Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif langkah strategis pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Misbakhun, regulasi baru ini merupakan terobosan penting yang memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"PP 38 Tahun 2025 adalah jawaban atas kebutuhan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan terkelola. Dengan aturan ini, pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung proyek-proyek vital di daerah dan BUMN melalui mekanisme pinjaman langsung," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut memberi peluang bagi pemda dan korporasi negara untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih efisien dan terukur.

Skema ini dinilai mampu mempercepat pelaksanaan proyek strategis di daerah, khususnya di sektor infrastruktur yang selama ini sering terkendala akses pendanaan komersial.

"Melalui pinjaman langsung dari pemerintah pusat, biaya bunga dapat ditekan dibandingkan jika pemda atau BUMD mencari pinjaman melalui pasar modal atau perbankan konvensional," jelasnya.

Meski demikian, Misbakhun menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam implementasinya.

Ia menambahkan Komisi XI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap penyaluran pinjaman didasarkan pada studi kelayakan yang matang, prinsip kehati-hatian (prudence), serta kemampuan bayar yang terukur (repayment capacity).

"Kami di DPR akan memastikan fasilitas ini digunakan secara produktif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko fiskal di kemudian hari, baik bagi APBN maupun APBD," tegasnya.

Misbakhun berharap penerbitan PP Nomor 38 Tahun 2025 dapat memperkuat sinergi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong BUMN dan BUMD lebih ekspansif dalam menjalankan mandat pembangunan nasional.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total PDB global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya kolaborasi antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi global.

Dalam ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2025 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, ia mengatakan menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik memiliki peran strategis sebagai episentrum ekonomi dunia.

Ia menyatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, bahwa kawasan tersebut mendorong hampir dua pertiga dari pertumbuhan ekonomi dunia dan mencakup hampir setengah dari volume perdagangan dunia.

Hal tersebut karena kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Agar dapat terus menjaga momentum tersebut, Airlangga pun mengajak negara-negara Indo-Pasifik untuk menghasilkan pertumbuhan inklusif dan memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama.

Ia pun menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui kontribusi aktif dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing kawasan, sejalan dengan visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, keterbukaan serta stabilitas kawasan.

Airlangga Hartarto juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong inovasi dan investasi, mengingat sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Ia optimistis Indonesia bersama negara-negara Indo-Pasifik dapat mempererat kerja sama di kawasan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mengubah tantangan tersebut menjadi peluang demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan sejahtera.

Forum AIPF 2025 memusatkan pembahasan pada proyek-proyek konkret seperti ASEAN Common Carbon Framework, ASEAN Power Grid, hingga cross-border payment, yang diharapkan mampu mempererat integrasi ekonomi kawasan.

Forum dialog dan kerja sama tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, yang bertujuan untuk mendorong implementasi nyata proyek-proyek strategis di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Forum tersebut mempertemukan para pebisnis, investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk menjajaki kemitraan yang berfokus pada pembangunan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan di kawasan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku enggan melanjutkan skema pembagian beban bunga (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI).

“Saya semaksimal mungkin tidak akan memakai 'burden sharing' itu,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

Menurut Purbaya, pihak Istana Presiden tidak pernah meminta penerapan skema "burden sharing". Dia pun berpendapat skema ini berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter.

Padahal, kata dia, BI sengaja dipisahkan dari pemerintah agar berdiri sebagai bank sentral yang independen sehingga politik maupun pergantian pemerintahan tak mempengaruhi kebijakan bank sentral yang dampaknya dirasakan dalam jangka panjang.

Purbaya mengakui skema "burden sharing" bisa diterapkan dalam waktu tertentu, terutama ketika krisis.

Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini meyakini terdapat aspek-aspek penting dalam kebijakan moneter yang tidak boleh diintervensi dengan kebijakan fiskal.

“Biarkan moneter di pihak moneter, jalan sendiri sesuai dengan pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal,” tutur Purbaya.

