Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti meningkatnya ketergantungan impor komoditas pangan yang dinilai berkaitan dengan kebijakan liberalisasi pasca-Krisis 1998. Langkah-langkah pembukaan pasar tersebut merupakan bentuk adopsi Indonesia atas serangkaian rekomendasi reformasi kebijakan yang diusulkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kebijakan tersebut diterima tanpa penyesuaian yang memadai sehingga berdampak pada melemahnya sektor pertanian dalam negeri.

Untuk itu, Amran mendorong penguatan kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) guna menahan laju impor sejumlah komoditas strategis.

“Nah ke depan memang lartas sudah ada ya, Pak Mendag [Budi Santoso]? Kami perjuangkan lartas karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai. Dulu kedelai [tahun] ‘93 swasembada. Kemudian bawang putih dulu pernah swasembada, kemudian susu. Kami ini pandangan saja, Bu, bahwa ini adalah saran dari IMF kita terima mentah-mentah, berantakanlah ini pertanian. Akhirnya kita satu-satu kita selesaikan,” kata Amran dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi VI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Amran menjelaskan, pola ketergantungan impor terjadi hampir di seluruh komoditas pangan utama. Dia mencontohkan susu dan kedelai yang kini didominasi pasokan dari luar negeri.

“Nah ini Bu, dulu impor [susu] 40% jadi 81%. Coba kedelai, dulu swasembada, kita swasembada [tahun] '92–'93 sekarang 90% impor. Polanya sama semua karena IMF kita terima sarannya bulat-bulat, pasar bebas,” ujarnya.

Pada komoditas susu, tren periode 1996–2023 memperlihatkan kesenjangan yang terus melebar antara produksi dan kebutuhan. Kebutuhan susu nasional meningkat signifikan dari sekitar 1,2 juta ton pada akhir 1990-an menjadi sekitar 4,56 juta ton pada 2023.

Sementara itu, produksi domestik hanya naik terbatas, dari kisaran 400.000–500.000 ton menjadi sekitar 837.000 ton pada 2023. Alhasil, porsi impor tetap dominan, bahkan mencapai sekitar 81% dari total kebutuhan pada tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan pasar bebas tanpa instrumen pengendalian seperti lartas membuat produk impor lebih mudah masuk dan menekan produksi dalam negeri. “Ini harus kita kendalikan karena kita terima sarannya pasar bebas, enggak ada lartas,” pungkasnya.

Mengutip Letter of Intent kepada IMF yang diterbitkan pemerintah Indonesia pada Oktober 1997, sejumlah perubahan struktural yang diambil Indonesia di sektor pertanian menyusul Krisis Finansial Asia 1997 mencakup berakhirnya monopoli Perum Bulog dalam importasi dan distribusi komoditas pangan, terutama beras, gula, dan gandum. Indonesia juga menyatakan persetujuan untuk menjalankan mandat penghapusan pembatasan informal maupun formal pengaturan pemasaran guna mendorong kompetisi.

Aspek lain yang termaktub dalam perubahan struktural ini adalah dihapusnya kontrol harga pangan oleh pemerintah, serta reformasi kebijakan ekspor seperti penghapusan pajak ekspor lokal dan provinsi. Selain itu, terdapat pula penghapusan kewajiban tanam ke petani untuk komoditas tebu.