Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) pada Sidang ke-21 Forum Kehutanan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Forum on Forests/UNFF21) di New York, Amerika Serikat.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan pengelolaan hutan lestari merupakan pilar integral bagi agenda nasional Indonesia.

Ia menegaskan komitmen ini pun mencakup aksi mitigasi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, hingga penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

"Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus memperkuat tata kelola hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari aksi iklim global. Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan fondasi bagi keberlanjutan masa depan generasi kita dan ketahanan ekonomi bangsa," kata Raja.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam UNFF21 ini menjadi momentum krusial untuk menunjukkan capaian nyata Indonesia dalam mempertahankan tutupan hutan nasional dan mempromosikan tata kelola hutan yang inklusif dan akuntabel kepada komunitas internasional.

Menhut juga menekankan bahwa perlindungan ekosistem hutan Indonesia dilakukan secara seimbang dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti menyampaikan bahwa sidang UNFF21 merupakan pertemuan tingkat tinggi PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dalam pengelolaan hutan dunia.

"Kehadiran Menteri Kehutanan di New York menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar yang secara konsisten berada di barisan terdepan dalam solusi perubahan iklim berbasis alam," ujar Laksmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai kemitraan Tsingshan Holding Group dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) sebagai langkah strategis dalam memperkuat agenda transformasi industri nasional dan kebijakan hilirisasi berbasis keberlanjutan.

“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing industri, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan kawasan industri di Indonesia berjalan sejalan dengan prinsip environmental, social, and governance​ (​​​​​​ESG), perlindungan lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Bayu Fajar Nugroho di Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis.

Kemenperin mendorong kawasan industri di luar Pulau Jawa yang berbasis pada hilirisasi sumber daya alam. Kemenperin melihat peluang tersebut telah dilakukan oleh UNIDO dan Tsingshan Holding Group yang menandatangani Joint Declaration pada rangkaian UNIDO GC di Riyadh pada tanggal 24 November 2025 sebagai bentuk komitmen bersama dalam pembangunan industri nikel berkelanjutan.

"Kami sangat apresiasi kerja sama tersebut dan memberikan dukungan terhadap implementasinya. Kami juga meyakini bahwa kolaborasi para pakar UNIDO dan tentunya para pemangku kepentingan terkait untuk memetakan potensi efisiensi energi, penurunan emisi, serta pengembangan simbiosis industri yang dikombinasikan dengan visi Tsingshan Holding Group dalam membangun industri nikel yang berkelanjutan, dan menghasilkan sinergi yang kuat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Bayu.

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kerja sama kemitraan ini, Tsingshan bersama UNIDO dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menggelar dialog pemangku kepentingan bertajuk Tsingshan-UNIDO Collaboration Conference on Industrial Parks for Sustainable Development. Konferensi berlangsung pada 14–15 Januari 2026 di Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kemenperin, mitra industri, serta asosiasi industri, untuk membahas arah penguatan tata kelola kawasan industri nikel berkelanjutan.

"Kami berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dan jembatan pembuka bagi pelaksanaan kegiatan teknis selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh UNIDO bersama dengan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dalam mewujudkan pembangunan industri nikel," kata Bayu.

Kemenperin mengharapkan keberhasilan kolaborasi ini dapat menjadi kisah sukses kawasan industri berbasis hilirisasi sumber daya alam dan diikuti oleh kawasan industri lainnya di Indonesia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT IWIP Kevin He menyampaikan bahwa penetapan sebagai kawasan percontohan menjadi momentum penting untuk memperkuat penerapan standar keberlanjutan di kawasan industri.

“IWIP berkomitmen mendukung prioritas nasional, yakni hilirisasi dan peningkatan nilai tambah serta penguatan kapasitas SDM, dengan memastikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi bagian dari praktik operasional. Ini adalah bagian dari upaya memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai nilai industri nikel global yang berkelanjutan,” ujar Kevin He.

