JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar memperkuat langkah pengendalian harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), cabai merah dan daging ayam ras tercatat sebagai dua komoditas dengan andil terbesar terhadap kenaikan inflasi bulanan (month to month/mtm) September 2025 dibandingkan Agustus 2025.

"Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10).

Tito menyebut inflasi nasional pada September 2025 meningkat menjadi 2,65 persen secara tahunan (year on year/yoy), naik dari 2,31 persen pada Agustus. Sementara inflasi bulanan tercatat sebesar 0,21 persen. Komoditas cabai merah dan daging ayam ras masing-masing memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,13 persen. "Penyumbang utama inflasi masih didominasi oleh pangan, khususnya cabai dan daging ayam ras," jelas Tito.

Menurutnya, kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah, sementara kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi kebijakan penyesuaian harga untuk melindungi peternak dari kenaikan biaya produksi. "Kementerian Pertanian menaikkan harga untuk menjaga keseimbangan agar peternak tidak merugi," katanya.

Meski inflasi meningkat, Tito menilai kondisi tersebut masih terkendali dan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. "Kita harus melindungi produsen agar tidak rugi, tapi juga menjaga agar konsumen tidak membeli terlalu mahal. Keseimbangan ini yang harus dijaga," tegas dia.

Ia meminta daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga untuk segera mengambil langkah pengendalian, terutama dengan memperbaiki distribusi pangan dan meningkatkan produksi. "Cabai merah bisa diatasi dengan perbaikan distribusi, sementara harga daging ayam boleh naik untuk lindungi peternak, tapi jangan sampai tak terkendali," tuturnya.

Selain isu inflasi, Tito juga menyoroti rendahnya dukungan Pemda terhadap Program Tiga Juta Rumah. Hingga kini, sebanyak 509 daerah telah menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, ia menilai masih banyak daerah yang belum aktif menerbitkan izin PBG bagi masyarakat.

Ia menekankan, program perumahan rakyat ini tidak hanya berfungsi sosial tetapi juga berdampak ekonomi besar. "Program ini menghidupkan ekosistem ekonomi perumahan, dari pengembang besar sampai kecil, toko material, hingga tenaga kerja bangunan. Semua ikut bergerak," jelas Tito.

Tito juga mengingatkan kepala daerah agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi. "Manfaat jangka panjangnya justru meningkatkan PAD lewat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena itu, saya minta kepala daerah mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah," pungkasnya.

JAKARTA - Bulan baru, gaya baru! MNC Life menghadirkan kampanye Oktober Terlindungi, Bonus Makin Stylish khusus untuk masyarakat yang ingin sehat sekaligus makin trendi. Sebagai bagian dari MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), MNC Life terus berkomitmen menghadirkan produk proteksi kesehatan yang modern, terjangkau, dan sesuai gaya hidup masyarakat.

Sepanjang Oktober 2025, setiap pembelian asuransi kesehatan dengan plan apa pun di MotionLife akan mendapatkan bonus frame kacamata stylish dari Kacamatamoo, brand kacamata kekinian yang digemari anak muda. Promo ini berlaku terbatas hanya untuk 5 pembeli pertama selama periode Oktober 2025. Promo bisa dinikmati dengan mudah melalui aplikasi MotionLife yang tersedia di Play Store dan App Store , atau lewat situs resmi www.motion-life.id

Dengan premi terjangkau mulai Rp50 ribuan per bulan, nasabah sudah bisa mendapatkan perlindungan kesehatan lengkap (rawat inap, rawat jalan telemedicine, hingga santunan duka), klaim cashless yang praktis, dan polis aktif seketika tanpa perlu medical check-up. Mari sambut bulan Oktober dengan gaya makin stylish sekaligus perlindungan kesehatan terbaik bersama MNC Life!