Pada September lalu, Kementerian Keuangan dan BI mengungkapkan rencana penerapan "burden sharing" untuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kesepakatan "burden sharing" ini dituangkan dalam Keputusan Bersama (KB) tentang Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Mewujudkan Asta Cita Terkait Ekonomi Kerakyatan.

Cara pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya atas realisasi alokasi anggaran untuk program pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan KDMP setelah dikurangi imbal hasil untuk penempatan Pemerintah terkait kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

“Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 sampai dengan berakhirnya program pemerintah tersebut,” sebut Kemenkeu dan BI dalam pernyataan bersama di Jakarta, Senin (8/9).

Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI.

Kemenkeu dan BI sebelumnya menegaskan "burden sharing" atas program perumahan rakyat dan koperasi dilakukan dengan menerapkan kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Skema ini juga menerapkan kebijakan yang bertata kelola baik, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Selain daripada local fund (investor) yang menggunakan indeks-indeks kita, kami harap dari global fund ini mulai melihat juga

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis tiga indeks baru hasil kolaborasi dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) untuk menambah daya tarik emiten domestik bagi para investor global.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 BEI Ignatius Denny Wicaksono menuturkan ketiga indeks tersebut adalah S&P/IDX Indonesia ESG Tilted, S&P/IDX Dividend Opportunities, dan S&P/IDX Sharia High Dividend yang akan resmi diluncurkan pada 3 November 2025.

“Harapannya adalah investor-investor yang tadi (memiliki) passively manage investment ini bisa punya banyak pilihan alternatif. Selain daripada local fund (investor) yang menggunakan indeks-indeks kita, kami harap dari global fund ini mulai melihat juga,” kata Ignatius Denny Wicaksono di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan Indeks S&P/IDX Indonesia ESG Tilted dirancang untuk mengukur kinerja saham berkapitalisasi besar dan menengah yang memenuhi kriteria keberlanjutan S&P.

Untuk memenuhi kriteria yang ditentukan, indeks tersebut mengecualikan emiten dari industri yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan United Nations Global Compact (UNGC), seperti sektor batu bara, tembakau dan senjata.

“Nah (kerja sama) ini sebenarnya kami (bertujuan untuk) mendorong emiten kita (domestik) supaya ada yang bisa masuk ke Dow Jones Sustainability Index. Sekarang seingat saya belum ada nih, satupun juga belum,” ujar Ignatius.

Sementara itu, dua indeks lainnya yang berbasis dividen, yakni S&P/IDX Dividend Opportunities dan S&P/IDX Sharia High Dividend, menyoroti 30 saham dengan dividend yield tertinggi.

“Kalau kita bisa mendiversifikasi saham kita ke 30 perusahaan, itu artinya kita sudah portfolio terdiversifikasi dengan baik,” ucapnya.

Ia mengatakan perbedaan antara kedua indeks tersebut adalah konstituen S&P/IDX Dividend Opportunities berasal dari S&P Indonesia LargeMidCap #45 constituents, sedangkan S&P/IDX Sharia High Dividend terdiri dari emiten dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Ignatius menjelaskan kedua indeks tersebut menggunakan basis dividen karena saat ini sistem perhitungan indeks oleh BEI belum bisa menghitung total return, tapi hanya price return tanpa dividen.

Ia menyatakan sistem perhitungan tersebut kurang adil bagi para emiten karena banyak saham yang seringkali mengalami penurunan harga usai perusahaan membagikan dividen, sehingga terlihat seperti tidak memiliki performa yang baik.

“Nah ini yang agak kurang (menjadi kekurangan dari perhitungan indeks oleh BEI), tapi kami sedang coba kembangkan, jadi nanti ke depannya harapannya indeks kami juga bisa menghitung total return,” tutur Ignatius Denny Wicaksono.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, penegasan R&I atas peringkat kredit Indonesia di level BBB+ mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang solid.

Di samping itu, peringkat kredit tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang berlanjut.

Perry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengingatkan perlunya upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional.

“Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah juga diharapkan dapat semakin memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia,” kata Perry.

