Kementerian Transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto turut membawa nafas perluasan peran militer dalam urusan non-pertahanan. Hal ini dilakukan melalui program Transmigrasi Komponen Cadangan dan Transmigrasi Patriot. Program Transmigrasi Komponen Cadangan mengarahkan warga negara menjadi transmigran—yang dibayangkan menjadi bagian dari upaya memperkuat komponen utama pertahanan negara, yakni TNI. Keterlibatan ini dibayangkan dalam produksi pangan sampai dengan “pembauran budaya sebagai bagian dari integrasi nasional.”

Sedangkan Transmigrasi Patriot mengarahkan individu yang berasal dari lulusan kampus. Mereka mendapatkan pendidikan dasar militer dan beasiswa asalkan berkomitmen melaksanakan pengabdian selama 10 tahun di lokasi transmigrasi.

Kedua program tersebut merupakan upaya menyuntikkan “cara-cara militeristik” dalam adaptasi sosial antara transmigran dan penduduk lokal, sehingga terkesan mereka harus “menerima program begitu saja.” Hal tersebut juga membuat suara dari transmigran maupun penduduk lokal rentan “tidak didengar” dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Trauma Militerisme

Upaya untuk menyuntikkan militerisme kepada kehidupan sipil tidak dapat dilepaskan dari situasi pasca-1965, yang mana setiap suara dari masyarakat sipil di pedesaan dianggap sebagai “ancaman internal dalam pertahanan” (Davidson, 2018). Peran militer dianggap perlu diperluas dalam menyentuh kehidupan sehari-hari di pedesaan—termasuk transmigrasi pada masa Orde Baru—menjadi upaya menjaga legitimasi kekuasaan pemerintahan Soeharto untuk menopang agenda “pembangunanisme” yang mereka kampanyekan (Tirtosudarmo, 2007).

Warga dari kalangan masyarakat adat bahkan “dipindahkan dari wilayah ulayatnya” melalui upaya “permukiman kembali” dengan alasan “mendekatkan dengan layanan dan tersentuh pembangunan.” Langkah tersebut sebenarnya hanya upaya penguasa merebut sumber daya di dalam wilayah, yang bagi warga setempat dianggap sebagai “hak ulayatnya” (Situmorang et al., 2017).

Kejadian serupa juga terjadi pada masa pasca-Orde Baru dengan dalih pelaksanaan “transmigrasi lokal”. Namun, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan dan pertahanan untuk memastikan warga menerima dan menjadi bagian dari “skema investasi yang dipaksakan” (Palupi et al., 2017).

Kejadian terbaru misalnya muncul di salah satu daerah di kepulauan dekat Sumatra. Anehnya program yang “menggusur warga lokal” dari “wilayah ulayatnya” tumpang tindih dengan wilayah operasi perusahaan. Alhasil, dirasa perlu memindahkan penduduk dengan dalih “transmigrasi lokal dengan berbagai episode kekerasan sebelumnya” (Mardiana et al., 2025).

Studi yang dilakukan penulis di salah satu daerah di Papua Barat menunjukkan, persoalan ini sudah terjadi sejak program ABRI Masuk Desa (AMD) yang diikuti dengan masuknya transmigrasi lokal untuk pengembangan ibukota distrik pada awal 1990-an. Pelaksanaan AMD yang disertai dengan pengerahan penduduk dari berbagai kampung secara bergantian dengan mengerahkan antara 6-9 orang yang “bekerja tanpa diupah” dengan bergilir setiap pekan dan “menyisakan trauma bagi warga yang dilibatkan.”

Studi penulis menunjukkan bahwa penduduk lokal yang turut ditempatkan dalam pengembangan distrik pun mengaku tidak menginginkan lagi, jika ada kegiatan serupa. Warga menyimpan memori atas AMD dengan menyatakan bahwa prajurit yang “dianggap tidak disiplin” pun sampai “direndam selama berjam-jam pada malam hari di sungai.” Transmigran lokal yang ikut membangun ibukota distrik pun menyatakan bahwa badannya terasa sakit selama dilibatkan dalam AMD dengan ungkapan “kaki terasa mau pecah” untuk menunjukkan beban kerja yang ditekan dengan represi. Penduduk lokal pun menyatakan bahwa berbagai “ancaman” diberikan, apabila mereka enggan untuk dikerahkan.

Realitas di atas yang kemudian membuat persoalan status lahan yang digunakan untuk pengembangan ibukota distrik menjadi tidak terselesaikan sampai saat ini. Kejelasan bahwa pernah dilaksanakan transmigrasi lokal baru terlacak setelah penulis melakukan kajian mendalam melalui penelusuran dokumen maupun pendalaman terhadap “pelaku sejarah yang masih hidup.” Hal tersebut menjadi salah satu penyebab pembangunan ibukota distrik dan pengembangan transmigrasi yang sebenarnya diinisiasi oleh “kalangan sipil” menjadi terus menyisakan pekerjaan rumah sampai saat ini, karena kemampuan dari institusi sipil dan warga sipil “dibiarkan lemah.”

Dari Rakyat untuk Perubahan Kebijakan

Studi penulis menunjukkan bahwa sebenarnya penduduk lokal dan sebagian besar tetua adat mendukung masuknya transmigrasi terutama “transmigrasi dari saudara-saudara yang berasal dari daerah luar Papua.” AMD yang begitu saja masuk menjadi salah satu penyebab para perintis ibukota distrik di lokasi studi dan para penduduk lokal saat itu tidak sempat mendorong kejelasan berkaitan dengan status ulayat dan penggunaan lahan untuk penempatan penduduk dari “Nusantara.”

Studi penulis menunjukkan bahwa di sisi lain saat penempatan transmigran lokal yang berasal dari area sekitar ibukota kabupaten pun sudah ada upaya dari para tetua untuk menyediakan lahan seluas 2 hektare untuk berkebun dan lahan lainnya untuk membangun rumah dengan bantuan pemerintah terutama dinas sosial bagi penduduk yang ditempatkan. Rumah yang sudah dibangun pun dianggap sebagai “aset kampung secara komunal,” sehingga kala ada warga yang memilih kembali ke kota akan diserahkan ke pemerintah kampung dan diberikan kepada warga lainnya yang datang untuk mencari penghidupan di daerah setempat.

Realitas di atas menunjukkan bahwa sebenarnya tanpa “arahan dari militer pun” warga sipil mampu melakukan pembangunan dan pengelolaan secara partisipatif melalui dialog. Studi saya dalam buku yang baru diterbitkan dengan judul “Kawula Tani di Bawah Sepatu Lars: Potret Peran Militer dalam Program Pertanian di Indonesia” (2025) menunjukkan bahwa perluasan peran militer dalam urusan non-pertahanan justru menambah beban kerja dari prajurit itu sendiri dan justru memperlemah kelembagaan sipil seperti penyuluhan pertanian.

Temuan serupa, saya temukan saat meneliti di salah satu daerah di Papua Barat yang menghadapi kekurangan penyuluh pertanian untuk dapat diterjunkan di daerah yang akan dikembangkan sebagai wilayah transmigrasi. Penyuluh pertanian sendiri juga menghadapi kendala anggaran operasional, sebab pemerintah pusat melakukan “efisiensi untuk program populer lainnya.” Pemerintah Presiden Prabowo di sisi lain mengerahkan Batalion Pertanian di salah satu daerah transmigrasi “yang dianggap sudah maju,” sementara transmigran lokal di lokasi studi penulis justru menjerit dengan keterbatasan kehadiran penyuluh dengan berbagai kendala.

Sementara, pengembangan lahan pertanian di kawasan lokasi studi juga terganjal masalah ulayat yang belum terselesaikan. Warga di lokasi studi sendiri berharap masuknya transmigrasi secara partisipatif untuk mendorong pertukaran pengetahuan secara setara seperti belajar bertani tanpa harus dengan instruksi satu arah apalagi tekanan. Mereka juga berharap ada langkah afirmasi dalam pengakuan hak ulayat, sehingga dapat memberikan jaminan penghidupan bagi transmigran yang sudah mereka anggap sebagai “keluarga/saudara.”

Kehadiran Danantara memunculkan harapan besar. Pemerintah menegaskan lembaga ini sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan menghapus kemiskinan ekstrem. Caranya, dengan menjadikan Danantara sebagai instrumen pembiayaan nasional yang mampu memperkuat hilirisasi tanpa bergantung pada investasi asing.

Namun, rencana Danantara menempatkan sebagian dananya di pasar modal memunculkan beragam pandangan publik. Sebagian kalangan industri mempersoalkan efektivitasnya bagi agenda hilirisasi, karena khawatir orientasi investasi menjadi terlalu finansial dan tidak segera menyentuh proyek-proyek industri strategis. Sementara, pandangan lain menilainya wajar sebagai strategi likuiditas dan penyiapan ekosistem investasi sebelum proyek industri siap dibiayai.

Perdebatan ini memperlihatkan bahwa ekspektasi terhadap Danantara tidak berhenti pada persoalan tata kelola dana, tetapi pada seberapa jauh lembaga ini mampu mewujudkan industrialisasi melalui hilirisasi yang berdaulat dan berkelanjutan.

Harapan atas Lahirnya Motor Industrialisasi Baru

Beberapa pengamat berpendapat Indonesia menghadapi gejala deindustrialisasi. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB turun dari sekitar 27% pada awal 2000-an menjadi di bawah 19% dalam beberapa tahun terakhir. Ketergantungan terhadap impor bahan baku, produk antara, produk hilir, komponen, serta teknologi produksi semakin besar. Sementara kapasitas manufaktur domestik tumbuh lebih lambat dari kebutuhan pembangunan atau bahkan terpinggirkan oleh serbuan produk impor.

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam memang mendorong peningkatan ekspor, namun belum cukup memperkuat lapisan industri antara, industri produk akhir, manufaktur komponen, dan industri hilir. Selain itu, hilirisasi selama ini masih terbatas pada jenis sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sementara sumber daya yang tidak dimiliki—tapi penting bagi rantai pasok industri global—belum menjadi fokus pengembangan.

Akibatnya, perluasan nilai tambah industri masih terbatas pada tahap pengolahan awal dan belum menghasilkan diversifikasi produk industri yang kuat. Kondisi ini menegaskan pentingnya kehadiran instrumen kebijakan yang mampu mengonsolidasikan pembiayaan, aset, dan arah investasi industri dalam satu kerangka strategis. Di tengah meningkatnya proteksionisme global dan kompetisi teknologi, kebutuhan akan lembaga yang dapat memperkuat koordinasi investasi di sektor industri strategis menjadi semakin mendesak.

Dalam konteks inilah, kehadiran lembaga investasi strategis seperti Danantara menjadi relevan dan penting. Lembaga ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara potensi sumber daya dan kebutuhan pembangunan industri yang lebih luas—tidak hanya mendorong hilirisasi lebih dalam hingga ke tahap industri hilir dan produk akhir—tetapi juga memperluas cakupan hilirisasi ke sektor-sektor yang tidak bergantung langsung pada sumber daya alam.

Dengan demikian, arah pembangunan industri tidak hanya berfokus pada pengolahan komoditas yang tersedia, tetapi juga pada penguasaan rantai pasok, teknologi, dan inovasi di sektor yang selama ini belum tersentuh hilirisasi. Melalui peran tersebut, Danantara berpotensi menjadi katalis yang mengarahkan kebijakan hilirisasi menuju tahap industrialisasi yang lebih utuh dan berkelanjutan.

Polemik Penempatan Dana

Rencana penempatan sebagian dana Danantara di pasar modal memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara penempatan dana di instrumen pasar keuangan dan kebutuhan investasi produktif yang mendukung pembangunan industri.

Sejumlah ekonom menilai, peran Danantara sebaiknya tidak berhenti pada fungsi stabilisasi likuiditas pasar, melainkan diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi riil. Penempatan dana Danantara di pasar modal dalam jangka pendek memang dapat memberikan manfaat bagi stabilitas sistem keuangan, tetapi dikhawatirkan tidak segera berdampak pada penguatan sektor-sektor produktif. Dalam konteks inilah, arah pembiayaan Danantara menjadi penting untuk memastikan agar lembaga ini benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang menggerakkan pengembangan industri nasional dan penciptaan nilai tambah dalam negeri.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa lembaga investasi negara dapat menjadi katalis industrialisasi. Temasek Holdings di Singapura, Khazanah Nasional di Malaysia, dan Mubadala di Uni Emirat Arab memperlihatkan bagaimana dana publik dapat diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan imbal hasil finansial, tetapi juga untuk memperkuat basis industri strategis dan mendorong diversifikasi ekonomi nasional. Temasek memperluas portofolionya ke bidang logistik, rantai pasok, dan teknologi; Khazanah berperan dalam membangun manufaktur energi dan penerbangan; sementara Mubadala menjadi motor transformasi industri UEA melalui investasi besar di aluminium, energi baru, dan teknologi tinggi.

Ketiganya beroperasi secara profesional namun berpijak pada arah pembangunan nasional yang jelas. Pola ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan lembaga investasi negara tidak hanya terletak pada tingkat keuntungan, tetapi pada kemampuannya memperkuat daya saing industri, mendorong diversifikasi, dan membangun kapasitas teknologi dalam negeri. Dalam konteks itu, Danantara memiliki peluang untuk mengambil peran yang serupa—dengan menyesuaikan pendekatan pada karakter industri Indonesia dan kebutuhan hilirisasi domestik.

