Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan penerbitan instruksi presiden (inpres) tentang operasional koperasi desa/kelurahan (Kopdes) merah putih menjelang peluncuran tahap awal koperasi tersebut pada bulan ini.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, ditemui setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu, mengatakan rancangan inpres tersebut saat ini berada di Kementerian Sekretariat Negara untuk proses lebih lanjut.

Menurut dia, inpres operasionalisasi kopdes merah putih akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga, seperti halnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fisik koperasi.

Ia mengatakan inpres tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek operasional koperasi, mulai dari model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia (SDM), hingga sistem informasi manajemen.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi proses penerbitan instruksi presiden tentang operasionalisasi koperasi desa/kelurahan merah putih ini akan diterbitkan," katanya.

Pemerintah menargetkan inpres tersebut dapat terbit sebelum peresmian operasional tahap awal kopdes merah putih pada 16 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Ferry mengatakan sebanyak 1.061 kopdes merah putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah siap beroperasi dan akan diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain menyiapkan regulasi operasional, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fisik kopdes merah putih di berbagai daerah.

Menurut Ferry, hingga saat ini terdapat 37.327 titik kopdes merah putih yang telah dan sedang dibangun di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.927 koperasi telah rampung 100 persen beserta gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo meminta agar sekitar 30 ribu kopdes merah putih dapat beroperasi pada Juli 2026.

"Bapak Presiden ingin supaya 30 ribuan bangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih ini siap untuk operasional," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

FTSE Russell melakukan rebalancing atau penyesuaian terhadap FTSE Global Equity Index Series (GEIS), menjelang review Juni 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah tidak memasukan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC).

HSC adalah daftar emiten di BEI yang sebagian besar sahamnya terkonsentrasi pada segelintir pihak atau kelompok afiliasi tertentu. Data itu dirilis oleh BEI untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko praktik spekulatif, serta memenuhi standar investor global.

Alhasil, saham milik konglomerat Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terancam keluar dari indeks FTSE.

FTSE Russell menyatakan masih terus memantau perkembangan pasar modal Indonesia setelah menerbitkan pemberitahuan terkait penanganan indeks Indonesia pada 9 Februari 2026. Pemantauan dilakukan melalui komunikasi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan pasar sebagai bagian dari evaluasi implementasi kebijakan indeks.

Selain itu FTSE mengaku otoritas pasar Indonesia telah menjalankan sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi pasar modal. Langkah itu mencakup penyediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1%, publikasi daftar HSC, hingga peningkatan pelaporan klasifikasi investor.

Setelah meninjau perkembangan tersebut dan mempertimbangkan masukan dari pelaku pasar serta komite penasihat eksternal, FTSE Russell memastikan tetap melanjutkan sejumlah perlakuan khusus terhadap saham Indonesia dalam tinjauan indeks Juni 2026.

Beberapa kebijakan yang tetap diterapkan antara lain pembaruan Industry Classification Benchmark (ICB), penyesuaian porsi saham triwulanan tanpa buffer standar 1%, serta penurunan free float triwulanan tanpa buffer standar 3%.

FTSE juga tetap memberlakukan perubahan kategori kapitalisasi saham akibat aksi pemisahan usaha serta pembaruan daftar pengecualian terkait ESG, etika, dan syariah berdasarkan data ESG terbaru. Selain itu, FTSE Russell menyatakan masih membuka kemungkinan memperpanjang periode observasi dan pemantauan terhadap pasar Indonesia.

“FTSE Russell akan terus menunda penyesuaian peringkat indeks penuh, peningkatan free float, dan penambahan (IPO) sekuritas terdaftar Indonesia hingga setidaknya tinjauan indeks September 2026,” tulis FTSE dalam pengumumannya, Rabu (13/5).

Penghapusan Saham HSC

Tak hanya itu, FTSE menyatakan saham perusahaan yang masuk peringatan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) dari regulator akan dikeluarkan dari indeks pada tinjauan berikutnya. Hal itu sesuai dengan pedoman batasan freefloat FTSE Russell.

FTSE menilai likuiditas saham-saham terdampak berpotensi turun signifikan menjelang tinjauan indeks Juni 2026. Kondisi itu dinilai dapat menyulitkan investor berbasis indeks untuk melakukan divestasi secara teratur tanpa memicu tekanan pasar berlebihan maupun keterbatasan lawan transaksi, sehingga berisiko mengganggu replikasi indeks.

Alhasil, FTSE Russell memutuskan akan menghapus saham terdampak dengan harga nol dalam tinjauan indeks Juni 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif sejak pembukaan perdagangan pada Senin, 22 Juni 2026.

FTSE menyatakan perincian saham yang terkena dampak akan diumumkan lebih lanjut. FTSE Russell juga memastikan tetap memantau perkembangan pasar modal Indonesia dan melanjutkan koordinasi dengan otoritas pasar lokal.

