LEMBAGA think tank keuangan energi, Energy Shift Institute (Energy Shift), mengungkapkan adanya ironi antara penguasaan sumber daya nikel dan produksi baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) global.

Dalam laporannya, pada tahun ini Indonesia diperkirakan hanya memiliki 10 gigawatt-hour (Gwh) atau kurang dari 0,4 persen kapasitas produksi baterai global yang sebesar 2.800 Gwh.

Kapasitas produksi baterai EV juga disebut tertinggal dari eksploitasi nikel di Tanah Air. Energy Shift mencatat produksi nikel Indonesia mencapai 49 persen dari total produksi global pada 2022. Produksi itu diperkirakan terus melonjak hingga 70 persen pada 2040.

Jika mengutip data US Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia diperkirakan mencapai 1,8 juta metrik ton (MT) pada tahun lalu. Sementara itu, Tiongkok yang menguasai 56 persen pangsa pasar baterai EV di Asia hanya memproduksi 110 ribu ton nikel.

"Dengan kapasitas global diperkirakan meningkat dua kali lipat menuju 2030, sangat jelas produksi baterai EV RI tertinggal jauh di belakang meski produksi nikelnya meningkat lebih dari delapan kali lipat sejak 2015," ujar Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna dalam keterangan resmi, dilansir Media Indonesia, Senin, 12 Februari 2024.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini menggaungkan kebijakan hilirisasi nikel dengan menghentikan ekspor bijih nikel untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri baterai dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dunia.

Namun, sayangnya, ketika Indonesia mulai merangkak naik dalam rantai pasok industri baterai EV, perlombaan di antara negara lain sudah berjalan kencang. Misalnya dengan Tiongkok. Dalam semester pertama tahun lalu, pabrik baterai di 'Negeri Tirai Bambu' secara rata-rata memproduksi 45 persen dari total kapasitas.

"Energy Shift memandang permintaan nikel dunia untuk baterai sangat mungkin akan terus melambung seiring dengan laju adopsi KBLBB," ucap Putra.

Berdasarkan perkembangan yang ada, Putra menerangkan produsen baterai lebih condong menempatkan investasi pabrik mengikuti perkembangan pasar KBLBB. Di Indonesia, adopsi kendaraan listrik masih lamban. Hal itu dianggap menjadi permasalahan utama dalam pengembangan baterai EV di Indonesia.

Putra menyebut masuknya perusahaan mobil listrik raksasa asal Tiongkok, Build Your Dream atau BYD, diperkirakan tidak akan berimbas besar dalam pengembangan pabrik baterai berbasis nikel di Indonesia karena model mobil listrik BYD yang dijual di Indonesia menggunakan baterai tanpa nikel alias menggunakan baterai lithium ferro-phosphate(LFP).

"Dengan arah saat ini, mungkin Indonesia hanya akan bergeser dari eksportir produk nikel untuk baja tahan karat menjadi eksportir produk setengah jadi untuk industri baterai," jelas Managing Director Energy Shift Institute itu.

Putra mendorong para pemangku kepentingan untuk mengoreksi kebijakan hilirisasi nikel karena menghasilkan kapasitas produksi baterai EV yang masih kecil.

"Indonesia tampaknya telah mencapai batas daya tawar hilirisasi nikelnya. Ini adalah saat yang tepat untuk meninjau ulang dan menata kembali rencana hilirisasi ke depan," kata Putra.

Indonesia baru mulai membentuk ekosistem EV

Saat dikonfirmasi, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengakui Indonesia baru mulai membentuk ekosistem EV. Pasar EV diklaim mulai berkembang pesat sejak dua tahun terakhir.

Katanya, jika pasar kendaraan listrik berkembang di Tanah Air, industri domestik pun akan ikut tumbuh dan mendongkrak kapasitas baterai EV.

"Bila kapasitas produksi EV domestik kita berkembang, biasanya gigafactory atau pabrik pembuatan baterai raksasa juga berkembang. Ini yang masih kita upayakan," ujar Rachmat ketika merespons laporan Energy Shift.

Untuk mengejar ambisi tersebut, Rachmat menuturkan, selain konsisten menjalankan hilirisasi mineral mentah, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi EV di Indonesia dengan instrumen regulasi. Mereka menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres No.55/2019 tentang pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

Pemerintah mengiming-imingi adanya insentif berupa pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) hingga pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, pemerintah melonggarkan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produksi BEV. Penggunaan minimal 40 persen TKDN untuk industri EV seyogianya diberlakukan pada 2024, mundur pada 2026. Lalu, target TKDN 60 persen berlaku pada 2027.

"Kami optimistis dengan aturan yang ada, potensi pasar otomotif Indonesia akan menarik dan beberapa tahun ke depan pertumbuhan industri baterai EV akan meningkat pesat," harap Rachmat.

Minim persiapan

Saat dihubungi terpisah analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai pemerintah minim persiapan untuk membangun industri EV. Selama ini, pemerintah nyaman dengan peran dan keberadaan industri otomatif konvensional.

Proses hilirisasi nikel yang baru berjalan pada 2020 tidak serta-merta melahirkan industri EV. Itu disebabkan hilirisasi nikel baru berupa permurnian nikel menjadi feronikel dan sejenisnya. Hasilnya pun ujung-ujungnya diekspor.