Arah Investasi Strategis di Sektor Industri

Arah investasi Danantara di sektor industri dapat dipetakan ke dalam tiga koridor utama yang membentuk kerangka pembangunan industri nasional secara bertahap, dari penguatan fondasi bahan dasar hingga penguasaan industri strategis masa depan.

Koridor pertama berfokus pada penguatan industri dasar dan bahan antara, yang menjadi fondasi utama bagi seluruh rantai manufaktur nasional. Fokus utamanya meliputi hilirisasi mineral strategis seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah hingga menghasilkan produk antara seperti logam olahan, bahan kimia industri, serta material energi yang menjadi input bagi sektor manufaktur. Penguatan sektor ini krusial untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menstabilkan biaya produksi, dan meningkatkan ketahanan pasokan dalam negeri terhadap fluktuasi global.

Koridor kedua mencakup pengembangan manufaktur antara, industri komponen, hingga produk akhir, yang membentuk tulang punggung sistem industri nasional. Segmen ini menjadi jembatan antara industri bahan dasar dan industri konsumsi, mencakup bidang seperti kendaraan listrik, alat berat, perkapalan, perkeretaapian, elektronika, dan peralatan rumah tangga. Investasi pada koridor ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas manufaktur nasional melalui peningkatan integrasi vertikal, penguasaan teknologi komponen, serta perluasan rantai nilai hingga ke produk akhir. Dengan memperkuat lapisan manufaktur ini, Danantara dapat membantu mempercepat transformasi struktur industri dari berbasis bahan mentah menuju industri berbasis teknologi dan nilai tambah tinggi.

Koridor ketiga berfokus pada perluasan basis industri di luar sumber daya alam domestik dan pengembangan industri frontier strategis yang berorientasi pada masa depan. Arah investasi pada koridor ini mencakup sektor-sektor yang bahan bakunya tidak dimiliki Indonesia, tetapi memiliki nilai strategis tinggi bagi perekonomian nasional, seperti industri semikonduktor, farmasi, dan teknologi informasi. Selain itu, koridor ini juga meliputi investasi pada industri frontier yang menjadi bagian dari transformasi global, antara lain ekosistem baterai dan kendaraan listrik, baja hijau, petrokimia rendah karbon, serta energi terbarukan. Melalui koridor ini, Danantara dapat mendorong diversifikasi struktur industri nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang berteknologi tinggi dan berkelanjutan.

Danantara dan Arah Baru Kemandirian Industri

Keberadaan Danantara membuka ruang baru bagi penguatan sektor industri Indonesia. Lembaga ini diharapkan menjadi motor pengembangan industri nasional melalui kepemilikan aset strategis dan investasi jangka panjang. Efektivitasnya akan sangat bergantung pada kejelasan prioritas sektor, disiplin tata kelola, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara tujuan keuangan dan misi industrialisasi.

Saat ini, Danantara telah memiliki sejumlah rencana yang terkait langsung dengan agenda hilirisasi dan penguatan industri nasional. Beberapa sumber menyebutkan bahwa lembaga ini tengah menyiapkan 18-20 proyek strategis dengan nilai investasi lebih dari US$20 miliar, mencakup berbagai sektor mulai dari hilirisasi mineral hingga pengembangan energi baru terbarukan—sebuah langkah konkret yang dapat menjadi penggerak utama industrialisasi nasional. Tantangan berikutnya adalah bagaimana Danantara dapat memperluas cakupan investasinya ke seluruh tiga koridor industri, dari penguatan bahan dasar hingga penguasaan manufaktur dan teknologi frontier, mengingat masih banyak segmen industri yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk tumbuh dan berdaya saing.

Polemik mengenai penempatan dana Danantara di pasar modal menunjukkan besarnya perhatian dan harapan masyarakat agar lembaga ini memprioritaskan penggunaan dana untuk penguatan sektor ekonomi riil. Fokus Danantara perlu diarahkan pada realisasi proyek-proyek industri yang telah dirancang serta perluasan investasi ke bidang produktif lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai nilai domestik, dan meningkatkan daya saing manufaktur nasional. Bila dijalankan secara konsisten, Danantara dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat industrialisasi nasional—sebuah langkah yang menegaskan tekad Indonesia untuk membangun kemandirian industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki 54 taman nasional yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan total luas lebih dari 16,2 juta hektare. Kawasan ini menyimpan keanekaragaman hayati luar biasa serta menjadi penyangga ekosistem penting, mulai dari sumber air, cadangan karbon, hingga habitat satwa endemik. Namun, banyak dari taman nasional tersebut kini menghadapi tekanan besar, mulai dari perambahan, kebakaran hutan, hingga aktivitas pertambangan tanpa izin. Taman nasional yang semestinya menjadi zona perlindungan ketat mulai kehilangan fungsi ekologisnya.

Di tengah tantangan yang dihadapi berbagai taman nasional lain, Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah masih mempertahankan lebih dari 93% tutupan hutannya. Dari 214.984 hektare luas kawasan, hanya sekitar 6,7% yang mengalami bukaan lahan. Ini termasuk bekas lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di beberapa titik di Kabupaten Sigi dan Poso. Angka ini menjadi penanda penting bahwa upaya perlindungan dan pengawasan masih berjalan, meski tantangannya tak ringan.

Penambangan emas tanpa izin menjadi ancaman serius kawasan taman nasional ini. Aktivitas tambang bermula pada 2016 di wilayah Dongi-Dongi di Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Bukaan lahan yang masif bukan hanya merusak hutan, tetapi juga meningkatkan risiko bencana ekologis. Masyarakat sekitar lokasi tambang merasakan langsung bencana banjir dan longsor, bahkan beberapa orang menjadi korban jiwa akibat tertimbun tanah longsor. Belum lagi air bersih yang terindikasi tercemar merkuri, serta ancaman terhadap keberlangsungan satwa endemik seperti anoa, tarsius, dan burung maleo.

Setelah Desa Dongi-Dongi, ada 6 lokasi penambangan lain bermunculan di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Empat di antaranya, yakni di Dusun Kinta Baru, Uwe Lowe, Sibowi, serta Kankuro yang terletak di Kabupaten Sigi. Sedangkan Desa Wanga dan Hangira berada di Kabupaten Poso. Balai Besar Taman Nasional melakukan operasi gabungan bersama Pemda, Polri, TNI, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menghalau penambang dan menutup lubang-lubang tambang yang sudah ada.

Para penambang bukan berasal dari komunitas lokal. Mereka datang dari luar daerah dengan membawa modal, alat berat, dan sistem kerja. Dalam situasi ini, masyarakat jugalah yang menjadi kunci dalam upaya penyelesaian pertambangan ilegal ini. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu bersama para mitra melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Ada 13 kecamatan dengan 72 desa penyangga yang berada di sekitar kawasan. Data Badan Pusat Statistik pada 2022 menyebutkan bahwa populasi penduduk yang tinggal di desa-desa penyangga tersebut sebanyak 92.693 jiwa.

Balai Besar Taman Nasional membagi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu dalam lima zonasi, yakni zona inti; zona rimba; zona pemanfaatan; zona rehabilitasi, tradisional, khusus, religi, budaya dan sejarah; serta hutan adat. Masyarakat bisa memanfaatkan beberapa zonasi tersebut untuk kebutuhan ekonomi. Misalnya di zona pemanfaatan, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan wisata seperti sumber air panas di Kadidia, Telaga Tambing, jalan perlintasan tradisional dari Lelio ke Doda, jalan perlintasan tradisional dari Tuare ke Moa, dan air terjun di Desa Kolori.

Masyarakat adat sudah lama melakukan berbagai aktivitas di dalam kawasan Lore Lindu untuk memenuhi beragam kebutuhan, seperti pangan melalui budi daya tradisional, kayu bakar dan kayu pertukangan, rotan, dan madu. Masyarakat adat memanfaatkan kawasan taman nasional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka tetap melindungi taman nasional tersebut dan berperan sebagai penjaga hutan. Masyarakat melihat hutan bukan hanya sebagai komoditas, melainkan sebagai bagian dari sistem kehidupan.

Ekosipasi dari Tanah Sulawesi

Taman Nasional Lore Lindu menyimpan pelajaran penting tentang apa yang disebut ekosipasi, emansipasi ekologis yang memperlakukan manusia dan alam sebagai subyek setara. Sosiolog Robertus Robert dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Negeri Jakarta, Juni 2025, mempopulerkan istilah ekosipasi sebagai gagasan yang menempatkan alam, baik hutan, sungai, gunung, hewan, laut, dan seluruh entitas non-manusia, sebagai subjek yang setara dengan manusia, termasuk sebagai subjek hukum dan politik, bukan sekadar objek eksploitasi.

Konsep tersebut bertolak pada kritik atas antroposentrisme, dan sejalan dengan gagasan Hak Alam (Rights of Nature) yang mengakui hak intrinsik alam untuk hidup dan menjalankan fungsi ekologisnya. Ekosipasi menuntut agar alam “diwakili” dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang dapat mendengar dan memahami kepentingannya, seperti masyarakat adat, komunitas lokal, ilmuwan, dan aktivis.

Masyarakat adat di sekitar Taman Nasional Lore Lindu telah menjalankan prinsip ekosipasi jauh sebelum istilah ekosipasi dikenal luas. Bagi mereka, hutan bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga ruang spiritual, tempat belajar, dan warisan bagi anak cucu. Di Ngata Toro yang berada di dekat Lore Lindu, misalnya, masyarakat adat memiliki sistem zonasi sendiri, seperti wana ngkiki (hutan larangan), wana (hutan primer dan berfungsi sebagai tangkapan air), dan pangale (kawasan hutan untuk produksi). Sistem ini dijalankan tanpa perlu patroli bersenjata atau sanksi administratif. Namun cukup dengan norma adat, yang dihormati dan dijaga secara turun-temurun.

Keberhasilan menjaga Lore Lindu juga tak lepas dari kerjasama banyak pihak. Pada 2020, 15 desa di Sigi dan Poso menandatangani kesepakatan bersama untuk melindungi kawasan sekitar Cagar Biosfer. Komitmen ini kemudian diperkuat dengan kebijakan daerah, seperti lahirnya Peraturan Daerah Sigi Hijau yang menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi pembangunan pascabencana 2018.

Di tingkat budaya dan spiritual, perlindungan Taman Nasional Lore Lindu memperoleh penguatan yang jarang ditemukan di kawasan konservasi lain. Pada 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan fatwa yang menegaskan kewajiban moral umat untuk menjaga kelestarian Lore Lindu. Fatwa ini memuat larangan merusak lingkungan. Perusakan hutan, satwa, dan ekosistem merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai keimanan dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Pelestarian lingkungan tidak lagi sekadar urusan teknis atau hukum negara, melainkan bagian dari ibadah dan kewajiban etis dalam ajaran agama.

MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang relevan dengan pelestarian taman nasional, seperti fatwa tentang satwa langka, larangan pembakaran hutan serta perubahan iklim. Fatwa MUI itu bersifat umum, tak merujuk pada lokasi tertentu. Keberadaan fatwa dengan lokus Taman Nasional Lore Lindu menjadikannya sebagai satu-satunya taman nasional di Indonesia yang memiliki perlindungan moral-religius secara eksplisit. Artinya, keberlanjutan Taman Nasional Lore Lindu kini dijaga tidak hanya oleh regulasi negara dan instrumen ekologis, tetapi juga oleh legitimasi keagamaan yang berpengaruh kuat di tingkat komunitas.

Langkah-langkah ini menggambarkan semangat baru dalam menjaga alam, bahwa pelestarian tidak hanya menjadi urusan satu pihak, tetapi bagian dari kesadaran kolektif. Di Taman Nasional Lore Lindu, perlindungan kawasan tumbuh sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan warga setempat. Dan tentu saja, polisi hutan dari Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu terus melakukan patroli rutin untuk melakukan pengawasan. Beragam upaya akan terus dilakukan demi melindungi cagar biosfer UNESCO ini.

Krisis iklim mendesakkan urgensi tak terhindarkan untuk memacu upaya perlindungan hutan, kawasan gambut, dan mangrove. Namun, daerah yang memiliki kawasan ekologis strategis ini sering kali menghadapi keterbatasan pendanaan untuk membiayai pekerjaan pelestarian.

Menjelang Konferensi Perubahan Iklim Dunia (COP 30) di Brasil pada 10 November mendatang, kebutuhan pendanaan iklim di tingkat tapak menjadi semakin nyata, terutama untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi (Nationally Determined Contribution atau NDC).

Sayangnya, upaya pendanaan ini masih menghadapi tantangan berupa minimnya inovasi dalam kebijakan fiskal sektor lingkungan di tingkat nasional, sehingga mendorong kebutuhan mendesak untuk adanya instrumen pendanaan yang lebih cerdas dan berpihak pada lingkungan.

Untuk menutup kekurangan pendanaan tersebut, inisiatif Ecological Fiscal Transfer (EFT) telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. EFT adalah inisiatif kebijakan hijau di tingkat daerah yang bertujuan memenuhi komitmen penurunan emisi.

Konsep ini diadopsi dari praktik baik yang diterapkan di Brasil dan Portugal dengan menyuntikkan dimensi ekologis ke dalam transfer fiskal kepada daerah di bawahnya yang memiliki kawasan ekologi strategis.

Di Indonesia, skema EFT bermula dari inisiatif KMS-PE pada tahun 2018 dan kini telah bertransformasi dari rintisan menjadi praktik nyata. EFT di Indonesia adalah mekanisme transfer dana dari pemerintah yang lebih tinggi ke pemerintah di bawahnya sebagai insentif berdasarkan penilaian keberhasilan perlindungan lingkungan.