“Keputusan lebih lanjut mengenai penanganan indeks, termasuk potensi dilanjutkannya penyesuaian peringkat indeks secara penuh, akan dipertimbangkan sebelum tinjauan indeks September 2026 dan dikomunikasikan pada waktunya,” kata FTSE.

JAKARTA - Komite penyelenggara Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 resmi memulai persiapan pelaksanaan forum keberlanjutan nasional melalui kick-off meeting di Jakarta, Senin (10/5). Forum tersebut disiapkan sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat transformasi ekonomi hijau dan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 dirancang untuk menghadirkan ruang kolaborasi yang lebih menyeluruh, di mana strategi bisnis, kebijakan, inovasi, talenta, dan aksi keberlanjutan dapat saling terhubung,” kata Chairman Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Unggul Yoga Ananta dalam keterangan pers, Kamis (13/5/2026).

Forum bertema "Indonesia's Sustainability Leap: Driving the Future of National Competitiveness" itu dijadwalkan berlangsung pada 19-20 Agustus 2026 di The Sultan Hotel, Jakarta. Kegiatan tersebut mengusung pendekatan 360 derajat yang mengintegrasikan berbagai dimensi keberlanjutan dalam satu ekosistem kolaboratif.

Penyelenggara menilai meningkatnya tuntutan terhadap ekonomi hijau dan daya saing global memerlukan ruang dialog yang mampu mempertemukan kebijakan publik, praktik bisnis, inovasi teknologi, dan pengembangan talenta secara bersamaan. Pendekatan lintas sektor dinilai penting agar transformasi keberlanjutan berjalan lebih terintegrasi dan berdampak luas.

Komite penyelenggara forum melibatkan sejumlah organisasi dan institusi, antara lain Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Olahkarsa, Biosirkular, SURBAND ID, dan Inovasi Muda. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang komprehensif dalam menjawab tantangan keberlanjutan nasional.

Selama dua hari pelaksanaan, forum akan menghadirkan sejumlah agenda strategis, di antaranya Sustainability Leaders Forum yang mempertemukan penyusun kebijakan dan pemimpin industri, Sustainability Thematic Forum dengan fokus pada praktik keberlanjutan perusahaan, ekonomi sirkular, green jobs ecosystem, serta pembangunan kota berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan juga akan diramaikan Sustainable Business Exhibition yang menampilkan inovasi dan solusi keberlanjutan dari berbagai sektor, serta Sustainability Career Connect sebagai wadah pengembangan talenta dan koneksi karier di bidang keberlanjutan.

Forum ini dirancang terbuka bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga generasi muda. Penyelenggara menyatakan forum tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem keberlanjutan nasional, mempercepat transformasi ekonomi hijau, dan mendorong daya saing Indonesia yang lebih inklusif dan tangguh.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah siap mempercepat renovasi 10 ribu unit rumah orang tua siswa sekolah rakyat sebagai bagian program strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Kita cepat kerjanya. Secepatnya datanya udah jalan kok, udah diverifikasi dengan cepat. Segera itu (direnovasi)," kata Ara ditemui usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengenai pembiayaan rumah subsidi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan jumlah renovasi rumah bagi siswa sekolah rakyat meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencakup sekitar seribu unit rumah di berbagai daerah Indonesia.

Meski begitu, menurut dia, pelaksanaan renovasi rumah akan segera dilakukan mengikuti jadwal dan titik lokasi yang ditetapkan Kementerian Sosial agar program berjalan cepat serta tepat sasaran bagi penerima manfaat.

"Tahun lalu 1.000 (unit), tahun ini 10.000 (unit), kita akan segera jalan nanti mengikuti jadwal dari Pak Mensos (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) ke berapa titik," ujar Menteri Ara.

Ia menjelaskan proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan renovasi rumah saat ini terus berjalan, sehingga pemerintah dapat segera memulai pelaksanaan program sesuai kesiapan data lapangan.

Ara menegaskan Kementerian PKP siap mendukung penuh program tersebut dan memastikan percepatan pelaksanaan renovasi rumah dilakukan segera setelah data dari Kementerian Sosial diterima.

Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk merenovasi 10 ribu unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Mensos Saifullah mengatakan bahwa program renovasi ini merupakan bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

"Sekolah rakyat menjadi pusat pemberdayaan dimana anaknya bersekolah, sementara orang tuanya diberdayakan dan didukung program strategis, salah satunya renovasi rumah agar lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian PKP," katanya.

Dari 10 ribu rumah yang diusulkan, sebanyak 5.000 unit telah dinyatakan memenuhi syarat atau clear and clean, terutama terkait status kepemilikan lahan milik sendiri. Sisanya saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi lapangan oleh tim pendamping Kemensos bersama petugas Kementerian PKP.