Inisiatif ini juga sejalan dengan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNIDO melalui Indonesia–UNIDO Programme for Country Partnership (IUPCP) 2026–2030, yang melanjutkan Indonesia–UNIDO Country Programme (IUCP) 2021–2025 dalam mendukung pembangunan industri nasional, transformasi industri hijau, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Pengalaman dari pengembangan IWIP diharapkan dapat menjadi contoh awal bagi pengembangan kawasan industri berkelanjutan di wilayah lain di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Maluku Utara (ANTARA) - Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) ditetapkan sebagai kawasan percontohan (pilot project) pengelolaan kawasan industri nikel berkelanjutan melalui kerja sama antara Tsingshan Holding Group dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Penetapan itu merujuk pada Joint Declaration on the Sustainable Development of the Nickel Industry Chain yang disepakati oleh Tsingshan Holding Group dan UNIDO pada 24 November 2025 di Riyadh, Arab Saudi, bertepatan dengan Konferensi Umum UNIDO ke-21 dan Global Industry Summit.

Melalui kerja sama ini, Tsingshan, UNIDO dan IWIP menargetkan peningkatan standar pengelolaan kawasan industri sekaligus mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam pengelolaan kawasan industri.

Presiden Direktur PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kevin He di Indonesia Weda Bay Industrial Park, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis, menyampaikan bahwa penetapan sebagai kawasan percontohan menjadi momentum penting untuk memperkuat penerapan standar keberlanjutan di kawasan industri.

“IWIP berkomitmen mendukung prioritas nasional, yakni hilirisasi dan peningkatan nilai tambah serta penguatan kapasitas SDM, dengan memastikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi bagian dari praktik operasional. Ini adalah bagian dari upaya memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai nilai industri nikel global yang berkelanjutan,” ujar Kevin He.

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan ini, Tsingshan bersama UNIDO dan IWIP menggelar dialog pemangku kepentingan bertajuk Tsingshan-UNIDO Collaboration Conference on Industrial Parks for Sustainable Development.

Konferensi berlangsung pada 14–15 Januari 2026 di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin), mitra industri, serta asosiasi industri, untuk membahas arah penguatan tata kelola kawasan industri nikel berkelanjutan.

Kerja sama Tsingshan-UNIDO–IWIP ini disusun dalam kerangka waktu tiga tahun dengan fokus pada peningkatan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola kawasan industri, serta dijalankan melalui empat pilar utama, pengembangan ekonomi sirkular, peningkatan kapasitas industri.

Kemudian pemberdayaan masyarakat, dan penguatan manajemen rantai pasok hijau, dengan cakupan kegiatan meliputi peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, penerapan produksi yang lebih bersih, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi hijau, penerapan standar internasional, serta pengurangan dampak lingkungan di sepanjang rantai nilai industri.

Dalam Kemitraan ini, UNIDO berperan memberikan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas, sementara Tsingshan Holding Group mendukung implementasi di tingkat kawasan industri. IWIP ditetapkan sebagai lokasi percontohan penerapan pengelolaan kawasan industri berkelanjutan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Dunia tengah memasuki fase transformasi struktural yang kompleks dan multidimensional. Lompatan teknologi, fragmentasi geopolitik, perubahan demografi, transisi energi, serta tekanan iklim dan sosial saling berinteraksi membentuk dinamika ekonomi global yang baru.

Perubahan ini tidak hanya menggeser peta konsumsi energi, tapi juga mendefinisikan ulang model bisnis, rantai pasok, dan arah kebijakan industri energi.

Memahami megatrend menjadi sebuah kebutuhan strategis bagi perusahaan agar tetap relevan di tengah tantangan ekonomi, pergeseran rantai pasok energi, serta disrupsi teknologi. Dengan begitu perusahaan mampu menangkap sinyal perubahan jangka panjang dan menerjemahkannya menjadi strategi bisnis yang selaras dengan dinamika industri energi di Indonesia.

Megatrend merupakan kekuatan struktural jangka panjang yang membentuk arah perkembangan global melalui perubahan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain di bidang ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan lingkungan.

