JAKARTA - Ketua Umum GP Ansor H Addin Jauharudin mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menunjuk Amran Sulaiman sebagai kepala Badan Pangan Nasional ( Bapanas ). Pelantikan Amran pada Senin (13/10/2025) juga disambut optimisme oleh publik.

Addin bahkan menyebut pengangkatan Amran Sulaiman sebagai kepala Bapanas adalah kebijakan cerdas Prabowo dalam mewujudkan apa yang disebutnya sebagai Ketahanan Pangan Plus. “Kami di GP Ansor memandang bahwa pengangkatan Menteri Pertanian sebagai Kepala Badan Pangan Nasional adalah upaya serius dalam menjawab tantangan Kedaulatan pangan yang tidak hanya berbicara kemandirian pangan namun juga bagaimana keseriusan pemerintah dalam mensejahterkan petani,” katanya, Selasa (14/10/2025). Mentan Amran Ungkap Alasan Rangkap Jabatan Jadi Kepala Bapanas

Addin juga memberikan apresiasi terhadap garis besar kebijakan Presiden Prabowo dalam visi “Satu Komando Kedaulatan Pangan”. Menurut dia, kebijakan ini adalah langkah visioner tentang visi besar kebijakan Pangan Nasional.

“Pertama kita apresiasi kinerja kepala Bapanas sebelumnya yang dengan arahan presiden mampu mewujudkan kemandirian pangan. Artinya jika hanya berpatokan bahwa kebutuhan dasar pangan nasional terjaga maka target itu sudah berhasil dengan komando presiden prabowo,” terangnya.

Addin menyebut visi Kedaulatan Pangan satu komando sebagai kedaulatan pangan plus. Dalam artian ada nilai tambah yang strategis dan visioner bagaimana peningkatan produksi pangan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petan.

“Kita lihat berbasis data bahwa mayoritas masyarakat miskin kita berdasarkan profesi pekerjaan adalah petani. Jumlah mereka sangat besar. Kebijakan pangan satu komando kami yakini sebagai langkah Presiden agar tidak terjadi paradox pangan, yaitu orang yang bekerja di sektor pangan wabil khusus petani justru adalah mereka yang rawan pangan. Kita dukung konsolidasi kebijakan satu komando ini,” tegasnya.

Addin juga menegaskan sikap ideologis organisasi yang siap menjadi mitra penting pemerintah khususnya Badan Ketahanan Pangan Nasional dalam mewujudkan ‘Ketahanan Pangan Plus’. Dukung Kampung Haji di Arab Saudi, GP Ansor: Jejak Spiritual bagi Generasi Muda

“Kami GP Ansor dengan dihadiri oleh delegasi Pimpinan Wilayah se-Indonesia akan menggelar Rakornas 17-18 Oktober di Bandung. Kami akan merumuskan bagaimana peran strategis Ansor dalam mendukung kebijakan pangan satu komando Presiden,” katanya.

Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat GP Ansor di Bandung dijadwalkan akan dihadiri sejumlah menteri termasuk Menteri Pertanian/Kepala Bapanas sebagai pembicara penting dalam forum yang dihadiri seluruh Pimpinan Wilayah GP Ansor.

SUBANG - PT Tracon Industri memastikan pembangunan warehouse barunya di Kawasan Industri Intijaya, Subang, Jawa Barat berjalan sesuai rencana. Setelah seremoni groundbreaking pada Agustus lalu, konstruksi kini sudah memasuki tahap pembangunan struktur utama dengan target penyelesaian pada akhir 2025.

Warehouse yang berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi dengan luas bangunan 324 meter persegi ini dirancang khusus untuk mendukung kegiatan operasional Tracon, terutama dalam memperkuat kapasitas penyimpanan dan logistik perusahaan. Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Desember 2025. Roadshow ke Jawa, Purbaya Komitmen Bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau

Direktur Utama PT Tracon Industri, Solikan, mengatakan, kehadiran warehouse baru ini merupakan wujud nyata komitmen Tracon meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat rantai pasok, dan memberikan layanan lebih baik kepada seluruh mitra industri. ”Kami juga akan terus melakukan pengembangan usaha kedepannya antara lain melakukan pembangunan workshop di area yang sama untuk mendukung proyek-proyek pemeliharaan yang dikerjakan dan mendukung operasional Tracon agar dapat terus berjalan lancar,” katanya dalam siaran pers, Selasa (14/10/2025).