Info selengkapnya: https://tinyurl.com/OktoberTerlindungi

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Salah satu hal penting yang perlu dipelajari oleh investor atau trader pemula di dunia saham adalah kemampuan membaca laporan keuangan. Dokumen ini merupakan salah satu sumber informasi utama yang harus dianalisis secara cermat sebelum melakukan investasi atau trading saham. Melalui laporan keuangan, perkembangan dan kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dengan lebih jelas. Dengan memahami laporan ini, Anda bisa menilai posisi keuangan perusahaan serta kinerjanya dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis.

Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan dikelola dan sejauh mana pertumbuhannya. MotionTrade telah merangkum 4 (empat) fungsi utama laporan keuangan bagi investor atau trader, yaitu:

1. Mengetahui Informasi Emiten

Laporan keuangan sebuah perusahaan akan menyajikan berbagai informasi seperti jumlah penghasilan dan laba bersih yang dibukukan, neraca, hingga arus kas. Melalui informasi yang disajikan, investor bisa mengetahui sejauh mana perkembangan finansial emiten tersebut, apakah mengalami perbaikan atau penurunan dari periode sebelumnya.

2. Membantu Analisis Utang Perusahaan

Selain pendapatan perusahaan, investor perlu memperhatikan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini akan membantu investor untuk menganalisis bagaimana kondisi finansial perusahaan ke depannya. Jika pemasukan kecil tapi utang besar, tentu sulit menjaga stabilitas. Investor atau trader pemula lebih disarankan untuk memilih saham dari perusahaan yang stabilitas finansialnya bagus.

3. Menentukan Valuasi Saham dan Dividen

Laporan keuangan digunakan untuk menghitung indikator seperti Earnings Per Share (EPS) yang membantu menentukan apakah harga saham saat ini undervalued atau overvalued. Beberapa indikator yang biasanya digunakan adalah Earnings Per Share (EPS) untuk mengetahui laba bersih per lembar saham, Price to Earnings Ratio (P/E Ratio) untuk mengetahui rasio harga saham terhadap laba bersih, serta kebijakan dividen untuk melihat apakah perusahaan rutin membayar dividen kepada pemegang saham.

4. Meningkatkan Kepercayaan Investor

Transparansi dalam laporan keuangan membangun kepercayaan investor. Perusahaan yang rutin menyajikan laporan keuangan yang jelas dan diaudit oleh pihak independen akan lebih dipercaya oleh investor. Perusahaan yang secara rutin melaporkan keuangan mereka ke Bursa Efek dan menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi akan lebih menarik bagi investor institusional.

Melalui aplikasi MotionTrade, investor atau trader pemula dapat mengakses laporan keuangan perusahaan dengan mudah melalui menu "Company Information" pada bagian "Financial Report" yang menampilkan informasi penting seperti neraca, laba rugi, hingga rasio keuangan.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

JAKARTA - Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) sekaligus ketua Partai Buruh , Said Iqbal mengatakan, angka ideal untuk kenaikan upah minimum rata-rata secara nasional untuk tahun 2026 mendatang sebesar 8,5 - 10,5%.Said Iqbal menjelaskan, angka tersebut didapatkan dari kalkulasi pertumbuhan ekonomi, ditambah inflasi, dan dibagi indeks tertentu. Formula ini merupakan amanat dari Keputusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan formula kenaikan upah oleh Partai Buruh.

"Koalisi serikat pekerja KSPSI, dan partai buruh, menyatakan bahwa kenaikan upah minimum yang diusulkan kelompok buruh tetap 8,5-10,5 persen tahun 2026," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Lebih rinci, Said Iqbal mengatakan, berdasarkan penghitungan data pertumbuhan ekonomi pada periode Oktober 2024 sampai September 2025 didapatkan angka 5,1-5,6%. Data yang dihitung sejak Oktober karena pengumuman kenaikan upah buruh sendiri akan diumumkan setiap bulan November.

Sementara data inflasi pada periode yang sama dihitung secara rerata sebesar 3,24%. Said Iqbal mengambil angka 5,2% untuk pertumbuhan ekonomi dan dijumlahkan dengan angka inflasi 3,24%. Hasilnya didapatkan angka 8,4% untuk kenaikan upah ideal tahun 2026.