Fenomena seperti siklus risiko ekonomi global, ketegangan geopolitik, krisis energi, penuaan penduduk, dan disrupsi digital menunjukkan bagaimana dinamika tersebut bekerja secara sistemik.

Berbagai risiko jangka pendek seperti volatilitas harga energi, pandemi, gangguan rantai pasok, dan bencana iklim merupakan manifestasi dari perubahan mendalam yang menandai transisi menuju tatanan global yang semakin kompleks dan tidak stabil.

Sejumlah institusi global seperti PwC, Oxford Economics, Roland Berger, OECD, dan United Nation mencatat adanya pergeseran cara memahami megatrend dalam beberapa tahun terakhir.

Contohnya, jika pada 2019 perubahan global masih dipandang sebagai proses yang berlangsung secara bertahap dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang, laporan PwC tahun 2024 menunjukkan bahwa dunia telah memasuki fase disrupsi multidimensi akibat percepatan perubahan dan kegagalan mengantisipasi dampaknya.

Tulisan ini menyusun sintesis dari berbagai laporan melalui pendekatan strategic foresight, mulai dari identifikasi sinyal perubahan hingga pemetaan tren struktural dan analisis implikasinya bagi sektor energi, yang kemudian menghasilkan enam megatrend utama yang paling menentukan arah pembangunan global dan sistem energi dunia.

Regionalisasi menandai berakhirnya hiperglobalisasi dan membentuk ulang tatanan ekonomi berbasis blok regional, yang mendorong negara-negara memperkuat kedaulatan pasokan energi, membangun aliansi bahan baku strategis, dan merancang rantai pasok yang lebih dekat secara geografis.

Perubahan ini terlihat pada lokalisasi manufaktur energi, penguatan kerja sama regional ASEAN, dan pergeseran investasi dari pola global menuju kemitraan bilateral atau regional yang dianggap lebih aman secara geopolitik. Fragmentasi global juga mempengaruhi perdagangan komoditas energi, seiring meningkatnya proteksionisme dan potensi munculnya blok baru dalam perdagangan energi.

Perubahan arah integrasi ekonomi ini turut menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas utama, dengan kebutuhan cadangan strategis, infrastruktur penyimpanan, serta diversifikasi sumber pasokan yang semakin mendesak.

Di sisi lain, transisi energi menghadapi dinamika dua arah, fragmentasi yang berpotensi memperlambat arus teknologi hijau global, namun mempercepat kolaborasi energi bersih di tingkat regional melalui inisiatif seperti ASEAN Power Grid dan perdagangan karbon intra-ASEAN.

Dalam lanskap yang semakin proteksionis ini, risiko regulasi meningkat seiring perubahan kebijakan subsidi, pajak karbon, standar hijau, serta ketentuan perdagangan energi di berbagai blok regional.

Kondisi tersebut menuntut perusahaan energi untuk membaca perubahan aturan lintas negara sekaligus menata model bisnis dan portofolio kemitraan agar tidak bergantung pada satu negara atau satu blok geopolitik.

Dengan fokus investasi yang bergeser ke pasar regional dan peluang integrasi vertikal di Asia Tenggara yang semakin terbuka, kemampuan analisis geopolitik dan manajemen pasokan menjadi fondasi strategis bagi perusahaan energi Indonesia dalam menghadapi era regionalisasi yang semakin dominan.

Fragmentasi geopolitik mempercepat transisi dunia menuju tatanan multipolar yang ditandai rivalitas teknologi dan sumber daya, sehingga menempatkan energi sebagai pusat kompetisi antarblok global. Dampaknya terlihat pada meningkatnya risiko gangguan rantai pasok akibat sanksi, konflik, dan embargo yang memengaruhi rantai pasok energi.

Dalam situasi ini, strategi seperti friend-shoring dan near-shoring menjadi penting untuk menjaga kontinuitas pasokan, sementara Indonesia memiliki peluang memanfaatkan posisinya sebagai mitra energi netral yang dapat menjembatani berbagai blok global sambil tetap melindungi kepentingan ekspor dan diplomasi energi.