Berlokasi di Kawasan Industri Intijaya, warehouse ini berada dekat dengan akses jalan tol utama dan pusat industri Jawa Barat. Lokasi yang strategis ini diyakini akan memberikan keuntungan logistik yang signifikan, mempercepat distribusi, serta menekan biaya transportasi bagi Tracon maupun para mitranya.

Selain menjadi pusat penyimpanan yang memenuhi standar efisiensi, warehouse ini juga akan difungsikan sebagai penunjang kegiatan operasional Tracon di sektor energi, migas, dan industri lain. Dengan desain bangunan yang ringkas dan modern, fasilitas ini memungkinkan optimalisasi ruang penyimpanan sekaligus pengelolaan material yang lebih efektif. KAI Logistik Cetak Rekor Pengiriman 6.368 Ton per Juli 2025

Pembangunan warehouse turut membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, baik melalui penyerapan tenaga kerja konstruksi maupun aktivitas pendukung di sekitar kawasan industri. Setelah beroperasi penuh, fasilitas ini diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas Tracon sekaligus memperkuat posisi perusahaan dalam rantai pasok nasional.

“Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap tidak hanya meningkatkan daya saing Tracon, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kawasan industri Subang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tambahnya.

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dibuka menguat ke 8.269,48 pada perdagangan, Selasa (14/10/2025). Semenit berjalan IHSG masih tumbuh 0,49% menjadi 8.267, mendekati level all time high

Pada pembukaan IHSG hari ini, tercatat ada sebanyak 281 saham menguat, 152 turun, dan 523 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp1,58 triliun, dengan volume 2,08 miliar lembar saham.

Indeks pendukung kompak naik. LQ45, IDX80, IDX30, hingga MNC36 menguat, demikian juga JII, IDXMESBUMN, dan IDXSHAGROW.Sektor penopang indeks datang dari keuangan, bahan baku, dan energi. Sedangkan yang turun hanya transportasi, dan teknologi.

Saham pemimpin top gainers LQ45 adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menanjak 3,56% ke Rp3.490, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) naik 3,35% ke Rp2.160, dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) melesat 3,25% ke Rp635.

Sedangkan top losers antara lain PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) melemah 1,37% ke Rp1.440, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 0,95% ke Rp4.170, dan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) tumbuh 0,36% ke Rp1.365.

JAKARTA - Rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk menarik pembiayaan utang baru sebesar Rp781,87 triliun pada tahun 2026 menuai sorotan publik. Angka besar ini dihadapkan pada pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berulang kali menegaskan bahwa posisi utang Indonesia saat ini masih aman.

Dua ekonom, Syafruddin Karimi dari Universitas Andalas dan Josua Pardede dari Permata Bank, menilai bahwa dua pernyataan yang tampak kontradiktif ini sebenarnya dapat selaras, asalkan pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal dan meningkatkan kualitas eksekusi belanja.

Menurut Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, kunci dari klaim "aman" yang disampaikan Menkeu Purbaya adalah pada kerangka fiskal yang terkelola.

"Selama defisit terjaga di kisaran yang wajar dan rasio utang mendekati 40 persen PDB-jauh di bawah batas hukum 60 persen-pemerintah tetap memiliki ruang gerak," jelas Syafruddin.

Artinya, utang baru yang ditarik menjadi aman asalkan dana tersebut dialokasikan secara efektif dan risikonya terkelola dengan baik. Karimi menyebut, persepsi pasar terhadap utang Rp781,87 triliun tersebut akan bergantung pada tiga hal: kredibilitas defisit (<3 persen pdb), arah biaya bunga (manajemen lelang sbn), dan mutu belanja (kandungan lokal efek ganda).

Syafruddin menekankan, bahwa utang harus menjadi "pengungkit" pertumbuhan, bukan sekadar "menambal" defisit, yang hanya bisa dikonfirmasi melalui output dan serapan tenaga kerja di lapangan.

Senada dengan itu, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menegaskan, bahwa posisi utang Indonesia setelah setahun pemerintahan Prabowo masih dalam koridor aman karena tiga hal terjaga yakni defisit, struktur portofolio utang, dan kondisi pasar pembiayaan.