Terkait rumah orang tua murid yang status kepemilikannya masih menumpang, pinjam atau sewa, Kemensos berkomitmen untuk mencarikan solusi alternatif melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

SINGAPURA - Krisis pasokan energi global semakin dalam setelah penutupan Selat Hormuz yang berlangsung hampir 70 hari memicu kekurangan pasokan minyak dunia lebih dari 1 miliar barel. Gangguan distribusi di jalur pelayaran strategis tersebut mulai menekan cadangan energi, pertumbuhan ekonomi, hingga stabilitas harga pangan di berbagai negara berkembang.

"Dengan Selat Hormuz tertutup selama sekitar 70 hari, akumulasi kekurangan pasokan kini telah melampaui satu miliar barel," kata Chen Chien-Ming, akademisi kebijakan energi dari Nanyang Technological University Singapura dikutip Eurasia Review, Rabu (13/5/2026).

Menurut Chen, sebelum konflik terjadi sekitar 20 juta barel minyak per hari atau hampir seperlima pasokan global melintasi Selat Hormuz. Penutupan jalur tersebut dipicu serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian mengganggu distribusi minyak dunia selama lebih dari dua bulan terakhir.

Dampak krisis mulai dirasakan negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang kini menghadapi penurunan cadangan energi secara drastis. Menteri Perminyakan Pakistan Ali Pervaiz Malik menyebut negaranya hanya memiliki cadangan minyak mentah untuk lima hingga tujuh hari, tanpa cadangan strategis nasional.

Sejumlah negara Asia lainnya juga mengalami tekanan serupa. Vietnam diperkirakan hanya memiliki cadangan energi untuk 30-45 hari, Thailand sekitar 61 hari, sedangkan Singapura berkisar 20-50 hari. Pemerintah Filipina bahkan mulai menerapkan empat hari kerja per pekan untuk menghemat konsumsi energi, sementara Perdana Menteri India Narendra Modi mengimbau masyarakat membatasi perjalanan internasional dan bekerja dari rumah.

Tekanan energi tersebut mulai mempengaruhi prospek ekonomi kawasan. Bank Pembangunan Asia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia tahun 2026 menjadi 4,7% dari sebelumnya 5,1%, sedangkan inflasi diperkirakan melonjak menjadi 5,2%. Bank Dunia juga memperkirakan harga energi global naik 24 persen pada 2026, tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina.

Untuk menstabilkan pasar, International Energy Agency (IEA) telah melepas 400 juta barel minyak dari cadangan darurat sejak Maret lalu, sementara berbagai negara menarik tambahan 280 juta barel hingga akhir April. Meski demikian, Goldman Sachs memperkirakan stok minyak global dapat turun hingga setara 98 hari konsumsi pada akhir Mei.

Krisis energi juga mulai merembet ke sektor pangan dan nilai tukar mata uang negara berkembang. Harga pupuk diperkirakan naik 31% akibat lonjakan harga urea, sementara mata uang seperti rupee India, rupiah Indonesia, dan peso Filipina melemah ke level terendah historis.

“Secara historis, setiap gangguan minyak selalu berujung pada resesi. Biaya naik, belanja masyarakat turun, penerimaan pajak melemah, utang meningkat, dan inflasi semakin tinggi,” ujar Chen.

SUMENEP - Tokoh Madura HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur buka suara menyoroti konversi energi kedua Indonesia yakni dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) . Konversi negeri dari LPG ke CNG yang bakal berdampak positif bagi Indonesia, justru memiliki makna yang lebih mendalam bagi Madura, daerah yang kaya akan gas alam, tetapi masyarakatnya masih banyak bergulat dengan kemiskinan.

"Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan," ujar Gus Lilur, Rabu (13/5/2026).

Kekayaan alam Madura selama bertahun-tahun mengalir keluar, menghidupi industri besar di Jawa Timur, tetapi belum cukup kuat mengangkat martabat ekonomi rakyat Madura sendiri. Madura bukan pulau miskin sumber daya. Madura adalah pulau kaya gas.

"Selama ini, gas alam Madura telah menjadi salah satu penopang utama kebutuhan energi Jawa Timur. Data yang banyak dikutip menyebut gas alam Madura memasok sekitar 70 persen kebutuhan industri Jawa Timur, terutama dari wilayah Kangean, Sumenep, melalui jaringan pipa laut," kata Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara) ini.

Dalam konteks tersebut, Madura menemukan wajah ironinya yang paling telanjang, yakni Madura kaya gas, tetapi rakyatnya tetap miskin. Jembatan Suramadu pernah dibayangkan sebagai pintu perubahan ekonomi Madura. Jembatan ini diharapkan menjadi jalan baru bagi perdagangan, investasi, mobilitas manusia, dan pemerataan pembangunan.

