Dunia tengah memasuki fase transformasi struktural yang kompleks dan multidimensional. Lompatan teknologi, fragmentasi geopolitik, perubahan demografi, transisi energi, serta tekanan iklim dan sosial saling berinteraksi membentuk dinamika ekonomi global yang baru.

Perubahan ini tidak hanya menggeser peta konsumsi energi, tapi juga mendefinisikan ulang model bisnis, rantai pasok, dan arah kebijakan industri energi.

Memahami megatrend menjadi sebuah kebutuhan strategis bagi perusahaan agar tetap relevan di tengah tantangan ekonomi, pergeseran rantai pasok energi, serta disrupsi teknologi. Dengan begitu perusahaan mampu menangkap sinyal perubahan jangka panjang dan menerjemahkannya menjadi strategi bisnis yang selaras dengan dinamika industri energi di Indonesia.

Megatrend merupakan kekuatan struktural jangka panjang yang membentuk arah perkembangan global melalui perubahan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain di bidang ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan lingkungan.

Fenomena seperti siklus risiko ekonomi global, ketegangan geopolitik, krisis energi, penuaan penduduk, dan disrupsi digital menunjukkan bagaimana dinamika tersebut bekerja secara sistemik.

Berbagai risiko jangka pendek seperti volatilitas harga energi, pandemi, gangguan rantai pasok, dan bencana iklim merupakan manifestasi dari perubahan mendalam yang menandai transisi menuju tatanan global yang semakin kompleks dan tidak stabil.

Sejumlah institusi global seperti PwC, Oxford Economics, Roland Berger, OECD, dan United Nation mencatat adanya pergeseran cara memahami megatrend dalam beberapa tahun terakhir.

Contohnya, jika pada 2019 perubahan global masih dipandang sebagai proses yang berlangsung secara bertahap dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang, laporan PwC tahun 2024 menunjukkan bahwa dunia telah memasuki fase disrupsi multidimensi akibat percepatan perubahan dan kegagalan mengantisipasi dampaknya.

Tulisan ini menyusun sintesis dari berbagai laporan melalui pendekatan strategic foresight, mulai dari identifikasi sinyal perubahan hingga pemetaan tren struktural dan analisis implikasinya bagi sektor energi, yang kemudian menghasilkan enam megatrend utama yang paling menentukan arah pembangunan global dan sistem energi dunia.

Regionalisasi menandai berakhirnya hiperglobalisasi dan membentuk ulang tatanan ekonomi berbasis blok regional, yang mendorong negara-negara memperkuat kedaulatan pasokan energi, membangun aliansi bahan baku strategis, dan merancang rantai pasok yang lebih dekat secara geografis.

Perubahan ini terlihat pada lokalisasi manufaktur energi, penguatan kerja sama regional ASEAN, dan pergeseran investasi dari pola global menuju kemitraan bilateral atau regional yang dianggap lebih aman secara geopolitik. Fragmentasi global juga mempengaruhi perdagangan komoditas energi, seiring meningkatnya proteksionisme dan potensi munculnya blok baru dalam perdagangan energi.

Perubahan arah integrasi ekonomi ini turut menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas utama, dengan kebutuhan cadangan strategis, infrastruktur penyimpanan, serta diversifikasi sumber pasokan yang semakin mendesak.

Di sisi lain, transisi energi menghadapi dinamika dua arah, fragmentasi yang berpotensi memperlambat arus teknologi hijau global, namun mempercepat kolaborasi energi bersih di tingkat regional melalui inisiatif seperti ASEAN Power Grid dan perdagangan karbon intra-ASEAN.

Dalam lanskap yang semakin proteksionis ini, risiko regulasi meningkat seiring perubahan kebijakan subsidi, pajak karbon, standar hijau, serta ketentuan perdagangan energi di berbagai blok regional.

Kondisi tersebut menuntut perusahaan energi untuk membaca perubahan aturan lintas negara sekaligus menata model bisnis dan portofolio kemitraan agar tidak bergantung pada satu negara atau satu blok geopolitik.

Dengan fokus investasi yang bergeser ke pasar regional dan peluang integrasi vertikal di Asia Tenggara yang semakin terbuka, kemampuan analisis geopolitik dan manajemen pasokan menjadi fondasi strategis bagi perusahaan energi Indonesia dalam menghadapi era regionalisasi yang semakin dominan.

Fragmentasi geopolitik mempercepat transisi dunia menuju tatanan multipolar yang ditandai rivalitas teknologi dan sumber daya, sehingga menempatkan energi sebagai pusat kompetisi antarblok global. Dampaknya terlihat pada meningkatnya risiko gangguan rantai pasok akibat sanksi, konflik, dan embargo yang memengaruhi rantai pasok energi.

Dalam situasi ini, strategi seperti friend-shoring dan near-shoring menjadi penting untuk menjaga kontinuitas pasokan, sementara Indonesia memiliki peluang memanfaatkan posisinya sebagai mitra energi netral yang dapat menjembatani berbagai blok global sambil tetap melindungi kepentingan ekspor dan diplomasi energi.

Perubahan geopolitik juga mendorong volatilitas harga energi, meningkatnya kehati-hatian investor, dan bergesernya kebijakan domestik menuju penguatan kedaulatan energi melalui hilirisasi, substitusi impor, dan pembangunan infrastruktur strategis.

Pada saat yang sama, ekosistem teknologi global kian terbelah akibat pembatasan ekspor teknologi canggih, menciptakan standar yang berbeda antara Barat dan Timur. Perusahaan energi Indonesia dapat menentukan orientasi teknologi yang tepat atau membangun kolaborasi riset regional, sekaligus memperkuat kemampuan untuk melihat dinamika regulasi lintas negara yang semakin kompleks.