Perubahan geopolitik juga mendorong volatilitas harga energi, meningkatnya kehati-hatian investor, dan bergesernya kebijakan domestik menuju penguatan kedaulatan energi melalui hilirisasi, substitusi impor, dan pembangunan infrastruktur strategis.

Pada saat yang sama, ekosistem teknologi global kian terbelah akibat pembatasan ekspor teknologi canggih, menciptakan standar yang berbeda antara Barat dan Timur. Perusahaan energi Indonesia dapat menentukan orientasi teknologi yang tepat atau membangun kolaborasi riset regional, sekaligus memperkuat kemampuan untuk melihat dinamika regulasi lintas negara yang semakin kompleks.

Dalam konteks transisi energi, fragmentasi menghadirkan peluang dan risiko sekaligus. Kesepakatan iklim global mungkin melambat, tetapi implementasi solusi energi lokal justru dapat berkembang lebih cepat, termasuk biofuel, geothermal, dan energi hijau berbasis mineral kritis.

Untuk menghadapi dinamika ini, perusahaan energi pun dapat menata strategi korporat melalui penyusunan skenario geopolitik, dan penyesuaian portofolio energi agar tetap responsif terhadap perubahan pasar.

Perubahan demografi global membentuk ulang permintaan energi dan dinamika sosial, mulai dari penuaan populasi di negara maju yang menekan konsumsi energi fosil hingga pertumbuhan populasi muda di Asia Afrika yang mendorong permintaan listrik, mobilitas, dan adopsi teknologi rendah karbon.

Urbanisasi menggeser pusat konsumsi ke kota besar, sementara pola hidup digital dan meningkatnya aktivitas domestik mendorong kebutuhan listrik yang lebih reliabel. Dalam konteks Indonesia, bonus demografi hingga 2045 menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja sektor energi, termasuk membangun green and digital workforce yang mampu beradaptasi dengan teknologi energi baru dan tuntutan keberlanjutan, sembari memastikan transisi energi.

Di sisi tenaga kerja, perubahan komposisi penduduk menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan talenta teknis dan digital di sektor energi. Kekurangan tenaga kompeten dapat mendorong perusahaan mempercepat otomatisasi dan adopsi AI, sementara persaingan menarik talenta global semakin ketat.

Tantangan sosial lainnya mencakup risiko ketimpangan akses energi di daerah berkembang, meningkatnya beban fiskal negara, serta potensi penolakan publik terhadap tarif energi.

Perubahan demografi juga membuka peluang baru melalui permintaan perangkat hemat energi, rumah pintar, transportasi listrik, dan munculnya prosumer yang memproduksi listrik sendiri melalui panel surya atap.

Teknologi dan digitalisasi menjadi penggerak utama perubahan industri energi, menghadirkan peluang efisiensi melalui IoT, sensor pintar, predictive maintenance, digital twin, dan otomatisasi lapangan menggunakan robot maupun drone.

Integrasi AI dan machine learning memungkinkan prediksi beban listrik, optimasi energi terbarukan, serta perencanaan sistem yang lebih presisi.

Pada saat yang sama, smart grid, penyimpanan energi, dan model bisnis baru seperti peer-to-peer energy trading serta virtual power plant mulai mengubah cara energi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Transformasi ini juga membuka ruang kompetisi baru melalui digital experience pelanggan, layanan berbasis aplikasi, dan kolaborasi lintas industri. Namun, semakin terhubungnya ekosistem energi membawa risiko signifikan, terutama di bidang keamanan siber.

Infrastruktur kritikal seperti fasilitas produksi, dan data pelanggan menjadi target potensial serangan digital sehingga industri energi memerlukan arsitektur cyber resilience yang kuat, tata kelola cloud yang ketat, serta kolaborasi erat dengan lembaga keamanan nasional.

Transformasi digital juga menimbulkan tantangan talenta, mulai dari kekurangan ahli AI dan data science hingga kebutuhan reskilling tenaga lapangan akibat otomatisasi. Selain itu, tumbuhnya dominasi perusahaan teknologi global meningkatkan risiko ketergantungan pada platform luar, mendorong pentingnya kedaulatan data dan pengembangan arsitektur digital nasional.

