JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai memiliki masa depan yang erat dengan pengelolaan sumber daya laut. Menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Papua dengan target 1.000 lokasi, Ketua Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI), Gema Sasmita, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.

Gema menilai fokus pembangunan di Papua merupakan kebijakan visioner yang mencerminkan upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, Papua memiliki potensi kelautan yang besar dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir jika dikelola secara optimal.

"Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung program tersebut. Menurut Gema, peran TNI sangat penting dalam menghadapi tantangan geografis Papua, terutama dalam menjamin kelancaran logistik, keamanan, dan percepatan pembangunan di lapangan.

Lebih lanjut, HMNI disebut terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Organisasi tersebut juga berperan sebagai penghubung antara nelayan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat agar setiap lokasi KNMP benar-benar memberikan manfaat nyata.

Gema menegaskan pentingnya sinergi, transparansi, dan komitmen seluruh pihak dalam menyukseskan program ini. Ia berharap keberhasilan KNMP di Papua dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan sektor kelautan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaya saing.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan berbagai tugas strategis yang tengah dijalankan oleh TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa KSAD melaporkan capaian konkret TNI AD dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pemulihan pascabencana, khususnya di daerah terpencil dan terdampak.

“Dalam pertemuan tersebut, KSAD melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas strategis yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat,” ujar Seskab Teddy.

Salah satu capaian yang dilaporkan adalah percepatan pembangunan jembatan gantung perintis. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, TNI AD berhasil menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Dalam tiga bulan ini, TNI Angkatan Darat telah menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan gantung perintis yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Seskab Teddy.

Selain itu, TNI AD juga berkontribusi dalam pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui renovasi ratusan fasilitas pendidikan serta penyediaan akses air bersih bagi sekolah.

“Dalam tiga bulan ini pula, telah dirampungkan renovasi 300 sekolah di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra, termasuk pembangunan 300 titik bor air bersih di sekolah tersebut,” ucap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat tidak bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program tersebut. Kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci percepatan pembangunan fasilitas umum hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

“TNI Angkatan Darat bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi untuk secepat-cepatnya menyelesaïkan segala bentuk fasilitas umum di desa-desa hingga daerah terpencil. Tentunya kerja sama ini didorong oleh kepedulian masyarakat di lokasi pembangunan daerah tersebut,” tutur Seskab Teddy.

Langkah cepat dan terukur ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kehadiran negara hingga ke pelosok, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

SEKADAU - Delapan penumpang helikopter dengan nomor registrasi PK-CFX yang hilang kontak dan jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dinyatakan meninggal dunia. Lokasi jatuhnya pesawat berada di hutan rimbun kawasan perbukitan terjal.

“Untuk titik koordinat (jatuhnya helikopter) sudah ditemukan dan semuanya (penumpang) sudah dinyatakan meninggal," kata Kabag Ops Polres Sekadau AKP Sugianto dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Dia menerangkan, saat ini pihaknya belum bisa mendekat ke titik jatuhnya pesawat untuk mengevakuasi para korban tewas.

"Namun kami masih butuh waktu untuk melaksanakan evakuasi. Kami bersama, Polri-TNI rekan dari Basarnas, BPBD, rekan-rekan dari pemadam juga ada warga sekitar yang menolong kita dan mengarahkan ke koordinat tersebut," ujar dia.

Diketahui ada delapan orang yang berada di helikopter tersebut, yang terdiri dari enam penumpang dan dua kru.

Berdasarkan data yang diterima SindoNews, kru helikopter masing-masing adalah pilot Captain Marindra W, dan EOB Harun Arasyid. Sementara enam penumpang tercatat atas nama Patrick K, Victor T, Charles L, Joko C, Fauzie O, dan Sugito.

Kepala Basarnas Marsdya Mohammad Syafii menjelaskan, titik koordinat hilang kontak 0'10"51.91 s - 110'47"25.49 e. Titik koordinat pancaran sinyal distress dari elt: 0°12'0.00"s-110°44'0.00"e dengan datum: 0°11'30.39"s-110°45'43.72"e

Area administratif kejadian masuk di sekitar Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

“Kondisi medan lokasi jatuhnya atau hilangnya kontak berada di kawasan hutan rimbun dengan topografi perbukitan terjal,” kata Syafii dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Dia menerangkan, pihaknya melakukan upaya pencarian dengan menggunakan Heli Super Puma TNI AU pukul 13.10 WIB. Mereka menuju lokasi hilang kontak, dan menemukan ekor heli yang hilang.