Dalam konteks transisi energi, fragmentasi menghadirkan peluang dan risiko sekaligus. Kesepakatan iklim global mungkin melambat, tetapi implementasi solusi energi lokal justru dapat berkembang lebih cepat, termasuk biofuel, geothermal, dan energi hijau berbasis mineral kritis.

Untuk menghadapi dinamika ini, perusahaan energi pun dapat menata strategi korporat melalui penyusunan skenario geopolitik, dan penyesuaian portofolio energi agar tetap responsif terhadap perubahan pasar.

Perubahan demografi global membentuk ulang permintaan energi dan dinamika sosial, mulai dari penuaan populasi di negara maju yang menekan konsumsi energi fosil hingga pertumbuhan populasi muda di Asia Afrika yang mendorong permintaan listrik, mobilitas, dan adopsi teknologi rendah karbon.

Urbanisasi menggeser pusat konsumsi ke kota besar, sementara pola hidup digital dan meningkatnya aktivitas domestik mendorong kebutuhan listrik yang lebih reliabel. Dalam konteks Indonesia, bonus demografi hingga 2045 menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja sektor energi, termasuk membangun green and digital workforce yang mampu beradaptasi dengan teknologi energi baru dan tuntutan keberlanjutan, sembari memastikan transisi energi.

Di sisi tenaga kerja, perubahan komposisi penduduk menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan talenta teknis dan digital di sektor energi. Kekurangan tenaga kompeten dapat mendorong perusahaan mempercepat otomatisasi dan adopsi AI, sementara persaingan menarik talenta global semakin ketat.

Tantangan sosial lainnya mencakup risiko ketimpangan akses energi di daerah berkembang, meningkatnya beban fiskal negara, serta potensi penolakan publik terhadap tarif energi.

Perubahan demografi juga membuka peluang baru melalui permintaan perangkat hemat energi, rumah pintar, transportasi listrik, dan munculnya prosumer yang memproduksi listrik sendiri melalui panel surya atap.

Teknologi dan digitalisasi menjadi penggerak utama perubahan industri energi, menghadirkan peluang efisiensi melalui IoT, sensor pintar, predictive maintenance, digital twin, dan otomatisasi lapangan menggunakan robot maupun drone.

Integrasi AI dan machine learning memungkinkan prediksi beban listrik, optimasi energi terbarukan, serta perencanaan sistem yang lebih presisi.

Pada saat yang sama, smart grid, penyimpanan energi, dan model bisnis baru seperti peer-to-peer energy trading serta virtual power plant mulai mengubah cara energi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Transformasi ini juga membuka ruang kompetisi baru melalui digital experience pelanggan, layanan berbasis aplikasi, dan kolaborasi lintas industri. Namun, semakin terhubungnya ekosistem energi membawa risiko signifikan, terutama di bidang keamanan siber.

Infrastruktur kritikal seperti fasilitas produksi, dan data pelanggan menjadi target potensial serangan digital sehingga industri energi memerlukan arsitektur cyber resilience yang kuat, tata kelola cloud yang ketat, serta kolaborasi erat dengan lembaga keamanan nasional.

Transformasi digital juga menimbulkan tantangan talenta, mulai dari kekurangan ahli AI dan data science hingga kebutuhan reskilling tenaga lapangan akibat otomatisasi. Selain itu, tumbuhnya dominasi perusahaan teknologi global meningkatkan risiko ketergantungan pada platform luar, mendorong pentingnya kedaulatan data dan pengembangan arsitektur digital nasional.

Perubahan iklim menjadi megatrend paling menentukan yang mendorong percepatan kebijakan dekarbonisasi dan mengubah arah investasi energi global. Elektrifikasi lintas sektor, perluasan EBT, serta kebutuhan fleksibilitas sistem memperkuat pentingnya portofolio energi yang lebih beragam, mulai dari LNG hingga teknologi rendah karbon seperti CCUS, hidrogen, dan bioenergi.

Investasi global juga bergeser ke proyek energi bersih yang lebih bankable, sementara modernisasi jaringan, peningkatan kapasitas penyimpanan energi, dan integrasi digital menjadi prasyarat utama keberhasilan transisi menuju sistem energi beremisi rendah.

Di sisi operasional, penyimpanan energi jangka pendek dan panjang memainkan peran sentral dalam menjaga keandalan sistem, terutama di tengah lonjakan integrasi EBT dan perkembangan ekosistem kendaraan listrik yang membuka model integrasi baru. Kebijakan dekarbonisasi juga mempercepat inisiatif seperti co-firing biomassa, geothermal, serta waste-to-energy.

Transisi energi juga menimbulkan ketergantungan baru pada mineral kritis serta mendorong transformasi peran minyak dan gas sebagai energi bridging. Penguatan keamanan energi menjadi semakin penting melalui pembangunan infrastruktur domestik, diversifikasi sumber pasokan, serta kontrak yang fleksibel.

Seluruh dinamika ini mempercepat kebutuhan pengembangan talenta baru di bidang EBT, penyimpanan energi, hidrogen, CCUS, dan digitalisasi jaringan. Prinsip keberlanjutan sosial menjadi krusial untuk menjaga dukungan masyarakat terhadap proyek energi.

Teknologi digital memperkuat efisiensi dan akurasi pelaporan emisi, sementara peluang bisnis EBT berskala besar menjadi motor pertumbuhan masa depan. Secara keseluruhan, megatrend Climate Change & Energy Transition menandai transformasi menyeluruh dalam produksi dan konsumsi energi.