"Pemerintah Indonesia belum memiliki persiapan yang matang untuk memulai industri EV," tegasnya.

Membawa investor asing untuk pengembangan baterai dan kendaraan listrik dinilai tak semudah membalikkan telapak tangan karena ekosistem di Indonesia belum terbentuk. Indonesia, kata Ronny, baru memiliki bahan baku berupa nikel dan kepastian rantai pasok juga masih menjadi kendala.

Ronny juga menyebut langkah strategis yang dijalankan pemerintah untuk peralihan dari kendaraan bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan ramah lingkungan dinilai tidak terukur secara jelas. Ia mencontohkan wacana pemberian pajak yang tinggi untuk kendaraan konvensional. Itu diyakini akan mendapatkan penolakan yang besar dari masyarakat.

"Karena pengguna kendaraan konvensional masih sebagai pengguna mayoritas," ucapnya.

Industri baterai EV Indonesia tertinggal

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan permasalahan utama industri baterai EV Indonesia tertinggal ialah minimnya riset mengenai teknologi baterai yang digunakan mobil listrik. Riset itu amat diperlukan terkait dengan daya tahan dan keamanan baterai.

"Penelitian baterai kita tidak berkembang dengan baik. Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa sudah amat mahir soal teknologi baterai EV. Kita sudah sangat ketinggalan di bidang pengembangan teknologi maju, terutama untuk energi hijau," tegasnya.

Saat ini, lanjut Rizal, pemerintah Indonesia hanya bisa menggandeng negara lain untuk pengembangan teknologi baterai dan kendaraan listrik dengan membangun pabrik. Padahal, Indonesia disebut memiliki keunggulan komparatif, yakni sumber daya mineral yang melimpah. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020, Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton Ni (nikel). Jumlah itu setara dengan 52% dari total cadangan nikel dunia.

Menurut Ketua Perhapi itu, pemerintah harus melakukan langkah yang terukur dari hulu hingga ke hilir untuk mengembangkan ekosistem EV.

Di hulu, perlu ada eksplorasi yang masif untuk penemuan produk mineral, seperti mineral kritis dan mineral strategis. Untuk di hilir, penguatan pelibatan triple helix yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan akademisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengembangan teknologi yang dibutuhkan.

"Lalu, ada roadmap (peta jalan) yang jelas dengan timeline yang terencana untuk mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan," tuturnya.

Pemerintah iuga harus mendorong dengan regulasi dan simplifikasi perizinan yang mendukung pengembangan industri EV di Tanah Air.

"Kompleksitas ini harus segera diselesaikan agar industri EV Indonesia berjalan dengan cepat dan baik," jelas Rizal.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

JALAN Indonesia mendapatkan kembali kedaulatan pangan seperti di era Orde Baru akan sangat terjal. Hal itu tak lepas dari orientasi pemerintah pascareformasi yang menempatkan BUMN dan pengusaha sebagai puncak piramida, sedangkan petani berada di lapisan bawah.

"Kalau memang kita ingin membangun pertanian yang berbasis petani kecil, piramida ini harus kita balik sehingga pertanian keluarga dan agroekologi ini pada puncak piramida, sedangkan BUMN, korporasi, dan entrepreneur mendukung dari bawah," kata Research Associate Center of Reform on Economics (CORE) yang juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dwi Andreas Santosa.

Untuk mencapai tujuan kedaulatan pangan, terangnya, perlu dilakukan pembalikan konsep itu agar pembangunan pertanian lebih terfokus pada peningkatan kesejahteraan petani, terutama petani kecil (small-scale farmer based agricultural development).

"Selain itu, guna mencapai kedaulatan pangan, perlu dilakukan juga upaya peningkatan diversifikasi dan produktivitas pertanian. Jawa, sebagai pusat pertanian yang strategis, perlu dipertahankan sebagai lumbung pangan yang memiliki produktivitas tinggi," papar Dwi.

Ia merujuk pada data hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik untuk menjadi parameter mirisnya kehidupan petani.

Hasil sensus itu menunjukkan adanya kenaikan jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) dari 26,14 juta pada 2013, menjadi 28,42 juta pada 2023. Namun, kenaikan jumlah RTUP itu tidak diikuti dengan penurunan jumlah usaha pertanian perorangan.

Begitu pula dengan data pertumbuhan subsektor pertanian yang mengalami penurunan. Contohnya, subsektor tanaman pangan turun sebesar 12,28 persen, hortikultura turun 10,44 persen, perkebunan turun 14,82 persen, peternakan turun 7,12 persen, diikuti perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian yang juga turun.

"Apa maknanya ketika jumlah RTUP meningkat, tetapi jumlah rumah tangga semua subsektor menurun? Artinya, sebelumnya petani bisa menanam padi sambil punya usaha ternak, masih bisa mengusahakan hortikultura. Sekarang petani hanya bisa tanaman padi, tidak ada pendapatan di luar tanaman padi. Ini berisiko," ujar Dwi.