Perubahan iklim menjadi megatrend paling menentukan yang mendorong percepatan kebijakan dekarbonisasi dan mengubah arah investasi energi global. Elektrifikasi lintas sektor, perluasan EBT, serta kebutuhan fleksibilitas sistem memperkuat pentingnya portofolio energi yang lebih beragam, mulai dari LNG hingga teknologi rendah karbon seperti CCUS, hidrogen, dan bioenergi.

Investasi global juga bergeser ke proyek energi bersih yang lebih bankable, sementara modernisasi jaringan, peningkatan kapasitas penyimpanan energi, dan integrasi digital menjadi prasyarat utama keberhasilan transisi menuju sistem energi beremisi rendah.

Di sisi operasional, penyimpanan energi jangka pendek dan panjang memainkan peran sentral dalam menjaga keandalan sistem, terutama di tengah lonjakan integrasi EBT dan perkembangan ekosistem kendaraan listrik yang membuka model integrasi baru. Kebijakan dekarbonisasi juga mempercepat inisiatif seperti co-firing biomassa, geothermal, serta waste-to-energy.

Transisi energi juga menimbulkan ketergantungan baru pada mineral kritis serta mendorong transformasi peran minyak dan gas sebagai energi bridging. Penguatan keamanan energi menjadi semakin penting melalui pembangunan infrastruktur domestik, diversifikasi sumber pasokan, serta kontrak yang fleksibel.

Seluruh dinamika ini mempercepat kebutuhan pengembangan talenta baru di bidang EBT, penyimpanan energi, hidrogen, CCUS, dan digitalisasi jaringan. Prinsip keberlanjutan sosial menjadi krusial untuk menjaga dukungan masyarakat terhadap proyek energi.

Teknologi digital memperkuat efisiensi dan akurasi pelaporan emisi, sementara peluang bisnis EBT berskala besar menjadi motor pertumbuhan masa depan. Secara keseluruhan, megatrend Climate Change & Energy Transition menandai transformasi menyeluruh dalam produksi dan konsumsi energi.

Kualitas tata kelola menjadi faktor penentu bagi sektor energi dalam menghadapi ketidakpastian global dan mempercepat transisi menuju sistem energi bersih. Tata kelola yang kuat menciptakan kepastian regulasi, transparansi investasi, serta kepercayaan pasar. Sementara kelembagaan yang lemah mendorong ketidakpastian, inefisiensi, dan risiko biaya modal yang lebih tinggi.

Bagi sektor energi, stabilitas kebijakan sangat penting karena proyek hulu migas maupun EBT memiliki horizon investasi jangka panjang. Penyederhanaan perizinan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta kemudahan birokrasi menjadi kunci untuk mempercepat realisasi proyek energi dan menurunkan risiko investasi.

Institusi yang transparan dan akuntabel memperkuat integritas seluruh rantai nilai energi. Koordinasi lintas lembaga menjadi krusial untuk program dekarbonisasi, pembiayaan hijau, dan pelaksanaan agenda transisi. Kepastian kerangka hukum terhadap lahan, perizinan, dan regulasi transisi energi meningkatkan daya tarik investasi.

Selain itu, regulasi yang pro-investasi dan adaptif terhadap disrupsi teknologi menciptakan kompetisi pasar yang sehat dan mendorong inovasi di bidang pembangkitan terbarukan, penyimpanan energi, hingga digitalisasi jaringan.

Partisipasi publik pun menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi sosial sektor energi. Negara dengan tata kelola energi yang kuat memiliki posisi tawar lebih baik di pasar global, membuka peluang pendanaan hijau, serta memperkuat kredibilitas komitmen net-zero.

Perusahaan energi nasional seperti Pertamina mengintegrasikan megatrend ke dalam strategi dual growth yaitu memaksimalkan bisnis konvensional sekaligus mempercepat proses transisi menuju energi rendah karbon.