Kualitas tata kelola menjadi faktor penentu bagi sektor energi dalam menghadapi ketidakpastian global dan mempercepat transisi menuju sistem energi bersih. Tata kelola yang kuat menciptakan kepastian regulasi, transparansi investasi, serta kepercayaan pasar. Sementara kelembagaan yang lemah mendorong ketidakpastian, inefisiensi, dan risiko biaya modal yang lebih tinggi.

Bagi sektor energi, stabilitas kebijakan sangat penting karena proyek hulu migas maupun EBT memiliki horizon investasi jangka panjang. Penyederhanaan perizinan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta kemudahan birokrasi menjadi kunci untuk mempercepat realisasi proyek energi dan menurunkan risiko investasi.

Institusi yang transparan dan akuntabel memperkuat integritas seluruh rantai nilai energi. Koordinasi lintas lembaga menjadi krusial untuk program dekarbonisasi, pembiayaan hijau, dan pelaksanaan agenda transisi. Kepastian kerangka hukum terhadap lahan, perizinan, dan regulasi transisi energi meningkatkan daya tarik investasi.

Selain itu, regulasi yang pro-investasi dan adaptif terhadap disrupsi teknologi menciptakan kompetisi pasar yang sehat dan mendorong inovasi di bidang pembangkitan terbarukan, penyimpanan energi, hingga digitalisasi jaringan.

Partisipasi publik pun menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi sosial sektor energi. Negara dengan tata kelola energi yang kuat memiliki posisi tawar lebih baik di pasar global, membuka peluang pendanaan hijau, serta memperkuat kredibilitas komitmen net-zero.

Perusahaan energi nasional seperti Pertamina mengintegrasikan megatrend ke dalam strategi dual growth yaitu memaksimalkan bisnis konvensional sekaligus mempercepat proses transisi menuju energi rendah karbon.

Pertamina berkomitmen memastikan pasokan energi fosil bagi kebutuhan domestik. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas operasi hulu, modernisasi kilang, serta optimalisasi rantai pasok migas.

Digitalisasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Melalui Integrated Operation Center dan penerapan advanced analytics, kegiatan eksplorasi dan produksi dapat dilakukan secara lebih presisi dan hemat biaya.

Sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission 2060, Pertamina juga mempercepat pengembangan portofolio energi bersih dan rendah karbon. Transformasi ini mencakup biofuel melalui inisiatif pengembangan bioetanol, biodiesel, dan bioavtur; renewable energy seperti geothermal dan solar-PV untuk mendukung bauran energi nasional; serta CCUS/CCS.

Dengan mengintegrasikan megatrend global, Pertamina bertransformasi dari perusahaan migas menjadi perusahaan energi terintegrasi dan menegaskan perannya sebagai sokoguru mendukung tercapainya visi Asta Cita Pemerintah dalam hal ketahanan dan keberlanjutan energi di Indonesia.

Saat ini, dunia telah memasuki era disrupsi struktural dengan peningkatan akselerasi. Lompatan teknologi, pecahnya tatanan geopolitik, pergeseran demografi, tekanan iklim, hingga transisi energi saling memperkuat satu sama lain, menciptakan lanskap energi yang benar-benar baru.

Sr Expert, Pertamina Energy Institute, Dr. Adhitya Nugraha dan VP Pertamina Energy Institute, Margaretha Thaliharjanti sepakat, perusahaan yang tidak mampu membaca dan merespons megatrend ini dengan cepat akan tertinggal. Bagi Indonesia, memahami enam megatrend utama berikut menjadi syarat mutlak untuk menjaga ketahanan energi sekaligus merebut peluang pertumbuhan baru.

1. Regionalisasi dan Rekonfigurasi Perdagangan

Hiperglobalisasi disebut telah berakhir. Blok-blok regional kini mendominasi, mendorong negara-negara memperkuat kedaulatan pasokan energi dan memperpendek rantai pasok. ASEAN Power Grid, perdagangan karbon regional, dan investasi near-shoring menjadi wujud nyata tren ini.

Bagi Indonesia, regionalisasi membuka peluang integrasi vertikal di Asia Tenggara, tetapi juga menuntut fleksibilitas tinggi dalam portofolio kemitraan dan kemampuan membaca perbedaan regulasi antar blok.

2. Fragmentasi Geopolitik

Energi kembali menjadi alat kekuatan geopolitik. Sanksi, embargo, dan rivalitas teknologi membuat rantai pasok rentan. Strategi friend-shoring, diversifikasi mitra, dan hilirisasi mineral kritis menjadi keniscayaan.

Indonesia dapat memanfaatkan posisi "netral" untuk menjembatani blok Barat dan Timur, sekaligus memperkuat infrastruktur domestik dan kontrak pasokan yang lebih fleksibel agar tetap resilien di tengah dunia multipolar.

3. Perubahan Demografi dan Ketidakstabilan Sosial

Penuaan populasi di negara maju menekan konsumsi fosil, sementara populasi muda Asia-Afrika mendorong lonjakan permintaan listrik dan mobilitas rendah karbon. Indonesia masih memiliki bonus demografi hingga 2045, yang mennjadi kesempatan emas untuk membangun tenaga kerja hijau dan digital.

Urbanisasi cepat, gaya hidup digital, serta munculnya prosumer seperti panel surya atap, dan rumah pintar, mengubah pola konsumsi energi. Hal ini pun memberi tantangan besar, termasuk mengatasi kekurangan talenta teknis, ketimpangan akses, dan potensi penolakan publik terhadap kenaikan tarif.