"Namun dalam urusan gas, Suramadu hampir tidak punya makna. Sebab, gas Madura tidak mengalir melalui jembatan itu. Gas Madura tidak terlebih dahulu masuk ke dapur rakyat Madura. Gas itu justru dialirkan lewat pipa laut menuju kawasan industri di Jawa Timur," ungkapnya.

Dia menuturkan setelah sampai di Jawa Timur, gas Madura masuk ke sistem distribusi, industri, dan logistik energi yang lebih besar. "Ia menghidupi pabrik, kawasan industri, pembangkit, petrokimia, dan konglomerasi ekonomi di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, serta daerah-daerah lain. Dalam banyak hal, yang menikmati nilai tambah terbesar dari gas Madura bukanlah rakyat Madura, melainkan pusat-pusat industri di luar Madura," ujarnya.

Menurut Gus Lilur, luka struktural tersebut harus dibaca dengan jernih di mana Madura menjadi sumber, menjadi pemasok, menjadi tulang punggung, tetapi Madura belum menjadi pusat manfaat. Kekayaannya mengalir keluar, sementara desa-desa Madura tetap menunggu tetesan pembangunan yang tak kunjung deras.

"Karena itu, ketika pemerintah hendak melakukan konversi LPG ke CNG, Madura tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi sejarah. Ia harus menjadi jalan baru untuk memastikan bahwa kekayaan gas Madura benar-benar kembali kepada rakyat Madura," ujarnya.

Gus Lilur menilai di situlah Amanat Penderitaan Rakyat Madura atau AMPERA menemukan maknanya. Dia menegaskan AMPERA bukan sekadar teriakan emosional. AMPERA adalah panggilan keadilan yang lahir dari kenyataan bahwa rakyat Madura sudah terlalu lama melihat kekayaan alamnya dinikmati pihak lain, sementara daerahnya sendiri tetap tertinggal.

"AMPERA adalah seruan agar negara hadir bukan hanya sebagai pengatur izin dan pemungut penerimaan, tetapi sebagai penegak keadilan distribusi manfaat. Karena itu, kami memohon kepada Presiden, Menteri ESDM, SKK Migas, Pertagas, PGN, dan seluruh pemangku kebijakan energi nasional, libatkan rakyat Madura dalam pengelolaan gas Madura," katanya.

Jika negara hendak membangun ekosistem CNG, maka Madura harus menjadi salah satu pusatnya. Jika akan dibangun mother station atau induk stasiun gas untuk memproduksi dan mendistribusikan CNG, maka induk stasiun itu tidak boleh seluruhnya dikuasai oleh pihak luar.

"Pemerintah daerah di Madura, BUMD-BUMD Madura, koperasi lokal, pesantren, dan pengusaha Madura harus diberi ruang sebagai pelaku utama atau setidaknya sebagai mitra strategis. Mother station CNG bukan fasilitas biasa. Ia adalah jantung dari distribusi gas masa depan. Dari sanalah gas bumi dikompresi, disiapkan, dan dikirim ke berbagai titik distribusi. Dari sanalah CNG dapat mengalir ke rumah tangga, UMKM, pesantren, industri kecil, transportasi, pasar, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi rakyat," ujarnya.

Gus Lilur mengingatkan jika fasilitas strategis ini hanya dikuasai oleh konglomerasi besar, maka konversi LPG ke CNG hanya akan mengulang pola lama, yakni sumber daya berasal dari daerah, tetapi nilai tambah mengalir ke pusat-pusat modal. Madura tidak boleh kembali menjadi halaman belakang. Madura harus menjadi halaman depan dari kebijakan energi nasional.

"Konversi LPG ke CNG adalah kebijakan yang sangat strategis. Ia bukan sekadar mengganti tabung. Ia bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar. Ia adalah perubahan arsitektur energi nasional. Jika dilakukan secara adil, konversi ini bisa menurunkan ketergantungan impor, menghemat ratusan triliun devisa, mengurangi beban subsidi, dan membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil gas," ucapnya.

Tetapi, jika dilakukan secara tidak adil, konversi ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Dia menuturkan rakyat tetap menjadi konsumen.

"Daerah penghasil tetap menjadi penonton. Pengusaha lokal tetap tersisih. BUMD tetap berada di pinggir. Sementara keuntungan besar dari stasiun-stasiun gas, distribusi CNG, rantai logistik, dan perdagangan energi kembali berputar di tangan segelintir kelompok besar," ujarnya.

Karena itu, sejak awal desain konversi LPG ke CNG harus memasukkan klausul keadilan bagi daerah penghasil. Madura harus mendapatkan kuota pengelolaan, alokasi mother station, hak kemitraan, serta ruang dalam rantai bisnis CNG, mulai dari pengelolaan induk stasiun, distribusi, transportasi, hingga layanan akhir kepada masyarakat.