"Pada pukul 15.25 WIB, Heli Super Puma TNI AU kembali ke Lanud Supadio. Hasil pemantauan ditemukan serpihan yang diduga ekor pesawat Helikopter Airbus H130 PK-CFX pada jarak kurang lebih 3 KM ke arah Barat dari titik awal hilang kontak," ujarnya.

Dia menuturkan, temuan itu kemudian diinformasikan ke tim darat yang masih berupaya menembus lokasi. Sebab, lokasi hilang kontak heli itu tertutup topografi perbukitan tebal.

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov menyatakan Rusia siap memasok berbagai kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk Indonesia. Namun pihaknya masih menunggu permintaan resmi dari pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri seminar internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Kamis (16/4/2026). Ia mengatakan, hubungan militer kedua negara selama ini telah terjalin kuat, termasuk dalam kerja sama teknis.

“Saya senang mengatakan bahwa kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan militer Republik Indonesia di bidang militer dan teknis,” katanya.

Lebih lanjut, Tolchenov menyebut Rusia telah menawarkan berbagai opsi alutsista kepada Indonesia, mulai dari sistem pertahanan udara hingga teknologi persenjataan lainnya.

“Kami telah menyampaikan kepada mitra Indonesia bahwa kami siap memasok apa pun yang mereka butuhkan. Kami memiliki banyak peluang untuk menunjukkan kepada militer Indonesia, angkatan laut, udara, dan darat, teknologi serta persenjataan spesifik, termasuk S-300, S-400, bahkan sistem yang lebih canggih,” ujarnya.

Namun demikian, ia menyebut realisasi kerja sama tersebut masih menunggu langkah dari pihak Indonesia.

“Kami masih menunggu permintaan spesifik dari pihak Indonesia dan siap memulai diskusi mengenai apa yang bisa kami suplai,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya memperkenalkan teknologi militernya, Rusia juga aktif berpartisipasi dalam pameran pertahanan di Indonesia.

“Sebagai contoh, tahun lalu kami memiliki delegasi besar untuk berpartisipasi dalam Indo Defence 2024. Jadi ini sangat memungkinkan,” ucapnya.

HENDARMAN

Ketua Tim Pakar JFAK INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor

Yang sekarang ramai dalam pemberitaan yaitu berita serangan diluncurkan, rudal dibalas, dan ketegangan meningkat antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan sederhana tapi mendasar muncul, sebenarnya ini kebijakan atau keputusan siapa?

Apakah perang ini lahir dari satu tombol yang ditekan oleh segelintir elite di ruang tertutup? Ataukah ia merupakan hasil dari keputusan kolektif yaitu gabungan kepentingan negara, tekanan aliansi, dan kalkulasi politik yang saling bertumpuk?

Fenomena dengan mempertanyakan kebijakan itu sebenarnya kebutuhan siapa juga dapat dianalogikan pada berbagai kebijakan sektor pembangunan belakangan ini. Suatu hal yang dapat diamati di ruang publik adalah tanda tanya, polemik, dan diskursus. Protes dari target atau penerima kebijakan menjadi bukti. Pernyataan ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan mengisi interaksi dinamis dalam berbagai media sosial yang menggiring kepada pertanyaan kritis. Pertanyaan terkait dugaan adanya ketidaksinkronan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dimaksud di lapangan akibat persepsi yang tidak sama di antara mereka.

Yang menarik, para pembuat kebijakan cenderung menanggapi kendala implementasi dengan jawaban sederhana dan singkat tanpa menjelaskan dengan pasti faktor penyebab masalah. Juga terkadang tidak memberikan alternatif solusi segera untuk mengatasi masalah. Yang mengkhawatirkan jawaban malah menyebabkan kekacauan berpikir publik. Juga inkonsistensi jawaban antara pejabat pmbuat pernyataan padahal mereka bersal dari institusi yang sama.

Padahal, teori dan literatur mengatakan bahwa kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan seyoginya dapat menjelaskan mengapa diperlukan, dan dampak akibat adanya kebijakan tersebut (Thomas R. Dye, 1981). Mustopadidjaja (2002) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan mencapai tujuan tertentu”. Hal yang sama dikatakan James Andersen bahwa kebijakan publik merupakan “A purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern” (serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu diterapkan seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan melalui proses panjang termasuk konsultasi atau dialog dengan public dilanjutkan ujicoba sudah sesuai dengan kebutuhan? Pertanyaan berikutnya, kebutuhan siapa yang menjadi dasar penyusunan kebijakan tersebut? Apakah kebutuhan publik atau justru kebutuhan kelompok atau kepentingan tertentu (conflict of interest)?