Pada Jumat (24/10), lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil.

Keputusan ini mencerminkan keyakinan R&I terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga didukung oleh ekspansi demografi, sumber daya yang melimpah serta sektor industri pengolahan yang bertumbuh.

R&I menilai inflasi Indonesia tetap stabil, dengan tingkat utang pemerintah yang tetap rendah, serta kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.

Namun di sisi lain, R&I menilai perlu asesmen lebih lanjut terhadap langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kondisi fiskal yang tetap sehat dalam jangka menengah.

R&I memperkirakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 5 persen. Hal ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen.

R&I juga meyakini inflasi akan terjaga dalam kisaran target, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah sekitar 1 persen dari PDB.

Sementara dari sisi fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.

Ke depan, Bank Indonesia pun akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik.

Selain itu, bank sentral tetap mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin posisi utang Indonesia yang mencapai Rp9.138,05 triliun, setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam level yang aman.

Dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa, Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio, di mana rekor Indonesia berada di bawah standar kedua indikator tersebut.

Untuk defisit terhadap PDB, misalnya, Uni Eropa dalam perjanjian Maastricht Treaty menetapkan ambang batas sebesar 3 persen terhadap PDB. Sedangkan defisit Indonesia terjaga dalam level di bawah 3 persen, dengan catatan terakhir sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB per 30 September 2025.

Sementara rasio utang RI yang berada pada level 39,86 persen di bawah ambang batas rasio utang yang ditetapkan Maastricht Treaty sebesar 60 persen terhadap PDB.

“Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent,” ujar Purbaya.

Bendahara negara pun berjanji akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tidak melampaui ambang batas defisit 3 persen. “Dalam waktu dekat nggak akan berubah, nggak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini dan tahun depan,” katanya lagi.

Purbaya baru akan mengevaluasi kebutuhan penyesuaian pendapatan negara dan rasio utang bila perekonomian Indonesia sudah mampu mencetak pertumbuhan 8 persen.

“Kalau tumbuh 7 persen, misalnya, kami pertimbangkan. Perlu nggak kita kurangi pajak? Atau perlu nggak kita kurangi utang atau tambah utang untuk tembus 8 persen? Tapi kan hitungannya jelas di atas kertas. Kalau sudah 7 persen saya naikkan sedikit, orang juga senang,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto merinci utang Indonesia tercatat sebesar Rp9.138,05 triliun per Juni 2025, dengan distribusi pada pos pinjaman sebesar Rp1.157 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp7.980,87 triliun.

Suminto menyebut pemerintah akan merilis data utang secara triwulanan mulai tahun ini, bukan bulanan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan ini bertujuan memastikan statistik utang lebih kredibel karena disesuaikan dengan ukuran PDB nasional yang dirilis setiap kuartal oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak sebelum perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6 persen.

“Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

Pernyataannya itu merespons pandangan bahwa kenaikan tarif pajak berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi atau disposable income.

Purbaya mengatakan sejauh ini dia telah mengambil langkah memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan itu, kata dia, bakal memberikan dorongan pembangunan dari sisi fiskal serta membuat perputaran uang di sektor swasta terus bergerak.

“Saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi, Anda nggak usah takut. Kalau saya menaikkan pajak, Anda akan susah,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya juga menunda penunjukan niaga elektronik (e-commerce) memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen untuk memastikan perekonomian masyarakat sudah pulih.

Pertimbangan serupa juga berlaku untuk wacana kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Untuk mengakselerasi penerimaan pajak, Purbaya memilih pendekatan dorongan perputaran ekonomi alih-alih menaikkan besaran tarif.

Pemindahan dana pemerintah ke Himbara menjadi salah satu strategi yang dia ambil dengan tujuan menggerakkan sektor riil melalui kredit perbankan.

Ketika pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, menurut Purbaya, serapan penerimaan negara juga bakal bergerak lebih cepat.