Sementara untuk indeks tertentu, KSPSI menggunakan angka 1,0%. Hal ini menimbang jumlah kemiskinan hingga pengangguran menurun. Sebagai indikasi bahwa kontribusi industri dalam penciptaan lapangan kerja dan perekonomian di daerah.

"Kami berpendapat indeks tertentu itu harus naik, dari 0,9 tahun lalu, menjadi 1,0 tahun 2025 ini. Maka ketemulah angka 8,5 persen untuk kenaikan upah tahun 2026," sambungnya.

Said Iqbal menambahkan, untuk beberapa provinsi lain dengan angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka kenaikan upah bisa mencapai 10,5%. Sebagai contoh Provinsi Maluku, yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi sekitar 30%.

"Maka kalau dipakai indeks tertentu 1,4, karena pertumbuhan ekonomi di atas 20 persen, maka ketemulah angka 10,5 persen," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya penyerapan dana pemerintah senilai Rp25 triliun yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Ia bahkan berencana melakukan inspeksi langsung ke kantor BTN untuk memastikan penggunaan dana tersebut berjalan sesuai rencana.

Menurut Purbaya, hingga pertengahan Oktober 2025, serapan dana baru mencapai sekitar 40% atau sekitar Rp10 triliun dari total penempatan Rp25 triliun. Ia menilai realisasi itu belum optimal, mengingat penyaluran dana pemerintah dimaksudkan untuk mendorong pembiayaan sektor riil dan memperkuat likuiditas perbankan nasional.

"Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahkan dalam waktu dekat. Kan saya belum ketemu dia, nanti saya akan datang langsung ke banknya," kata Purbaya usai Investor Meeting di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10).

Ia menyebut inspeksi itu akan dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga yang mengawasi penempatan dana pemerintah di sejumlah bank. "Saya tidak datang sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang bilang bukan hak saya, tapi saya ini Pengawas Danantara," ujarnya.

Purbaya juga sempat menyinggung adanya perbedaan persepsi terkait angka penyerapan dana, namun memastikan bahwa nilai Rp10 triliun dari Rp25 triliun benar-benar mencerminkan serapan 40 persen. "Itu 10 per 25, ya 40%. Masa nggak bisa hitung?" selorohnya.

Sementara, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan akan mempercepat penyaluran dana pemerintah sesuai jadwal. Ia menjelaskan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit senilai Rp27,5 triliun atau lebih besar dari total dana Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun.

"Penyaluran dilakukan bertahap sesuai pipeline yang telah kami siapkan, mulai dari segmen korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah," ujar Nixon. Ia menambahkan, hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp10,5 triliun, namun yang baru direimburse Kementerian Keuangan sebesar Rp4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan pada Oktober ini.

Nixon mengakui lambatnya penyerapan di tahap awal dipengaruhi karakteristik bisnis BTN yang fokus pada pembiayaan sektor perumahan. Menurutnya, proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan jenis kredit lain. Meski begitu, BTN optimistis dapat menuntaskan penyaluran seluruh dana pemerintah sebesar Rp25 triliun pada November 2025.

JAKARTA - PT Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi, mencatatkan pencapaian signifikan dalam transformasi digitalnya. Hingga Oktober 2025, aplikasi layanan keuangan terpadu "One by IFG" telah berhasil menjangkau 300.000 pengguna aktif.

"One by IFG merupakan wujud nyata transformasi layanan keuangan berbasis pelanggan. Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses perlindungan dan investasi dengan cara yang mudah, cepat, dan transparan,” ujar Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).

Pencapaian tersebut mengindikasikan pertumbuhan yang pesat, mengingat pada akhir 2024, jumlah pengguna aplikasi tersebut masih berada di angka 22.000. Denny menambahkan bahwa aplikasi tersebut merupakan platform digital terpadu yang mengintegrasikan beragam produk dan layanan, mulai dari asuransi, penjaminan, investasi, hingga layanan kesehatan seperti telekonsultasi.

