Jakarta: Pemerintah memastikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III 2026 atau periode Juli-September 2026 tidak mengalami kenaikan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat daya saing industri, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika perekonomian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," tegas Bahlil dalam pernyataanya, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, kebijakan mempertahankan tarif listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan biaya energi tetap terkendali sehingga aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan lebih baik.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," ujar Bahlil.

Penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro periode Februari hingga April 2026, yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp16.959,32 per dolar Amerika Serikat, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Sesuai mekanisme tariff adjustment, akumulasi perubahan berbagai parameter ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif demi menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Tarif Listrik Bersubsidi Tetap

Selain mempertahankan tarif bagi pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan. Subsidi listrik tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Golongan pelanggan bersubsidi tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk kuartal/III atau periode Juli–September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak naik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ucap Bahlil melalui keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik kuartal III/2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per US$, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21%, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Selain itu, Kementerian ESDM meminta PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Berikut tarif listrik per kWh yang berlaku untuk Juli-September 2026:

Tarif Listrik PLN Rumah Tangga Nonsubsidi:
- R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
- R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
- R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik PLN Bisnis & Pemerintah:
- B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp1.444,70 per kWh
- P-1/TR (kantor pemerintah 6.600 VA–200 kVA): Rp1.699,53 per kWh
- P-3/TR (PJU >200 kVA): Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik Subsidi:
- Rumah tangga 450 VA: Rp415 per kWh
- Rumah tangga 900 VA subsidi: Rp605 per kWh
- Rumah tangga 900 VA
- Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp1.352 per kWh
- Rumah tangga 1.300–2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
- Rumah tangga 3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pada 1-8 Mei 2026 telah diputuskan tidak berubah. Tarif listrik yang berlaku masih mengacu harga listrik kuartal II-2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, keputusan mempertahankan tarif listrik telah melalui berbagai pertimbangan, terutama kondisi ekonomi terkini.

"Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik Mei 2026

Penetapan tarif listrik Mei 2026 merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Mengacu aturan tersebut, tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi atau tariff adjusment dievaluasi setiap tiga bulan.

Penyesuaian tarif listrik didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

Untuk kuartal II-2026, perhitungan tarif listrik menggunakan data periode November 2025- Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meskipun secara perhitungan harga listrik berpotensi berubah, tapi diputuskan tarif listrik per kWh sekarang tetap, baik untuk pelanggan subsidi maupun non-subsidi.

Lalu, berapa tarif listrik per kWh terbaru yang berlaku saat ini?

Tarif listrik per kWh pada 1-8 Mei 2026

Sebagai informasi, tarif listrik PLN bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar berlaku sama sesuai golongan daya. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran.

Pelanggan prabayar harus membeli token listrik sebelum digunakan, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dilansir dari laman resmi PLN, berikut rincian tarif listrik per kWh pada 1-8 Mei 2026:

1. Rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• ≥6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh

2. Bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

3. Pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
• 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• ≥3.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 1-8 Mei 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN, baik subsidi maupun nonsubsidi. Semoga informasinya bermanfaat!

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Pemerintah memastikan tidak ada perubahan tarif listrik hingga penutupan tahun 2025. Tarif tenaga listrik yang berlaku sejak Oktober tetap dipertahankan untuk periode 29–31 Desember 2025, baik bagi pelanggan nonsubsidi maupun pelanggan yang menerima subsidi.

Penetapan ini sejalan dengan mekanisme penyesuaian tarif listrik yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Untuk kuartal IV 2025 (Oktober–Desember), sebanyak 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap menggunakan tarif sebelumnya.

Hal yang sama berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi, mulai dari rumah tangga berpenghasilan rendah, pelanggan sosial, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik atau mekanisme tariff adjustment.

Dalam aturan tersebut, penentuan tarif listrik nonsubsidi mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Berikut rincian tarif listrik yang berlaku hingga 31 Desember 2025.