Di sisi lain, dia akan memperketat pengawasan di bidang perpajakan, baik pada sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai. Menkeu mengaku akan memantau potensi praktik penyelewengan di dua sektor tersebut, termasuk underinvoicing.

Untuk pajak, Purbaya menaruh kepercayaan pada sistem teknologi informasi (IT) yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk Coretax, untuk menekan pelanggaran pajak.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lantaran berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

“Waktu di luar, saya ngomong turunkan saja ke 8 persen, tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1 persen turun, ada kehilangan pendapatan Rp70 triliun,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Bendahara Negara itu bakal memantau perkembangan penerimaan setelah perbaikan sistem hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir triwulan I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil. Nanti kalau saya hitung, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa,” jelasnya.

Purbaya menyatakan rencana itu sudah tertuang secara hitam dan putih di atas kertas. Namun, ia menggarisbawahi, dirinya sebagai Menteri Keuangan perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.

“Karena saya belum tahu. Saya kan baru dua bulan, belum sampai akhir tahun,” ujarnya lagi.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini pun menyampaikan dirinya melakukan perhitungan yang matang dalam mengambil keputusan, meski tampak luar terlihat seperti ‘koboi’.

“Walaupun saya kayak koboi, nggak, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok, nanti di atas 3 persen defisit saya. Padahal sudah kami hitung,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya membuka peluang menurunkan tarif PPN saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10).

Opsi tersebut dipertimbangkan pemerintah sebagai salah satu langkah guna menjaga daya beli masyarakat.

Adapun tarif PPN di Indonesia mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sesuai beleid tersebut, tarif PPN semestinya naik menjadi 12 persen pada awal 2025. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto pada akhir 2024 memutuskan bahwa tarif 12 persen hanya akan diberlakukan pada barang-barang mewah atau yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pencabutan izin usaha merupakan keputusan dan permohonan pemegang saham dengan mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti

Kediri (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Jawa Timur, mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengemukakan pencabutan izin usaha BPR Nagajayaraya Sentrasentosa itu atas permintaan pemegang saham.

"Pencabutan izin usaha tersebut merupakan keputusan dan permohonan dari pemegang saham dengan mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ismirani Saputri di Kediri, Selasa.

Ia menjelaskan prosedur pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham mengacu pada Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan melalui dua tahapan, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

Adapun penyerahan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Fransisca Ornella Sari dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa pada tanggal 15 Oktober 2025 di Kantor OJK Kediri.

Ismirani menambahkan pada kesempatan tersebut, Fransisca Ornella Sari menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa telah diselesaikan oleh Pemegang Saham.

OJK Kediri, kata dia, juga telah meminta PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa untuk menindaklanjutinya.

"Melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia.

Dirinya menambahkan, dengan efektifnya pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham oleh Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa juga tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

"Seluruh kredit PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa akan dialihkan kepada pemegang saham termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pelunasan kredit oleh debitur di kemudian hari," kata dia.

Ia menambahkan OJK senantiasa berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan melalui pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan.

"Hal ini guna memastikan stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan secara menyeluruh," kata dia.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim Riset Panin Sekuritas menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap akan kuat pada kuartal IV 2025 di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik di tingkat global

Kepala Riset Panin Sekuritas Nico Laurens mengatakan kombinasi antara stabilitas moneter, disiplin fiskal, serta kepercayaan investor di pasar surat utang, memberikan keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap akan kuat pada kuartal IV 2025.

"Dengan inflasi yang terkendali dan risiko eksternal yang termitigasi, perekonomian nasional diproyeksikan melanjutkan tren positif meski ketidakpastian global masih tinggi," ujar Nico dalam risetnya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan indikator fundamental makro Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid meski pasar obligasi domestik bergerak terbatas.

Posisi yield SBN 10 tahun naik tipis ke 5,99 persen dari 5,92 persen pada pekan sebelumnya, sementara Credit Default Swap (CDS) Indonesia justru menurun ke 80,44 bps dari 81,78 bps, yang menandakan persepsi risiko negara yang tetap terkendali.