Dalam praktiknya, EFT dikembangkan menjadi TAPE (Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi), TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi), ALAKE (Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi), serta TANE (Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologis), yang saat ini masih belum memiliki formula mengikat di level pusat.

Sejak kepeloporan Provinsi Kalimantan Utara pada 2018 , kini telah terdapat 48 pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang mengadopsi EFT, dengan total dana yang dimanfaatkan mencapai Rp529 miliar.

Provinsi Aceh menerapkan TAPE melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2022, menjalankan mekanisme penyaluran bantuan keuangan yang didasarkan pada kinerja lingkungan kabupaten/kota. Pada 2024, Aceh mengalokasikan Rp5 miliar kepada 16 kabupaten/kota. Anggaran ini diperuntukkan untuk insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan wilayah pesisir, kualitas lingkungan, ruang terbuka hijau, dan pencegahan Karhutla.

Kabupaten Siak di Riau menjadi kabupaten pelopor dalam pengadopsian EFT. Implementasinya bermula dari penerbitan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Inisiatif Siak Hijau, sebagai respons terhadap analisis pemicu kebakaran hutan dan lahan. Regulasi ini memuat pengaturan zonasi tata ruang yang jelas untuk kawasan konservasi. Pemerintah Siak telah mengalokasikan anggaran Rp31,05 miliar hingga tahun ini.

Selain itu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mengimplementasikan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis (TAKE Bulungan Hijau). TAKE Bulungan telah dilaksanakan sejak 2022 dan menyalurkan insentif anggaran ke desa/kelurahan sekitar Rp9 Miliar kepada desa-desa yang memiliki kinerja dalam perlindungan lingkungan seperti Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Pengelolaan Tata Lingkungan dan Biota (PTLB), serta Pengelolaan Persampahan, yang menjadikannya contoh konkret reformasi fiskal yang berbasis kinerja di tingkat lokal.

Inovasi EFT telah menghasilkan dampak nyata, seperti peningkatan anggaran lingkungan, di mana daerah yang telah menerapkan EFT telah mengalokasikan pendanaan lingkungan yang signifikan. Selain itu, terjadi perubahan perilaku dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dan komunitas lokal untuk serius mengukur dan melaporkan kinerja ekologis agar mendapatkan pendanaan dari insentif hijau ini. Selain itu, terlihat Kinerja Konservasi yang Terukur. Implementasi EFT dapat secara efektif mendorong konservasi lingkungan hidup seperti kualitas udara, kualitas air, dan persentase tutupan hutan. Dan pada akhirnya, daerah dan masyarakat yang konsisten untuk tetap menjaga ekologi mendapatkan apresiasi dan pengakuan.

Dengan inovasi yang telah dilaksanakan di beberapa daerah, EFT kini telah menjadi bagian dari wacana reformasi transfer fiskal yang lebih luas. Namun, baru sekitar 8,9% daerah di Indonesia yang menjadikannya bagian dari alokasi anggaran. Sementara itu, potensi dana ekologis di Indonesia, menurut Indonesia Development Insight, diperkirakan mencapai Rp10,2 triliun per tahun.

Gagasan untuk menjadikan Ecological Fiscal Transfers (EFT) sebagai kebijakan mandatori sangat relevan untuk mendukung efisiensi anggaran dan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Terdapat momentum nasional untuk mendorong ini, yang bahkan telah mulai terintegrasi dalam regulasi pusat seperti Peraturan Presiden (Perpres) tentang RPJMN 2025-2029 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025.

Integrasi EFT ini juga dapat menjadi solusi di tengah kebijakan efisiensi anggaran karena mentransformasi dana transfer umum agar dialokasikan berdasarkan kriteria kinerja ekologis, untuk memastikan dana publik berdampak pada pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Dorongan ini harus diperkuat dengan memperbesar Alokasi Insentif Fiskal dalam Transfer Keuangan Daerah dan mengintegrasikan kinerja ekologis daerah seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan/atau indikator kinerja ekologis lainnya (seperti tutupan hutan, kualitas air/udara, penanganan sampah, dan pengurangan risiko bencana) ke dalam perhitungan. Pendekatan ini memastikan transfer fiskal berfungsi sebagai alat untuk mencapai target nasional seperti Net Zero Emission, sekaligus mendorong akuntabilitas ekologis di tingkat daerah.

Roblox telah berkembang jauh melampaui permainan daring. Platform ini menjadi ruang bagi para kreator muda untuk belajar, berinovasi, dan membangun karier di ranah digital. President University di Cikarang bahkan mengambil inisiatif maju untuk menjadikan Roblox sebagai medium belajar. Para mahasiswa masuk ke Roblox, dengan masing-masing avatarnya yang unik, untuk menghadiri perkuliahan serta belajar bagaimana mengembangkan kreativitas di platform ini.

Inisiatif ini menarik perhatian para petinggi Roblox, membuat Senior Director of Education Partnerships and Policy di Roblox Adam Seldow dan VP of Civility and Partnerships Tami Bhaumik terbang ke Indonesia dan berkunjung langsung ke Cikarang

Katadata berkesempatan mewawancarai keduanya, dalam suasana akademik yang hangat tetapi terasa santai. “Roblox bukan sekadar gim. Kami menyebutnya experiences,” kata Seldow.

Selama hampir dua jam, kami berbincang soal perkembangan Roblox. Tentang bagaimana platform ini membangun sistem keamanan, demokratisasi pembuatan gim, dan tentu soal pasar Indonesia yang terus berkembang.

“Ada festival Sound Horeg di Roblox,” Adam bercerita.

Berikut petikan wawancaranya:

Banyak orang menganggap Roblox sekadar gim, bagaimana Anda melihatnya?

Tami Bhaumik:
Roblox bukanlah gim melainkan sebuah platform teknologi. Jadi kami memberikan kesempatan bagi siapapun untuk membuat gim dan item digital. Saat ini, AI telah mendemokratisasi proses kreatifnya. Anak-anak yang sebelumnya tidak tertarik belajar coding, jadi sangat terbantu.

Saya misalnya, memiliki begitu banyak ide kreatif tetapi saya tidak tahu coding. Tapi sekarang dengan AI saya bisa melakukannya dengan mudah. Anda bisa mengubah bagian tertentu dari kodenya jika diperlukan. Begitulah cara banyak orang belajar.

Menariknya, teknologi ini akan mendemokratisasi proses kreasi. Saat ini pengembang gim masih didominasi oleh laki-laki. Ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke dalam ekosistem dan menciptakan keberagaman. Kami menginginkan lebih banyak kreativitas dan sudut pandang.

Artinya ada banyak hal yang bisa dilakukan di Roblox selain bermain gim?

Adam Seldow:

Roblox itu lebih dari sekadar gim. Kami menyebutnya experiences, karena di dalamnya kamu bisa melakukan lebih dari sekadar bermain gim. Ini misalnya konser atau festival budaya. Jadi, pernah ada sebuah acara budaya besar di Roblox, dan ini mungkin yang Tami dan saya tidak bisa ucapkan dengan benar — Sound Horeg. Ada juga Carnival Kirab Budaya di mana mereka menampilkan parade budaya virtual dari busana tradisional dan urban Indonesia di platform Roblox.

Tami Bhaumik:

Ada digital items yang dibuat. Jadi tidak hanya para kreator menciptakan experiences, tapi mereka juga bisa membuat dan memonetisasi digital items.

Salah satu hal besar tentang Roblox — dan salah satu hal paling menyenangkan — adalah kamu bisa mengubah avatar kamu. Jadi ini seperti pernyataan mode, fashion statement. Dari riset yang kami lakukan, anak-anak sangat suka mengubah gaya mereka, gaya berpakaian mereka. Dan hal itu mulai menjadi bagian dari identitas mereka di dunia nyata juga.

Jadi mereka mungkin mengganti pakaian avatar-nya. Mungkin mereka berpikir untuk mewarnai rambutnya jadi ungu, tapi takut melakukannya di dunia nyata. Jadi mereka akan mencobanya secara digital dulu, untuk melihat seperti apa respons orang lain. Dan jika tanggapannya positif, mungkin mereka akan mencobanya di dunia nyata — misalnya benar-benar mewarnai rambutnya ungu.

Jadi, lagi-lagi, ini adalah kesempatan untuk mengekspresikan diri. Dan bagi para kreator yang mungkin tidak tertarik untuk membuat experience, tapi tertarik untuk mendesain lini tas tangan, sepatu, gaun, atau pola batik baru — mereka bisa melakukannya di Roblox.

Jadi tidak ada batas untuk apa yang bisa diciptakan. Tidak harus gim atau experience; bisa juga digital item.

Bagaimana Anda membayangkan masa depan Roblox?

Adam Seldow:

Ketika saya memikirkan masa depan Roblox, saya membayangkan jalur yang inovatif. Tempat di mana kreativitas benar-benar demokratis. Kami menyediakan Roblox Studio yang bisa membantu para pengembang gim amatir untuk berkreasi. Saya misalnya, pernah belajar coding tapi itu sudah lama sekali yang membuat kemampuan saya menurun. Tapi di Roblox Studio, saya bisa belajar kembali. Awalnya agak membingungkan, tetapi Roblox merilis Assistant yang merupakan teknologi AI untuk membantu pengguna.

Tami Bhaumik:

Saya pikir alasan mengapa Roblox menjadi begitu populer adalah karena kami berusaha mengurangi jarak antara pengembang dan penggunanya. Kami menyediakan alat gratis yang bisa Anda gunakan untuk membuat gim.

Banyak pengembang akan mengalami kesulitan jika mereka melakukannya sendiri. Membuat gim dan meluncurkannya di app store akan sangat mahal karena ada soal pemasaran, keuangan, hukum, dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda membuatnya di Roblox, Anda tidak perlu khawatir tentang itu karena Roblox yang mengurusnya. Jadi, mereka bisa berkonsentrasi untuk mengembangkan kreativitas mereka.

Para pengembang ini kemudian mulai saling berkenalan dan mengembangkan studio-studio mini yang tumbuh menjadi besar. Pada akhirnya mereka tidak hanya membuat gim, tapi juga punya kesempatan menjual jasa mereka kepada brand-brand yang tertarik melakukan promosi di Roblox. Jadi, kami telah menciptakan ekosistem yang menakjubkan ini.

President University menggunakan Roblox sebagai platform edukasi, apakah platform ini akan masuk ke segmen edutech?

Adam Seldow:

President University menggunakan Roblox dengan cara yang sangat inovatif dan praktis. Jadi tidak hanya mereka memiliki mata kuliah tentang Roblox, tetapi mereka juga mengintegrasikannya ke dalam mata kuliah lain. Jarang sekali melihat universitas yang menggunakan Roblox secara begitu komprehensif dan efektif dalam kegiatan pengajaran.

Memang sudah ada universitas yang pernah mengadakan kuliah di Roblox, tapi tidak sampai pada tingkat seperti ini.

Menurut saya, Anda bisa melakukan banyak hal di Roblox, termasuk untuk metode pembelajaran. Kami juga menyediakan kategori itu. Ada satu section khusus yang kami dedikasikan untuk medium pendidikan untuk tema-tema seperti STEM, keamanan digital, sejarah, kimia, dan lain sebagainya

Kami juga melihat minat para kreator untuk membangun gim edukasi. Proses pembuatan gim di Roblox Studio juga merupakan proses pembelajaran. Jadi saya bisa membayangkan keterampilan coding bisa dilakukan lewat Roblox. Ini salah satu pemanfaatan yang paling terlihat di Roblox.

Kami juga ingin memastikan bahwa kami memiliki informasi soal bagaimana orang tua, keluarga, dan guru dapat berpartisipasi. Kami ingin mereka tahu bahwa ada peluang edukasi di Roblox. Ini akan membantu kami membangun komunitas yang aman yang akan terus berkembang.

Tami Anda dapat membuat private server untuk kebutuhan akademik. President University misalnya, mereka membuat private server dan para mahasiswa mereka bisa masuk melalui tautan pribadi.

Private server tersedia untuk siapa saja di Roblox. Para kreator bisa mengaktifkannya di pengalaman (experiences) mereka, dan jika map game President University memungkinkan penggunaan private server, maka mereka bisa menyalakannya. Siapa pun bisa membuatnya, dan kemudian mereka mengendalikan tautan itu dan membagikannya dengan cara yang sesuai.

Tami Bhaumik:

Saya pikir President University adalah contoh sempurna tentang bagaimana mereka begitu inovatif dalam menggunakan Roblox sebagai alat edukasi. Pembelajaran jadi terasa menyenangkan di Roblox. Antusiasme mahasiswa juga tinggi karena ini adalah model yang tidak ada di tempat lain. Ini benar-benar hal baru.

Bagaimana Roblox mendukung sektor akademik, seperti yang dilakukan President University?

Adam Seldow:

Banyak praktik baik dan hal-hal inovatif yang luar biasa yang dilakukan oleh President University. Ini salah satu alasan mengapa kami ada di sini. President University juga menggunakan Roblox dengan cara yang sangat efektif untuk melibatkan mahasiswanya, untuk menjangkau calon mahasiswa, yang saya pikir sangat penting, dan untuk memastikan semua orang merasa terhubung.

Jadi mereka membuat semacam representasi virtual dari universitas mereka yang disebut President University Map, yang sangat fotorealistik. Bahkan, kami sempat memainkannya, lalu berdiri di lokasi nyata yang sama — termasuk tempat ini — yang merupakan cara luar biasa untuk mengundang orang yang belum pernah ke universitas ini agar bisa merasakan bagaimana rasanya berada di sini.