IFG terus memperkuat literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan "One Fine Day" di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu (12/10/2025). Acara "One Fine Day" diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan Bulan Inklusi Keuangan dan menyambut Hari Asuransi Nasional (HAS) 2025 yang mengusung tema "Literasi Asuransi untuk Negeri: Pahami, Miliki, Lindungi."

Dalam kegiatan yang mengusung semangat ‘Sehat, Cerdas, Terlindungi’ itu, IFG menghadirkan beragam aktivitas seperti fun run 5 kilometer, senam zumba, medical check-up gratis, serta permainan edukatif seputar keuangan.

Sebagai bentuk komitmen kolektif, lima anggota holding IFG turut berpartisipasi aktif, yakni IFG Life, Mandiri Inhealth, Jasa Raharja Putera, Bahana TCW Investment Management, dan Bahana Sekuritas. Masing-masing perusahaan menyediakan booth interaktif untuk memberikan edukasi finansial kepada masyarakat.

JAKARTA - Satu tahun perjalanan perusahaan, PT IAS Support Indonesia (IASS) menggelar kegiatan sosial bertajuk “IASS Peduli untuk Sesama.” Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur dan komitmen IASS untuk berbagi manfaat kepada masyarakat sekitar melalui aksi nyata dan kepedulian sosial .

Rangkaian kegiatan meliputi khitan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, dan edukasi kesehatan bagi masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Seluruh kegiatan melibatkan karyawan yang tergabung sebagai IASS Volunteer, mencerminkan semangat kebersamaan dan nilai gotong royong yang menjadi budaya perusahaan.

“Kami percaya bahwa kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian bisnis, tetapi juga tentang seberapa besar kita memberi manfaat bagi sesama,” ujar Direktur Utama IASS, Muhammad Putra Pariadi dalam sambutannya.



Melalui kegiatan ini, IASS ingin menegaskan peran perusahaan tidak hanya sebagai penyedia layanan profesional di bidang manpower, ICT, facility management, equipment supply, dan maintenance, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang aktif berkontribusi bagi kebaikan bersama.

“Semoga semangat berbagi ini menjadi inspirasi untuk terus menebar kebaikan dan memperkuat solidaritas sosial,” tambah Direktur Utama IASS.

IASS hadir sebagai wujud kolaborasi strategis untuk memperkuat ekosistem bisnis jasa dan layanan terpadu di lingkungan BUMN sektor kebandarudaraan dan pariwisata.

Bergerak di bidang manpower, ICT, facility management, equipment supply, dan maintenance. IASS hadir untuk memberikan solusi terpadu bagi kebutuhan operasional dan pengelolaan fasilitas perusahaan di berbagai sektor.

IASS merupakan perusahaan anggota Group InJourney , hasil sinergi dari empat entitas yaitu: PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura Sarana Integra, PT Angkasa Pura Sarana Digital, dan PT Angkasa Pura Propertindo yang didirikan tahun 2024.

TORAJA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas berkomitmen dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan Galeri Investasi (GI) Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) pada Jumat (10/10/2025). Acara peresmian ini ditandai dengan seremoni pengguntingan pita oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi & Pelindungan Konsumen, dan Perizinan LJK OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Arif Machfoed, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, serta Wakil Rektor 1 UKI Toraja Enos Lolang.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa BEI berupaya untuk memperluas jumlah investor di Indonesia. Salah satunya dengan mendirikan Galeri Investasi BEI di UKI Toraja untuk mengenalkan pasar modal sejak dini kepada civitas akademika UKI Toraja dan masyarakat sekitar.