Beberapa Fakta

Secara obyektif, harus diakui bahwa sebenarnya latar belakang beberapa kebijakan telah didasarkan atas permasalahan di lapangan sehingga ditujukan kepada segmen target tertentu. Beberapa kebijakan lain cenderung ajang pembuktian janji-janji politik atau sebagai solusi berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Di sisi lain, terdapat kebijakan yang cenderung digiring memenuhi kepentingan pihak atau kelompok tertentu. Kebutuhan tersebut dalam beberapa kenyataan cenderung karena adanya tuntutan kinerja sebagai sebagai wujud amanah yang diberikan. Juga kebutuhan bahwa kebijakan yang ada harus diubah agar ada bentuk “legacy” dalam era kepemimpinan tertentu. Postulat sederhananya, kalau masih tetap melanjutkan kebijakan yang lama ditengarai tidak visoner dan tidak mampu bekerja.

Atau kebijakan mendadak ditetapkan dalam waktu cepat tanpa melalui suatu prosedur sesuai kaidah penyusunan peraturan yang berlaku. Karena yang menjadi urgen adalah program baru dan cenderung tidak mempertimbangkan secara matang dampak setelah diimplementasikan seperti kegaduhan bagi kepada publik. Yang menarik, keluhan tidak segera dijadikan bahan evaluasi perbaikan.

Tampaknya sejumlah kebijakan yang ada sekarang belum selaras dengan dua karakteristik kebijakan publik sebagaimana disampaikan Nugroho (2015). Pertama, kebijakan publik seharusnya mudah untuk dipahami, karena dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, kebijakan publik mudah diukur, yakni sejauhmana diperoleh ketercapaian tujuan kebijakan.

Disamping itu ditengarai pembuatan kebijakan yang ada, masih belum mempertimbangkan tiga sifat umum kebijakan, yaitu kompleksitas, dinamis, dan sebagai keputusan. Kompleksitas dimaknai bahwa kebijakan publik itu terkait dengan banyak aspek, berwawasan luas, dan mengaitkan banyak pihak. Secara implisit menunjukkan bahwa kebijakan publik itu tidak bisa berurusan dengan satu kelompok atau komunitas saja. Ia harus dikaitkan dengan keberadaan sejumlah komunitas yang akan menjadi target kebijakan.

Dinamis diartikan bahwa kebijakan tidak bisa stagnan atau statis. Setiap kebijakan akan memiliki peluang untuk dipengaruhi baik dari faktor di luar (exogenous), faktor internal, dan konsekuensi kebijakan sebelumnya dalam bidang yang sama. Harus dipahami bahwa kebijakan dapat berubah setiap waktu karena muncul hambatan dan ketidaksesuaian.

Keputusan sebagai sifat ketiga dimaknai bahwa kebijakan publik seyogianya ditetapkan setelah melalui proses pemilihan yang terbaik di antara berbagai alternatif. Penetapan menimbulkan implikasi berupa aksi kebijakan atau rencana aksi sebagai tindaklanjut dalam tataran implementasi. Di samping itu, kebijakan walaupun pada hakekatnya bersifat konsepsional, dalam proses perumusannya sudah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang operasional

Rekomendasi

Dalam perspektif kebijakan publik, perubahan seharusnya tidak dilakukan apabila belum terdapat cukup bukti kuat bahwa perubahan akan merugikan dari aspek efektivitas, efisiensi dan keberterimaan secara politik. Tanpa dasar konseptual yang jelas, kebijakan yang tidak didasarkan atas kajian atau spontanitas karena semata-mata ada “wangsit” justru dapat menimbulkan disfungsi baru.

Paling tidak ada dua rekomendasi untuk mengatasi “karut marut” nya kebijakan. Pertama, perlu dilakukan kajian akademik yang lebih mendalam terhadap sebuah rencana kebijakan. Proses ini akan berdampak kepada publik karena dapat merasakan kebijakan yang diambil memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat, serta menguntungkan dirinya. Kedua, kebijakan seyogianya diposisikan sebagai gerakan kultural. Artinya, kebijakan bukan semata-mata digunakan sebagai instrumen kepentingan kelompok tertentu untuk mencapai tujuan.

