yang aktif dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini berkenaan dengan berkurangnya pendapatan akhir yang diterima driver ojol, baik karena ongkos kirim (ongkir) yang rendah maupun karena potongan komisi untuk aplikator per pesanan yang rampung.

“Kadang [jarak] pengambilan orderan jauh dan tidak sesuai dengan ongkirnya,” kata Lily saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Sebagai gambaran, dia memberikan contoh layanan pesan antar makanan yang tak hanya melibatkan pengemudi, tetapi juga restoran. Menurutnya, pengemudi kerap menanggung komplain dari pelanggan bilamana pesanan terlambat diproses restoran.

Menurutnya, hal ini berimplikasi terhadap tingkat penyelesaian pesanan yang dibukukan pengemudi. Lily juga menyinggung faktor yang lebih besar seperti tekanan ekonomi hingga cuaca.

“Ekonomi juga tidak stabil, sehingga konsumen mengurangi belanjanya. Hujan juga jadi penyebab [kesulitan mencari pengemudi],” ujarnya.

Terkhusus potongan per transaksi, Lily menyoroti besaran yang diterima aplikasi mencapai 20%, sedangkan pengemudi ojol hanya menerima sisanya.

Menurutnya, hal ini disebabkan kekosongan regulasi dari pemerintah yang belum mengatur batas besaran tersebut, sehingga berpengaruh terhadap pengemudi ojol pada waktu tertentu.

Oleh karena itu, Lily menyebut bahwa SPAI terus mendorong penerbitan aturan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) maupun Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perlindungan ojol.

“SPAI selalu konsisten dengan tuntutannya terkait Perpres ataupun Keppres tentang perlindungan pekerja transportasi online. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pola mobilitas masyarakat sepanjang Ramadan hingga Lebaran menjadi momentum pertumbuhan bagi layanan transportasi. PT Blue Bird Tbk mencatat sejumlah kenaikan pada berbagai lini bisnisnya, terutama saat periode arus balik.

Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk, Monita Moerdani, menyampaikan bahwa perusahaan telah mengantisipasi lonjakan mobilitas dengan menyiapkan lebih dari 25 ribu armada di seluruh Indonesia. Kesiapan ini diperkuat dengan peremajaan armada serta optimalisasi seluruh ekosistem layanan, mulai dari Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, Cititrans, hingga Bluebird Kirim.

Ia menjelaskan bahwa periode dua hingga enam hari sebelum dan setelah Lebaran menjadi fase paling krusial. Survei YouGov terkait jendela perjalanan Lebaran 2026 menunjukkan 43 persen masyarakat berencana mudik dua hingga enam hari sebelum Lebaran, sementara 51 persen responden memilih kembali dalam rentang waktu yang sama setelah Lebaran.

“Karena itu, kami memastikan kesiapan lebih dari 25.000 armada agar dapat mengakomodasi lonjakan kebutuhan pelanggan, baik untuk perjalanan pribadi maupun pengiriman barang,” ujar Monita.

Data internal 2025 menunjukkan tren pertumbuhan positif saat arus balik. Untuk layanan taksi Bluebird, sejumlah kota seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, dan Makassar mencatat rata-rata pertumbuhan hingga 20 persen dibandingkan periode sebelum Ramadhan.

Pada lini perjalanan antarkota, Cititrans membukukan pertumbuhan hampir 23 persen pada periode Lebaran dan arus balik dibandingkan pekan sebelumnya.

Sementara itu, unit layanan logistik Bluebird Kirim mencatat lonjakan transaksi hingga 62 persen selama bulan Ramadhan dibandingkan satu bulan sebelum Ramadhan. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya kebutuhan pengiriman barang, termasuk hampers dan paket Lebaran.

Secara operasional, Bluebird memastikan ketersediaan armada di lebih dari 1.300 pangkalan di seluruh Indonesia. Armada difokuskan pada titik mobilitas tinggi seperti pusat perbelanjaan, area kuliner, kawasan residensial, hotel, bandara, stasiun, dan terminal.

Monita menambahkan, Ramadhan tidak hanya dimaknai sebagai momentum peningkatan kinerja, tetapi juga sebagai fase perjalanan yang lebih personal bagi pelanggan.

“Ramadhan adalah tentang memenangkan hal-hal kecil yang sering menguji kita, termasuk dalam perjalanan. Bluebird hadir sebagai teman perjalanan yang membantu menjaga ketenangan pelanggan hingga merayakan hari kemenangan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masalah kode OTP (One Time Password) yang tidak kunjung masuk melalui SMS kerap dialami pengguna, meskipun permintaan kode telah dilakukan beberapa kali.

Kode OTP berperan penting dalam proses autentikasi seperti saat membuat akun media sosial, mengganti kata sandi, hingga menyelesaikan transaksi online. Ketika kode OTP tidak diterima, berbagai aktivitas digital pun bisa terhambat. Lalu, apa saja penyebab kode OTP tidak masuk ke SMS?

Ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan OTP gagal diterima, mulai dari gangguan jaringan, kesalahan nomor telepon, hingga kendala pada platform layanan. Berikut penjelasan mengenai penyebab dan cara mengatasi kode OTP yang tidak masuk ke SMS.

Penyebab Kode OTP Tidak Masuk ke SMS

1. Jaringan seluler tidak stabil

Sinyal yang lemah atau tidak stabil menjadi penyebab paling umum. Saat jaringan sedang bermasalah, SMS OTP bisa tertunda bahkan gagal terkirim. Hal ini sering terjadi ketika pengguna berada di dalam gedung, area terpencil, atau lokasi dengan cakupan sinyal terbatas.

2. Nomor telepon salah atau tidak aktif

Kesalahan memasukkan nomor telepon meskipun hanya satu digit, dapat membuat OTP terkirim ke nomor lain. Selain itu, nomor yang sudah tidak aktif atau masa tenggang juga tidak dapat menerima SMS. Jadi pastikan nomor yang digunakan sesuai dengan yang terdaftar pada akun dan masih dalam kondisi aktif.

3. Kotak masuk SMS penuh

Jika memori penuh, pesan baru termasuk OTP tidak dapat masuk. Biasanya ponsel akan menampilkan notifikasi memori penuh, tetapi dalam beberapa kasus pesan hanya tertunda tanpa pemberitahuan jelas.

4. Gangguan pada server atau platform

Terkadang masalah bukan berasal dari ponsel pengguna, melainkan dari sistem aplikasi atau layanan yang mengirim OTP. Server yang sedang mengalami gangguan, pemeliharaan sistem, atau lonjakan permintaan dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman kode.

5. Fitur blokir SMS atau spam aktif

Apabila HP Anda memiliki fitur penyaring spam dan aktif, hal inisecara otomatis akan memblokir pesan dari nomor tidak dikenal, SMS OTP bisa masuk ke folder spam atau bahkan terhapus otomatis.

6. Terlalu sering meminta kode OTP

Meminta OTP berulang kali dalam waktu singkat dapat membuat sistem mendeteksi aktivitas tidak wajar. Demi alasan keamanan, sistem biasanya akan menunda atau memblokir sementara pengiriman kode.

Setelah mengetahui penyebabnya, Anda bisa melakukan langkah-langkah di bawah ini untuk mendapatkan kode OTP. Berikut beberapa cara untuk mengatasi kode OTP yang tidak kunjung masuk via SMS.

Cara Mengatasi Kode OTP yang Tidak Masuk

1. Aktifkan dan nonaktifkan mode pesawat

Ketika kode OTP tak kunjung masuk Anda bisa menyalakan mode pesawat selama 10 sampai 15 detik, lalu matikan kembali. Cara ini membantu ponsel memutus dan menyambungkan ulang jaringan sehingga sinyal menjadi lebih stabil.

2. Restart HP

Anda juga bisa memulai ulang perangkat, hal ini dapat menyegarkan sistem dan memperbaiki gangguan sementara pada jaringan maupun aplikasi pesan.

3. Periksa sinyal dan pulsa

Pastikan Anda berada di area dengan sinyal kuat. Untuk beberapa operator, penerimaan SMS tertentu memerlukan pulsa yang cukup. Jika pulsa habis atau nomor dalam masa tenggang, SMS bisa terhambat.

4. Hapus cache aplikasi SMS

Cache yang menumpuk terkadang menyebabkan aplikasi tidak bekerja optimal. Anda bisa menghapus cache dengan cara masuk ke menu Pengaturan > Aplikasi > Pesan > Hapus Cache.

5. Nonaktifkan blokir spam sementara

Periksa pengaturan SMS atau aplikasi pemblokir panggilan dan pesan. Pastikan tidak ada nomor layanan yang masuk daftar blokir. Cek juga folder spam untuk memastikan OTP tidak tersaring otomatis.

6. Hapus beberapa SMS lama

Seringkali kode OTP tidak masuk karena banyak nya pesan lama yang membuat penyimpanan penuh. Anda bisa mengosongkan sebagian ruang penyimpanan dengan menghapus pesan lama yang tidak penting. Setelah itu, coba minta OTP kembali.

7. Gunakan opsi kirim ilang dengan jeda waktu

Saat kode OTP tak kunjung didapat kan Anda bisa minta kode itu kembali, tunggu 1 sampai 2 menit sebelum menekan tombol Kirim Ulang. Memberi jeda waktu membantu sistem memproses permintaan sebelumnya dan menghindari deteksi spam.

8. Lepas dan pasang kembali kartu SIM

Matikan ponsel lalu keluarkan kartu SIM selama beberapa saat, lalu pasang kembali dan nyalakan perangkat. Cara ini membantu menyegarkan koneksi jaringan dari kartu SIM.

9. Hubungi operator atau layanan terkait

Jika semua langkah sudah dicoba tetapi OTP tetap tidak masuk, segera hubungi layanan pelanggan operator seluler atau pihak yang bersangkutan untuk memastikan tidak ada gangguan sistem. (Nur Amalina)