Gus Lilur menegaskan Madura membutuhkan kehadiran negara yang adil, bukan negara yang sekadar mengambil gasnya atau negara yang hanya mencatat produksinya. Menurut dia, Madura membutuhkan kesadaran negara bahwa Madura sudah memberi banyak kepada Republik, maka Republik juga harus mengembalikan manfaat yang layak kepada Madura.

"Inilah saatnya gas Madura tidak hanya menerangi pabrik-pabrik di luar Madura, tetapi juga menyalakan harapan rakyat Madura. Inilah saatnya kekayaan Madura tidak hanya mengalir melalui pipa laut ke pusat industri, tetapi juga menetes ke dapur, warung, pesantren, UMKM, dan keluarga-keluarga kecil di Madura," kata Gus Lilur.

Dia juga mendorong agar konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi konversi yang berkeadilan, dari LPG ke CNG, dari impor ke sumber daya domestik, dari ketergantungan ke kemandirian serta dari ketimpangan ke pemerataan. Bagi Madura, konversi ini harus menjadi lebih dari sekadar kebijakan energi, tetapi konversi harus menjadi jalan pulang kekayaan Madura kepada rakyat Madura.

Dia menggunakan istilah konversi energi kedua karena baginya konversi energi pertama adalah dari minyak tanah ke LPG. Menurut dia, konversi energi pertama telah membawa Indonesia ke posisi dilematis, bahagia sekaligus berduka.

Sekarang pemerintahan Prabowo Subianto sedang membawa Indonesia bersiap memasuki babak baru, konversi energi kedua, dari LPG ke CNG. Langkah tersebut merupakan momentum besar yang patut disambut dengan rasa syukur. Pasalnya, berbeda dengan LPG yang masih banyak bergantung pada impor, CNG bersumber dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri.

"Artinya, jika kebijakan ini dijalankan dengan benar, negara bisa menghemat devisa, subsidi dapat ditekan, dan masyarakat berpeluang mendapatkan energi dengan harga yang lebih murah. Namun, konversi kedua harus diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di daerah penghasil gas seperti Madura sehingga tidak menjadi penonton dan bahkan masih miskin di tengah kekayaan gas alam melimpah," katanya.

Banyak dokter, profesor, aktivis yang hadir dan kembali mengonfirmasi bahwa Jasela sebagai sebuah konsepsi daerah yang kita perjuangkan ini memiliki landasan sangat kuat. Historisnya jelas, sosiologisnya sudah, faktualnya juga jelas,

Purwokerto (ANTARA) - Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai kawasan Pantai Selatan Jawa Tengah atau Jasela layak didorong menjadi daerah khusus penyangga pangan karena memiliki landasan historis, sosiologis, dan faktual yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Usai mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun bertajuk “Prospek Pembentukan Daerah Khusus Penyangga Pangan di Wilayah Jasela” di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Rabu sore, Abdul Kholik mengatakan, para akademisi, dokter, profesor, dan aktivis yang hadir mengonfirmasi besarnya potensi strategis kawasan tersebut.

“Banyak dokter, profesor, aktivis yang hadir dan kembali mengonfirmasi bahwa Jasela sebagai sebuah konsepsi daerah yang kita perjuangkan ini memiliki landasan sangat kuat. Historisnya jelas, sosiologisnya sudah, faktualnya juga jelas,” katanya.

Menurut dia, gagasan pembentukan daerah khusus penyangga pangan di Jasela sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Ia menegaskan, usulan tersebut bukan semata karena Presiden berasal dari wilayah Jawa Tengah bagian selatan, melainkan karena data dan fakta menunjukkan Jasela memiliki peran strategis bagi kesinambungan pangan nasional.

“Jadi ini bukan hanya karena Presiden orang dari sini, tapi memang fakta, data, semuanya menunjukkan bahwa Jasela adalah bagian dari menjaga kesinambungan pangan Indonesia, sekaligus mencegah krisis pangan ke depan,” katanya.

Ia menilai, apabila pemerintah ingin memastikan program kemandirian pangan berjalan optimal, Jasela perlu menjadi salah satu fokus perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

“Kalau Presiden ingin programnya berhasil, Jasela harus menjadi salah satu fokus perhatian Presiden ke depan,” katanya menegaskan.

Selain aspek pangan, senator asal Jawa Tengah itu mengatakan berbagai masukan dalam diskusi juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana dan pembangunan agromaritim berkelanjutan dalam pengembangan Jasela.

“Kami berharap Presiden memberikan perhatian terhadap daerah khusus penyangga pangan Jasela ini agar menjadi kebijakan ke depan yang bisa mewujudkan visi Indonesia mandiri pangan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PDM Kabupaten Banyumas M Djohar menyambut positif pelaksanaan diskusi tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita menjadikan Jawa Selatan atau Jasela sebagai daerah khusus penyangga pangan.