Sebuah kebijakan seyogianya bukan disusun untuk kepuasan bagi pembuat kebijakan semata-mata atau karena konflik kepentingan atau keuntungan yang diperoleh. Kebijakan harus dipahami sebagai sebuah proses yang mempersyaratkan tahapan atau langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Muara adanya kebijakan adalah kemaslahatan bagi orang banyak sebagai target kebijakan.

JAKARTA - Sidang ketiga perkara gugatan Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst antara DPW PPP Maluku melawan DPP PPP kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026). Agenda persidangan kali ini menyoroti kelengkapan dokumen dari pihak tergugat terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (PLT) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW PPP Maluku.

Dalam persidangan, Majelis Hakim secara tegas meminta DPP PPP untuk segera melengkapi dokumen krusial yang hingga kini belum diajukan, yakni surat resmi yang menerangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) berhalangan tetap, serta Akta Notaris asli sebagai dasar penerbitan SK PLT.

Majelis menekankan bahwa kedua dokumen tersebut merupakan syarat fundamental untuk membuktikan keabsahan tindakan administratif DPP PPP. Ketidakmampuan tergugat dalam menghadirkan dokumen tersebut hingga sidang ketiga dinilai menjadi catatan serius dalam proses pembuktian.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Tim Hukum penggugat yang diwakili oleh Wahyu Ingratubun, didampingi Sabarudin Rery dan Marshal Renawarin. Dalam pernyataannya, Wahyu menegaskan bahwa belum lengkapnya dokumen kunci dari pihak tergugat semakin memperkuat dugaan adanya cacat prosedur dalam penerbitan SK PLT.

“Fakta di persidangan menunjukkan bahwa hingga sidang ketiga ini, tergugat belum mampu menunjukkan dasar hukum yang sah dan lengkap. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa legalitas SK PLT yang diterbitkan patut dipertanyakan,” ujar Wahyu Ingratubun.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya guna memberikan kesempatan kepada pihak tergugat melengkapi dokumen yang diminta oleh Majelis Hakim.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dinamika internal partai politik serta aspek legalitas dalam pengambilan keputusan organisasi yang berdampak langsung pada struktur kepengurusan di daerah.

BANGKOK - Harga beras di Asia melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua tahun seiring meningkatnya biaya produksi akibat konflik Iran yang mendorong kenaikan harga energi dan pupuk. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap pasokan, terutama di tengah tekanan musim kering dan penundaan tanam oleh petani.

"Sejumlah petani di Thailand telah menunda penanaman beras karena keuntungan mereka tidak cukup menutupi biaya yang membengkak," ujar Analis Komoditas Senior Rabobank Singapura, Oscar Tjakra, dikutip dari Bloomberg, Kamis (16/4/2026).

Harga beras putih Thailand, yang menjadi acuan pasar Asia, tercatat naik sekitar 10% menjadi USD423 per ton pada pekan yang berakhir 8 April. Kenaikan ini merupakan yang terbesar sejak Agustus 2023, sekaligus menandai tekanan baru pada pasar pangan global.

Lonjakan harga tersebut terjadi di tengah kenaikan biaya input pertanian, terutama bahan bakar dan pupuk, yang terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini mulai memengaruhi keputusan produksi petani dan berpotensi mengganggu stabilitas pasokan beras di kawasan.

Selain faktor biaya, musim kering berkepanjangan turut memperburuk situasi dengan menekan hasil panen. Kondisi ini memperketat pasokan di saat petani tengah memasuki masa panen tanaman luar musim dan bersiap untuk musim tanam utama pada Mei.

Tjakra menambahkan, penguatan nilai tukar baht Thailand, serta kenaikan biaya logistik dan asuransi akibat konflik, turut memperbesar tekanan harga di pasar. Faktor-faktor tersebut membuat biaya distribusi meningkat dan memperlemah daya saing ekspor.

Thailand merupakan eksportir beras terbesar ketiga di dunia, sehingga dinamika produksi dan harga di negara tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pasar global. Meski terdapat sinyal potensi meredanya konflik setelah pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kemungkinan mengakhiri perang, pemulihan pasokan energi global diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Akibatnya, biaya input pertanian berpotensi tetap tinggi dalam jangka menengah, yang dapat menekan produksi dan menjaga harga beras tetap berada pada level tinggi.