Data BPS juga menunjukkan meningkatnya jumlah petani berlahan sempit, yakni lahan dengan luas di bawah 0,5 hektare, dari 55,3 persen pada 2013 menjadi 62,05 persen pada 2023. Fenomena itu utamanya terjadi di Pulau Jawa.

Selain itu, populasi petani yang menua juga menjadi isu serius. Situasi terakhir, persentase petani berumur di atas 45 tahun naik dari 61,86 persen pada 2013 menjadi 66,4 persen pada 2023.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dari total luas lahan sawah 7,46 juta hektar, terdapat 659.200 ha yang mengalami alih fungsi lahan dengan rincian 179.539 ha terbangun infrastruktur maupun perumahan, dan 479.661 ha menjadi perkebunan.

Impor serampangan

Ketidakberpihakan pemerintah pada petani, sambung Dwi, juga dapat dilihat dari rencana impor tiga juta ton beras pada awal tahun ini. Impor besar-besaran yang menurutnya melampaui kebutuhan domestik itu akan memukul harga beras dari petani.

"Pemerintah berencana untuk mengimpor tiga juta ton beras pada awal tahun guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dampaknya harga beras turun di tingkat konsumen ataupun produsen. Ini keputusan impor yang serampangan, tanpa dasar, tanpa data, dan tanpa perhitungan," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan rencana tambahan impor tiga juta ton beras pada 2024 untuk mengatasi defisit beras akibat El Nino.

"Beras itu tahun kemarin kita impor sekitar 3,5 juta ton. Sebanyak tiga juta sudah masuk, 500 ribu diharapkan masuk pada Januari ini. Pemerintah sudah memutuskan untuk impor juga di tahun ini sebanyak tiga juta ton, dua juta sedang berproses di Bulog," papar dia.

Hal tersebut, jelas dia, dilakukan untuk mengurangi dampak dari El Nino yang mengakibatkan defisit beras nasional hingga 2,3 juta ton. Pemerintah tak punya jalan lain untuk memenuhi kekurangan beras itu selain lewat impor beras.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengatasi defisit beras mengingat saat ini stok beras di Bulog tinggal 1,4 juta ton.

Ia menuturkan, akibat El Nino, Indonesia kekurangan 2,8 juta ton beras. Padahal, kebutuhan untuk satu bulan sekitar 2,5 juta ton sampai 2,6 juta ton.

Percepatan impor, ucapnya, berkaitan dengan persiapan kebutuhan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.

"Mohon maaf harus mengambil keputusan pahit harus mengimpor, tapi ini impor yang terukur. Importasi ini masuk ke gudang Bulog dan akan dipakai untuk intervensi pemerintah, seperti bantuan pangan, kemudian stabilisasi pasokan dan harga pangan," jelas Arief. (Naufal Zuhdi)

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

PEMERINTAH tengah mengkaji perubahan skema pemberian subsidi elpiji tabung 3 kilogram (kg), dari skema terbuka seperti yang berlaku saat ini (berbasis komoditas) menjadi tertutup (berbasis orang). Artinya, elpiji subsidi nantinya tak bisa lagi dibeli bebas oleh semua kalangan masyarakat, melainkan hanya masyarakat miskin yang sudah terdata oleh pemerintah.

Pengubahan skema penyaluran itu, kata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam konferensi pers pekan lalu, bertujuan agar pemberian subsidi dapat tepat sasaran untuk kelompok masyarakat miskin.

Tahapan awal transformasi subsidi elpiji 3 kg dilakukan melalui pendataan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pengguna di sistem berbasis web di subpenyalur atau pangkalan resmi Pertamina. Saat ini, perusahaan pelat merah itu masih memverifikasi data konsumen.

Menyikapi rencana pemerintah itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai penyaluran itu akan berhasil tepat sasaran jika skema tertutup tersebut dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi regulasi maupun skema distribusi. Penyaluran tertutup ditujukan bagi masyarakat terseleksi yang mememenuhi syarat sebagai penerima subsidi.

"Penyaluran tertutup harus dilakukan secara komprehensif. Dasar kebijakannya mesti jelas dan tidak abu-abu," ujar Sofyano, Sabtu, 20 Januari 2024.

Ia menuturkan, jika pemerintah berharap kebijakan subsidi elpiji 3 kg bisa tepat sasaran, langkah yang wajib dilakukan ialah penetapan secara jelas dan tegas penerima subsidi yang berhak, volume subsidi yang ditetapkan, serta sanksi jika ada ketentuan yang dilanggar.

"Tidak seperti selama ini yang tak ada dasar hukum yang tegas untuk penetapan penerima elpiji subsidi sehingga kuota elpiji terus membesar karena dikonsumsi banyak pihak," ungkap pengamat energi itu.

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai basis penyaluran elpiji 3 kg, saat ini Pertamina sudah mengantongi 189 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang menjadi sasaran penerima subsidi. Dari angka itu, baru 31,5 juta NIK yang tercatat melakukan transaksi pembelian elpiji 3 kg dengan KTP. Rinciannya ialah 24,4 juta NIK merupakan konsumen data P3KE desil 1 sampai 7 dan sisanya 7,1 juta ialah konsumen on demand di luar P3KE yang mendaftar di tempat pangkalan resmi Pertamina.