Josua menggarisbawahi bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026, defisit ditetapkan sebesar 2,68% PDB, dengan kebutuhan pembiayaan resmi Rp689,1 triliun.

"Posisi utang pemerintah... bukan karena angkanya kecil, melainkan karena tiga hal pokok terjaga: defisit tetap di bawah 3 persen PDB, struktur portofolio utang makin hati-hati, dan kondisi pasar pembiayaan relatif kondusif," ujar Josua.

Josua memaparkan, kerangka manajemen utang Indonesia telah menerapkan pagar pengaman yang konservatif hingga 2029, termasuk Porsi valuta asing maksimal 30%, Jatuh tempo rata-rata minimal 7 tahun dan Rasio utang terhadap PDB sekitar 40%.

Secara aktual, data Agustus 2025 menunjukkan rata-rata jatuh tempo utang sudah mencapai sekitar 8 tahun dan porsi valas sekitar 28%, yang berhasil meredam risiko kurs dan risiko pembiayaan jangka pendek.

Kedua ekonom sepakat bahwa tantangan ke depan terletak pada sisi penerimaan dan kualitas belanja pemerintah.

Josua mencermati target rasio penerimaan 2026 yang sebesar 12,24% PDB menuntut akselerasi reformasi administrasi pajak agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kesehatan, dan energi yang tidak menekan ruang fiskal.

Sementara itu Syafruddin menyarankan agar pemerintah mengubah "volume belanja" dengan "kualitas hasil". Strategi ini, menurutnya, akan efektif bila uang utang cepat berubah menjadi kontrak, produksi, dan upah, bukan hanya menjadi sisa saldo di akhir tahun.

Kesimpulannya, tambahan utang pada 2026 bersifat terukur dan kredibel untuk mendorong pertumbuhan selama pemerintah konsisten menjaga defisit di bawah 3%, menjaga pagar risiko portofolio, serta memperbaiki rasio penerimaan sambil mengarahkan pembiayaan kepada belanja bernilai tambah.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru senilai Rp 781,87 triliun pada 2026. Pengelolaan utang dipastikan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 781,868 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman," tulis dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026 .

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, APBN dirancang untuk mengemban dua agenda utama yaitu meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan. APBN dirancang dapat melaksanakan program-program pembangunan prioritas di tengah risiko perekonomian yang meningkat akibat ketidakpastian global.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan tinggal diam menghadapi gugatan terhadap ketentuan pajak pesangon dan pensiun yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) . Sementara itu Purabaya mengaku belum mengetahui secara rinci isi gugatan tersebut, namun menekankan pentingnya agar pemerintah tidak kalah dalam perkara ini.

“Gugatnya ke kita bukan? Saya belum tahu. Kalau kita jangan sampai kalah. Saya enggak pernah kalah kalau digugat di pengadilan,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Senin (13/10/2025) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi adanya gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Gugatan itu diajukan oleh sembilan pegawai swasta yang menilai pengenaan pajak terhadap pesangon, pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bersifat tidak adil.

Dalam permohonannya, para penggugat meminta MK untuk membatalkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) juncto UU HPP. Mereka menilai aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas kesejahteraan serta kepastian hukum bagi warga negara.

Para pemohon juga meminta agar pemerintah tidak lagi memungut pajak atas dana pesangon, uang pensiun, THT, dan JHT untuk seluruh pekerja, baik dari kalangan swasta maupun aparatur negara.

“Memerintahkan Pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pensiun/pesangon/THT/JHT bagi seluruh rakyat Indonesia,” bunyi petitum dalam permohonan perkara yang diregistrasi dengan nomor 186/PUU-XXIII/2025 pada Jumat (10/10/2025).

Gugatan ini merupakan yang kedua terkait pajak pesangon dan pensiun yang diterima MK tahun ini. Sebelumnya, perkara dengan nomor 170/PUU-XXIII/2025 telah lebih dulu diajukan dan disidangkan pada Senin (6/10/2025).

Purbaya memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan perkara tersebut serta menyiapkan langkah antisipasi jika Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai pihak terkait.

“Oh, nanti kita lihat hasilnya seperti apa,” ujarnya singkat.