President University bahkan berencana mengembangan perekonomian kampus di Roblox melalui gameplay. Ini misalnya akan ada koin khusus yang bisa dipakai untuk membeli kopi atau pakaian di wilayah kampus.

Jadi ini benar-benar visi yang luar biasa — mulai dari memperkenalkan orang ke universitas, hingga membangun komunitas di mana semua orang bisa berkumpul, mengikuti kuliah.

Beberapa mata kuliah bahkan sudah menggunakan Roblox, bukan sebagai alat pemrograman, tetapi sebagai ruang pertemuan untuk mengadakan kuliah atau berbagai kegiatan lainnya.

Saya mendengar beberapa cerita dari para dosen yang mengatakan, “Beberapa mahasiswa saya yang biasanya agak pemalu untuk mengangkat tangan dan berpartisipasi di kelas, justru menjadi orang yang paling aktif berbicara di Roblox, yang paling komunikatif di Roblox.”

Jadi, ada begitu banyak hal menarik yang muncul dari pendekatan universitas ini dalam menggunakan Roblox.

Pemerintah Indonesia mengembangkan program tentang kebebasan belajar, namanya Merdeka Belajar, apakah Anda mengetahui mengenai program tersebut?

Adam Seldow:

Ya saya pernah mendengarnya. Roblox sangat cocok untuk menciptakan berbagai use case semacam itu. Saya telah melihat games dan experiences yang membahas semua use case tersebut.

Ada museum games yang sangat populer di seluruh dunia, termasuk The Met di Amerika Serikat. Saya pernah memainkan waste management game di mana kamu belajar tentang daur ulang dan bagaimana proses pemilahan di fasilitas pengolahan sampah. Tentu saja juga ada kuliah, seperti yang sudah dilakukan President University.

Jadi, setiap use case itu memungkinkan. Saya pikir banyak platform gim lain juga bisa digunakan untuk hal itu, tapi superpower-nya Roblox adalah universitas bisa membuat semua itu dengan biaya murah. Mereka bisa membuatnya sendiri dengan tim mereka, dan para mahasiswa mereka mungkin sudah ada di Roblox, dan kalau belum, sangat mudah untuk bergabung dan membawa semua orang bersama-sama.

Bagaimana Anda memastikan keamanan dan keselamatan pengguna Roblox?

Tami Bhaumik:

Keamanan adalah prioritas nomor satu di Roblox sejak kami berdiri. Pendiri kami, David Baszucki awalnya adalah seorang guru yang menciptakan sebuah gim bernama Knowledge Revolution. Ia melihat murid-murid bosan saat belajar fisika di kelas. Tapi di platform yang ia ciptakan, anak-anak terlihat antusias.

Kemudian ia menjual Knowledge Revolution dan memulai Roblox. Idenya adalah mengembangkan platform dan teknologi yang memungkinkan anak-anak ini mengekspresikan imajinasi mereka.Kami selalu memiliki anak-anak di platform. Jadi kami selalu harus fokus pada keselamatan.

Selama setahun terakhir, kami telah meluncurkan lebih dari 100 fitur produk keamanan. Salah satunya adalah fitur parental control yang memungkinkan orang tua terhubung dengan akun anak mereka. Orang tua bisa melihat siapa teman anaknya, memblokir, mengatur batas waktu, batas pengeluaran, tingkat kesesuaian konten, dan lain sebagainya.

Ada empat level konten yang berbeda; minimal, ringan, moderat, dan terbatas. Kami tidak memiliki konten dewasa. Selain itu, kami membatasi aktivitas setiap anak berusia 9 tahun. Anda juga harus memasukkan kartu identitas untuk konten-konten tertentu, dan itu bukan konten dewasa. Itu maksudnya konten tembak-tembakan seperti GTA misalnya.

Tapi sekali lagi, orang tua memiliki kemampuan untuk benar-benar mengontrol apa yang diakses anak mereka. Selain itu, kami juga ingin mengurangi interaksi antara anak-anak dan orang dewasa yang tidak mereka kenal. Jadi kami menonaktifkan fitur chat untuk anak di bawah usia 13 tahun. Mereka tidak lagi bisa ngobrol di chat platform atau chat satu lawan satu di dalam gim. Mereka masih bisa mengobrol di forum publik di dalam gim karena itu fitur yang masih penting untuk gameplay. Tapi tidak ada chat pribadi.

Kemudian kami juga mengembangkan facial age estimation yang akurasinya dalam rentang 2 tahun. Kami menggandeng pihak ketiga bersama Persona untuk fitur ini. Tergantung pada usia yang diidentifikasi sistem, pengaturan default-nya akan disesuaikan secara tepat. Jadi sekali lagi, sangat penting bagi kami untuk memiliki konten yang sesuai usia untuk setiap kelompok umur yang berbeda.

Kami juga meluncurkan fitur Trusted Connections bagi pengguna yang berusia di atas 13 tahun. Kami melihat banyak bahaya yang terjadi jika orang-orang membawa anak-anak keluar dari Roblox ke platform lain. Karena Roblox punya banyak sistem filter dan keamanan, kami merasa mereka akan lebih aman jika anak-anak tetap beraktivitas di Roblox.

Jika Anda menambahkan seseorang ke Trusted Connections, itu hanya bisa dilakukan secara langsung dengan QR code, phone bump, dan harus ada di daftar nomor kontak pengguna. Jadi pengguna harus benar-benar mengenal siapa yang masuk ke dalam trusted connection mereka.

Roblox sudah berkembang pesat dengan lebih dari 111 juta pengguna harian. Di Indonesia, pengguna aktif harian juga telah meningkat 115% dalam dua tahun terakhir, yang sebagian besar merupakan Gen Alpha dan Gen Z. Hasil penelitian kami memberikan gambaran bahwa banyak dari generasi ini yang mengalami kecemasan, depresi, dan kesepian. Mereka datang ke Roblox untuk terhubung dengan orang lain dan menemukan komunitas. Ini membuat kami memiliki tanggung jawab dan juga kesempatan untuk dapat menyediakan jalur bantuan, panduan, serta edukasi.

Jika ada konten yang bermasalah di Roblox, seperti apa Anda mengatasinya?

Tami Bhaumik:

Kami mengandalkan tiga sistem. Pertama, kami menggunakan artificial intelligence (AI) yang mengidentifikasi potensi konten bermasalah. Kedua, ada moderator manusia yang bertugas mengidentifikasi konten-konten tersebut. Kemudian kami juga mengandalkan laporan dari komunitas itu sendiri. Kapan pun kami melihat sesuatu, kami berusaha bereaksi secepat mungkin. Ada tombol report abuse di setiap gim dan marketplace.

Pedoman komunitas kami sangat ketat, salah satu yang paling ketat di industri. Jadi konten yang tidak pantas seperti konten dewasa tidak diperbolehkan di platform. Saat sistem kami menemukan konten semacam itu atau menerima laporan, kami akan langsung menghapusnya. Tim keselamatan dan moderasi adalah prioritas nomor satu.

Kami beroperasi di berbagai belahan dunia yang memiliki aturan dan norma yang berbeda. Fokus kami memastikan untuk mematuhi hukum dan peraturan lokal. Jadi, kami membangun relasi dengan pemerintah setempat dan penegak hukum untuk mengidentifikasi konten yang bermasalah dan menangani prosesnya dengan lancar.

Roblox sangat populer di Indonesia dengan 7 juta pengguna setiap hari, bagaimana Anda melihat pasar Indonesia?

Adam Seldow:

Indonesia adalah pasar yang besar dan peluang besar untuk Roblox dan kami ingin berkontribusi dengan mendukung komunitas kreator di sini. Tidak hanya bagi mereka yang baru mulai, tetapi juga kepada pengembang yang sudah ada di Roblox dan berusaha mendalaminya. Banyak kreator yang motivasi awalnya untuk bersenang-senang, tetapi kemudian mulai penasaran untuk monetisasi. Ini membuat para kreator ini saling membantu sama lain. Koneksi komunitas seperti inilah yang kami kembangkan melalui komunitas pengembang.

Saya baru saja bertemu dengan sekelompok kreator di sini, dan pertanyaan pertama saya adalah, “Jenis gim apa yang kalian mainkan di Roblox?” Bukan jenis gim apa yang kalian buat, tapi gim apa yang kalian mainkan?

Jawaban yang paling banyak adalah gim mendaki gunung. Ternyata ini terkait dengan lanskap Indonesia yang memang memiliki banyak pegunungan yang indah. Saya melihat orang-orang Indonesia menyukai alam bebas dan pengalaman itulah yang paling populer di Roblox.

Ini sangat menggambarkan Roblox karena orang membuat gim berdasarkan hal-hal yang mereka sukai, bersama teman-teman mereka. Jadi ketika saya memikirkan komunitas kreator di Indonesia, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan komunitas kreator lainnya. Dalam arti mereka suka berkumpul, menikmati kebersamaan, dan mereka senang belajar hal-hal baru.

Para kreator individu yang membuat gim terkadang bergabung dan membentuk studio profesional. Ini salah satu hal yang menarik di Roblox. Jadi beberapa gim populer yang dimainkan jutaan orang ternyata dibuat oleh satu atau dua kreator dari komunitas. Jadi ketika gim itu menjadi sangat populer, kreator ini berpikir untuk membentuk studio profesional.

Komunitas kreator Indonesia sangat hidup, tumbuh sangat cepat, dan berisi orang-orang yang penuh semangat. Saya mendapatkan banyak pertanyaan tentang bagaimana cara membuat gim edukasi di Roblox. Saya pikir jawabannya sederhana. Semuanya dimulai dengan passion, dikombinasikan dengan pemahaman yang mendalam tentang apa yang ingin Anda ajarkan, lalu menemukan mekanika gim yang disukai orang.

Salah satu contoh menarik yang menggabungkan keselamatan digital dan kesantunan digital dengan gameplay yang menyenangkan, menurut saya, berasal dari perusahaan besar yaitu Google.

Google mengembangkan “Be Internet Awesome World,” yang diadaptasi dari kurikulum Be Internet Awesome mereka yang sangat populer tentang keselamatan dan kesopanan digital. Mereka membuat gim berupa di mana Anda masuk dan harus membuat keputusan.

Misalnya ada mini game memancing. Ketika anda menarik pancingan, ternyata berupa email dan Anda harus menentukan apakah itu phising atau bukan. Lalu ada minigame lain di mana Anda mengemudi dan harus memutuskan dengan cepat tentang potongan-potongan informasi yang muncul. Apakah ini pantas dibagikan dengan teman, keluarga, secara publik, atau jangan dibagikan sama sekali.

Terkait komunitas kreator Indonesia di Roblox, bisakah Anda ceritakan sedikit lebih banyak tentang seberapa besar komunitas itu?,

Adam Seldow:

Kalau saya tidak salah, jumlahnya 394.000 kreator di Indonesia. Ini sekitar 12% dari 3,1 juta pengembang di seluruh dunia. Mereka baru saja mengadakan meet up di Bali beberapa Minggu lalu.

Kami memiliki dua staf developer engagement yang dipekerjakan langsung oleh Roblox, anggota dari komunitas itu sendiri. Tugasnya adalah mengelola baik komunitas daring maupun pertemuan langsung.

Ada tiga tingkatan pengembang; pengembang baru, pengembang menengah, dan pengembang tingkat lanjut. Semuanya berfokus pada memberikan keterampilan yang mereka butuhkan. Banyak pelatihan justru tidak datang dari Roblox tetapi dari sesama pengembang yang saling membantu satu sama lain.

Para kreator ini juga terbukti sangat andal membuat gim. Salah satu gim yang saya mainkan dan saya tahu sangat populer — sudah dimainkan lebih dari 300 juta kali sejauh ini — adalah Car Driving in Indonesia (CDID). Saya baru saja memainkannya beberapa hari yang lalu. Luar biasa. Gim itu memiliki mobil-mobil yang tampak hampir fotorealistik yang bisa Anda kendarai. Tapi, yah, saya ini pengemudi Amerika. Saya biasa menyetir di sisi kanan jalan dari sisi kiri mobil. Jadi sudah jadi pengalaman baru bagi saya ketika harus duduk di sisi kanan mobil dan menyetir di sisi kiri jalan. Tapi itu juga menjadi cara bagi saya untuk mengenal Jakarta karena lanskapnya cukup realistis.

Bagaimana media bisa memanfaatkan Roblox untuk menjangkau pembaca?

Adam Seldow:

Saya pikir salah satu hal yang menarik adalah kami di Roblox tidak harus memiliki jawaban untuk itu. Kami membangun alat-alatnya dan terus meningkatkan alat-alat tersebut, dan saya tidak akan terkejut jika seseorang seperti Anda dan perusahaan Anda menemukan cara yang menarik untuk melakukannya.

Apa yang kami harapkan adalah bahwa itu bukanlah sesuatu yang kami bicarakan, tetapi justru diciptakan oleh para kreator dan kemudian mereka memberi tahu kami bagaimana kami dapat meningkatkan platform untuk membuatnya lebih baik. Dan saya pikir sudah banyak contoh seperti itu di sekitar konser dan hal-hal lainnya, di mana para kreator kami benar-benar mendorong batas platform dan menunjukkan kepada kami apa yang mungkin dilakukan.