Dari mancanegara, ia mengatakan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin dan pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada pada pekan ini, akan menjadi sentimen penggerak utama.

Ia memperkirakan pembicaraan kedua kepala negara itu akan mencakup rencana penghapusan ancaman tarif 100 persen terhadap impor China, serta penundaan kebijakan restriksi ekspor logam tanah jarang.

"Pasar cenderung wait and see menunggu arah kebijakan The Fed, serta perkembangan negosiasi dagang Amerika Serikat (AS) dan China," ujar Nico.

Dari dalam negeri, menurutnya, aktivitas pendanaan pemerintah dan korporasi masih aktif, yang mana Kementerian Keuangan menargetkan lelang Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp7 triliun pada 28 Oktober 2025.

Sejumlah perusahaan besar telah mengisi ruang pasar pendanaan, diantaranya PT Pegadaian yang menerbitkan obligasi dan sukuk berwawasan sosial senilai Rp4,77 triliun.

Kemudian, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) menyiapkan penerbitan Rp2 triliun, dan PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) menawarkan obligasi Rp1,05 triliun dengan kupon tetap 8 persen per tahun.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Riset UOB Kay Hian memproyeksikan ekonomi Indonesia akan menguat pada kuartal IV-2025 seiring dengan stabilitas likuiditas perbankan sekaligus kebijakan moneter yang tetap akomodatif.

Analis UOB Kay Hian Suryaputra Wijaksana dalam risetnya di Jakarta, Selasa, mengatakan aktivitas ekonomi diproyeksikan akan meningkat seiring percepatan belanja pemerintah, membaiknya stabilitas politik, serta kenaikan kepercayaan bisnis dan konsumen pada kuartal IV-2025, sehingga diharapkan akan mendukung akselerasi pertumbuhan kredit secara moderat pada akhir 2025.

“Percepatan realisasi belanja fiskal dan perbaikan sentimen domestik akan mendorong pertumbuhan M2 yang lebih stabil, serta memperkuat pondasi ekonomi menjelang akhir tahun,” ujar Suryaputra.

Ia mengatakan likuiditas dari penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih menunggu panduan teknis sebelum dapat disalurkan ke sektor riil.

Kelebihan likuiditas perbankan mengalir ke pasar obligasi pemerintah, sehingga mendorong permintaan yang tinggi dan menyebabkan penurunan signifikan pada imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) pada September 2025, katanya, menjelaskan.

Lebih lanjut, ia mengatakan kondisi tersebut juga diperkuat oleh pembelian obligasi oleh Bank Indonesia (BI), yang semakin memperkuat pasar surat berharga domestik.

“Dengan permintaan terhadap obligasi pemerintah yang jauh melampaui pasokan, yield obligasi cenderung menurun,” ujar Suryaputra.

Di sisi lain, ia memproyeksikan tekanan inflasi diperkirakan tetap terkendali meskipun likuiditas meningkat, dengan proyeksi inflasi berada di level 2,7 persen pada 2025 atau masih berada dalam rentang target BI sebesar 1,5-3,5 persen.

Dengan inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi menguat, ia meyakini BI akan mempertahankan kebijakan moneter yang longgar, guna mendorong ekspansi kredit dan menjaga momentum pemulihan.

“Kombinasi antara stabilitas rupiah, surplus perdagangan, dan inflasi yang rendah memungkinkan BI tetap menjaga stance akomodatif,” ujar Suryaputra.

Seiring inflasi terjaga, pasar obligasi solid, dan kebijakan moneter propertumbuhan, ia mengatakan juga meyakini Indonesia tetap berada pada jalur yang kuat untuk menjaga momentum ekonomi hingga 2026.

Sebagai informasi, pertumbuhan jumlah uang beredar luas (M2) meningkat menjadi 8,0 persen year-on-year (yoy) pada September 2025, atau tumbuh dari 7,6 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Pertumbuhan ditopang oleh kenaikan aset luar negeri bersih (NFA) sebesar 12,6 persen, yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan surplus perdagangan yang signifikan.