JAKARTA - PT Diamond Citra Propertindo Tbk (kode saham: DADA) tengah menjajakan dengan sejumlah calon investor potensial. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas pengembangan proyek, serta memperluas jangkauan bisnis di sektor properti yang menjadi fokus utama DADA.

Proses penjajakan ini merupakan kelanjutan dari inisiatif strategis perseroan dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan di tengah dinamika industri properti nasional. Melalui potensi kerja sama dengan investor baru, DADA berupaya membangun fondasi yang lebih kokoh, baik dari sisi pendanaan, sinergi pengembangan proyek, maupun efisiensi operasional.

Direktur Diamond Citra Propertindo Bayu Setiawa, menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan memperkuat daya saing dan memperluas peluang pertumbuhan ke depan. Proses penjajakan dengan investor potensial masih terus berjalan dan hingga kini belum menghasilkan kesepakatan yang bersifat mengikat.

”Kami berkomitmen untuk menyampaikan setiap perkembangan penting secara terbuka dan transparan melalui kanal resmi keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya dalam siaran pers, Senin (13/10/2025).

Lebih lanjut, Bayu menegaskan DADA menjalankan proses ini dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). “Kami berharap hasil dari proses ini nantinya dapat memperkuat struktur keuangan dan mendukung ekspansi proyek-proyek properti DADA di masa mendatang,” tambahnya.

Langkah penjajakan dengan investor juga menjadi bagian dari strategi DADA untuk memperkuat posisinya sebagai pengembang properti inovatif yang konsisten menghadirkan produk hunian modern dengan nilai investasi menarik. Saat ini, Perseroan tengah mengembangkan sejumlah proyek hunian dan aparthouse di berbagai lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya.

Selain memperkuat permodalan, kolaborasi dengan investor diharapkan dapat membuka peluang kerja sama baru dalam pengembangan proyek-proyek berkelanjutan yang mengutamakan kualitas, kenyamanan, serta nilai investasi jangka panjang. Saham DADA Berpeluang Tembus Rp230.000, Didorong Kabar Mega Akuisisi Vanguard

DADA menegaskan seluruh proses penjajakan ini dijalankan dengan mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di pasar modal Indonesia. Perseroan yakin langkah-langkah strategis yang ditempuh saat ini akan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan jangka panjang, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis DADA.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, perseroan akan secara konsisten menyampaikan setiap perkembangan terbaru terkait proses penjajakan ini melalui keterbukaan informasi resmi di BEI serta kanal komunikasi resmi perusahaan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengalihkan anggaran untuk proyek pembangunan family office yang belakangan dikabarkan tengah digodok oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Purbaya mengaku sudah mendengar pembahasan soal family office sejak lama, namun memilih untuk tidak terlibat lebih jauh.

“Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/10).

Menurutnya, fokus utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran. “Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah dirinya memberikan masukan terkait rencana tersebut, Purbaya menampik. “Nggak, kalau mau saya doain lah,” katanya sembari tersenyum.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep family office yang dimaksud, meskipun Ketua DEN kerap menyinggung hal itu dalam beberapa kesempatan.

“Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat. Jadi saya nggak bisa jawab,” ujarnya.

Sebagai informasi, family office merujuk pada entitas pengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara surga pajak, seperti Singapura dan Hong Kong.

Wacana pembentukan family office di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata (Bali), belakangan mencuat dan disebut menjadi bagian dari rencana DEN untuk menarik investasi dari kalangan ultra high net worth individual (UHNWI).

Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, menjadi salah satu yang paling serius menyuarakan pembangunan family office. Menurutnya pembentukan family office diharapkan dapat memberikan dampak positif.

Dia menyebut langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya menumbuhkan ekonomi nasional. Luhut menyampaikan bahwa menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengancam akan menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa besar-besaran secara nasional jika pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 di bawah 8,5%.

"Kami tetap mengusulkan kenaikan di kisaran 8,5% hingga 10,5%. Bilamana tuntutan ini tidak dikabulkan dan pemerintah memutuskan secara sepihak, kami siap mengorganisir pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia," ujar Ketua Umum KSPSI juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Said Iqbal menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukanlah tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa angka 8,5% hingga 10,5% yang mereka usulkan merupakan hasil kalkulasi objektif yang merujuk pada data pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional.