Percepat pendataan

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustika Pratiwi, Rabu, 17 Januaro 2024, menyampaikan pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 70/2021 tentang Perubahan atas Perpres No 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram agar subsidi bisa tepat sasaran.

Lewat revisi itu, pemerintah akan mendetailkan ketentuan mengenai siapa pengguna subsidi yang berhak mendapat tabung gas melon. Dalam aturan saat ini, sasaran pengguna elpiji 3 kg ialah rumah tangga untuk memasak, usaha mikro untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

"Di lapangan kita belum bisa identifikasi secara detail usaha mikro seperti apa yang berhak menerima. Misalnya, orang yang berjualan gorengan, itu masuk usaha mikro tepat sasaran," terangnya.

"Kita minta agar perpres itu bisa cepat direvisi supaya elpiji bisa tepat sasaran karena masih perlu didetailkan lagi untuk usaha mikro atau sasaran lainnya seperti apa," lanjut dia.

Mustika menambahkan, untuk percepatan pendataan calon penerima subsidi yang berhak, pihaknya telah mengusulkan ke Pertamina agar menambah jumlah dan sebaran subpenyalur elpiji tabung 3 kg, misalnya, dengan mempermudah pengangkatan pengecer menjadi pangkalan resmi Pertamina. Masyarakat akan semakin mudah mendaftar jika jumlah pangkalan resmi semakin banyak dan berada di dekat permukiman.

"Kami sudah mengusulkan ke Pertamina bahwa pengecer-pengecer yang ada sebaiknya dapat diangkat menjadi subpenyalur. Diatur saja jaraknya, misalnya, tiap satu kilometer itu ada satu pangkalan," imbuhnya.

Saat ini masyarakat masih bisa membeli tabung gas melon di warung atau pengecer terdekat. Mustika mengatakan pengecer tersebut juga akan terdaftar di subpenyalur Pertamina.

Pihaknya telah mengusulkan agar warung bisa diangkat menjadi subpenyalur resmi. Ia meminta Pertamina segera mengidentifikasi warung-warung dengan penjualan elpiji 3 kg skala besar.

Pemerintah, terangnya, juga akan memperpanjang pendaftaran pembelian elpiji 3 kg dengan menggunakan KTP dan KK hingga 31 Mei 2024. Penyaluran dengan skema tertutup nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Penguatan pengawasan

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mendukung rencana penyaluran subsidi elpiji 3 kg secara tertutup. Ia menekankan pentingnya pengawasan atau monitor secara ketat dan kontrol yang baik agar distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran.

"Saya sangat setuju soal penyaluran tertutup. Namun, perlu ada monitor untuk efektivitas perbaikan pelayanan dan kontrol agar akses elpiji 3 kg bisa ke tangan masyarakat sesuai dengan target," ucapnya saat dihubungi Jumat, 19 Januari 2024.

Moshe mendorong Pertamina aktif 'menjemput bola' dalam pendataan penerima subsidi elpiji 3 kg. Perusahaan minyak dan gas (migas) negara itu mesti aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk mengidentifikasi masyarakat yang ditargetkan sebagai penerima manfaat.

"Dan juga bersama pemda membantu dalam penyediaan akses elpiji 3 kg ke pengecer," kata Moshe.

Dihubungi di kesempatan terpisah, Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengaku khawatir penyaluran dengan skema tertutup itu akan berjalan mulus. Masalah utamanya ialah ketidakakuratan data penduduk miskin yang dipegang pemerintah.

"Apakah pemerintah berani menjamin data orang miskin sudah presisi? Jangan sampai ada pelanggaran hak orang miskin dalam mendapatkan gas elpiji 3 kg," katanya.

Ketimbang gonta-ganti skema, Tulus lebih mendorong adanya peningkatan pengawasan di tingkat agen, pangkalan, dan pengecer supaya tidak ada kebocoran penyaluran elpiji 3 kg. Pasalnya, titik penyimpangan terbesar dari penyaluran subsidi itu di agen. Pengecer nakal dengan mudah mengoplos langsung gas melon 3 kilogram ke tabung 12 kilogram.

Jika pemerintah ketat mengawasi pendistribusiannya, ia yakin kuota subsidi elpiji 3 kg tak terus membengkak tiap tahunnya.

Data ESDM menyebutkan, penyaluran elpiji 3 kg terus meningkat sejak 2017. Pada 2023, realisasi penyaluran mencapai 8,05 juta metrik ton (MT), atau di atas kuota anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni delapan juta MT.

"Asal pemerintah konsisten dengan pengawasan ketat, pemanfaatan kuota ini bisa ditekan," ujar Tulus.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia diperkirakan bakal melambat pada tahun ini menjadi 4,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut lebih rendah dari prakiraan pertumbuhan 2023 yang berada di angka lima persen (yoy).

Proyeksi itu termuat dalam laporan teranyar Bank Dunia bertajuk Global Economics Prospect (GEP) yang dirilis pada Rabu, 10 Januari 2024. Dalam laporan itu pula, ekonomi Indonesia juga diperkirakan akan stagnan. Pada 2025, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap, yakni 4,9 persen (yoy).