Studi Indonesia Sustainable Mobility Outlook 2025 oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) menggarisbawahi kemacetan di Indonesia terjadi karena ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan dan panjang jalan. Sepanjang 2005-2020, ruas jalan nasional bertambah panjang 39%, jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan kendaraan pribadi 290%. Berdasarkan data Bank Dunia, kemacetan ini mengakibatkan kerugian finansial minimal US$4 miliar per tahun, salah satunya berasal dari BBM yang sia-sia dibakar saat kendaraan terjebak macet.

Akselerasi transportasi umum seharusnya menjadi solusi terbaik untuk menangkal kemacetan karena akan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Sayangnya, kondisi transportasi umum cukup mengkhawatirkan karena dari 44 wilayah perkotaan yang memiliki layanan transportasi umum di Indonesia, 19 di antaranya tidak lagi beroperasi sejak 2023 (ITDP, 2024). Sementara itu, layanan transportasi umum yang masih beroperasi di 25 kota juga tidak terjamin kualitasnya.

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan berat dalam mengembangkan transportasi umum. Kondisi ini tercermin dari terhentinya layanan buy the service (BTS) program BisKita dan Teman Bus di sejumlah daerah—seperti Palembang, Bogor, dan Bali—akibat berkurangnya subsidi dari pemerintah pusat. Trans Batik Solo masih cukup “beruntung”, pengurangan subsidi pemerintah dari Rp80 miliar menjadi seperempatnya “hanya” memaksa mereka untuk mengurangi layanan di sembilan koridor.

Alih-alih berfokus pada moda besar seperti kereta dan bus kota, revitalisasi angkutan kota atau angkot perlu diutamakan karena biaya pengembangannya lebih terjangkau. Pemerintah juga tidak perlu membangun sistem dari nol karena hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah memiliki jaringan angkot. Selain itu dengan ukurannya yang kecil, angkot mampu menyapu jalan-jalan sempit di area padat penduduk sehingga berpeluang memiliki occupancy rate (tingkat keterisian) yang lebih tinggi ketimbang bus.

Rekomendasi Revitalisasi Angkot

Berbagai data menunjukkan jumlah penumpang angkot di kota-kota Indonesia tergerus oleh kehadiran transportasi online, seperti yang terjadi di Pati, Bandung, Makassar, dan Manado. Meski jumlah penggunanya terus menurun, studi di Padang menunjukkan bahwa angkot tetap memiliki pelanggan loyal karena faktor ekonomi (Ichsan, M., et al., 2025).

Selain itu, riset Jumain et. al. (2021) menjabarkan adanya segmen tertentu yang membutuhkan angkutan umum, yakni mereka yang bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Kalangan tersebut tidak dapat bepergian sendiri karena alasan fisik (sakit, fisik kecil), legalitas (tidak punya SIM), dan finansial.

Angkot kalah kompetitif akibat memberikan durasi perjalanan yang tidak menentu karena kebiasaan ngetem, pengalaman pengguna kurang nyaman karena tidak ada standar pelayanan, dan jalur tidak efektif karena adanya overlap trayek. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revitalisasi angkot menuju sistem yang modern dan terukur untuk mendapatkan angkot nyaman, aman, dan memberikan waktu perjalanan yang pasti, sehingga akan menarik segmen penumpang yang selama ini menggunakan transportasi pribadi dan online.

Rekomendasi pertama adalah pemerintah daerah melakukan formalisasi angkot untuk menstandardisasi kualitas layanan. Skema pendanaan yang diusulkan adalah buy the service (BTS) dari pemerintah daerah kepada operator atau pemilik angkot. Adapun nilai kontrak dihitung berdasarkan rupiah per kilometer.

Kehadiran kontrak membuat operator menikmati pendapatan teratur tanpa perlu mengebut atau ngetem untuk mengejar penumpang. Dengan merangkul operator eksisting, pemerintah daerah juga tidak perlu membangun sistem dari nol. Mikrotrans Jakarta bisa menjadi studi kasus yang diimplementasikan provinsi lain. Kehadirannya terbukti diterima dengan baik, terlihat dari adanya kenaikan rata-rata penumpang harian per unit secara year-on-year, yakni dari 95 penumpang (Q1-2023) menjadi 165 penumpang (Q1-2024).

Dengan nilai kontrak sebesar Rp5.000-Rp6.000 per kilometer tempuh, dapat diestimasi penyelenggaraan satu unit Mikrotrans adalah Rp295 juta-Rp354 juta per tahun. Dari angka tersebut, pemerintah daerah perlu menentukan harga tiket angkot ideal yang sekiranya tidak membebani APBD, sementara di sisi lain masih terjangkau oleh masyarakat.

Kedua, pemerintah pusat perlu memastikan kesiapanfiskal pemerintah daerah dalam memformalisasi angkot. Terhentinya atau berkurangnya layanan BisKita dan Teman Bus—karena berkurangnya subsidi dari pemerintah pusat—menggambarkan sketsa menyakitkan belum kuatnya kemampuan finansial daerah di luar Jakarta.

Padahal, evaluasi dari Direktorat Angkutan Jalan pada 2024 menunjukkan program ini telah mengubah kebiasaan warga dalam bertransportasi, misalnya sebanyak 69% pengguna transportasi umum sebelumnya menggunakan sepeda motor. Inisiatif dan kreativitas pemenuhan fiskal daerah harus segera dilakukan untuk menjaga tren positif tersebut.

Potensi sumber pendanaan bisa berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 35/2023. Regulasi tersebut menyatakan 10% pendapatan daerah dari PKB dan opsen PKB dialokasikan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan transportasi umum. Selain political will dari kepala daerah, implementasi regulasi ini juga perlu dimonitor oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sumber potensi pendanaan lain bisa berasal dari CSR perusahaan swasta dan BUMN setempat, serta memasang iklan di halte dan badan angkot.

Rekomendasi ketiga adalah memastikan benar bahwa rute angkot sudah selaras dengan kebutuhan pergerakan penduduk. Studi Jauhari dan Sardjito (2015) menunjukkan dalam menentukan rute angkutan umum, kualitas coverage route lebih penting ketimbang jarak perjalanan. Hal ini menandakan rute angkot harus berkualitas, artinya dapat menyapu area dengan kepadatan penduduk (khususnya kalangan pekerja dan anak sekolah) yang tinggi.

Rute angkot juga harus melewati sumber keramaian, seperti pemukiman, kawasan perkantoran dan jasa, kawasan industri, dan ruang publik. Keseluruhan rute tidak perlu panjang, tetapi efisien karena hampir separuh penumpang angkot melakukan perjalanan jarak menengah sejauh 3-5 kilometer (Siahaan dan Lase, 2021).

Rute angkot juga perlu dipastikan terintegrasi dengan terminal dan stasiun agar bisa meningkatkan tingkat keterisian transportasi publik utama seperti bus dan kereta. Di Jakarta, misal, setiap terintegrasinya Mikrotrans dengan koridor utama Transjakarta akan menambah jumlah penumpang sebanyak 0,71% pada koridor tersebut (Dharmawan, 2022).

Tiga rekomendasi di atas perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas dan tata kelola angkot di Indonesia. Angkot adalah jalan masuk perbaikan sistem transportasi umum yang lebih menyeluruh karena dapat berperan sebagai feeder penyedia perjalanan awal dan akhir (first mile and last mile) terhadap kereta dan bus kota.

Salah satu isu yang menjadi fokus utama di Tanah Air adalah mengenai lanskap transisi energi Indonesia yang diperkirakan akan terus dikembangkan hingga beberapa dekade ke depan. Presiden Prabowo Subianto berkeyakinan bahwa Indonesia akan mampu mencapai target net-zero pada 2060 atau lebih cepat di 2050.

Tentu, selain komitmen, dibutuhkan realisasi transisi energi untuk mendukung komitmen iklim. Saat ini realisasi bauran energi terbarukan baru kisaran 15% jauh di bawah target 23% pada 2025. Salah satu tantangan terletak pada sisi pendanaan. Tidak hanya perencanaan yang panjang dan matang, Indonesia memerlukan juga pendanaan yang stabil dan berkelanjutan.

Upaya yang mampu dilakukan oleh pemerintah agar target NDC dapat terwujud sesuai dengan garis waktu yang telah ditentukan adalah dengan mendorong terwujudnya pensiun dini PLTU batu bara atau coal retirement plan. Hal ini sebab pembangkit listrik batubara menjadi penghasil emisi karbon dioksida (CO2) terbesar.

Meski sudah dibahas sejak pemerintahan Joko Widodo, tetapi nyatanya masih ada alibi yang menjadi faktor penghambat terwujudnya rencana pensiun dini PLTU batu bara. Alasan terbesar penundaan pemensiunan dini tersebut adalah tidak cukupnya pendanaan untuk proyek tersebut.

Tidak hanya itu, apabila menilik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034, maka akan ada penambahan kapasitas PLTU batubara sebesar 6,3 GW. Artinya, pengoperasian PLTU batubara di Indonesia akan terus dilanggengkan, alih-alih disuntik mati. Beberapa PLTU bahkan mencoba eksperimen mencampur dengan biomassa, yang sebenarnya lebih mahal ketimbang melakukan pemensiunan.

Selain itu, CELIOS menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2021-2025, lima bank dalam negeri, yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan Permata telah menyuntikkan dana pinjaman dengan nilai total US$5.6 miliar pada berbagai perusahaan batu bara di Indonesia.

Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengupayakan tercapainya target net zero 2060 dan masih mementingkan keberlanjutan PLTU batu bara di dalam negeri. Padahal biaya kesehatan yang muncul secara ekonomi cukup besar. Makin tua PLTU beroperasi, emisi makin besar sekaligus polutan pencemarnya juga tinggi.

Studi dari CREA menemukan bahwa suntik mati PLTU batu bara Cirebon-1 mampu menghapus kerugian kesehatan akibat polusi udara yang dialami oleh masyarakat yang hidup di sekitar site dengan beban ekonomi mencapai US$4,4 miliar yang mampu dimitigasi dalam jangka waktu 2036-2042. Perlu diingat bahwa angka ini hanya berasal dari satu site, belum mencakup PLTU batubara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Posisi MENA sebagai Mitra Baru Indonesia

Di sinilah kehadiran negara-negara MENA (Middle East and North Africa) bisa menjadi angin segar bagi perkembangan transisi energi di Indonesia, terutama pada pemensiunan dini PLTU batubara.

Meski dikenal bertumpu pada penghasilan minyak bumi, namun kini negara-negara MENA, terutama GCC (Gulf Cooperation Council) mulai melakukan transisi energi ke arah yang lebih bersih dan terbarukan. Tak hanya itu, negara di region MENA juga dikenal dengan entitas sovereign wealth fund (SWF) yang tak main-main, dengan porsi nilai aset sebesar 40% dari total SWF global.

Misalnya saja, SWF asal Uni Emirat Arab, Abu Dhabi International Authority (ADIA)—entitas sovereign wealth fund yang tercatat menjajaki posisi ke-8 sebagai SWF terbesar di dunia dengan AUM (asset under management) sebesar US$1.110 miliar.

Ada pula SWF asal Arab Saudi, Public Investment Fund (PIF), yang memiliki AUM sebesar US$930 miliar yang menjadi pemeran utama untuk tercapainya Saudi’s Vision 2030 yang salah satu pilarnya adalah percepatan transisi energi.

Atau yang kini sedang banyak menjadi perbincangan di ranah domestik, Qatar Investment Authority (QIA), yang dikabarkan akan melakukan investasi bersama atau joint investment dengan SWF Indonesia, Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dicatatkan memiliki AUM sebesar US$524 miliar atau setara dengan Rp8.683 triliun, QIA akan membentuk joint investment dengan Danantara dengan nilai investasi mencapai US$4 miliar atau setara dengan Rp 66 triliun.

Kabar baiknya, negara-negara MENA ketimbang membangun PLTU, lebih banyak melakukan proyek bersama pada energi terbarukan di Indonesia.

Kesempatan Emas Indonesia

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh International Energy Agency (IEA), beberapa negara di region MENA telah memiliki target net zero emission. Uni Emirat Arab dan Oman menetapkan target net zero emission di 2050 kelak. Sementara itu, Arab Saudi, Kuwait, serta Bahrain menetapkan taget mereka pada 2060.

Komitmen negara-negara MENA terhadap transisi energi juga tercermin dari total investasi sebesar US$175 miliar di sektor energi, dengan sekitar 15% dialokasikan untuk pengembangan fasilitas energi terbarukan.

Dengan hadirnya entitas-entitas SWF raksasa asal MENA, diharapkan mampu mengusut permasalahan pendanaan yang selama ini menjadi momok besar bagi peta jalan transisi energi di Indonesia.

Berbagai alat pendanaan bisa dioptimalkan untuk menarik negara-negara MENA, terutama yang berbasis hukum syariah, seperti melalui penerbitan sukuk hijau.

Selain bentuk pendanaan langsung yang bisa diberikan oleh negara-negara MENA, skema pendanaan menggunakan debt swap atau pertukaran utang juga bisa menjadi solusi untuk memensiunkan PLTU batu bara di Indonesia. CELIOS menjelaskan bahwa debt swap akan mampu merealisasikan pensiun dini PLTU batubara tanpa banyak mengganggu APBN, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh pemerintah selama ini. Dalam skema ini, pihak kreditur, dalam hal ini negara MENA, membatalkan utang negara debitur, yaitu Indonesia, dan dana tersebut kemudian digunakan untuk memensiunkan PLTU batu bara.

Dengan mendorong skema pendanaan ini, maka tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk menunda pensiun dini PLTU batubara.