4. Transformasi Teknologi dan Digital

AI, IoT, digital twin, drone, dan robot meningkatkan efisiensi operasional secara drastis. Smart grid, battery storage, virtual power plant, serta peer-to-peer energy trading mengubah paradigma produksi dan distribusi energi.

Namun, konektivitas yang semakin tinggi juga memperbesar risiko serangan siber terhadap infrastruktur kritis. Kepentingan keamanan siber kini setara dengan keamanan fisik. Dominasi big tech global menciptakan risiko ketergantungan platform, sehingga kedaulatan data dan pengembangan ekosistem teknologi nasional menjadi prioritas.

5. Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Dekarbonisasi menjadi megatrend paling kuat. Target Net Zero mendorong elektrifikasi lintas sektor, ekspansi EBT, serta pengembangan CCUS, hidrogen, dan bioenergi. Investasi global mengalir ke proyek hijau yang bankable, sementara proyek berbasis batu bara semakin sulit mendapat dana.

Penyimpanan energi dan modernisasi jaringan menjadi syarat mutlak keandalan sistem. Gas alam diyakini tetap berperan sebagai bridging fuel, sementara ketergantungan baru pada mineral kritis yaitu nikel, kobalt, lithium, menuntut penguatan rantai pasok domestik melalui hilirisasi.

6. Kualitas Kelembagaan dan Tata Kelola

Di tengah semua disrupsi, tata kelola yang kuat menjadi penentu utama. Kepastian regulasi, transparansi, simplifikasi perizinan, dan harmonisasi pusat-daerah menurunkan risiko investasi dan mempercepat proyek energi, baik migas maupun EBT.

Institusi yang kredibel meningkatkan daya tarik pendanaan hijau, memperkuat posisi tawar global, dan menjaga legitimasi sosial transisi energi. Sebaliknya, tata kelola yang lemah hanya akan memperbesar biaya modal dan memperlambat eksekusi.

Menuju Ketahanan dan Pertumbuhan Baru

Keenam megatrend ini tidak berdiri sendiri, seluruhnya saling terkait dan memperkuat. Ketahanan energi kini mencakup dimensi pasokan, teknologi, talenta, regulasi, hingga keuangan.

Perusahaan energi Indonesia, termasuk Pertamina, merespons dengan strategi dual growth, terdiri dari optimalisasi bisnis konvensional melalui efisiensi dan digitalisasi, sekaligus mempercepat portofolio rendah karbon (geothermal, biofuel, CCUS, hidrogen).

Transformasi ini menjadikan Pertamina bukan lagi sekadar perusahaan migas, tetapi perusahaan energi terintegrasi yang siap mendukung visi ketahanan dan keberlanjutan energi nasional hingga tahun 2060.

kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total PDB global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya kolaborasi antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi global.

Dalam ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2025 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, ia mengatakan menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik memiliki peran strategis sebagai episentrum ekonomi dunia.

Ia menyatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, bahwa kawasan tersebut mendorong hampir dua pertiga dari pertumbuhan ekonomi dunia dan mencakup hampir setengah dari volume perdagangan dunia.

Hal tersebut karena kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Agar dapat terus menjaga momentum tersebut, Airlangga pun mengajak negara-negara Indo-Pasifik untuk menghasilkan pertumbuhan inklusif dan memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama.

Ia pun menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui kontribusi aktif dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing kawasan, sejalan dengan visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, keterbukaan serta stabilitas kawasan.

Airlangga Hartarto juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong inovasi dan investasi, mengingat sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

Ia optimistis Indonesia bersama negara-negara Indo-Pasifik dapat mempererat kerja sama di kawasan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mengubah tantangan tersebut menjadi peluang demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan sejahtera.

Forum AIPF 2025 memusatkan pembahasan pada proyek-proyek konkret seperti ASEAN Common Carbon Framework, ASEAN Power Grid, hingga cross-border payment, yang diharapkan mampu mempererat integrasi ekonomi kawasan.

Forum dialog dan kerja sama tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, yang bertujuan untuk mendorong implementasi nyata proyek-proyek strategis di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Forum tersebut mempertemukan para pebisnis, investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk menjajaki kemitraan yang berfokus pada pembangunan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan di kawasan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat integrasi energi di kawasan Asia Tenggara melalui inisiatif ASEAN Power Grid. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Indonesia tengah membangun infrastruktur listrik baru yang akan menjadi tulang punggung transisi energi sekaligus konektivitas kawasan.

“Kita sedang membangun jaringan listrik baru, PLTA merupakan salah satunya. Kami juga sedang mengembangkan banyak potensi energi bersih di Papua," kata Luhut dalam Singapore Internasional Energy Week 2025, Selasa (28/10/2025).

Luhut menjelaskan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa besar, termasuk 21 gigawatt potensi PLTA di Papua. Selain itu, proyek PLTA 9 gigawatt dan tidal energy di sejumlah wilayah juga sedang dikembangkan untuk memperkuat sistem tenaga nasional.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut akan menjadi pondasi utama dalam menjadikan Indonesia sebagai hub energi hijau Asia Tenggara.

“Kita punya semuanya: air, angin, panas bumi, matahari. Sekarang tinggal bagaimana kita mengelola dan mengintegrasikannya,” katanya.