Sementara itu, pertumbuhan aset domestik bersih (NDA) tercatat 6,8 persen (yoy) per September 2025, yang menandakan likuiditas pemerintah di perbankan belum sepenuhnya tersalurkan menjadi kredit baru.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta menguat sebesar 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.618 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.621 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar rupiah menguat terbatas seiring harapan perundingan dagang China dengan Amerika Serikat (AS).

"Rupiah berpotensi menguat terbatas/cenderung datar terhadap dolar AS di tengah sentimen riskon oleh harapan perundingan dagang China-AS," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan laporan Anadolu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dan Menlu China Wang Yi melakukan pembicaraan telepon pada Senin (27/10/2025), menjelang pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Wang menyampaikan harapannya agar kedua negara "bekerja ke arah yang sama, mempersiapkan interaksi tingkat tinggi, dan menciptakan kondisi bagi perkembangan hubungan bilateral", menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China.

Pembicaraan kedua menlu itu dilakukan ketika Trump dijadwalkan bertemu dengan Xi di Korea Selatan, menurut Gedung Putih.

Kedua pemimpin tersebut akan mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC/Asia-Pacific Economic Cooperation).

Mengutip ANTARA Beijing, Kemenlu China mengungkapkan kesepakatan dagang antara negara tersebut dengan AS masih membutuhkan persetujuan internal dari masing-masing negara.

Pada Minggu (26/10/2025), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pihaknya dan China telah menyepakati kerangka kerja kesepakatan perdagangan beberapa hari sebelum Trump dan Xi Jinping dijadwalkan bertemu.

Bessent mengatakan kerangka kesepakatan itu akan menghapus ancaman pengenaan tarif 100 persen atas impor China mulai 1 November dan mencakup "kesepakatan final" terkait penjualan TikTok di AS.

China dan AS juga dilaporkan akan mengadakan perundingan dagang di Kuala Lumpur pada 25-26 Oktober 2026. Delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng, sedangkan delegasi AS dipimpin Scott Bessent.

Bessent mengatakan China akan "menunda" kontrol ekspor mineral tanah jarang yang banyak digunakan dalam pembuatan jet tempur, ponsel maupun kendaraan listrik selama satu tahun sebagai bagian dari kesepakatan.

Wakil Menteri Perdagangan China Li Chenggang yang menjadi negosiator China dalam perundingan tersebut mengungkapkan kedua negara sudah mencapai "konsensus awal" dan selanjutnya akan melalui proses persetujuan internal masing-masing.

Kementerian Perdagangan China dalam rilis di lamannya, menyebut negosiasi tersebut termasuk soal kebijakan AS di bidang logistik maritim dan industri galangan kapal terhadap China, perpanjangan masa penangguhan tarif timbal balik, tarif fentanil dan kerja sama penegakan hukum, perdagangan produk pertanian, serta pengendalian ekspor.

Seiring adanya faktor positif terhadap rupiah dari global, lanjutnya, investor tetap waspada dengan sentimen domestik yang berpotensi kembali terjadi sell-off ekuitas akibat kekhawatiran penurunan bobot beberapa saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

MSCI berencana melakukan penyesuaian metodologi perhitungan free float khusus untuk konstituen saham Indonesia, dengan masukan dibuka hingga 31 Desember 2025 dan hasil diumumkan paling lambat 30 Januari 2026. Apabila disetujui, perubahan ini akan diterapkan pada review Mei 2026.

Selain itu, MSCI juga akan menerapkan pembulatan baru mulai Mei 2026, dengan aturan berbeda tergantung besarnya free float, di antaranya25 persen dibulatkan ke 2,5 persen terdekat, 5-25 persen dibulatkan ke 0,5 persen terdekat, serta di bawah 5 persen dibulatkan ke 0,5 persen terdekat.

"(Beberapa bobot saham Indonesia yang menurun) diperkirakan BBCA, AMMN, BMRI, dan Telkom, tapi belum terkonfirmasi," ujar Lukman.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025