“Secara pribadi sebagai masyarakat Jasela, kami memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan cita-cita ini. Ketika Jawa Selatan bisa menjadi daerah khusus penyangga pangan, tidak sekadar lokal tetapi nasional, ini sebuah prestasi yang luar biasa,” katanya.

Ia mengharapkan pemerintah pusat memberi perhatian serius karena secara historis, sosiologis, dan demografis, Jasela memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis ketahanan pangan.

Ia mengatakan, Muhammadiyah juga telah menyiapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mendukung penguatan sektor pertanian melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat hingga Jamaah Tani Muhammadiyah.

“Hasil diskusi ini nantinya akan kami bawa ke pemerintah pusat maupun Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mendapat dukungan,” katanya.

Pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto mengatakan, pengembangan Jasela sebagai kawasan penyangga pangan perlu berbasis teknologi spesifik lokasi agar komoditas yang dibudidayakan sesuai karakteristik wilayah.

“Jangan sampai suatu komoditas dipaksakan ke tempat-tempat yang sebetulnya bukan habitatnya, karena hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.

Menurut dia, Jasela merupakan kawasan unik karena memiliki bentang alam beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran sedang, hingga dataran tinggi, sehingga membutuhkan pemetaan komoditas sesuai potensi masing-masing daerah.

Ia mengatakan, kawasan tersebut memiliki prospek besar karena didukung jumlah penduduk, sarana-prasarana, daya dukung lingkungan, serta ketersediaan sumber daya air dan potensi perikanan.

Diskusi tersebut juga menghadirkan perwakilan Bank Indonesia, akademisi dari Universitas Indonesia, perwakilan Perum Bulog, perwakilan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan sejumlah instansi lainnya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan perkembangan pemantauan kecelakaan kapal di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Diketahui kapal tersebut mengangkut 37 Warga Negara Indonesia ( WNI ).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan insiden ini terjadi pada pada 11 Mei 2026. Ia mengatakan dari jumlah keseluruhan WNI yang menjadi penumpang kapal, 23 orang telah dievakuasi dengan selamat.

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dari 37 WNI tersebut, 23 orang berhasil diselamatkan. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah," ucap Heni, Rabu (13/5/2026).

Terhadap 14 orang WNI saat itu terus dilakukan pencarian oleh Otoritas SAR dan Polis Maritim Malaysia. Berdasarkan data terkini yang ia terima, 7 WNI telah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.

"Tujuh orang telah ditemukan meninggal dunia dan saat ini berada di rumah sakit di Perak untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut oleh otoritas setempat. Hingga info ini disampaikan, 7 orang lainnya masih dalam proses pencarian," ucapnya.

Untuk mempermudah proses identifikasi korban yang selamat dan meninggal, Kemlu akan melakukan penelusuran terhadap keluarga korban. Penelusuran keluarga korban juga untuk pembuatan dokumen terkait demi penanganan lanjutan.

"Kemlu akan mengirim tim untuk melakukan penelusuran keluarga korban yang diduga berasal dari Wilayah Sumatera Utara."

Heni menyampaikan, KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan Polis Maritim Malaysia untuk penanganan para WNI korban kecelakaan tersebut. Serta memberikan fasilitasi kekonsuleran dan dokumen perjalanan bagi para WNI sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, Kemlu menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Heni juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jalur non prosedural atau ilegal untuk bekerja ke luar negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Coal and Energy Expo 2026 (ICEE 2026) resmi dibuka di Jakarta International Expo pada 11 Mei 2026.

Pameran yang mempertemukan lebih dari 150 perusahaan energi dari Indonesia dan China ini menjadi ajang penguatan kerja sama industri batu bara dan energi di tengah perubahan struktur energi global.

ICEE 2026 menyoroti pemanfaatan batu bara bersih, pembangunan tambang hijau, peningkatan pertambangan cerdas, hingga integrasi energi baru.

ICEE bukan hanya sekadar pameran industri, tetapi juga platform strategis untuk memperkuat komunikasi kebijakan, pertukaran teknologi, penjajakan kerja sama industri, serta realisasi proyek antara Indonesia dan China.

“ICEE hadir dengan pendekatan yang lebih terbuka, profesional, dan praktis, mempertemukan lembaga pemerintah, asosiasi industri, perusahaan terkemuka, penyedia teknologi, lembaga investasi, serta pembeli utama untuk bersama-sama mengeksplorasi jalur baru pengembangan industri batu bara dan energi yang berkualitas tinggi,” tulis penyelenggara ICEE 2026 dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Fokus pada batu bara bersih dan tambang hijau

Di tengah dorongan transisi energi global, sektor batu bara masih menjadi bagian penting dalam bauran energi Indonesia maupun kawasan Asia.

Karena itu, isu pemanfaatan batu bara bersih dan transformasi pertambangan hijau menjadi salah satu fokus utama dalam ICEE 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Tri Winarno, mengatakan forum energi internasional seperti ICEE menjadi penting untuk memperkuat kerja sama energi kedua negara.