Melalui ASEAN Power Grid, negara-negara ASEAN akan saling terhubung dalam sistem kelistrikan lintas batas, memungkinkan efisiensi suplai dan stabilitas pasokan di seluruh kawasan. Indonesia berencana memperluas jaringan transmisi untuk menyalurkan listrik dari wilayah kaya sumber daya ke pusat-pusat industri dan ekspor.

Luhut menegaskan, proyek ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, melainkan strategi geopolitik dan ekonomi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi bersih global.

“Kita ingin jadi bagian penting dari sistem energi masa depan Asia. Kolaborasi dan keterhubungan inilah yang akan menentukan daya saing kawasan,” ujarnya.

Inisiatif ASEAN Power Grid juga diharapkan menarik investasi baru di bidang infrastruktur energi, teknologi penyimpanan, dan interkoneksi jaringan. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai lebih dari 170 miliar dolar AS dalam sepuluh tahun ke depan untuk pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur pendukungnya.

“Dengan kolaborasi dan kemitraan, kita bisa mewujudkannya. Indonesia tidak hanya menjadi pasar energi, tapi juga pusat solusi energi bersih untuk kawasan,” tegas Luhut.

Bisnis.com, SINGAPURA – Paris memang indah, tetapi bicara data, Asia Tenggara menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem energi global. Ungkapan Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol ini, menjadi bukti strategisnya peran kawasan dalam lanskap energi global.

Fatih menegaskan bahwa diversifikasi adalah kunci penting dalam sektor energi dan ekonomi. IEA mendorong Asia Tenggara meningkatkan pemanfaatan potensi besar energi terbarukan, energi nuklir, hingga mineral kritisnya.

“Hal ini penting, agar Asia Tenggara memainkan peran sentral dan strategis dalam menjaga masa depan energi global yang aman dan berkelanjutan,” ujarnya dalam pidato pembukaannya di Singapore International Energy Week (SIEW) 2025, Senin (27/10/2025).

Merujuk potensi tersebut, wajar jika IEA memilih Asia Tenggara menjadi rumah keduanya. Kawasan ini menyumbang 25% dari permintaan energi global, atau di bawah India.

Menurutnya, dalam sepuluh tahun ke depan, kawasan ini diperkirakan akan menambah kapasitas daya sebesar 300 gigawatt. Birol menggambarkan, prospek di Asia Tenggara seperti membangun satu negara seukuran Jepang dalam satu dekade.

“Permintaan minyak tetap kuat, sementara surya, panas bumi, angin, dan hidro berkembang pesat. Kami juga melihat tenaga nuklir kembali memasuki diskusi di beberapa negara — Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Singapura,” tambahnya.

Rekomendasi untuk Asia Tenggara

IEA juga menekankan dua rekomendasi krusial bagi masa depan energi Asia Tenggara, yaitu pengembangan jaringan listrik regional (Asean Power Grid) dan pemanfaatan kekayaan mineral kritis.

"Pertumbuhan ini didorong oleh tiga hal baru: kecerdasan artifisial (AI), meningkatnya pendingin ruangan (AC), dan kendaraan listrik (EV). Tidak ada AI tanpa listrik. Sebuah data center ukuran menengah mengonsumsi listrik setara kota dengan 100.000 rumah tangga," ujarnya.

Fenomena meningkatnya permintaan pendingin ruangan, lanjutnya, menjadi pendorong utama konsumsi listrik seiring dengan meningkatnya suhu dan pendapatan. Kepemilikan AC di Asia Tenggara yang saat ini masih sekitar 20% diperkirakan akan terus meningkat.

Di sisi lain, penetrasi pasar EV di kawasan ini sudah mencapai 20% dari total penjualan mobil baru. Menghadapi gelombang permintaan listrik ini, Birol memberikan dua rekomendasi strategis untuk Asia Tenggara.

Pertama, pembangunan dan interkoneksi jaringan listrik (grid) di kawasan yang disebutnya sebagai peluang ekonomi yang sangat besar. Kedua, kawasan ini harus mengembangkan sumber daya mineral critical-nya yang melimpah.

Kapasitas Energi Terbarukan

Terkait prospek peningkatan kapasitas energi di Asia Tenggara, International Renewable Energy Agency (Irena) menyerukan agar kawasan ini memerlukan percepatan signifikan untuk memenuhi target iklim global seperti yang ditetapkan dalam Paris Agreement.

Director General International Renewable Energy Agency (IRENA) Francesco La Camera mengatakan pada 2024, kapasitas energi terbarukan global menambah 518 gigawatt (GW), naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total kapasitas mencapai 4.443 GW.

Namun, pertumbuhan ini masih jauh dari cukup, mengingat dunia perlu memasang lebih dari 1.100 GW energi terbarukan setiap tahunnya hingga 2030 untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi.

Khusus untuk Asia Tenggara, kapasitas terpasang energi terbarukan mencapai 130 GW setelah penambahan 5,2 GW pada 2024. Indonesia selaku negara dengan pasar energi terbesar di Asean memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ini.

"Indonesia harus mempercepat pengembangan teknologi terbarukan seperti tenaga surya, angin, bioenergi, dan panas bumi untuk menjaga ketahanan dan keamanan energi kawasan," kata La Camera.

Bisnis.com, SINGAPURA – International Energy Agency (IEA) menekankan dua rekomendasi krusial bagi masa depan energi Asia Tenggara, yaitu pengembangan jaringan listrik regional (Asean Power Grid) dan pemanfaatan kekayaan mineral kritis.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol, dalam paparan di Singapore International Energy Week (SIEW), Senin (27/10/2025). Birol menjelaskan bahwa dunia saat ini telah memasuki "era kelistrikan" yang ditandai dengan lonjakan permintaan listrik secara global, tidak hanya di ekonomi berkembang tetapi juga di negara maju.