“Diharapkan masyarakat tidak hanya mengenal pasar modal dari sisi teori saja, tetapi dapat mengetahui praktik secara langsung proses terjadinya transaksi jual beli saham karena terfasilitasi dengan kerja sama bersama Anggota Bursa (AB) mitra," kata Jeffrey.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Rektor 1 UKI Toraja Enos Lolang mengatakan bahwa hadirnya GI BEI di UKI Toraja merupakan langkah maju dalam penguatan kualitas pembelajaran di bidang ekonomi dan bisnis, khususnya dalam memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa tentang bagaimana pasar modal bekerja.

“Kami berharap dengan diresmikannya GI BEI UKI Toraja menjadi salah satu bentuk komitmen universitas dalam mencetak lulusan yang unggul dan siap bersaing di era ekonomi digital,” ujarnya.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan bahwa dengan peresmian di UKI Toraja ini, MNC Sekuritas telah memiliki total 129 Galeri Investasi, terdiri dari 73 GI Konvensional, 18 GI Syariah, 9 GI Digital, 29 GI Edukasi. Adapun GI BEI MNC Sekuritas tersebar 74% di Jawa, Sumatera & Bali, 15% di Kalimantan, dan 11% di Sulawesi dan Papua. Dia berharap agar literasi dan edukasi pasar modal dapat semakin merata dan dinikmati seluruh masyarakat di Tanah Air.

“YTD September 2025, MNC Sekuritas telah menggelar 803 kegiatan edukasi, yang diikuti oleh lebih dari 58 ribu peserta. Hal ini tentunya dapat tercapai berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dengan Bursa Efek Indonesia, serta Galeri Investasi yang bermitra dengan kami,” kata Susy.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal membuka layanan pengaduan bagi para pengusaha terkait berbagai biaya pelayanan di pelabuhan . Langkah ini diumumkan saat ia meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Purbaya menjelaskan, kanal pengaduan tersebut dapat diakses langsung olehnya, sebagai bentuk komitmen untuk memantau dan menindaklanjuti laporan terkait pelayanan logistik di pelabuhan secara lebih cepat dan akurat.

“Laporan itu susah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi saya akan ini, buka channel langsung ke Menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menuturkan bahwa untuk pengaduan yang berkaitan dengan bea cukai dan pajak, pihaknya telah menyiapkan dua nomor WhatsApp yang bisa digunakan oleh masyarakat. Namun Menkeu belum mengumumkan secara resmi nomor tersebut, dan berencana meluncurkannya besok.

Kebijakan layanan pengaduan ini merupakan bagian dari program yang sudah ia sampaikan sejak awal masa jabatannya sebagai Menkeu. Purbaya juga berencana menyediakan bilik khusus pelaporan agar masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan atau laporan dugaan pemerasan dan praktik menyimpang lainnya di lapangan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026. Purbaya memastikan, hingga saat ini belum ada pembahasan di internal Kementerian Keuangan terkait rencana penyesuaian harga tersebut.

“Belum ada kebijakan seperti itu, saya nggak tahu,” kata Purbaya di sela peringatan HUT ke-79 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, tidak ada urgensi untuk menaikkan harga rokok , terutama karena langkah itu bisa menimbulkan kesan tidak konsisten dengan kebijakan cukai yang tetap.

“Harusnya sih nggak usah (naik harga), kalau nggak kan tipu-tipu. Anda anggap saya tukang kibul? Nggak naik (cukai), tapi harganya dinaikkan, sama aja kan?” ujarnya.

Purbaya menilai, menjaga stabilitas harga penting untuk menghindari munculnya kesenjangan antara produk rokok legal dan ilegal. Kenaikan harga menurutnya, justru dapat memperluas pasar bagi rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah.

“Solusi antara produk yang legal dengan ilegal, (kalau harga dinaikkan produk ilegal) jadi semakin besar. Kalau makin besar akan mendorong barang-barang ilegal,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan HJE dan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) di tahun depan. “Sampai sekarang saya belum kepikiran dinaikkan. Saya pikir sih biarkan aja,” tambahnya.

Sebelumnya dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/9/2025), Purbaya juga menyampaikan bahwa cukai hasil tembakau tahun 2026 tidak akan berubah. Keputusan ini diambil setelah dirinya berdiskusi dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).