“Penyelenggaraan forum energi berstandar tinggi dengan karakter internasional sangat penting guna mendukung penguatan kerja sama energi Indonesia dan Tiongkok di tengah perubahan industri global,” kata Tri Winarno.

Dibandingkan penyelenggaraan perdana, ICEE 2026 mengalami peningkatan signifikan dari sisi skala maupun cakupan industri.

Area pameran mencapai 20.000 meter persegi atau meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih dari 150 perusahaan ikut berpartisipasi dengan cakupan rantai industri mulai dari eksplorasi batu bara, penambangan, pencucian dan pengolahan, transportasi logistik, pengelolaan lingkungan, energi baru, hingga operasional dan pemeliharaan cerdas.

Perusahaan raksasa energi hadir

Sejumlah perusahaan besar turut hadir dalam ICEE 2026, termasuk perusahaan Fortune Global 500 dan China Top 500.

Beberapa di antaranya adalah China Coal, China Coal Technology & Engineering Group, Sinopec, Huawei, XCMG Group, Xukuang Group, Shandong Energy, CRRC Datong, LiuGong Machinery, Shaanxi Automobile Group, Taiyuan Heavy Industry, CCCC Tianhe, Longking Environmental Protection, dan Cidi Intelligent Driving.

Perusahaan-perusahaan tersebut menampilkan teknologi mutakhir, peralatan canggih, dan solusi terintegrasi untuk industri batu bara dan energi.

Dalam forum utama Indonesia-China Coal and Energy Conference 2026, sejumlah pimpinan perusahaan energi dan teknologi membahas arah transformasi industri pertambangan.

Isu digitalisasi pertambangan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam pameran tahun ini. Huawei dijadwalkan meluncurkan solusi digital dan cerdas untuk industri pertambangan Indonesia.

Penyelenggara menyebut solusi tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi hijau dan rendah karbon di sektor pertambangan nasional.

Selain pameran teknologi, ICEE 2026 juga menjadi arena penjajakan implementasi kerja sama industri batu bara antara Indonesia dan China.

Penyelenggara memperkirakan upacara pembukaan dan rangkaian konferensi ICEE 2026 diikuti lebih dari 300 tamu industri dengan hampir 50 pembicara, pemberi sambutan, dan peserta diskusi.

Pameran ini juga ditargetkan menarik 15.000 kunjungan profesional.

Menurut penyelenggara, audiens profesional yang diundang secara khusus mencakup sekitar 70 persen dari total produksi batu bara lokal melalui integrasi jaringan anggota dari dua asosiasi besar di Indonesia.

Selain itu, lebih dari 600 pembeli dari perusahaan produsen batu bara utama Indonesia dan perusahaan jasa pertambangan disebut hadir dengan kebutuhan bisnis yang jelas.

Kondisi tersebut dinilai dapat menciptakan jalur pertemuan yang lebih efisien antara peserta pameran, perusahaan tambang utama, penyedia jasa pertambangan, dan pengambil keputusan industri.

Indonesia dinilai strategis bagi industri energi China

Penyelenggara ICEE menyebut Indonesia merupakan salah satu pasar energi penting di Asia Tenggara.

Sementara itu, China dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan industri yang kuat dalam pemanfaatan batu bara bersih, peralatan pertambangan, manajemen digital, dan transformasi hijau.

Ke depan, ICEE disebut akan terus memperkuat perannya sebagai platform industri energi antara Indonesia dan China.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok atau ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menyampaikan ketersediaan hewan kurban masih surplus di atas 800 ribu ekor untuk seluruh jenis hewan.

"Potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026 mencapai 3.246.790 ekor, sedangkan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2026 sekitar 2.355.470 ekor, terdapat surplus sekitar 891.320 ekor," kata Agung dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Kendati demikian, Agung mengakui ada proyeksi lonjakan permintaan terhadap hewan kurban di 2026 ini. Di mana, pada tahun ini, permintaan terhadap kebutuhan hewan kurban ditaksir meningkat 3,82 persen dibandingkan 2025.

"Proyeksi kebutuhan hewan kurban tahun 2026 meningkat sekitar 3,82 persen atau sebanyak 86.727 ekor dibandingkan dengan tahun 2025," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Agung merinci jumlah ketersediaan hewan kurban tersebut dibagi berdasarkan jenisnya. Untuk hewan sapi dan kerbau, jumlahnya masih surplus sekitar 88 ribu ekor dari total ketersediaan yang ada.

"Untuk sapi ketersediaan 859.268 ekor, kebutuhannya 791.452 ekor, surplus 67.816 ekor. Untuk kerbau ketersediaan 33.952 ekor, kebutuhannya 12.914 ekor, surplus 21.038 ekor," ucap dia.