Melambatnya prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik yang turut lebih rendah. Dalam laporannya, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi kawasan itu akan tumbuh 4,5 persen (yoy) pada 2024 dan 4,4 persen (yoy) pada 2025, lebih rendah dari prakiraan pertumbuhan 2023 yang berada di angka 5,1 persen (yoy).

Hal tersebut utamanya terjadi lantaran Bank Dunia memperkirakan perlambatan ekonomi Tiongkok masih akan terjadi dan memberi pengaruh signifikan. Negeri Tirai Bambu juga bakal dihadapkan pada pelemahan konsumsi domestik, sedangkan negara lain di Asia Timur dan Pasifik diperkirakan justru akan mengalami penguatan.

Selain ekonomi Tiongkok, kawasan Asia Timur dan Pasifik bakal dihadapkan pula dengan kondisi konflik Timur Tengah yang juga dinilai akan memengaruhi perekonomian kawasan. Risiko lain seperti pelemahan perdagangan global, cuaca ekstrem yang dapat menghambat investasi di negara-negara kawasan juga patut menjadi perhatian.

Pelemahan ekonomi Indonesia dan kawasan sejalan dengan proyeksi ekonomi global yang diperkirakan melambat. Meski risiko resesi global kian kecil, Bank Dunia memperkirakan perekonomian global hanya mampu tumbuh 2,4 persem (yoy) tahun ini dan menguat menjadi 2,7 persen pada 2025.

Laporan Bank Dunia mengenai ekonomi Indonesia itu dinilai sesuai dengan kondisi dan potensi dinamika yang bakal terjadi pada tahun ini. Periset dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan proyeksi tersebut relatif sama seperti yang dikeluarkan CORE Indonesia pada November lalu.

"Proyeksi tersebut juga relatif sama dengan proyeksi yang kami lakukan pada November di tahun lalu yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun ini bisa berada di kisaran 4,9 persen sampai lima persen," ujarnya saat dihubungi, Jumat, 12 Januari 2024.

Dari sisi global, terdapat faktor signifikan yang akan memengaruhi perekonomian Indonesia di tahun ini. Pelemahan ekonomi Tiongkok sebagai negara utama mitra dagang Indonesia. Lesunya ekonomi Negeri Tirai Bambu akan berdampak besar pada kinerja dagang Indonesia pada 2024.

Geliat konsumsi rumah tangga

Sementara itu, dari dalam negeri, kata Yusuf, geliat konsumsi rumah tangga bakal menjadi penentu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia memperkirakan konsumsi rumah tangga akan tumbuh stabil tahun ini, meski ada potensi pelemahan secara minor.

Potensi pelemahan konsumsi rumah tangga itu terjadi di antaranya karena efek pendapatan rumah tangga dari kenaikan harga komoditas pada 2022 dan awal 2023 diperkirakan akan hilang pada tahun ini.

Selain itu, konsumsi barang-barang tahan lama yang mengandalkan kredit, seperti kendaraan dan properti, juga akan sedikit tertekan oleh dampak pengetatan moneter Bank Indonesia yang dilakukan pada akhir kuartal di tahun lalu.

Meskipun begitu, pengeluaran terkait dengan kontestasi politik, termasuk pilpres, pileg, dan pilkada, diperkirakan akan memberikan dampak terhadap konsumsi domestik meskipun dalam level yang tidak begitu besar.

Tingkat inflasi yang diperkirakan berada pada rentang 2-3 persen juga dinilai tidak akan menahan laju konsumsi pada tahun ini, kecuali terjadi lonjakan inflasi pada komponen volatile food.

Yusuf menilai dampak beberapa insentif fiskal pemerintah dan peningkatan anggaran bantuan sosial akan sedikit menyumbang pertumbuhan konsumsi. "Namun, hal tersebut juga berpotensi tergerus jika pemerintah jadi menaikkan atau menjalankan kebijakan tarif PPN yang lebih tinggi atau meningkat menjadi 12 persen," kata dia.

"Ditambah kebijakan seperti penerapan cukai minuman berpemanis dan dalam kemasan serta kenaikan cukai hasil tembakau," lanjutnya.

Sementara itu, dari sisi investasi, Yusuf berpandangan pertumbuhannya relatif tetap stabil didukung oleh investasi yang berkaitan dengan hilirisasi tambang yang diperkirakan akan tetap berlanjut di tahun ini. Proyeksi investasi itu diharapkan dapat menahan perlambatan yang mungkin terjadi pada belanja modal pemerintah dan swasta di sektor yang terpengaruh oleh dinamika ekonomi global.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan mampu mencapai 5,2 persen (yoy). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan target tersebut dapat dicapai lantaran ketidakpastian dunia telah menunjukkan penurunan.

Kondisi ekonomi global, menurut perempuan yang karib disapa Ani tersebut, dinilai telah membaik. Itu ditandai dengan perekonomian Amerika Serikat yang telah menunjukkan perbaikan setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Dunia usaha realistis

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis Bank Dunia itu juga dinilai cukup realistis oleh para pelaku usaha di Tanah Air. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) justru memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dengan batas bawah yang lebih rendah di tahun ini, yaitu 4,8 persen (yoy) hingga 5,2 persen (yoy).