Lebih lanjut, rencana aksi mogok nasional akan didahului oleh gelombang unjuk rasa di berbagai wilayah sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah.

"Rangkaian aksi telah dipersiapkan dan akan bergulir dari Serang, Bandung, dan diikuti oleh setidaknya 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Ini adalah bentuk tekanan struktural dari kaum buruh," tegas dia.

Dia membeberkan dasar perhitungan yang digunakan KSPSI. Pertumbuhan ekonomi pada periode Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan berada pada level 5,1% hingga 5,6%. Pemilihan periode ini merujuk pada waktu pengumuman UMP yang biasanya dilakukan setiap November.

Sementara itu, rata-rata inflasi pada periode yang sama dihitung sebesar 3,24%. Dengan mengambil angka tengah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan menjumlahkannya dengan inflasi 3,24%, KSPSI mendapatkan angka dasar kenaikan sebesar 8,44%.

KSPSI juga memasukkan faktor indeks tertentu sebesar 1,0%. Angka ini, menurut Said, mencerminkan membaiknya kondisi penurunan kemiskinan dan pengangguran, yang menandakan kontribusi positif industri.

"Dengan mempertimbangkan semua variabel itu, termasuk kenaikan indeks tertentu dari 0,9% menjadi 1,0%, maka ketemulah angka final 8,5% untuk kenaikan upah minimum tahun 2026. Ini adalah perhitungan yang rasional dan adil," jelas Said Iqbal.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan sejumlah direktur utama bank swasta baik asing maupun domestik dalam sebuah pertemuan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meyakinkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin kebijakan fiskal. Purbaya menjelaskan, kehadiran para petinggi bank tersebut adalah dalam kapasitas mereka sebagai investor utama di pasar Surat Utang Negara (SUN) atau bond. Oleh sebab itu, transparansi mengenai pengelolaan ekonomi ke depan menjadi hal krusial untuk menjaga kepercayaan.

"Mereka kan salah satu investor. Mereka adalah investor dari bond surat utang kita. Mereka ingin tahu bagaimana saya me-manage ekonomi ke depan, apakah saya ngaco atau nggak," ujar Purbaya usai menghadiri Investor Meeting, Senin (13/10).

Sejumlah bank swasta besar yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Presiden Direktur BCA Gregory Hendra Lembong, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan, dan CEO Citibank Indonesia Batara Sianturi. Pertemuan ini menjadi ajang bagi Menteri Purbaya untuk menyampaikan langsung peta jalan fiskal pemerintah.

Dalam forum tersebut, Purbaya secara spesifik memberikan jaminan bahwa ia akan menjalankan kebijakan fiskal yang terukur dan tidak ceroboh, khususnya terkait batas defisit anggaran. Ia berkomitmen untuk tidak melanggar batas defisit 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diamanatkan Undang-Undang.

"Pesan saya ke mereka adalah, (mereka) kan melihat fiscal expansion. Saya bilang, saya belum ekspansi apa-apa. Saya bilang ke mereka, saya tidak akan ceroboh menembus batas 3% dari PDB untuk defisit," tegasnya.

Purbaya juga meluruskan persepsi mengenai program pemindahan dana dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menegaskan, langkah tersebut bukan merupakan ekspansi fiskal, melainkan hanya sebatas manajemen kas atau cash management. "Fisikalnya belum dibuka, belum di ekspansi. Ini hanya cash management," jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan komitmennya untuk tidak menaikkan rasio utang terhadap PDB dalam jangka pendek, meskipun banyak negara maju telah melonggarkan batas rasio utang mereka.

"Saya akan pakai rule mereka yang paling strict. Nanti kalau ekonomi kita sudah tumbuh makin kencang, baru kita lihat kita perlu itu apa tidak," jelas Purbaya.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan komunitas teknologi resmi meluncurkan Infinity Hackathon 2025. Inisiatif ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mengakselerasi transformasi ekonomi kreatif nasional melalui inovasi digital dan adopsi teknologi desentralisasi seperti blockchain.