JAKARTA - DPN PERADI dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat prinsip negara hukum serta advokasi dan wartawan. Kesepakatan tersebut diteken oleh Ketua Umum DPN PERADI Luhut MP Pangaribuan dan Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil di kantor PERADI, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Irfan Kamil menilai, kerja sama tersebut menjadi momen penting dalam memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia. Menurut dia, penegakan hukum yang kuat tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi antara praktisi hukum dan insan pers.

“Ini adalah wujud nyata dari kesadaran bersama bahwa penegakan hukum yang kuat tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan kolaborasi, antara praktisi hukum dan insan pers, agar hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dipahami, diawasi, dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat,” ujar Kamil.

Selain pelindungan wartawan, kerja sama Iwakum dan PERADI juga mencakup sejumlah agenda strategis. Di antaranya adalah pertukaran informasi, penyelenggaraan forum diskusi dan edukasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta dukungan bersama dalam menghadapi tantangan profesi.

Kamil menjelaskan, PERADI sebagai representasi profesi advokat memiliki peran strategis dalam menjaga tegaknya keadilan melalui pembelaan hukum. Sementara itu, Iwakum sebagai wadah wartawan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi hukum secara akurat, berimbang, dan edukatif kepada publik.

“Kolaborasi ini menjadi penting karena di era keterbukaan informasi seperti sekarang, hukum tidak lagi berada di ruang tertutup. Ia hidup di ruang publik, diuji oleh opini, dan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Di sinilah peran wartawan hukum menjadi krusial, menjembatani antara proses hukum dengan pemahaman publik,” paparnya.

Ia meyakini, sinergi kedua lembaga akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Iwakum dan PERADI, tetapi juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan akses terhadap informasi dan keadilan hukum.

“Kami dari Iwakum menyambut baik kerja sama ini dan berharap hubungan yang terjalin tidak berhenti pada penandatanganan hari ini, tetapi berlanjut dalam berbagai program konkret yang memberi manfaat nyata,” tambahnya.

Sementara itu, Luhut MP Pangaribuan menegaskan dukungan DPN PERADI terhadap Iwakum melalui kerja sama ini. Ia menyebut MoU tersebut sebagai tonggak bersejarah karena kedua organisasi profesi memiliki visi yang sama, yakni menyuarakan pihak-pihak yang tidak terdengar.

“Saya kira juga sama, kita menyuarakan suara orang yang tidak didengar, voice of the voiceless. Jadi ini tonggak sejarah,” tegas Luhut.

Ia pun berharap kolaborasi antara Iwakum dan PERADI dapat menjadi contoh bagi organisasi profesi lainnya. Menurut Luhut, berbeda dengan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada jumlah anggota, organisasi profesi seperti Iwakum dan PERADI lebih menitikberatkan pada kualitas anggotanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan berbagai tugas strategis yang tengah dijalankan oleh TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa KSAD melaporkan capaian konkret TNI AD dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pemulihan pascabencana, khususnya di daerah terpencil dan terdampak.

"Dalam pertemuan tersebut, KSAD melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas strategis yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat," ujar Seskab Teddy.

Salah satu capaian yang dilaporkan adalah percepatan pembangunan jembatan gantung perintis. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, TNI AD berhasil menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, TNI AD juga berkontribusi dalam pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui renovasi ratusan fasilitas pendidikan serta penyediaan akses air bersih bagi sekolah.

"Dalam tiga bulan ini pula, telah dirampungkan renovasi 300 sekolah di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera, termasuk pembangunan 300 titik bor air bersih di sekolah tersebut," ucap Seskab Teddy.

Seskab Teddy menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat tidak bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program tersebut. Kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci percepatan pembangunan fasilitas umum hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

"TNI Angkatan Darat bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi untuk secepat-cepatnya menyelesaïkan segala bentuk fasilitas umum di desa-desa hingga daerah terpencil. Tentunya kerja sama ini didorong oleh kepedulian masyarakat di lokasi pembangunan daerah tersebut," tuturnya.

JAKARTA - Aspek risiko hukum menjadi perhatian bagi para pengambil keputusan di tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu berkaitan dengan perubahan signifikan pada rezim hukum pidana korporasi setelah berlakunya KUHP Baru dan KUHAP Baru pada 2 Januari 2026.