Kerangka yang Dibutuhkan

Untuk menjaring pendanaan yang dibutuhkan bagi pemensiunan dini PLTU batu bara Indonesia dari negara-negara MENA, maka perlu ekosistem investasi yang menguntungkan tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga investor asing. Tapi lebih dari itu, Indonesia perlu mulai menyelesaikan berbagai bottleneck yang menghambat terciptanya ekosistem investasi yang baik tersebut.

Pertama, diperlukan kepastian hukum dan regulasi domestik. Investor membutuhkan adanya kejelasan regulasi yang berlaku di negara tujuan, seperti tarif dan pajak, serta sistem izin usaha. Ketidakjelasan payung hukum akan membuat investor merasa ragu untuk menjalankan pemensiunan dini.

Kedua, model kerja sama harus memiliki sistem birokrasi yang terstruktur dan tidak rumit. Sistem yang tumpang tindih, bertele-tele, dan berantakan akan merugikan tidak hanya investor asing, tetapi juga domestik yang akan berpotensi semakin mengulur waktu realisasi pemensiunan PLTU batubara.

Terakhir, Indonesia harus memaksimalkan hubungan diplomatik dalam mengatur strategi pendanaan. Investasi yang dilakukan dalam mendorong pemensiunan dini PLTU batu bara harus dipastikan berada di atas kerangka government-to-government dengan pengawasan yang ketat dari kedua belah pihak dan minim akan kepentingan politik.

Kehadiran pemerintah dalam memastikan terlaksananya pensiun dini PLTU batu bara menjadi signifikan bagi keberlangsungan target NDC. Semakin cepat suntik mati PLTU batubara dilakukan, artinya semakin cepat pula Indonesia melakukan transisi energi yang lebih bersih dan berkeadilan.

Setelah bertahun-tahun dihantam pandemi, lonjakan inflasi, dan ketegangan geopolitik, langit ekonomi global kini mulai berwarna lembayung — tidak lagi gelap, meski belum sepenuhnya terang. Di banyak negara, ekonomi tumbuh lebih stabil, pasar keuangan bernafas lega, dan sinyal pelonggaran kebijakan moneter mulai berembus dari utara hingga Selatan.

Langit Global yang Mulai Tenang

Cerita ini dimulai dari Amerika Serikat — pusat pusaran ekonomi dunia — yang kini tampak lebih tenang. Kejutan-kejutan khas Presiden Trump mulai mereda, bahkan dalam beberapa pekan terakhir, ia justru mendorong hubungan yang lebih hangat dengan berbagai mitra dagang, mulai dari Rusia, India, Jepang hingga khususnya Cina.

Inflasi AS yang kian menurun ke 3,0% YoY pada September 2025, setelah sempat menyentuh 9,1% pada Juni 2022, membuka ruang pelonggaran kebijakan moneter. The Fed menurunkan suku bunga acuannya dua kali berturut-turut sebesar 25 bps di September dan Oktober 2025 — hal yang terakhir kali terjadi pada 2019.

Namun, kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja meningkat. Tingkat pengangguran naik ke 4,3% pada Agustus 2025, tertinggi sejak Oktober 2021. Kondisi ini memicu ekspektasi bahwa The Fed bisa kembali menurunkan suku bunga di pertemuan Desember mendatang.

Harapan akan pelonggaran ini membawa makna besar: dunia mulai meninggalkan fase darurat menuju fase normalisasi. Yield obligasi pemerintah AS 10 tahun turun melewati batas psikologis 4%, ke sekitar 3,93% di akhir Oktober, sementara indeks saham utama — S&P500, Dow Jones, dan Nasdaq — berulang kali mencetak rekor tertinggi baru sejak pertengahan Oktober.

Tak hanya Amerika Serikat yang melonggarkan kebijakan. Di Kanada, setelah sempat menahan penurunan suku bunga di tengah tekanan perdagangan dengan AS, Bank of Canada (BoC) juga mengikut tren pemangkasan suku bunga secara dua kali berturut-turut sebesar 25 bps ke level 2,25% di akhir Oktober. Di Eropa, European Central Bank (ECB) menurunkan suku bunganya dari 3,15% pada Januari menjadi 2,15% pada Juni 2025, namun tetap bersikap hati-hati. Nada dovish semakin kuat, memberi sinyal ruang penurunan baru di awal 2026.

Beranjak ke Asia, lanskapnya pun tak kalah menarik. Setelah dua dekade kebijakan ultra-longgar, Bank of Japan (BoJ) mulai melonggarkan kontrol yield obligasi 10 tahun agar lebih fleksibel, namun tetap berhati-hati agar inflasi yang baru bangkit tidak kembali mereda. Di sisi lain, People’s Bank of Cina (PBoC) terus menurunkan suku bunga pinjaman jangka menengah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%, di tengah lemahnya sektor properti dan ekspor. Dunia kini tampak berusaha mencari keseimbangan baru antara stabilitas dan pertumbuhan.

Angin kebijakan moneter kini berembus lebih sejuk. Dari Washington ke Ottawa, dari Frankfurt ke Tokyo, nada-nada pelonggaran menggantikan dentuman pengetatan. Namun, arah dan kecepatannya masih bergantung pada “cuaca” global: potensi kenaikan inflasi, ketegangan geopolitik yang bisa berubah tiba-tiba, hingga cuitan Presiden Trump yang sewaktu-waktu dapat menghitamkan kembali langit ekonomi dunia.

Bagaimana Langit Ekonomi Indonesia?

Di antara pusaran global, Indonesia menjadi salah satu cerita menarik di Asia Tenggara. Meski angin global mulai tenang, ekonomi domestik tetap melangkah hati-hati.

Dari sisi konsumsi rumah tangga — yang menyumbang lebih dari 50% perekonomian — indikatornya menunjukkan sinyal kehati-hatian. Indeks kepercayaan konsumen (IKK) turun bertahap sepanjang 2025, dan pada September tercatat di 115,0 — level terendah sejak April 2022. Artinya, masyarakat masih optimistis (karena di atas 100), namun semakin waspada. Kenaikan proporsi pengeluaran konsumsi disertai penurunan tabungan di semua kelompok pendapatan menjadi tanda risiko utama bagi ketahanan permintaan.

Dari sisi produksi, Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia menunjukkan perlambatan aktivitas. Komponen volume produksi terus menurun sejak awal 2025 — menunjukkan pelaku usaha masih berhitung sebelum berekspansi. Meski fondasi ekonomi Indonesia kuat, optimisme belum sepenuhnya berubah menjadi keberanian.

Bank Indonesia (BI) pun berjalan di garis tengah antara stabilitas dan pertumbuhan. Sejak awal tahun, BI telah menurunkan suku bunga acuan empat kali sebesar 25 bps, sebagai langkah pro-growth. Namun, pada Oktober 2025 BI lebih memilih untuk menahan BI Rate di 4,75%, meski ekspektasi penurunan Fed Rate makin besar. Langkah ini menunjukkan sikap hati-hati untuk menjaga stabilitas rupiah, di tengah volatilitas global, sambil menyalurkan likuiditas ke sektor riil melalui pelonggaran giro wajib minimum (GWM) untuk sektor produktif.

Likuiditas perbankan pun tetap sehat. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di 26%, jauh di atas ambang aman 20%. Kredit tumbuh 9,4% yoy per Agustus 2025, sementara Dana Pihak Ketiga naik 8,7%, menunjukkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan masih kuat.

Namun di sisi lain, arus modal global menghadirkan tantangan. Data Kementerian Investasi mencatat Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia pada kuartal III 2025 turun 8,9% yoy, penurunan terdalam sejak awal pandemi 2020. Defisit transaksi berjalan melebar ke 0,8% PDB (sekitar US$3 miliar) pada kuartal II-2025, menandakan tekanan di neraca pembayaran. Arus dana asing di pasar obligasi juga berfluktuasi, mencerminkan kewaspadaan investor terhadap geopolitik dan arah kebijakan moneter global.

Namun cerita ini belum berakhir pada nada suram. Ada potensi lembayung di balik awan. Jika The Fed benar-benar menurunkan suku bunga hingga 3,5%-3,75% di 2025 dan 3%-3,25% di akhir 2026, sebagaimana diproyeksikan banyak analis, arus modal global berpotensi kembali deras mengalir ke negara berkembang. Biaya pinjaman global akan menurun, dolar melemah, dan tekanan terhadap rupiah berkurang.

Kebijakan fiskal Indonesia pun diarahkan untuk memperkuat momentum ini — melalui efisiensi belanja, percepatan proyek strategis nasional, dan mendorong likuiditas agar tetap mengalir ke sektor produktif.

Akan tetapi, tidak semua keindahan langit bebas dari badai. Jika ekonomi global pulih terlalu cepat, harga komoditas — terutama energi — bisa melonjak kembali, menekan inflasi dan membatasi ruang pelonggaran moneter. Karena itu, kehati-hatian tetap menjadi kunci.

Bank sentral di seluruh dunia kini seperti pelaut yang menavigasi laut tenang, tapi tetap waspada terhadap awan gelap di kejauhan. Indonesia tampaknya memahami ritme itu. Langkah-langkah kebijakannya kini menekankan konsistensi dibanding kejutan. Suku bunga boleh tetap, tetapi transmisi kebijakan diperkuat agar kredit mengalir lebih cepat ke Usaha,Menengah, Kecil, Mikro (UMKM), industri hijau, dan sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Pemerintah juga memperkuat kemitraan investasi dengan Jepang, Korea, dan Timur Tengah, untuk menarik sumber modal jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada aliran portofolio jangka pendek yang volatil.

Menemukan Makna di Warna Lembayung

Dalam konteks yang lebih luas, ekonomi global kini sedang belajar menari dengan musik baru: pelonggaran yang hati-hati, inflasi yang dijaga agar tak kembali liar, dan pertumbuhan yang diupayakan tanpa menyalakan percikan krisis baru.

Setelah fase euforia stimulus dan pengetatan ekstrem, kini dunia mencari keseimbangan: menurunkan suku bunga tanpa kehilangan kredibilitas, menjaga pertumbuhan tanpa melepaskan kendali atas inflasi.

Dalam tarian baru ini yang menentukan bukan lagi tempo, melainkan konsistensi langkah.

Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam sebuah forum publik baru-baru ini kembali memantik perdebatan lama: apakah kehadiran retail modern seperti Indomaret dan Alfamart benar-benar “membunuh” pelaku UMKM?

Dalam pidatonya, Cak Imin menyebut bahwa “retail raksasa masuk ke kampung-kampung kita dan membunuh para pelaku UMKM” serta dorongan untuk memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih (KMP). Ungkapan ini seolah menegaskan bahwa ekspansi dua jaringan retail terbesar di Indonesia menjadi ancaman langsung bagi ekonomi rakyat.

Namun pernyataan tersebut sesungguhnya terlalu menyederhanakan persoalan. Pernyataan tersebut tidak menjelaskan UMKM jenis apa yang terdampak, dalam konteks pasar seperti apa, dan bagaimana mekanisme persaingan itu berlangsung. Padahal, kelompok UMKM di Indonesia sangat beragam, mulai dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa digital dan tidak semuanya bersaing langsung dengan minimarket modern.

KMP dan Tujuan Besarnya

Pernyataan Muhaimin Iskandar terkait KMP yang merupakan program nasional yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dengan dukungan regulasi, salah satunya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan, dengan tujuan memperkuat ekonomi lokal, mendorong pemerataan dan inklusi keuangan, mencapai swasembada pangan, serta memperkuat solidaritas sosial melalui basis komunitas. Tentu harapanya KMP tidak dimaksudkan menjadi sekadar toko atau unit ritel baru, melainkan wadah ekonomi produktif yang menghubungkan masyarakat dengan potensi sumber daya di wilayahnya.

Pendekatan berbasis potensi lokal ini seharusnya menjadi inti dari pengembangan KMP. Di daerah pesisir misalnya, koperasi bisa berfokus pada pengolahan hasil laut, produksi garam, budidaya rumput laut, wisata bahari, atau logistik perikanan. Sedangkan di wilayah agraris, KMP dapat mengelola penggilingan padi, kios tani, pupuk organik, atau olahan pascapanen. Sementara di kawasan perkotaan dan kampung kota, koperasi lebih relevan bila diarahkan pada sektor jasa atau kuliner.

Artinya, jika KMP hanya diartikan sebagai warung atau toko kelontong yang bersaing dengan Alfamart dan Indomaret, maka hal itu tidak sejalan dengan semangat awal program. Koperasi harus menjadi penggerak ekonomi produktif dan pencipta nilai tambah di tingkat lokal, bukan sekedar menjadi pesaing retail modern. KMP seharusnya memperkuat rantai nilai ekonomi daerah dalam mengolah, memasarkan, dan menyalurkan produk lokal yang lahir dari potensi komunitas itu sendiri.

Faktor Sukses-Gagal UMKM

Penting juga memahami bahwa sukses atau gagalnya UMKM tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal. Banyak pelaku usaha kecil memang menghadapi tekanan akibat perubahan struktur pasar, tetapi akar persoalannya jauh lebih kompleks. Faktor-faktor seperti keterbatasan modal, kemampuan teknologi, keterampilan manajerial, kondisi infrastruktur desa atau ekonomi lokal, kualitas produk dan inovasi, kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, serta tingkat persaingan pasar semuanya berperan besar dalam menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan.