Kegiatan yang melibatkan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan BlockDevId ini mengusung tema "Akselerasi Ekonomi Kreatif Melalui Inovasi Digital & Desentralisasi." Ajang kolaboratif ini menjadi wadah bagi regulator, komunitas, dan pelaku industri untuk mengembangkan solusi blockchain yang tidak hanya transparan dan aman, tetapi juga berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa hackathon ini merupakan tindak lanjut konkret dari nota kesepahaman antara OJK dan Kemenekraf.

"Melalui Infinity Hackathon, kami ingin memperkuat ekosistem digital di sektor ekonomi kreatif. Ini mencakup dorongan bagi munculnya skema pendanaan baru, potensi penciptaan lapangan kerja, serta konektivitas yang lebih erat antara inovator dan pelaku industri," ujar Hasan Fawzi, dalam pernyataannya, Senin (13/10).

Para peserta hackathon akan berkompetisi untuk mengembangkan ide dan prototipe inovatif. Fokus utama proyek adalah menjawab berbagai tantangan di sektor kreatif, seperti perlindungan hak cipta digital secara transparan, efisiensi rantai pasok produk kreatif, hingga pembukaan akses pembiayaan baru bagi pelaku kreatif melalui sistem keuangan terdesentralisasi (Decentralized Finance/DeFi).

Secara spesifik, lima fokus utama Hackathon 2025 mencakup pengembangan sistem verifikasi hak cipta digital, transparansi rantai pasok produk, pembiayaan kreator berbasis DeFi, peluang model bisnis aset digital, serta penggabungan teknologi keuangan dengan hiburan di dunia gim.

Senada dengan OJK, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenekraf/Baparekraf, Muhammad Neil El Himam, menegaskan bahwa Infinity Hackathon diharapkan menjadi jembatan menuju ekosistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (Intellectual Property-based financing) di sektor ekonomi kreatif. Ia memandang, blockchain berpotensi menjadi "internet of value" yang mampu menjadi fondasi masa depan ekonomi kreatif Indonesia yang adil, inklusif, dan berdaya saing global.

Sementara, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Asih Karnengsih, menyoroti aspek pendanaan yang krusial bagi para developer dan pelaku industri. "Banyak developer dan kreator memiliki proyek bagus, tetapi sulit bertahan karena keterbatasan akses pendanaan. Kami berharap ke depan ada lebih banyak inisiatif yang menjembatani inovasi dan keberlanjutan ini," ungkap Asih.

Dukungan terhadap program ini turut datang dari mitra strategis global, termasuk Tether, Amazon Web Service (AWS), Gitlab, dan Bybit, yang berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem Web3 di Indonesia melalui edukasi dan pendampingan teknis.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan OJK, Djoko Kurnijanto, berharap program kolaboratif ini dapat terus berlanjut setiap tahun. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan Indonesia dapat berperan aktif dan memimpin dalam perkembangan teknologi terbarukan, khususnya blockchain, demi percepatan transformasi ekonomi digital nasional.

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi akhirnya buka suara usai resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Meski kabar beredar bahwa dirinya akan mendapat penugasan baru dari Presiden Prabowo Subianto, Arief memilih untuk tidak berkomentar banyak.

"Hari ini fokusnya kita mendoakan Pak Menteri Amran Sulaiman agar dapat menyelesaikan tugas yang berat. Sertijab sudah dilakukan dan kita semua harus taat perintah Pak Presiden Prabowo Subianto," ujar Arief usai menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Pusat Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Arief menegaskan saat ini hanya ingin fokus mendukung tugas Mentan Amran yang kini merangkap sebagai Kepala Bapanas. Ia juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kepercayaan serta bimbingan selama ia memimpin Bapanas. Pihaknya menilai Presiden memiliki visi besar untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional.

"Saya berterima kasih atas kepercayaan dan bimbingan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau adalah Presiden yang punya cita-cita luhur untuk mewujudkan swasembada pangan. Sebagai pembantunya, kita wajib siap dan sigap menjalankan visi itu," ucapnya.

Menurut Arief, selama menjabat Kepala Bapanas sejak Februari 2022, ia dan tim berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia pun berharap program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Amran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo akan menugaskan Arief di posisi baru. Namun pihaknya tak menjelaskan detail jabatan tersebut. "Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat lain," ujar Prasetyo.