Sementara untuk hewan kambing ketersediannnya 1,4 juta ekor, kebutuhannya 1,08 juta ekor, sehingga masih surplus 332.861 ekor. Sedangkan untuk domba ketersediaan 935.690 ekor, kebutuhannya 466.086 ekor, sehingga surplus 469.604 ekor.

"Tentu ini adalah ternak-ternak yang bisa atau sudah memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban," tutur Agung.

Pemerintah memastikan akan terus menjaga dan memastikan kesehatan seluruh hewan kurban yang ada. Terlebih, seluruh hewan kurban tersebut pada umumnya merupakan hewan ternak yang selalu dipantau kesehatannya dan dijaga vaksinasi serta pakannya.

"Pemerintah terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah produksi dan daerah surplus ke daerah-daerah yang masih minus agar pasokan merata dan harga juga terkendali," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) resmi memusnahkan 466.535 lembar uang rupiah palsu hasil klarifikasi selama 2017 sampai dengan 2025.

Penanganan nonyudisial ini melibatkan berbagai instansi seperti Bareskrim Polri, Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan bahwa ratusan ribu uang palsu ini telah diserahkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim dengan berbagai pecahan.

Nunung mengatakan bahwa butuh lima tahun untuk akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan ketetapan penindakan nonyudisial atas temuan uang palsu tersebut.

"Ini wabil khusus nih Ibu [Ketua PN Jakarta Pusat] yang berani mengeluarkan penetapannya. Jadi yurisprudensi kita ya ke depan mudah-mudahan lebih cepat lagi karena ini sampai numpuk lima tahun nih," terangnya pada konferensi pers di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan catatan BI, tren jumlah temuan uang rupiah palsu terus menurun sekitar tiga tahun terakhir. Dari 2023, jumah temuan uang rupiah palsu dari 5 piece per million (ppm) atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar turun ke 4 ppm pada 2024-2025.

Kemudian, jumlahnya semakin menurun ke 1 ppm pada April 2026. Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan bank sentral akan terus bersinergi untuk pemberantasan uang palsu.

Sebanyak 466.535 lembar yang palsu yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil akumulasi lima tahun yang beraal dari laporan masyarakat, perbankan serta penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR), serta hasil pengolahan setoran bank kepada BI secara nasional.

Ricky menyebut pemusnahan uang palsu ini menggunakan mesin racik yang mencacah kertas hingga ke bagian sangat kecil. Nantinya, bentuk akhir cacahan uang palsu ini tidak lagi menyerupai uang kertas.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa berdasarkan penelitian kami terhadap temuan uang palsu, kualitas uang palsu yang diproduksi selama ini relatif sangat rendah kalau kami lihat. Harapannya kami dapat mengidentifikasi dengan mudah," terangnya pada kesempatan yang sama.

Secara terperinci, jumlah pengungkapan kasus uang palsu oleh Bareskrim Polri maupun Polda jajaran sepanjang 2026-2025 mencapai 252 laporan. Laporan ini menghasilkan 1.241 orang tersangka, barang bukti uang palsi 137.005 lembar, serta baran bukti uang dolar palsu sebanyak 17.267 lembar.

IDXChanmel- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan upaya pemerintah untuk peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan beban bunga seminimal mungkin bagi masyarakat.

Respons ini menyusul keinginan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas suku bunga kredit ultra mikro di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) hingga menjadi 8 persen.

Purbaya pun memastikan akan ada diskresi keuangan ke depan untuk memfasilitasi kebijakan kredit dari presiden.

"Subsidi, cuma digeser sebagian dari KUR ke sana. Mungkin juga bisa tambah, tapi langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga yang rendah di bawah 9 persen," kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan usai seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Purbaya belum bisa membeberkan soal berapa alokasi anggaran dan efisiensi dari institusi terkait atau perbankan. Bendahara negara menekankan pembahasan angggaran bakal melibatkan Danantara.

"Nanti kita serahkan ke Danantara. Mereka sedang hitung nanti. Rencana Pak Presiden yang baru dan Danantara. Di bawah 9 persen, kayanya ke 8 persen," kata Purbaya.

Adapun Prabowo menitikberatkan tingginya bunga kredit bagi nasabah PNM Mekaar yang tembus 24 persen untuk pinjaman supermikro dari nominal Rp2 juta hingga Rp10 juta.

Ketentuan kredit yang diberikan PNM demikian dinilai tidak adil lantaran pengusaha besar justru mendapatkan akses kredit dengan bunga jauh lebih rendah dari sektor perbankan.

“Suku bunga dalam program Permodalan Nasional Madani Mekar itu yang kredit supermikro, kredit supermikro Rp2 juta, Rp3 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, mereka dikenakan bunga 24 persen,” ujar Prabowo. "Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen. Orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, atau apa, saya enggak paham," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)