"Pada prinsipnya pertumbuhan 2024 sangat tergantung pada keberhasilan pemerintah dan seluruh stakeholder ekonomi-politik Indonesia dalam menciptakan certainty berusaha," kata Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi terpisah.

Kepastian iklim berusaha itu menjadi penting terutama selama masa transisi politik di Indonesia. Stimulus peningkatan kinerja ekonomi dan penciptaan stabilitas makro di tahun ini juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Pada 2024 ini banyak faktor yang memengaruhi, baik dari internal maupun eksternal terhadap keberlangsungan ekonomi Indonesia. Karenanya, menurut Shinta, kondisi tersebut perlu dikompensasi dengan upaya ekstra peningkatan stabilitas, daya saing, dan daya tarik iklim usaha ataupun investasi riil di Tanah Air.

Proyeksi yang dikeluarkan Bank Dunia juga sedianya memengaruhi ekspektasi kinerja usaha tahun ini. Itu dapat menjadi pertimbangan bagi pebisnis untuk melakukan ekspansi usaha untuk lebih berhati-hati. Namun, secara umum Shinta menilai aktivitas usaha masih akan berjalan secara normal.

"Survei Apindo tahun lalu masih memperlihatkan bahwa mayoritas pelaku usaha tetap optimistis pertumbuhan bisa mencapai lima persen, dan sekitar 58 persen pelaku usaha juga masih memiliki minat untuk melakukan ekspansi usaha, meskipun tentu saja tergantung pada kondisi iklim usaha/investasi terkait," terangnya.

5 faktor bagi dunia usaha tetap berkontribusi ke perekonomian

Lebih lanjut, Shinta mengatakan terdapat sejumlah faktor penting yang diperlukan dunia usaha untuk tetap bisa berkontribusi memompa perekonomian nasional tahun ini.

Pertama, dibutuhkannya stabilitas sosio-politik dan adanya smooth leadership transition, alias tidak ada huru-hara, perpecahan atau polarisasi masyarakat, upaya delegitimasi, kecurangan pemilu, dan proses transisi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, ketahanan dan stabilitas kondisi makro ekonomi nasional, termasuk parameter inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat. Akan lebih baik, menurut Shinta, bila suku bunga pinjaman riil usaha bisa diturunkan ke level yang bersaing di ASEAN dan diberikan perluasan akses, serta bantuan pembiayaan untuk UMKM agar kinerja ekonomi nasional bisa lebih dimaksimalkan.

Ketiga, adanya kepastian iklim usaha yang memadai. "Ini khususnya perlu dibuktikan dengan peningkatan konsistensi pelaksanaan kebijakan reformasi struktural yang sudah ditetapkan hingga saat ini," tutur Shinta.

Keempat, terpilihnya pemimpin yang betul-betul berkomitmen meneruskan dan menyempurnakan capaian reformasi struktural iklim usaha atau investasi nasional yang sudah dilakukan saat ini. Itu diperlukan agar lebih berorientasi daya saing Indonesia di tingkat global.

Kelima, adanya proses transisi kepemimpinan yang cepat. Dalam artian, pemimpin terpilih bisa segera menciptakan kabinet yang kompeten atau dipercaya pasar sekaligus dapat bekerja secara efektif dalam meningkatkan daya saing iklim usaha ataupun investasi Indonesia.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi inflasi yang tercatat 2,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada 2023 berada dalam kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia. Baik otoritas fiskal maupun moneter menyebut capaian itu cukup positif dan terkendali.

Namun, angka inflasi itu tak serta-merta menunjukkan stabilitas menyeluruh di lapangan. Tingkat inflasi itu bahkan terbilang tinggi, mengingat di tahun sebelumnya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada peningkatan harga barang-barang lainnya.

Belum lagi gejolak harga pangan yang terjadi sepanjang 2023 turut menambah beban masyarakat kelompok menengah bawah. Peningkatan biaya hidup selepas pandemi covid-19 juga makin terasa lantaran pendapatan masyarakat golongan itu belum mampu mengimbangi pengeluaran.

"Inflasi memang cukup rendah, sekitar 2,5 persen, tetapi ini kan inflasi ketika harga-harga sudah tinggi. Inflasi itu bukan artinya harga-harga jadi rendah, melainkan kenaikan harganya lebih rendah dari sebelumnya, tetapi kita tahu harga ini sebelumnya sudah tinggi," ujar Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dihubungi, Jumat, 5 Januari 2024.

"Sebesar 2,5 persen dari harga yang tinggi, baseline yang tinggi, itu artinya kenaikan yang tinggi juga. Jadi harga-harga ini sudah tinggi. Sementara itu, income dari masyarakat ini memang mengalami permasalahan," sambungnya.

Akibatnya, belakangan ini muncul fenomena dissavings (makan tabungan) di kelompok masyarakat menengah bawah. Itu mempertegas beban yang dihadapi mayoritas penduduk di Tanah Air kian berat. Dengan kata lain, daya beli masyarakat berpotensi terancam dan pelemahan konsumsi mulai terjadi.

Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dus, lesunya konsumsi masyarakat dapat berimbas signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi di tahun ini.