Perubahan regulasi tersebut dinilai membawa konsekuensi besar bagi cara korporasi, khususnya BUMN, menjalankan transformasi bisnis. Dengan intensifnya program streamlining yang meliputi restrukturisasi, merger dan akuisisi, divestasi, hingga penutupan anak usaha, para pemimpin BUMN dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan setiap keputusan strategis tetap berada dalam batas kehati-hatian hukum yang ketat. Situasi ini menuntut kejelasan tata kelola, kecepatan eksekusi, dan mitigasi risiko yang lebih dalam.

Terkait dengan itu, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bersama dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) menyelenggarakan seminar bertajuk "Manajemen Risiko dalam Streamlining Bisnis BUMN di Era KUHP dan KUHAP Baru".

Dalam seminar tersebut, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menekankan bahwa percepatan bisnis BUMN harus berjalan selaras dengan akuntabilitas hukum.

"Di tengah percepatan transformasi BUMN, setiap aksi korporasi harus tetap bergerak cepat, namun juga tetap akuntabel dan patuh pada koridor hukum. KUHP dan KUHAP baru menuntut kita untuk memperkuat tata kelola, memperjelas pengambilan keputusan, dan memastikan setiap langkah bisnis memberi nilai tambah yang berkelanjutan, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi negara," ungkapnya melalui keterangan pers, Kamis (16/4/2026).

Di sisi lain, program streamlining yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan fokus bisnis BUMN juga membawa kompleksitas baru dalam pengelolaan risiko. Proses konsolidasi dan penyederhanaan portofolio menuntut manajemen tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial, tetapi juga potensi implikasi hukum dari setiap keputusan yang diambil.

Direktur Strategic Business Development dan Portfolio PT Telkom Indonesia, Seno Soemadji, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan tersebut. "Streamlining bukan sekadar merapikan portofolio, tetapi membangun fondasi korporasi yang lebih fokus, lincah, dan bernilai. Bagi BUMN, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi, sinergi, dan kehati-hatian hukum, agar transformasi bisnis bisa berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan integritas tata kelola," jelasnya.

Di bagian lain, perubahan rezim hukum ini juga membuka ruang bagi penguatan tata kelola korporasi yang lebih matang. Dalam konteks tersebut, pemahaman terhadap prinsip-prinsip seperti business judgment rule menjadi semakin relevan untuk melindungi pengurus dalam menjalankan keputusan strategis secara profesional.

Ketua Umum ILUNI UI sekaligus Managing Partner UMBRA, Pramudya A Oktavinanda, melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat fondasi tata kelola korporasi yang baik dari BUMN. "Momentum transformasi BUMN perlu dibaca sebagai peluang untuk memperkuat governance, memperjelas batas tanggung jawab manajemen, dan membangun perlindungan hukum yang sehat bagi pengurus korporasi," ujarnya.

Dalam rezim hukum yang baru, lanjut dia, business judgment rule, kepatuhan, dan mitigasi risiko, serta pengambilan keputusan bisnis secara independen, harus menjadi satu kesatuan dalam setiap keputusan strategis.

Melalui forum ini, ILUNI UI dan IA ITB mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pimpinan BUMN agar mampu menavigasi perubahan regulasi dengan lebih percaya diri, tanpa menghambat kecepatan transformasi bisnis yang sedang berlangsung. Di tengah dinamika tersebut, kemampuan untuk menyeimbangkan antara keberanian mengambil keputusan dan kehati-hatian hukum menjadi kunci dalam memastikan transformasi BUMN berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Forum ini menghadirkan para pemangku kepentingan hukum dan bisnis dari berbagai lembaga kunci, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, akademisi, regulator BUMN, serta praktisi dari berbagai disiplin.

JAKARTA - PT Garudafood melalui anak usaha PT Sinarniaga Sejahtera (SNS) mulai menguji coba truk listrik untuk distribusi barang, dengan hasil efisiensi konsumsi bahan bakar hingga 46% dan penurunan emisi karbon sebesar 56% dibandingkan armada konvensional. Langkah transformasi hijau ini dipaparkan dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, sebagai bagian dari strategi memperkuat distribusi nasional berbasis digital dan keberlanjutan.

"Kekuatan SNS bukan hanya soal seberapa luas kami bisa menjangkau, tetapi seberapa dalam kami bisa masuk ke setiap sudut pasar Indonesia," ujar Direktur Garudafood sekaligus Managing Director PT Sinarniaga Sejahtera (SNS), Ruli Tobing, melalui pernyataannya, Kamis (16/4/2026).