Tarif Listrik Rumah Tangga Bersubsidi

R-1/TR 450 VA: Rp415 per kWh
R-1/TR 900 VA: Rp605 per kWh

Tarif Listrik Rumah Tangga Nonsubsidi

R-1/TR 900 VA: Rp1.352 per kWh
R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
R-3/TR dan TM di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh

Tarif Listrik Sektor Bisnis

B-2/TR 6.600 VA–200 kVA: Rp1.444,70 per kWh
B-3/TM dan TT di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh

Tarif Listrik Sektor Industri

I-3/TM di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh
I-4/TT di atas 30.000 kVA: Rp996,74 per kWh

Tarif Listrik Fasilitas Pemerintah dan Penerangan Umum

P-1/TR 6.600 VA–200 kVA: Rp1.699,53 per kWh
P-2/TM di atas 200 kVA: Rp1.522,88 per kWh
P-3/TR (Penerangan Jalan Umum): Rp1.699,53 per kWh
L/TR, TM, dan TT (berbagai tegangan): Rp1.644,52 per kWh

Tarif Listrik Pelayanan Sosial

S-1/TR 450 VA: Rp325 per kWh
S-1/TR 900 VA: Rp455 per kWh
S-1/TR 1.300 VA: Rp708 per kWh
S-1/TR 2.200 VA: Rp760 per kWh
S-1/TR 3.500 VA–200 kVA: Rp900 per kWh
S-2/TM di atas 200 kVA: Rp925 per kWh

Dengan tidak adanya penyesuaian tarif di penghujung tahun, pemerintah berharap stabilitas harga listrik dapat menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian biaya operasional bagi pelaku usaha menjelang awal 2026.

(SAW)

Jakarta: Pemerintah memastikan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga tetap stabil hingga akhir 2025.

Tidak ada kenaikan tarif pada periode Oktober hingga Desember 2025, sesuai keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan akses listrik tetap terjangkau di seluruh daerah.

Di sisi pelanggan, keputusan tersebut membuat tagihan listrik maupun pembelian token tidak berubah. PLN pun merilis kembali daftar tarif yang berlaku bagi golongan rumah tangga.

Rincian Tarif per 1 Desember 2025

Untuk periode Desember, tarif listrik pelanggan rumah tangga adalah sebagai berikut:

R-1/TR 450 VA: Rp415 per kWh (subsidi)
R-1/TR 900 VA: Rp605 per kWh (subsidi)
R-1/TR 900 VA nonsubsidi: Rp1.352 per kWh
R-1/TR 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh
R-1/TR 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh
R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

Golongan rumah tangga dibagi menjadi tiga klasifikasi: R-1 untuk rumah tangga kecil, R-2 rumah tangga menengah, dan R-3 rumah tangga besar pada tegangan rendah.

Harga Token Listrik

Pembelian token listrik pada dasarnya mengikuti nominal yang dipilih pelanggan. Namun nilai tersebut masih harus melalui beberapa potongan sebelum dikonversi menjadi kWh.

Olehk arena itu, dua pelanggan dengan nominal pembelian sama bisa mendapatkan jumlah kWh berbeda, terutama jika tinggal di daerah berbeda.

Pembelian melalui PLN Mobile biasanya hanya menambahkan biaya layanan sesuai metode pembayaran. Sementara pembelian dari e-commerce atau minimarket menambahkan biaya admin yang besarannya tidak sama.

Rumus Hitung kWh Token Listrik

Banyak pelanggan masih bertanya-tanya tentang perbedaan antara nominal token dan jumlah kWh yang masuk ke meteran. Kuncinya ada pada potongan biaya yang diterapkan sejak awal, seperti:

- PPJ (Pajak Penerangan Jalan) (tergantung daerah, umumnya 3–10 persen
- PPN
- Biaya admin pembelian
- Bea materai

Ditambah lagi, tarif dasar listrik tiap golongan rumah tangga berbeda, sehingga hasil akhir kWh ikut terpengaruh.