"Dengan masih besarnya porsi tenaga kerja di sektor informal, mereka tidak mampu mempunyai income yang mencukupi dan pasti. Kita sudah melihat juga sebenarnya purchasing power masyarakat itu mengalami pelemahan. Ini tentunya merupakan indikasi kalau dibiarkan, masyarakat itu akan banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan," tutur Yose.

Dorongan bagi pemerintah untuk menaruh fokus kepada kelas menengah telah banyak diserukan berbagai pihak. Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhamad Chatib Basri, misalnya, mewanti-wanti agar pengambil kebijakan mewaspadai gejala pelemahan daya beli kelas menengah.

Jangan sampai pemerintah menutup mata dan membiarkan situasi tersebut berlarut. Dikhawatirkan, The Chilean Paradox yang terjadi di Cile dapat terjadi di Indonesia. Pada 2019, nyaris terjadi revolusi di negara dengan pertumbuhan terbaik di Amerika Latin itu.

"Jadi, ini semakin besar middle class kita, 10 atau 15 tahun ke depan, perlu dipikirkan lagi instrumennya apa. Tidak bisa lagi cash transfer. Mereka akan butuh lebih pada kualitas pendidikan yang baik, sarana transportasi yang lebih baik. Ini yang akan menjadi isu political economy ke depan," terang Chatib, beberapa waktu lalu.

Berikan dukungan

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola, Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agus Eko Nugroho mengatakan fenomena makan tabungan itu harus menjadi perhatian lantaran berpotensi menurunkan optimisme kelas menengah.

Kelas menengah, lanjutnya, perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah. Stimulus fiskal dan peningkatan pelayanan menjadi hal yang paling relevan untuk membantu masyarakat kelompok menengah yang sejauh ini tampak dianaktirikan dari dukungan kebijakan.

Agus mengatakan, insentif atau stimulus yang spesifik ditujukan untuk mendorong peningkatan daya beli dan potensi akumulasi tabungan bagi kelas menengah menjadi hal penting. Setidaknya ada tiga kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah.

Pertama, insentif pajak penghasilan untuk pendidikan dan kesehatan. Kedua, insentif dan kemudahan akses KPR, khususnya first-home buyer dan insentif pembiayaan renovasi rumah layak. Ketiga, kemudahan untuk pembiayaan atau akses pada pension fund, terutama untuk pekerja mandiri dan kontrak.

Ketidakstabilan ekonomi dan stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 4-5 persen dan kontraksi perekonomian akibat pandemi covid-19 memberikan tekanan pada penurunan daya beli kelompok ini.

"Dengan situasi seperti ini, kelas menengah kita akan sulit mendapatkan akumulasi tabungan karena akan tertekan oleh kebutuhan konsumsi sekunder dan tersier, di samping pengeluaran untuk cicilan pokok dan bunga pinjaman, seperti KPR dan kredit konsumsi lainnya," jelas Agus.

Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan fenomena dissavings akan menjadi potensi masalah yang serius jika tak direspons dengan baik oleh pemerintah.

Hal yang paling mungkin dan dapat segera dilakukan pemerintah ialah dari sisi kebijakan perpajakan. Jika fenomena makan tabungan juga diikuti dengan penurunan pendapatan, ada potensi resistansi pembayaran pajak dari kelompok masyarakat tersebut.

"Penting untuk melakukan advokasi dan pelayanan pajak yang simpatik agar tidak kehilangan potensi penerimaan. Hanya dengan penerimaan pajak yang baik, pemerintah kemudian bisa membuat kebijakan-kebijakan fiskal yang sifatnya 'transfer' untuk meredam penurunan pendapatan tersebut," kata Dewa.

Timpang pendapatan

Sedianya, kelas menengah juga mendominasi pasar tenaga kerja di Tanah Air. Sayangnya, banyak dari mereka merupakan pekerja informal ataupun kontrak yang rentan terhadap perubahan di dalam perekonomian. Perhatian kebijakan semestinya disasar pada segmen tersebut.

Di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat, masyarakat kelas menengah kian muram. Itu disebabkan pendapatan yang diterima sedianya sebatas upah minimum, tak sedikit pula yang justru memperoleh di bawah batas minimum.

Kenaikan upah pekerja swasta secara rerata hanya tiga persen tahun ini. Jauh di bawah ketetapan penaikan upah aparatur sipil negara (ASN) yang mencapai delapan persen. Realitas itu dinilai diskriminatif dan melukai hati rakyat.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan pemerintah secara terang-terangan telah mendiskriminasi pekerja ataupun buruh di Tanah Air. "Itu menyakiti hati rakyat, terutama pekerja buruh. Jadi, rasa dianaktirikan, dibedakan, itu terlihat sekali," kata dia.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edy Wuryanto juga menilai gelagat pemerintah terhadap pekerja ataupun buruh swasta menunjukkan ketidakadilan.

Karenanya, menurut dia, pemerintah perlu untuk menopang daya beli pekerja ataupun buruh swasta. Itu dapat dilakukan dengan menyubsidi harga-harga kebutuhan dasar yang saat ini mencekik bagi kelompok tersebut.