“Satu hal yang saya tanyakan apakah saya perlu mengubah tarif cukai 2026? Mereka bilang asal nggak diubah, sudah cukup. Yasudah saya nggak ubah,” ujarnya.

Menkeu Purbaya mengungkapkan, ia sempat berencana menurunkan tarif cukai, namun keinginan itu urung dilakukan karena pelaku industri tidak meminta hal tersebut.

“Tadinya saya pikir mau diturunkan, tapi untung nggak minta. Yasudah, jadi 2026 tarif cukai (rokok) tidak kita naikkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, melalui unggahan akun resmi @menkeuri, Purbaya juga menyampaikan pesan dalam peringatan ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Ia menekankan agar slogan “Bea Cukai Makin Baik” tidak hanya dijadikan semboyan, tetapi diwujudkan dalam kinerja nyata.

“Bea Cukai harus tumbuh makin kuat, makin bersih, makin tepercaya. Jadikan momentum ini untuk meneguhkan kembali komitmen dalam memberikan yang terbaik untuk Indonesia - tangguh dalam mengawasi, tulus dalam melayani,” tulisnya.

“Dirgahayu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai!” tutup Purbaya.

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman resmi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggantikan Arief Prasetyo Adi. Serah terima jabatan dilakukan di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

Amran menjelaskan, keputusan rangkap jabatan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, langkah itu ditempuh demi efisiensi dan konsolidasi kelembagaan di sektor pangan nasional yang selama ini masih berjalan secara terpisah.

"Ini perintah langsung dari atasan. Dulu Badan Pangan berada di bawah Kementerian Pertanian, termasuk urusan karantina. Jadi, keputusan ini mungkin untuk menyatukan kembali fungsi dan memperkuat efisiensi," ujar Amran usai serah terima jabatan.

Pengangkatan Amran sebagai Kepala Bapanas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional yang ditetapkan pada Kamis (9/10/2025). Dalam Keppres tersebut, Presiden Prabowo secara resmi memberhentikan Arief Prasetyo Adi dengan hormat dari jabatan Kepala Bapanas.

"Kesatu memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” demikian bunyi salinan Keppres yang beredar di kalangan media.

Selain itu, Presiden juga menetapkan hak keuangan dan fasilitas jabatan bagi Amran dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bapanas. "Mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres tersebut.

Rangkap jabatan ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Pemerintah menilai, sinergi antara Kementerian Pertanian dan Bapanas penting untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan memanggil Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10) sore.

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas efektivitas penempatan dana pemerintah di perbankan Himbara yang selama ini menjadi instrumen penting menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber internal Kementerian Keuangan menyebut, Menkeu akan meminta penjelasan langsung kepada Dirut BTN terkait lambatnya penyaluran dana pemerintah ke sektor riil. Sebelum menghadiri pertemuan tersebut, Purbaya lebih dulu memimpin Apel Khusus Hari Bea dan Cukai ke-79 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Rawamangun, serta melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejumlah agenda itu menunjukkan fokus Kemenkeu dalam memastikan kebijakan fiskal dan arus barang berjalan seimbang untuk menopang ekonomi.

Dalam agenda pertemuan di DJP, Purbaya juga akan berdialog dengan investor dan pelaku industri keuangan guna memaparkan arah kebijakan fiskal dan prospek ekonomi Indonesia 2026. Fokus utama pembahasan meliputi strategi menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global dan penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan.

Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara bukan merupakan pengeluaran fiskal baru, melainkan bagian dari manajemen kas negara. "Tujuannya hanya untuk mendorong ekonomi agar tetap bergerak," ujarnya di sela kegiatan di Tanjung Priok, Senin pagi.

Kementerian Keuangan berharap pertemuan dengan pimpinan Himbara menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat penyaluran dana pemerintah ke sektor-sektor produktif, termasuk pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi mandat utama BTN. Langkah koordinasi itu diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.