Untuk menghitungnya, rumusnya sederhana:

kWh = (Nominal Pembelian – Total Potongan) ÷ Tarif per kWh

Contoh

Jika pelanggan membeli token Rp100.000, di daerah dengan PPJ 10 persen, dan menggunakan tarif R-1 1.300 VA:

PPJ = 10% × 100.000 = Rp10.000
Nilai bersih = 100.000 – 10.000 = Rp90.000
kWh = 90.000 ÷ 1.444 ≈ 62 kWh

Angka ini menjelaskan kenapa token Rp100.000 tidak menghasilkan 100 kWh penuh.

Kenapa Hasilnya Bisa Berbeda?

Tiga faktor utama mempengaruhi jumlah kWh:

- Tarif per kWh berbeda tiap golongan daya.
- PPJ antarwilayah tidak sama.
- Biaya admin berbeda di setiap platform pembelian.

Oleh karena itu, pembelian token Rp50.000 ataupun Rp100.000 dapat menghasilkan kWh berbeda di kota atau provinsi yang berbeda.

Cara Paling Praktis Cek Estimasi kWh

PLN kini mempermudah pelanggan melalui aplikasi PLN Mobile. Pelanggan cukup memasukkan nominal token yang ingin dibeli, dan aplikasi akan menampilkan estimasi kWh yang akan diterima tanpa perlu menghitung manual.

Dengan memahami skema tarif dan cara konversi token ke kWh, pelanggan dapat lebih mudah mengatur pemakaian listrik bulanan dan menghindari kebingungan saat jumlah kWh tidak sesuai perkiraan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik tetap alias tidak naik hingga akhir tahun atau sepanjang triwulan IV 2025 (Oktober–Desember).

Kabar ini tentu jadi angin segar di tengah kekhawatiran masyarakat akan potensi kenaikan harga energi menjelang akhir tahun.

Tarif tak naik demi Jaga daya beli

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, keputusan mempertahankan tarif listrik ini diambil setelah pemerintah menghitung ulang dampak ekonomi makro terhadap biaya energi.

“Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025, secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ujar Tri di Jakarta, dikutip kembali pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Langkah ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan beban masyarakat tidak bertambah, terutama menjelang akhir tahun ketika pengeluaran rumah tangga cenderung meningkat.

Mengacu pada aturan tarif adjustment

Penetapan tarif listrik tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment).

Dalam aturan itu dijelaskan, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga batubara acuan (HBA).

Meski keempat indikator ini mengalami fluktuasi, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan tarif listrik agar masyarakat dan dunia usaha tetap mendapat kepastian dan ruang untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini.

Tarif subsidi masih berlaku

Kabar baik lainnya, tarif listrik bersubsidi juga tetap sama. Artinya, pelanggan rumah tangga miskin, sektor sosial, industri kecil, hingga pelaku UMKM masih bisa menikmati tarif listrik yang terjangkau hingga akhir tahun.

Daftar Tarif Listrik Oktober–Desember 2025

Berikut daftar lengkap tarif listrik terbaru yang akan berlaku hingga akhir Desember 2025:

1. Rumah tangga bersubsidi

450 VA: Rp415 per kWh
900 VA: Rp605 per kWh

2. Rumah tangga nonsubsidi

900 VA: Rp1.352 per kWh
1.300-2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh
3.500 VA ke atas: Rp1.699,53 per kWh

3. Bisnis

6.600 VA-200 kVA: Rp1.444,70 per kWh
Di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh

4. Industri

200 kVA: Rp1.114,74 per kWh
30.000 kVA: Rp996,74 per kWh

5. Pemerintah & Penerangan Jalan Umum (PJU)

6.600 VA-200 kVA: Rp1.699,53 per kWh
Di atas 200 kVA: Rp1.522,88 per kWh
PJU: Rp1.699,53 per kWh

6. Pelayanan sosial

450 VA: Rp325 per kWh
900 VA: Rp455 per kWh
1.300 VA: Rp708 per kWh
2.200 VA: Rp760 per kWh
3.500 VA-200 kVA: Rp900 per kWh
200 kVA ke atas: Rp925 per kWh

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)