"Pertumbuhan ini didorong oleh tiga hal baru: kecerdasan artifisial (AI), meningkatnya pendingin ruangan (AC), dan kendaraan listrik (EV). Tidak ada AI tanpa listrik. Sebuah data center ukuran menengah mengonsumsi listrik setara kota dengan 100.000 rumah tangga," ujarnya.

Fenomena meningkatnya permintaan pendingin ruangan, lanjutnya, menjadi pendorong utama konsumsi listrik seiring dengan meningkatnya suhu dan pendapatan.

Kepemilikan AC di Asia Tenggara yang saat ini masih sekitar 20% diperkirakan akan terus meningkat. Di sisi lain, penetrasi pasar EV di kawasan ini sudah mencapai 20% dari total penjualan mobil baru.

Menghadapi gelombang permintaan listrik ini, Birol memberikan dua rekomendasi strategis untuk Asia Tenggara. Pertama, pembangunan dan interkoneksi jaringan listrik (grid) di kawasan yang disebutnya sebagai peluang ekonomi yang sangat besar.

"Membangun jaringan listrik di seluruh kawasan adalah peluang ekonomi yang luar biasa. Ini masuk akal secara ekonomi, strategis, dan lingkungan," tegas Birol.

Ia menekankan bahwa grid yang terinterkoneksi dapat mempercepat integrasi energi terbarukan dan bahkan memfasilitasi masuknya tenaga nuklir ke dalam sistem energi regional. Pembangunan grid ini, menurutnya, adalah hal yang absolut kritis untuk kesuksesan transisi energi.

Kedua, kawasan ini harus mengembangkan sumber daya mineral critical-nya yang melimpah.

"Mineral critikal esensial tidak hanya untuk sektor energi tetapi juga untuk industri, transportasi, dan pertahanan," katanya.

Birol menyoroti kelimpahan nikel, unsur tanah jarang, kobalt, dan kapasitas penyulingan di Asia Tenggara. Memperkuat kapasitas penambangan dan penyulingan di kawasan ini merepresentasikan peluang besar bagi ketahanan energi dan ekonomi, baik untuk kawasan maupun dunia.

Potensi Besar

Birol juga mengungkap alasan IEA membuka kantor regionalnya di Singapura. Menurut data IEA, Asia Tenggara menyumbang 25% dari permintaan energi global, hanya kedua setelah India.

Dalam hal kapasitas pembangkit listrik, dalam sepuluh tahun ke depan Asia Tenggara akan menambah 300 gigawatt — setara dengan membangun kapasitas listrik Jepang dalam satu dekade.

"Di energi, seperti dalam ekonomi, satu aturan emas berlaku: diversifikasi itu baik; konsentrasi itu buruk. Potensi besar Asia Tenggara dalam energi terbarukan, energi nuklir, dan mineral critikal memberikannya peran vital dalam membentuk masa depan energi global yang berkelanjutan dan aman," pungkas Birol.

REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Menteri Energi dan Teknologi Singapura Tan See Leng menegaskan akan mempercepat Kerjasama ekspor listrik dengan pemerintah Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang disepakati pada Juni 2025.

Tan menjelaskan Indonesia akan memasok kebutuhan listrik Singapura dari beberapa pembangkit EBT yang saat ini sedang dibangun oleh Indonesia. Ini merupakan implementasi dari ASEAN Power Grid.

“Kami bekerja erat dengan Indonesia untuk mewujudkan MoU tersebut. Dengan dukungan kuat dari kedua pemerintah, saya optimistis proyek-proyek impor listrik tahap pertama akan segera mencapai financial close dan mulai mengalir sebelum akhir dekade ini,” kata Tan.

Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas akses energi bersih di kawasan dan meningkatkan integrasi jaringan listrik ASEAN. Proyek-proyek tersebut akan memungkinkan pemanfaatan potensi besar tenaga surya dan air di Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi Singapura yang terus tumbuh.

Tan menegaskan, inisiatif perdagangan listrik lintas batas ini sejalan dengan target ASEAN Power Grid (APG), yang bertujuan memanfaatkan lebih dari 20 terawatt potensi energi surya dan angin di Asia Tenggara, serta sumber daya hidro dan geotermal lainnya.

“Ketika musim hujan mengurangi pasokan energi surya, kita dapat mengandalkan tenaga air dan angin dari negara lain di kawasan. Demikian pula sebaliknya saat musim kemarau. Inilah bagaimana interkoneksi regional dapat menciptakan pasokan listrik rendah karbon yang andal bagi semua,” jelasnya.

Kerja sama ini tidak hanya mendukung upaya Singapura untuk mendiversifikasi sumber energinya, tetapi juga membuka peluang investasi baru di Indonesia dalam infrastruktur energi terbarukan, teknologi kelistrikan lintas batas, serta penciptaan lapangan kerja hijau di daerah penghasil energi.

“Dengan kerja sama yang saling menguntungkan, kita bisa membangun sistem energi yang lebih kuat, lebih bersih, dan lebih tangguh — tidak hanya untuk satu negara, tetapi untuk seluruh kawasan,” ujar Tan

Kuala Lumpur, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyebut proyek Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid/APG) sebagai "mahkota" kerja sama energi di Asia Tenggara. Menurutnya, proyek ini menjadi tonggak penting bagi integrasi ekonomi, ketahanan energi, dan transisi menuju energi bersih di kawasan.