Pergantian pucuk pimpinan Bapanas itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional. Arief sebelumnya dilantik sebagai Kepala Bapanas pada 21 Februari 2022 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

JAKARTA - Program Antrian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pasar Jaya 2025 sudah dibuka oleh pemerintah provinsi. Berikut cara mendaftar antrean secara online, maupun langsung atau on the spot (OTS).

Manfaat yang didapatkan KJP Plus antara lain bisa mendapatkan sembako bersubsidi melalui cara yang lebih cepat, mudah, serta tertib dengan sistem antrean online. Selain itu tidak perlu datang langsung dan mengantre panjang di lokasi penyaluran.

KJP merupakan program bantuan pendidikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk siswa yang berusia 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Saat ini program tersebut telah berkembang menjadi KJP Plus dengan manfaat yang lebih luas, seperti akses bahan pangan bersubsidi.

Sementara itu didesain agar memudahkan distribusi sembako bersubsidi kepada penerima manfaat di Jakarta, Perumda Pasar Jaya mengeluarkan sistem antrean digital yakni Antrian KJP Pasar Jaya .

Program ini menyasar pemegang KJP Plus dan kelompok rentan lainnya. Di antaranya adalah lansia, penyandang disabilitas, pekerja berpenghasilan rendah, hingga penerima bantuan sosial lainnya.

Cara Daftar Antrean KJP Oktober 2025 lewat Online

Penerima manfaat KJP Plus bisa melakukan pendaftaran secara online dan memperoleh tiket antrean yang berupa barcode lewat Antrian KJP Pasar Jaya. Kemudian barcode tersebut yang akan digunakan sebagai tanda bukti sah untuk mengambil sembako di lokasi dan waktu yang telah ditentukan.

Pendaftaran online Antrian KJP Pasar Jaya dibuka setiap hari mulai pukul 07.00-17.00 WIB. Sedangkan untuk pengambilan sembako dapat dilakukan sehari setelah pendaftaran, yaitu mulai pukul 08.00-17.00 WIB.

Sementara pendaftaran secara on the spot (OTS) dapat dilakukan di lokasi tertentu mulai pukul 14.00-17.00 WIB. Akan tetapi, untuk pendaftaran secara OTS memiliki kuota yang terbatas.

Cara untuk melakukan pendaftaran antrian OTS sebagai berikut:

Scan QR code melalui linkhttps://ots.pasarjaya.co.id/

Lalu lakukan registrasi data diri dengan mengisi form sesuai instruksi yang diberikan

Setelah proses verifikasi dan registrasi data selesai, cetak/download/screenshot tiket antrean sebagai syarat wajib untuk mengambil barang

Sedangkan cara untuk antrean online, yaitu:

Buka laman resmi pada link https://www.pasarjaya.co.id/antrian

Lalu masukan beberapa data yang dibutuhkan, seperti nomor KTP, nomor KK, dan nomor kartu ATM

Gagal Mendaftar Antrian KJP?

Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh penerima manfaat agar tidak gagal saat Antrian KJP Pasar Jaya. Di antaranya yakni mendaftar di luar jam operasional dan kuota harian telah terpenuhi.

Penyebab lainnya terdapat kesalahan saat melakukan pengisian data, seperti NIK, nomor KJP dan lainnya. Di samping itu, juga bisa disebabkan oleh adanya gangguan pada server atau teknis.

1. Mendaftar di Luar Jam Operasional

Sistem antrean KJP memiliki jam operasional, sehingga apbila mendaftar di luar jam tersebut, maka sistem akan otomatis menolak

2. Kuota Harian Penuh

Kuota harian antrean dapat terpenuhi dalam waktu singkat karena banyaknya peminat. Sehingga apabila terlambat daftar, maka kuota telah habis

3. Kesalahan Input Data

Apabila terdapat kesalahan saat menginput NIK, nomor KJP, tanggal lahir, atau data lainnya maka sistem akan menolak pendaftaran

4. Adanya Gangguan Teknis

Banyaknya orang yang mengakses sistem secara bersamaan dapat membuat website mengalami gangguan

5. Data KJP Tidak Valid atau Nonaktif

Sistem secara otomatis akan menolak pendaftaran apabila data KJP tidak aktif atau data identitas yang tidak sesuai.