Ruli menjelaskan, jaringan distribusi SNS yang telah dibangun lebih dari 30 tahun kini menjangkau lebih dari 350.000 outlet di seluruh Indonesia, mulai dari pasar tradisional, modern trade, food service, hingga kanal kemitraan. Jangkauan luas ini menjadi keunggulan kompetitif yang menopang pertumbuhan Garudafood selama lebih dari tiga dekade.

Selain mengandalkan jaringan fisik, SNS juga mempercepat transformasi digital melalui dua inovasi utama, yakni aplikasi Sales Assistant Mobile (SAM) yang memungkinkan tenaga penjual mencatat pesanan secara real-time, serta platform e-commerce BarangKulakan untuk pemesanan mandiri oleh outlet. "Digitalisasi bukan sekadar efisiensi operasional, tetapi juga memastikan seluruh mitra usaha mendapatkan akses layanan yang setara kapan pun dibutuhkan," kata Ruli.

Di sisi keberlanjutan, hasil uji coba truk listrik menunjukkan efisiensi signifikan dibandingkan armada konvensional pada rute yang sama. Menurut Ruli, langkah ini menjadi bagian dari roadmap perusahaan dalam mengurangi jejak karbon sekaligus meningkatkan efisiensi operasional, dengan evaluasi berkala untuk memperluas implementasi kendaraan listrik secara bertahap di berbagai wilayah.

Kuliah umum tersebut merupakan bagian dari program "Sahabat Inspirasiku Garudafood" yang hadir kembali di tahun 2026. Sepanjang 2025, program ini telah menjangkau 20 perguruan tinggi melalui 29 sesi kegiatan dengan total lebih dari 5.400 mahasiswa.

Program ini dirancang untuk menjembatani dunia industri dan akademik, membekali mahasiswa dengan wawasan profesional serta dinamika kerja nyata. Garudafood berharap, melalui kolaborasi ini, lahir talenta muda yang siap menjawab tantangan industri yang terus berubah di masa depan.

JAKARTA - Pakar telematika sekaligus salah satu tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo merespons santai Rismon Hasiholan Sianipar telah mengantongi salinan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polda Metro Jaya. Menurut dia, SP3 Itu tak ada gunanya lagi.

"Kalau saya sih senyum saja. Yang enggak ada gunanya lagi keluar ya," ujar Roy Suryo dalam Program Interupsi bertajuk "Rismon Bebas, Nasib Roy Suryo Cs?" yang disiarkan iNews TV, Kamis (16/4/2026).

Bagi Roy Suryo, hidup Rismon telah selesai pasca pihak keluarga membuat surat keterangan kematian. "Makanya saya enggak perlu jawab lagi ya, eh zombie itu," ucap Roy Suryo.

Untuk itu, Roy Suryo mengaku sudah tak percaya sama sekali kepada Rismon. Baginya, Rismon telah menipu masyarakat dan juga tuhan.

"Bahwa dia sudah memalsukan surat untuk kematian. Mana bisa lagi dipercaya sih dia? Dia tadi juga celoteh panjang di depan pintu polda itu, 'saya akan tantang gini-gini.' Udah enggak usah nantang-nantang. Dia, ngapain dia harus menipu lagi masyarakat? Tuhannya aja ditipu kok sama dia," pungkasnya.

Sebelumnya, ahli forensik Rismon Sianipar, secara resmi telah menerima salinan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Polda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

Surat itu diterima setelah Rismon bersama kuasa hukumnya, Jahmada Girsang dan Ketua Joman Nusantara Bersatu, Andi Azwan menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

"Kami sudah positif seperti kami katakan kemarin, eh sudah finalisasi dan hari ini secara mantap kami sudah pegang eh ya surat, katakanlah tentang SP3-nya, begitu juga rekan-rekan sudah pegang," ucap Jahmada Girsang usai mendapat salinan SP3.

Ia mengatakan, SP3 Rismon telah diproses pada 3 Maret 2026 dan terbit pada 14 April 2026. Jahmada berkata, SP3 ini merupakan rangkaian proses restorative justice Rismon dan Jokowi.

"Jadi saya bacakan ya. Penghentian penyidikan, menetapkan, menghentikan penyidikan terhadap tersangka Rismon Hasiholan Sianipar. Dari tiga laporan, saya enggak perlu baca karena panjang," kata Jahmada.

Dia menyebut, surat itu diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin pada 14 April 2026.