Berbicara pada pembukaan Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-43 (AMEM-43) di Kuala Lumpur, Anwar memuji hasil konkret dari pertemuan tersebut, termasuk adopsi Rencana Aksi ASEAN untuk Kerja Sama Energi (APAEC) 2026-2030 dan penandatanganan Enhanced MoU on ASEAN Power Grid.

"Ini mungkin pertemuan paling substantif dengan hasil nyata yang menunjukkan kolaborasi kuat antarnegara ASEAN," ujar Anwar, dikutip Sabtu (18/10/2025).

"Rencana aksi baru ini menjadi kompas kebijakan energi ASEAN untuk dekade mendatang, untuk memperluas energi terbarukan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat konektivitas kawasan," lanjutnya.

Anwar menegaskan, proyek APG kini berkembang pesat. Jaringan yang awalnya menghubungkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura akan diperluas ke Laos, Kamboja, Thailand, serta ke arah Indonesia dan Filipina.

"Sarawak menjadi salah satu hub energi penting yang menghubungkan Malaysia dengan Indonesia dan Filipina," katanya.

Selain itu, ia menekankan perlunya investasi besar dan pembiayaan inovatif untuk memastikan proyek APG berjalan sukses, seraya memuji dukungan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB).

"Ambisi harus sejalan dengan sumber daya. Jaringan listrik ASEAN memerlukan investasi berkelanjutan dan pembiayaan kreatif," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA) Malaysia, total nilai investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh proyek di bawah inisiatif ASEAN Power Grid diperkirakan mencapai US$60 miliar atau sekitar Rp960 triliun. Dana ini mencakup pembangunan jaringan interkoneksi listrik lintas negara, integrasi sistem energi hijau, serta penguatan infrastruktur transmisi di seluruh Asia Tenggara.

Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam integrasi kelistrikan kawasan Asia Tenggara melalui program ASEAN Power Grid (APG). Komitmen ini disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, usai menghadiri 43rd ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) & Associated Meetings di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (16/10).

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan meningkatnya kebutuhan energi di kawasan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai pusat energi regional.

"Adanya integrasi antar grid di ASEAN, dari sisi petanya kita sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk ASEAN ke depan itu akan terjadi peningkatan. Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10).

Yuliot melanjutkan, saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia. Impor listrik dari negara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Total impor listrik ini mencapai sekitar 200 megawatt (MW).

"Ini kan sudah berjalan dan juga ini lagi perpanjangan perizinan dan itu juga kita lakukan fasilitasi," terang dia.

RUPTL dan Investasi Nasional

Yuliot memaparkan, penguatan jaringan listrik ASEAN akan ditopang melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebagai dasar penguatan sistem kelistrikan nasional dan regional.

Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms). Jaringan ini akan mendukung sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus memperkuat konektivitas antarnegara ASEAN.

Di samping itu, pemerintah juga telah memetakan kebutuhan investasi untuk proyek pengembangan jaringan listrik senilai sekitar Rp600 triliun. Pendanaan tersebut diharapkan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari partisipasi sektor swasta.

"Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total investasi yang dibutuhkan sekitar 600 triliun rupiah. Itu tentu bukan hanya dari Pemerintah tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan juga bagaimana integrasi antar ASEAN. Jadi ini kita membuka peluang investasi untuk itu," sebutnya.

Dalam forum AMEM ke-43, Indonesia juga menekankan pentingnya transisi energi yang dijalankan secara adil, teratur, dan inklusif di kawasan ASEAN. Menurut Yuliot, kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing negara, serta keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan ketahanan energi.

"Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan. Sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal," pungkas dia.

Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Malaysia, pertemuan AMEM ke-43 menghasilkan sejumlah capaian penting dalam Priority Economic Deliverables (PEDs) 2025.

Salah satunya adalah pengesahan Nota Kesepahaman yang disempurnakan tentang ASEAN Power Grid, yang bertujuan memperkuat interkoneksi kelistrikan kawasan.

Langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu penggerak utama kerja sama energi di ASEAN, sekaligus bagian dari upaya bersama menuju ASEAN Community Vision 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan investasi untuk membangun proyek Asean Power Grid mencapai Rp600 triliun.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, integrasi kelistrikan di negara-negara Asean akan didukung melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam RUPTL terbaru, selama 10 tahun ke depan akan dibangun 48.000 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi.

Yuliot menjelaskan Asean Power Grid merupakan kebutuhan jaringan transmisi untuk nasional dan juga integrasi dengan Asean. Adapun untuk kerja sama Power Grid, pemerintah telah memetakan peluang investasi sebesar Rp600 triliun, yang tidak hanya datang dari sektor pemerintah, tapi juga sektor swasta.
"Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total investasi yang dibutuhkan sekitar Rp600 triliun. Itu tentu bukan hanya dari pemerintah tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan juga bagaimana integrasi antar Asean. Jadi ini kita membuka peluang investasi untuk itu," ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Jumat (17/10/2025).
Yuliot menuturkan, kebutuhan energi listrik di negara-negara Asia Tenggara diproyeksikan akan meningkat pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama terkait interkoneksi kelistrikan antarnegara anggota Asean.
Indonesia juga berkomitmen untuk menyukseskan kerja sama yang dinamakan Asean Power Grid (APG) ini. Menurut Yuliot, Indonesia harus siap berperan sebagai negara penghubung (hub) energi di kawasan.
"Adanya integrasi antar grid di Asean, dari sisi petanya kita sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk Asean ke depan itu akan terjadi peningkatan. Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk Asean," ujarnya.
Dia menyebut, Indonesia sebenarnya sudah melakukan kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia. Impor listrik dari Malaysia sudah dilakukan untuk daerah di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara. Yuliot mengatakan total impor energi listrik dari Malaysia sekitar 200 megawatt (MW).
"Ini kan sudah berjalan dan juga ini lagi perpanjangan perizinan dan itu juga kita lakukan fasilitasi," terangnya.
Yuliot menambahkan bahwa transisi energi di kawasan Asia Tenggara harus dijalankan dengan adil, teratur, dan inklusif, dengan mempertimbangkan kondisi nasional negara-negara anggota Asean. Kondisi lintas sektoral, antara energi, ekonomi, dan lingkungan, akan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi Indonesia selaras dan mendukung Asean Community Vision 2045.
"Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan. Sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal," ungkapnya.

Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mewujudkan integrasi kelistrikan kawasan Asia Tenggara melalui program ASEAN Power Grid (APG). Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut, meningkatnya kebutuhan energi di negara-negara ASEAN menjadi momentum bagi Indonesia untuk tampil sebagai hub energi regional.

“Adanya integrasi antar grid di ASEAN, dari sisi petanya kita sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk ASEAN ke depan itu akan terjadi peningkatan. Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN," ujar Yuliot usai menghadiri 43rd ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) & Associated Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (16/10).

Indonesia saat ini telah menjalin kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia. Impor listrik dari negara tetangga itu dilakukan untuk daerah di Kalimantan yang berdekatan dengan wilayah perbatasan kedua negara.

Yuliot menjelaskan, total impor energi listrik dari Malaysia mencapai sekitar 200 megawatt (MW). “Ini kan sudah berjalan dan juga ini lagi perpanjangan perizinan dan itu juga kita lakukan fasilitasi," terangnya.

Dukung Melalui RUPTL dan Investasi Nasional

Menurut Yuliot, penguatan jaringan listrik ASEAN akan ditopang melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms), yang tidak hanya mendukung sistem nasional tetapi juga konektivitas listrik antarnegara ASEAN.

Selain itu, Pemerintah juga telah memetakan peluang investasi untuk proyek Power Grid senilai Rp600 triliun. Nilai ini tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta.

"Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total investasi yang dibutuhkan sekitar 600 triliun rupiah. Itu tentu bukan hanya dari Pemerintah tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan juga bagaimana integrasi antar ASEAN. Jadi ini kita membuka peluang investasi untuk itu," jelasnya.

Dalam forum AMEM ke-43, Indonesia juga menekankan pentingnya menjalankan transisi energi di kawasan ASEAN secara adil, teratur, dan inklusif. Yuliot menegaskan, setiap kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing negara serta memperhatikan keterkaitan antara sektor energi, ekonomi, dan lingkungan.

"Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan. Sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal," sambungnya.

Di bawah kepemimpinan Malaysia, pertemuan AMEM ke-43 berhasil mencapai sejumlah capaian penting dalam Priority Economic Deliverables (PEDs) 2025. Salah satunya adalah pengesahan Nota Kesepahaman yang disempurnakan tentang ASEAN Power Grid (APG), yang bertujuan memperkuat interkoneksi kelistrikan di kawasan.

Dengan langkah ini, Indonesia semakin mempertegas posisinya sebagai penggerak utama kerja sama energi ASEAN, sekaligus bagian dari upaya menuju ASEAN Community Vision 2045.

Kuala Lumpur, CNBC Indonesia - Malaysia akan memanfaatkan momentum kepemimpinan ASEAN tahun ini untuk mendorong tata kelola Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid/APG), proyek strategis yang menjadi tulang punggung integrasi energi di kawasan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA) Malaysia, Mad Zaidi bin Mohd Karli, menyatakan beruntung karena sudah wadah yang membantu negara-negara ASEAN, yaitu ASEAN Centre for Energy (ACE).

"Melalui lembaga ini, kami merencanakan berbagai inisiatif untuk memperkuat kerja sama di bidang transisi energi, termasuk energi konvensional," ujar Mad Zaidi di Kuala Lumpur, Selasa (15/10/2025).

Menurutnya, Malaysia bersama Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) dan Komite Konsultatif APG akan memperkuat koordinasi agar proyek-proyek konektivitas listrik lintas negara berjalan lebih efektif. Ia memastikan implementasi APG tidak akan hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil.

Selain itu, Malaysia juga mendorong pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) ASEAN Power Grid menjadi versi yang lebih kuat dan mengikat guna memperkuat komitmen antarnegara dalam jangka panjang.

"Tahun ini Malaysia menjadi pengelola di tingkat energi ASEAN, dan semua negara telah sepakat untuk menandatangani Enhanced MoU on ASEAN Power Grid. Ini akan menjadi kerangka kerja baru untuk memperkuat kolaborasi, baik dalam hal teknologi, pelatihan, maupun keahlian," jelas Mad Zaidi.

Ia menegaskan penguatan kerjasama listrik lintas batas ini sangat penting untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan energi yang saling terhubung, efisien, dan menarik bagi investor global.

"Interkoneksi antarnegara ASEAN sangat penting agar kawasan ini dapat dipercaya di tingkat dunia. Dengan jaringan listrik yang kuat, investasi dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih lancar di seluruh kawasan," tegasnya.

APG merupakan inisiatif utama kerja sama energi kawasan yang bertujuan menghubungkan sistem kelistrikan antarnegara di Asia Tenggara. Melalui jaringan ini, negara-negara anggota dapat melakukan perdagangan listrik lintas batas untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi, sekaligus mempercepat transisi menuju sumber daya terbarukan.