#30 tag 24jam
Simak! Mekanisme Agar Tanah Warisan Tak Kena Pajak Penghasilan
Simak cara mengajukan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. [460] url asal
#tanah-warisan #pajak-warisan #balik-nama-tanah #pph
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/04/26 17:05
v/203210/
Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan kembali muncul perbincangan di media sosial X mengenai adanya 'pajak warisan' yang disebut-sebut membebani masyarakat saat melakukan balik nama atas tanah dan bangunan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluruskan bahwa warisan sejatinya bukan merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi karena warisan dikecualikan dari pengenaan PPh.
"Dengan demikian, ahli waris tidak dikenakan pajak penghasilan atas tanah atau bangunan yang diperoleh dari pewaris," jelas Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/4/2026).
Secara regulasi, dasar hukum terbaru yang memayungi pengecualian warisan dari pengenaan PPh ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024. Dalam Pasal 200 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh.
Meski demikian, ahli waris tetap harus menempuh proses administrasi. Pengecualian dari kewajiban PPh tersebut hanya dapat diberikan melalui penerbitan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sesuai amanat PMK-81/2024 Pasal 200 ayat (2).
Tata Cara Pengajuan SKB Waris
Terkait tata cara pengajuannya, permohonan SKB ini dapat diajukan oleh ahli waris secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar, maupun secara daring (online) lewat sistem Coretax di coretaxdjp.pajak.go.id. Permohonan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti otoritas dalam waktu 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh KPP.
Sebagai syarat administrasi, dalam pengajuan permohonan SKB tersebut, ahli waris wajib melampirkan dokumen berupa Surat Pernyataan Pembagian Waris, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 Pasal 101 ayat (5) huruf c.
Setelah melewati proses verifikasi, KPP tempat ahli waris terdaftar akan menerbitkan surat keterangan bebas PPh sehingga proses balik nama sertifikat tanah/bangunan dipastikan tidak dikenai pajak penghasilan.
Beda PPh dengan BPHTB
Di sisi lain, DJP mengidentifikasi bahwa kerancuan mengenai 'pajak warisan' ini kerap terjadi karena masyarakat menyamakan PPh dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
DJP menegaskan bahwa PPh final atas pengalihan hak karena warisan memang dapat dibebaskan lewat SKB PPh. Akan tetapi, untuk BPHTB, ketentuannya tetap berlaku atas perolehan hak atas tanah/bangunan karena warisan tersebut.
Pasalnya, BPHTB merupakan domain pajak daerah yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
DJP pun mengimbau masyarakat untuk dapat memahami secara tepat ketentuan perpajakan terkait warisan ini. Tidak ada pajak penghasilan atas warisan dan ahli waris diimbau untuk menggunakan haknya mengajukan surat keterangan bebas PPh agar terbebas dari pengenaan PPh Final.
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan SKB, dapat mengunjungi KPP terdekat, mengakses situs resmi www.pajak.go.id, menghubungi layanan Kring Pajak 1500200, atau melalui kanal-kanal resmi DJP lainnya.
Tanah Warisan Dikenai Pajak, Berikut Besaran Nominalnya
Tanah warisan tetap dikenai pajak oleh pemerintah. Berikut besaran nominalnya. [574] url asal
#pajak #tanah-warisan #warisan #pajak-warisan
(Kompas.com - Money) 30/03/26 15:37
v/176526/
KOMPAS.com - Bagi masyarakat yang hendak mengurus biaya balik nama sertifikat tanah warisan perlu diketahui tetap dikenakan pajak.
Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang beberapa kali diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebut setiap wajib pajak yang memperoleh tambahan atas kemampuan ekonomis yang dapat menambah kekayaan wajib pajak tersebut, akan dikenakan atas Pajak Penghasilan (PPh).
Kemudian, pajak rumah warisan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP 34/2016).
Pasal 1 ayat (1) huruf a tertulis, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya terutang Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.
Belum selesai sampai di situ, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
Lantas berapa besaran pajak tanah warisan? pastinya lebar tanah, bangunan, dan letak lokasi yang berbeda mempengaruhi hal ini. Berikut penjelasannya dirangkum dari Kompas.com.
Biaya pajak tanah warisan
PP 34/2016 sudah mengatur mengenai pajak warisan yang pembayarannya dikenakan kepada ahli waris atau pihak yang nantinya berhak atas tanah atau bangunan tersebut.
- 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- 1 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mengatur pajak jual beli tanah sebagai berikut.
Pajak yang dibayar penjual
Penjual tanah juga dikenakan PPh final atas pengalihan hak dan bangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 menyebut besaran pajak yang dikenakan kepada penjual ialah 2,5 persen dari nilai transaksi.
Perlu diingat, PPh wajib dilunasi sebelum penandatanganan akta jual beli (AJB) langsung di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Nantinya, bukti pembayaran merupakan syarat utama untuk sah dan legalnya proses jual-beli tanah.
Pajak yang dibayar pembeli
Selain penjual, pembeli wajib membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
BPHTB umumnya sebesar 5 persen dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Pajak harus dilunasi sebelum proses balik nama sertifikat dilakukan, apabila belum dibayarkan maka proses administrasi tak bisa dilanjutkan.
Setelahnya masih ada biaya tambahan dalam transaksi seperti biaya jasa PPAT, pengecekan sertifikat, dan biaya administrasi lainnya.
Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Berapa Persen Tarif Pajak Tanah Warisan?" dan "Pajak Jual Beli Tanah: Ini yang Harus Dibayar Pembeli dan Penjual"
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)