Berbagai studi yang dilakukan oleh Bappenas, Bank Indonesia, dan OECD, menunjukkan bahwa modal tanpa kemampuan manajemen, inovasi produk, dan jejaring pasar hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek. Dengan kata lain, bantuan dana atau akses kredit tidak otomatis membuat UMKM naik kelas jika tidak disertai penguatan kapasitas kewirausahaan dan dukungan ekosistem usaha. Banyak pelaku UMKM gagal karena tidak memiliki sistem bisnis yang berkelanjutan seperti kesulitan mengelola arus kas, tidak memantau stok secara rutin, belum menjaga kualitas produk secara konsisten, atau tidak memiliki strategi memperluas basis pelanggan.

Pengembangan Narasi David vs Goliath

Retorika yang menempatkan UMKM sebagai korban retail modern sejatinya hanyalah pengulangan narasi klasik “David versus Goliath” sebuah kisah kecil melawan besar yang menggugah emosi publik tetapi kerap menyesatkan arah diskusi. Menyebut Indomaret dan Alfamart sebagai “pembunuh UMKM” memang terdengar heroik di telinga rakyat kecil, namun simplifikasi ini mengaburkan kenyataan yang lebih kompleks.

Alih-alih melihatnya sebagai ancaman tunggal, keberadaan jaringan ritel modern justru membuka peluang ekonomi baru mulai dari penyerapan tenaga kerja seperti kasir, logistik, hingga distributor lokal. Tantangan yang yang muncul bukan pada kehadiran Indomaret atau Alfamart itu sendiri, melainkan bagaimana warung dan UMKM tradisional dapat bertransformasi, memperkuat kualitas layanan, dan menemukan ceruk pasar yang tetap relevan di tengah perubahan perilaku konsumen.

Jika memang warung atau toko kelontong dianggap sebagai pesaing langsung Alfamart dan Indomaret, maka kemampuan wirausaha (entrepreneurial skill) pemilik warung menjadi faktor penentu utama dalam bertahan di pasar. Perubahan perilaku konsumen saat ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih tempat berbelanja yang bersih, modern, nyaman, dan menyediakan berbagai kebutuhan dalam satu lokasi. Karakteristik inilah yang berhasil ditangkap dengan baik oleh jaringan ritel modern. Sementara banyak warung atau toko kelontong masih beroperasi dengan pola lama, tanpa inovasi dalam tata ruang, pelayanan, maupun cara menarik pelanggan. Padahal jika usaha ingin relevan, pelaku usaha kecil mampu beradaptasi dengan selera dan kebiasaan belanja konsumen.

Padahal, warung dan toko kelontong juga memiliki keunggulan tersendiri. Contohnya adalah dalam hal harga dan kedekatan sosial dengan pelanggan. Harga barang di warung umumnya lebih murah karena rantai distribusinya pendek dan margin keuntungannya kecil. Selain itu, hubungan personal antara penjual dan pembeli menciptakan rasa saling percaya yang tidak bisa digantikan oleh sistem ritel modern.

Fakta ini terlihat dari ribuan warung masih bertahan di tengah ekspansi besar-besaran retail modern. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki daya tersendiri dalam memenuhi kebutuhan harian masyarakat, terutama di lingkungan permukiman padat.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Banyak kisah sukses yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara UMKM dan retail modern. Di banyak tempat retail modern menyediakan etalase khusus untuk produk UMKM lokal. Langkah ini tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses kurasi dan pendampingan yang dilakukan oleh retail modern untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar kualitas, kemasan, dan distribusi yang diterapkan ritel modern.

Keberhasilan tersebut tidak hanya datang dari pihak swasta. Pemerintah daerah turut berperan penting dalam membina, dan menyiapkan pelaku UMKM agar produknya layak masuk pasar ritel. Pendekatan ini mencerminkan model kolaborasi Triple Helix sebuah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas bahkan peran akademisi yang terbukti efektif mempercepat peningkatan kapasitas UMKM.

Model seperti inilah yang seharusnya diperkuat oleh Pemerintah dan KMP. Alih-alih membangun sistem ekonomi yang berdiri sendiri dan menutup diri dari jaringan ritel besar, KMP justru bisa menjadi jembatan antara UMKM lokal dengan pasar yang lebih luas. Jika Triple Helix dijalankan secara konsisten, KMP dapat menjadi motor penggerak ekosistem kolaboratif yang membantu UMKM naik kelas dari produsen kecil di desa, menjadi pemasok yang mampu menembus rantai pasok nasional.

Dulu, lumrah untuk bisa mengingat nomor telepon orang terdekat kita. Banyak hal yang membuat orang kita secara terus menerus untuk mengingat, mengulang, dan menyimpan informasi. Seiring waktu berjalan, tugas itu kita serahkan sepenuhnya pada berbagai teknologi yang tersedia di sekitar kita.

Perubahan kecil seperti ini mungkin tampak sederhana, tetapi ini menandai bagaimana teknologi perlahan mengambil alih proses berpikir kita. Mulai dari kalkulator yang menggantikan perhitungan manual, hingga aplikasi navigasi yang membuat kita tak lagi menghafal arah jalan. Semuanya membuat hidup lebih mudah, namun sedikit demi sedikit menggeser cara kita belajar dan memecahkan masalah.

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah lompatan besar dalam teknologi, termasuk di bidang pendidikan. Dengan kemampuan memproses informasi dalam hitungan detik, AI membuka peluang besar untuk mendukung pembelajaran. Namun tanpa bimbingan yang tepat, siswa bisa terjebak menjadi pengguna pasif karena cepat mendapat jawaban, tetapi lemah dalam penalaran. Di sinilah pendidikan berperan penting, bukan sekadar mengajarkan teknologi, melainkan membentuk responsible learners yang tahu cara berpikir, bukan sekadar apa yang harus dipikirkan.

Prinsip inilah yang sejak lama dipegang oleh kurikulum International Baccalaureate (IB): pendidikan harus student-centered dan human-centered. Siswa bukan sekadar diajarkan untuk menguasai alat, tetapi diarahkan untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kesadaran nilai dan etika. Filosofi ini menekankan bahwa teknologi, termasuk AI, hanyalah alat bantu untuk memperkaya pembelajaran dan bukan pengganti peran manusia dalam mendidik maupun belajar.

Di Sekolah Ciputra Surabaya tempat saya mengajar dan menjabat sebagai Information and Communication technology (ICT) Coordinator, prinsip ini kami terapkan secara konkret. Dalam dua tahun terakhir, kami mulai mengintegrasikan AI ke ruang kelas dengan pendekatan bertahap: pengenalan sejak tingkat dasar, hingga penerapan literasi AI di kelas 5 dan 6, lalu mendalami keterampilan lebih lanjut di jenjang menengah. Semua ini selalu dikaitkan dengan nilai, etika penggunaan, dan keterampilan sosial-emosional agar siswa tidak hanya memahami cara kerja AI, tetapi juga dampaknya bagi diri mereka dan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, arah kebijakan pendidikan juga sudah mulai menekankan pentingnya literasi digital dan keterampilan abad 21. Kementerian Pendidikan baru-baru ini menegaskan bahwa integrasi teknologi, termasuk AI, ke dalam kurikulum adalah bagian dari strategi untuk menyiapkan generasi emas 2045. Hal ini menunjukkan bahwa peran sekolah dan guru menjadi semakin penting, bukan hanya untuk mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai dan pola pikir kritis agar sejalan dengan visi pembangunan bangsa.

Dalam pandangan saya, AI tidak boleh menggantikan peran guru maupun siswa. Teknologi ini seharusnya memberdayakan manusia, menambah nilai dan memperkuat kemampuan kita, bukan mengambil alih sepenuhnya. Terlebih mengajar adalah pekerjaan hati, yang melibatkan intuisi, empati, dan kreativitas yang saat ini belum bisa digantikan mesin. Karena itu, AI di ruang kelas harus diposisikan sebagai alat yang mendukung pembelajaran dengan pendekatan student-centered dan human-centered.

Integrasi AI di sekolah juga tidak bisa berdiri sendiri. Orang tua perlu dilibatkan sejak awal agar memiliki pemahaman yang selaras dengan guru dan sekolah. Riset dari Parents.com (2024) mencatat bahwa keterlibatan orang tua dalam literasi digital anak membuat penggunaan teknologi menjadi lebih aman, sehat, dan mendukung kesejahteraan siswa. Bahkan ketika akses teknologi masih terbatas, pembelajaran tentang nilai dan etika tetap dapat diajarkan di rumah, sehingga anak memahami bahwa AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti penalaran dan tanggung jawab pribadi.

Dari pengalaman kami di ruang kelas, siswa yang diperkenalkan pada AI dengan pendekatan nilai dan etika menunjukkan perubahan cara belajar yang nyata. Mereka tidak hanya lebih percaya diri menggunakan teknologi, tetapi juga lebih berhati-hati dalam memverifikasi informasi, berdiskusi dengan teman, dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka sendiri. Perubahan kecil ini menegaskan bahwa pendidikan holistik benar-benar dapat membentuk responsible learners yang siap menghadapi dunia nyata.

Tantangan selalu ada dan tantangan ini bukan hanya milik Indonesia semata. Studi dari Swiss Business School yang dipublikasikan di Phys.org (2025) menunjukkan bahwa penggunaan AI tanpa pendidikan berbasis nilai dapat menurunkan keterampilan penalaran dan kreativitas. Hal ini terjadi karena siswa lebih sering melakukan cognitive offloading, yaitu mengandalkan mesin untuk berpikir bagi mereka. Survei Tirto.id dan Jakpat (Mei 2024) menunjukkan 86,21% siswa usia 15-21 di Indonesia menggunakan AI setidaknya sekali sebulan untuk menyelesaikan tugas sekolah atau kuliah.

Fakta ini memperlihatkan bahwa penggunaan AI sudah sangat umum, sehingga pendampingan yang menekankan nilai dan etika menjadi penting agar teknologi benar-benar memperkuat proses belajar, bukan semata-mata mempermudah tugas saja. Jika tren ini dibiarkan, kita berisiko melahirkan generasi yang canggih secara teknologi, tetapi miskin dalam penalaran dan pengambilan keputusan.

Di sinilah peran IB menjadi relevan. Kurikulum IB sejak awal menekankan bahwa pendidikan harus mengajarkan siswa “how to think, not what to think.” Dengan pendekatan berbasis inkuiri, integrasi lintas disiplin, serta penekanan pada etika dan responsible use teknologi, IB memberi contoh nyata bagaimana AI bisa menjadi bagian dari pembelajaran yang holistik. Bukan hanya menghasilkan siswa yang mahir secara teknis, tetapi juga pembelajar sepanjang hayat (lifelong learners) yang kritis, berempati, dan siap memimpin.

Namun, upaya ini tidak bisa dilakukan sekolah saja. Dibutuhkan kolaborasi lebih luas antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan komunitas di dunia pendidikan untuk memastikan integrasi AI benar-benar bermanfaat. Dengan menjadikan nilai, etika, dan kemanusiaan sebagai inti, kita bisa memastikan bahwa teknologi tidak menjauhkan anak-anak dari proses belajar yang bermakna, melainkan memperkaya perjalanan mereka sebagai generasi yang kritis, kreatif, dan berdaya saing global.

Kemajuan teknologi, termasuk AI, adalah keniscayaan. Kita tidak bisa menahannya, tetapi kita bisa mengarahkan bagaimana generasi muda menggunakannya. Mari kita pastikan anak-anak Indonesia tidak hanya menjadi pengguna AI yang cepat dan mahir, tetapi juga manusia yang mampu berpikir kritis, beretika, dan siap menghadapi tantangan global dengan hati dan akal budi.

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara agraris, dengan sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kehutanan. Pertanian berperan penting menjaga ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan desa. Bahkan saat pandemi Covid-19, sektor ini tetap tumbuh positif ketika sektor lain terkontraksi.

Namun, berbagai masalah masih menghambat kemajuan pertanian, seperti keterbatasan lahan, rendahnya produktivitas, minimnya adopsi teknologi, dan berkurangnya tenaga kerja. Tantangan paling serius adalah menurunnya minat generasi muda, karena pertanian kerap dianggap kotor, melelahkan, dan kurang bergengsi dibanding industri atau jasa.

Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan hanya 6,18 juta orang atau 21,93% petani berusia 19-39 tahun, sedangkan mayoritas (66,44%) berusia di atas 45 tahun. Dominasi petani tua ini menandakan regenerasi terhambat, sementara keberlanjutan pertanian sangat bergantung pada kehadiran pemuda.

Jika tren ini berlanjut, ketahanan pangan dan masa depan pertanian Indonesia akan terancam. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi, modernisasi, serta dukungan kebijakan yang mampu menjadikan pertanian sebagai pilihan karier yang menarik, menjanjikan, dan berdaya saing.

Dalam konteks inilah, agripreneur muda memegang peran penting. Mereka bukan hanya penerus petani, tetapi juga penggerak transformasi menuju pertanian modern, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Bonus Demografi dan Tantangan Regenerasi Petani

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Periode ini diperkirakan berlangsung antara 2020 hingga 2035, dengan jumlah usia produktif mencapai lebih dari 60% dari total populasi. Bonus demografi dapat menjadi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi apabila dikelola dengan baik, namun juga berpotensi menjadi beban apabila tidak dimanfaatkan secara tepat.

Jumlah anak usia 10-24 tahun di Indonesia pada tahun 2025 adalah sekitar 66,95 juta jiwa, yang merupakan gabungan dari kelompok umur 10-14 tahun, 15-19 tahun, dan 20-24 tahun, menurut data yang dirangkum dari (BPS, 2025). Sayangnya, banyak di antara mereka lebih memilih bekerja di sektor industri dan jasa yang dianggap lebih modern, bersih, serta bergengsi dibandingkan dengan pertanian. Persepsi negatif ini membuat regenerasi petani kian sulit, sementara ketahanan pangan nasional bisa terancam apabila tren tersebut berlanjut.