Pertamina berkomitmen memastikan pasokan energi fosil bagi kebutuhan domestik. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas operasi hulu, modernisasi kilang, serta optimalisasi rantai pasok migas.

Digitalisasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Melalui Integrated Operation Center dan penerapan advanced analytics, kegiatan eksplorasi dan produksi dapat dilakukan secara lebih presisi dan hemat biaya.

Sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission 2060, Pertamina juga mempercepat pengembangan portofolio energi bersih dan rendah karbon. Transformasi ini mencakup biofuel melalui inisiatif pengembangan bioetanol, biodiesel, dan bioavtur; renewable energy seperti geothermal dan solar-PV untuk mendukung bauran energi nasional; serta CCUS/CCS.

Dengan mengintegrasikan megatrend global, Pertamina bertransformasi dari perusahaan migas menjadi perusahaan energi terintegrasi dan menegaskan perannya sebagai sokoguru mendukung tercapainya visi Asta Cita Pemerintah dalam hal ketahanan dan keberlanjutan energi di Indonesia.

JENEWA - Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsa melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD), Rebeca Grynspan di kantor pusat UNCTAD, Jenewa, Swiss, pada Kamis (4/12/2025). Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kerja sama strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif (Ekraf) sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sekjen UNCTAD menyampaikan apresiasi dan pengakuan terhadap upaya Indonesia dalam pengembangan Ekraf. Ia menilai langkah yang dilakukan Indonesia dapat dijadikan contoh pengembangan di negara berkembang.

Indonesia dinilai berhasil membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia menunjukkan bagaimana ekonomi kreatif dapat menjadi pilar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di negara berkembang. Pengalaman Indonesia sangat relevan untuk dijadikan referensi global,” ujar Sekjen UNCTAD, Rebeca Grynspan.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsa menyampaikan bahwa pengakuan dari UNCTAD merupakan penguatan atas arah kebijakan Presiden Prabowo dalam pengembangan Ekraf nasional.

“Pengakuan dari UNCTAD ini menjadi bukti bahwa langkah penguatan ekosistem Ekraf yang sedang kita bangun berada pada jalur yang tepat. Indonesia siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya negara berkembang lainnya,” ujar Teuku Riefky.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan UNCTAD menyepakati kerja sama penyusunan "Creative Economy Outlook 2026" yang direncanakan diluncurkan pada Oktober 2026.

Publikasi ini akan memberikan penekanan pada kebijakan ekonomi kreatif yang tengah diimplementasikan Indonesia dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, serta penguatan daya saing global.

Kedua belah pihak juga sepakat untuk menggelar kegiatan bersama (co-organize international program) yang direncanakan masuk bagian dari rangkaian "World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026" yang akan digelar pada Oktober 2026.

"Kami menyambut baik inisiatif dan komitmen dari UNCTAD, khususnya terkait usulan kegiatan bersama yang dapat memperkuat jejaring global, membuka peluang kolaborasi bisnis, serta meningkatkan promosi produk kreatif kita di pasar internasional", imbuh Teuku Riefky.

Lebih lanjut, UNCTAD turut menyatakan dukungan teknis dan kebijakan kepada Indonesia, khususnya dalam Analisis dan rekomendasi penguatan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf). Selanjutnya penguatan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) serta pengembangan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI).

MenEkraf menegaskan bahwa kerjasama ini sangat strategis yang akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional berbasis kreativitas dan inovasi.

“Kolaborasi dengan UNCTAD ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat Ekraf dunia, sekaligus memperluas kontribusi sektor Ekraf terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” tegas Teuku Riefky.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional, Sidharto R. Suryodiputro. Sedangkan Sekjen UNCTAD didampingi oleh Director DITC, Luz Maria de la Mora, dan PIC on Creative Economy, Marisa Henderson.

Diketahui UNCTAD merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada isu pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara berkembang. UNCTAD juga dikenal sebagai lembaga yang konsisten memberikan penelitian, analisis, data, serta rekomendasi kebijakan terkait perdagangan, investasi, dan pembangunan global.