Temuan Mulema et al. (2020) menunjukkan bahwa hambatan utama keterlibatan pemuda dalam agribisnis meliputi keterbatasan modal, rendahnya keuntungan, dan orientasi pribadi. Kondisi ini sejalan dengan realitas di Indonesia yang menuntut adanya inovasi pembiayaan, penguatan jejaring pasar, serta strategi pembangunan yang mampu membuat sektor pertanian lebih menarik bagi generasi muda.

Peran Agripreneur Muda dalam Transformasi Pertanian

Agripreneur muda adalah generasi yang tidak hanya bertani, tetapi juga mengelola usaha pertanian secara inovatif, kreatif, dan berorientasi bisnis. Mereka melihat pertanian sebagai peluang menjanjikan, bukan sekadar pekerjaan subsisten.

Dengan semangat kewirausahaan, pemuda memanfaatkan teknologi digital, mekanisasi, dan pengolahan produk untuk menciptakan nilai tambah. Langkah ini menjadikan pertanian lebih modern, efisien, dan kompetitif.

Program ENABLE-TAAT di Kenya, Nigeria, dan Uganda membuktikan bahwa pemuda mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan (Adeyanju et al., 2023). Penelitian Mmbengwa et al. (2021) menegaskan bahwa motivasi dan kreativitas menjadi faktor penting keberhasilan agribisnis.

Di Indonesia, generasi muda mengoptimalkan e-commerce, media sosial, dan strategi branding produk lokal. Upaya ini tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan daya saing pertanian nasional di tengah persaingan global.

Hambatan yang Dihadapi Agripreneur Muda

Agripreneur muda di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang menghambat perkembangan usaha mereka. Masalah akses permodalan menjadi faktor utama karena prosedur pinjaman perbankan masih dianggap rumit dan tidak ramah bagi pemula. Selain itu, pendidikan kewirausahaan pertanian masih terbatas baik dari segi teori maupun praktik, sehingga kemampuan generasi muda dalam mengelola usaha belum sepenuhnya terasah.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah stigma sosial yang menganggap pertanian sebagai pekerjaan kurang bergengsi. Kondisi ini menurunkan minat pemuda untuk terjun ke sektor pertanian, meski peluang usaha cukup besar. Ditambah lagi, keterbatasan infrastruktur pertanian seperti irigasi, gudang penyimpanan, dan akses jalan membuat kegiatan produksi serta distribusi tidak berjalan efisien.

Penelitian Merung et al. (2019) di Manado menyarankan model bisnis kanvas berbasis jejaring sosial sebagai alternatif solusi. Model ini menekankan penciptaan nilai produk, penguatan kompetensi wirausaha muda, pembangunan infrastruktur, serta inovasi sosial. Meski demikian, model tersebut masih perlu divalidasi lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Hambatan-hambatan ini membuat generasi muda ragu memilih pertanian sebagai karier, padahal peran mereka sangat penting dalam transformasi menuju pertanian modern.

Strategi Penguatan Peran Agripreneur Muda

Untuk menjawab tantangan agripreneur muda, perlu strategi penguatan yang terarah. Salah satunya membangun citra positif pertanian melalui pendidikan dan kampanye publik agar dipandang sebagai profesi modern dan bernilai ekonomi.

Akses permodalan juga harus dipermudah, misalnya melalui KUR pertanian dengan prosedur sederhana atau pengembangan lembaga keuangan mikro komunitas sebagai alternatif.

Penguatan kapasitas dapat dilakukan lewat pelatihan dan inkubasi berbasis teknologi. Faridatussalam et al. (2023) menegaskan bahwa metode learning by doing efektif menumbuhkan mental kewirausahaan pada pemuda.

Selain itu, sinergi multipihak sangat penting. Pemerintah, universitas, koperasi, swasta, dan startup agritech perlu berkolaborasi untuk menyediakan pasar, teknologi, dan pendampingan yang relevan.

Laia et al. (2025) menekankan pentingnya keberanian mengambil risiko dan menciptakan peluang baru. Dengan strategi komprehensif, agripreneur muda dapat menjadi motor transformasi pertanian yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan.

Program Pemerintah untuk Mendorong Agripreneur Muda

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah meluncurkan program Petani Milenial, YESS (Youth Entrepreneurship and Employment Support Services), serta Pertanian Modern berbasis teknologi. Program ini memberikan akses modal, pelatihan, pendampingan, hingga infrastruktur bagi pemuda untuk terjun ke sektor pertanian.

Selain itu, dukungan kebijakan hadir melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) yang menekankan strategi pentahelix dalam membangun ekosistem kewirausahaan. Pendekatan ini mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk mempercepat tumbuhnya wirausaha muda.

Kondisi pemuda Indonesia cukup menantang, karena data Sakernas 2021 menunjukkan 63% pengangguran berasal dari kelompok usia muda. Pandemi Covid-19 semakin memperburuk situasi ini. Meski demikian, tingginya minat berwirausaha menjadi peluang besar untuk menekan angka pengangguran.

Hambatan utama tetap ada, seperti keterbatasan kompetensi kewirausahaan, minimnya dukungan keluarga, sempitnya akses permodalan, dan kesulitan menembus pasar. Kondisi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya menyediakan program, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan relevansi dengan kebutuhan pemuda.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyusun Strategi Nasional (Stranas) Kewirausahaan Pemuda. Stranas memuat lima strategi: membangun kompetensi kewirausahaan, membuka akses pasar, memperluas permodalan, meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat, serta memperkuat kelembagaan agar tercipta iklim usaha kondusif.

Pelaksanaan Stranas menekankan sinergi multipihak, keberlanjutan, adaptasi teknologi, serta kesesuaian kondisi daerah. Peran pemerintah pusat dan provinsi lebih pada fasilitasi, sementara kabupaten/kota fokus di lapangan. Agar berhasil, dibutuhkan komitmen berupa dukungan anggaran, pemantauan, dan evaluasi. Dengan momentum bonus demografi, penguatan kewirausahaan pemuda menjadi peluang strategis untuk menciptakan lapangan kerja, menekan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Agripreneur muda berperan penting dalam regenerasi petani dan transformasi pertanian Indonesia. Dengan inovasi dan dukungan kebijakan, mereka dapat mengatasi hambatan dan menjadi fondasi kemandirian ekonomi pertanian. Keberhasilan mereka akan menentukan ketahanan pangan dan daya saing bangsa di masa depan.

Pada Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan bahwa Indonesia dapat mencapai 100% listrik dari energi terbarukan pada 2050. Ia menegaskan kembali hal tersebut dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada September lalu dan mengekspresikan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai net-zero emissions lebih cepat dari yang direncanakan.

Bagi negara yang secara historis bergantung pada listrik berbasis bahan bakar fosil, ini bukan sekadar visi ambisius, melainkan juga seruan untuk meninjau kembali cara Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi 8% melalui lensa keadilan dan keberlanjutan.

Dari Ambisi Menuju Realitas

Indonesia memiliki ambisi untuk beralih energi bersih yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan menargetkan 23% bauran energi terbarukan pada 2025 dan 31% pada 2050. Target ini juga tertuang dalam RUPTL, peta jalan pengembangan listrik nasional. Namun target 23% tahun ini masih jauh dari tercapai dan kini ditunda hingga 2030.

Koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama lainnya. Walau RUEN memberi arah jangka panjang, sinkronisasi antara kementerian, PLN, dan pemerintah daerah masih belum solid. RUPTL 2025-2034 juga belum sejalan sepenuhnya dengan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Walau kapasitas energi terbarukan meningkat, targetnya hanya 10,6 gigawatt tenaga surya dan angin pada 2030, target ini jauh di bawah target JETP sebesar 24,3 gigawatt. RUPTL juga masih mencakup pembangunan 16,6 gigawatt pembangkit batu bara dan gas baru. Dengan kata lain, meski di atas kertas energi bersih tampak dominan, bahan bakar fosil masih terkunci di tahun-tahun awal, memperlambat transisi.

Di sisi lain, komitmen Indonesia membangun green super grid sepanjang 47.758 kilometer patut diapresiasi. Namun, ambisi ini memerlukan investasi jauh lebih besar untuk menutupi defisit modernisasi jaringan listrik yang terjadi selama bertahun-tahun. Untuk memperkuat fondasi transisi di ketenagalistrikan yang lebih realistis, inklusif, dan strategis setidaknya terdapat lima strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia:

• Pembiayaan dan Distribusi Manfaat yang Adil

Transisi dari batu bara menuju energi terbarukan menuntut model pembiayaan baru yang adil. Pendanaan harus mendukung pensiun dini pembangkit fosil dan memastikan keadilan di seluruh rantai pasok energi terbarukan.

Langkah penting adalah menghapus distorsi pasar seperti subsidi bahan bakar fosil dan kewajiban harga domestik (DPO) batu bara. Reformasi subsidi dapat mengalihkan dana publik untuk investasi energi bersih. Namun, kebijakan ini harus diiringi perlindungan bagi kelompok rentan agar tidak terdampak kenaikan biaya energi.

Kerangka transisi berkeadilan JETP perlu diperkuat, terutama untuk membantu daerah yang masih bergantung pada pendapatan dan lapangan kerja di sektor fosil. Pembagian manfaat antara pusat dan daerah juga harus diperbaiki, sehingga wilayah penghasil energi memperoleh manfaat nyata dari transformasi hijau ini.

• Pendekatan Pemulihan dan Perlindungan dibanding Ekstraktif

Transisi energi bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga tentang melindungi dan memulihkan ekosistem serta memasukkan partisipasi bermakna dari masyarakat lokal dan Masyarakat Adat.

Dalam konteks bioenergi seperti co-firing biomassa, sumber bahan baku harus berasal dari biomass generasi 2 dan 3 yaitu bahan baku yang tidak bersaing dengan bahan paku pangan. Lebih jauh lagi, bahan baku sebaiknya berasal dari limbah atau hasil pertanian regeneratif yang memperbaiki kesuburan tanah, bukan dari perkebunan monokultur yang memperluas deforestasi. Bahan baku juga bisa dari hasil penanaman tanaman untuk pangan dan bahan baku bioenergi melalui skema agroforestri di lahan kritis. Dengan ini, selain mendapatkan bahan baku yang berkelanjutan, kesehatan tanah dan biodiversitas juga dapat terpulihkan.

Di sisi lain, proyek tenaga surya dan angin juga harus dibangun di lahan terdegradasi, bukan di lahan pangan atau kawasan yang dilindungi ataupun tempat masyarakat adat tinggal. Panel surya bisa dikombinasikan dengan tanaman pangan (agrivoltaics) sehingga menghasilkan energi dan pangan secara bersamaan. Sementara itu, proyek angin lepas pantai dan panas bumi perlu memastikan perlindungan ekosistem laut dan kawasan hulu.

• Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Transisi energi tidak berjalan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, strategi transisi harus berbasis konteks lokal dan sosial. Pendekatan yang hanya berorientasi pada teknologi tidak cukup, inovasi sosial dan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari desain transisi.

Sistem energi terbarukan berbasis komunitas seperti mini-grid surya dan micro-hydro terbukti efektif memperluas akses listrik di wilayah terpencil. Model kepemilikan lokal memperkuat keberlanjutan jangka panjang. Contohnya, koperasi di Nusa Tenggara Timur berhasil mengelola beberapa unit energi surya dan pompa air tenaga surya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa menjadi pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat.

Contoh lainnya adalah BUMDes Bersinar Desaku di Muara Enggelam yang mengelola PLTS komunal dimana PLTS tersebut dapat menyediakan listrik kepada BUMDes mampu memenuhi ketersediaan listrik Untuk 713 jiwa (174 KK) serta mendorong perekonomian desa. Selain didukung oleh pemerintah daerah, BUMDes ini dapat berhasil karena mereka mempraktikan demokrasi dalam pengelolaannya dimana terdapat kesepakatan bersama yang dilalui melalui musyawarah yang mana terdapat partisipasi bermakna dari masyarakat lokal.

• Investasi untuk Human Capital

Sumber daya manusia menjadi fondasi utama transisi energi. Pekerja di sektor batu bara dan migas perlu pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) agar bisa beralih ke sektor baru seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, atau jasa hijau.

Kurikulum pendidikan nasional perlu diintegrasikan dengan literasi iklim, teknologi energi bersih, dan kewirausahaan hijau dimulai dari sekolah menengah hingga universitas. Dengan begitu, Indonesia dapat membangun generasi tenaga kerja yang adaptif terhadap transformasi ekonomi hijau.

• Koherensi Kebijakan dan Tata Kelola Lintas Sektor

Keberhasilan transisi energi bergantung pada sinkronisasi kebijakan antar sektor. Tujuan energi terbarukan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan daerah termasuk provinsi dan kabupaten. Koordinasi ini diperlukan agar kebijakan tidak hanya ambisius, tetapi juga dapat dilaksanakan hingga ke tapak. Pendekatan ini juga harus memperkuat mekanisme monitoring, reporting, and verification (MRV), transparansi data, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Mewujudkan 100% energi terbarukan bukan perjalanan panjang yang memerlukan komitmen politik yang kuat. Meskipun tantangan besar masih ada, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, ekosistem teknologi bersih yang berkembang, dan masyarakat yang tangguh serta kreatif. Kini saatnya menjadikan transisi energi bukan hanya agenda pembangunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kemandirian, dan memulihkan keadilan.