"Yang diberikan subsidi adalah pekerja dengan upah sebatas upah minimum hingga 30 persen di atas upah minimum. Bila ini diberikan APBN atau APBD, ada keseimbangan penaikan upah ASN dan swasta," kata dia.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)

BADAN Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan survei biaya hidup (SBH) 2022 untuk memutakhirkan SBH sebelumnya, yakni SBH 2018. Secara garis besar, latar belakang dari penyelenggaraan SBH itu ialah untuk menangkap perubahan pola konsumsi yang terjadi di masyarakat.

"Kita bisa rasakan semenjak pandemi secara signifikan pola konsumsi masyarakat berubah," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam acara Sosialisasi Hasil Survei Biaya Hidup yang dikutip pada Jumat, 15 Desember 2023.

Oleh karenanya, lanjut Pudji, bobot SBH sebelumnya, yaitu SBH 2018, dirasa masih menjadi semakin kurang relevan untuk menggambarkan atau merefleksikan pola konsumsi masyarakat saat ini. Selain itu, perkembangan barang dan jasa yang luar biasa yang bermunculan belakangan ini mencerminkan pergeseran preferensi dan prioritas dari masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Adanya perubahan dinamika pasar yang banyak outlet-outlet yang tumbuh, banyak pasar-pasar dan pasar online yang semakin banyak menawarkan tidak hanya beragam produk dan harga, juga menjadi latar belakang dilakukannya SBH 2022.

"Tentunya tidak lepas dari rekomendasi yang diberikan oleh dunia internasional, memang kita diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran bobot maksimal lima tahun. Jadi jangan sampai lebih dari lima tahun," jelas Pudji.

Pada SBH 2022, ujar Puji, dilakukan penambahan cakupan wilayah, yaitu dengan menambahkan wilayah rural yang menjadi representasi dari pola konsumsi masyarakat. Adapun pembaruan yang ada di dalam SBH 2022 meliputi cakupan wilayah IHK, dari yang sebelumnya hanya sebanyak 90 kabupaten/kota menjadi 150 kabupaten/kota yang terdiri atas 90 kota IHK lama ditambah dengan 60 wilayah rural. Selain itu, cakupan sampel survei IHK bertambah dari 141.600 rumah tangga menjadi 240 ribu rumah tangga.

Paket komoditas yang diperoleh dari SBH 2022 terlihat lebih luas dan lebih besar, mencirikan semakin bervariasinya komoditas yang saat ini dikonsumsi masyarakat.

Komoditas yang hilang

Adapun output pertama yang ingin dicapai dari SBH 2022 ialah untuk mendapatkan paket komoditas. Terjadi perbedaan jumlah komoditas yang terpilih dari SBH 2022 jika dibandingkan dengan SBH 2018, yaitu dari 835 pada 2018 menjadi 847 pada 2022.

"Komoditas yang hilang ini contohnya adalah antena TV, ya, karena kita sudah beralih ke TV digital sehingga tidak lagi mengonsumsi antena TV. Kemudian VCD/DVD player ini tidak lagi terpilih, kemudian Playstation karena game sekarang sudah bisa dilakukan secara online gitu, ya," ucap Pudji.

Berikutnya, terang Pudji, majalah dan tabloid juga menjadi komoditas yang hilang pada SBH 2022. Adapun komoditas baru yang masuk dalam SBH 2022 antara lain tarif LTT dan MRT, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang merokok menggunakan rokok elektrik.

Output kedua dari SBH 2022 ialah diagram timbang atau bobot nilai konsumsi terjadi perbedaan bobot nilai konsumsi antara SBH 2018 dengan SBH 2022 per kelompoknya.

"Perbedaan bobot ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat pada 2022 dibandingkan dengan 2018, terutama kalau kita lihat terjadi perubahan pola konsumsi ini pada kelompok 1, yaitu makanan, minuman, dan tembakau yang naik 2,99 persen poinnya. Kemudian juga kelompok 3, yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang turun 4,03 persen poin dan kemudian di kelompok 10 penyediaan makanan dan minuman serta restoran yang naik 1,37 persen poin," cetusnya.

Berikutnya, jika dilihat secara khusus untuk perbandingan antara 90 kota lama dengan 60 kabupaten baru, dari hasil SBH 2022 menunjukkan perbandingan bobot nilai konsumsi antara 90 kota IHK 60 kabupaten tambahan untuk wilayah rural.

Berdasarkan hasil SBH 2022, di sini terlihat bahwa perbedaan yang signifikan itu terlihat ada pada kelompok 1, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara umum, untuk kelompok satu itu terlihat terjadi perbedaan antara pola konsumsi masyarakat di wilayah perkotaan dan pola konsumsi masyarakat di wilayah perdesaan.

"Jadi hal ini mengindikasikan terlihat masyarakat di daerah perdesaan lebih memprioritaskan mengonsumsi kebutuhan pokok seperti makanan minuman dan kemudian juga tadi pakaian dan alas kaki kalau kita lihat di kelompok duanya, ya," jelasnya.

10 kota dengan konsumsi rata-rata tertinggi per bulan

Adapun 10 kota dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga per bulannya tertinggi di dalam 90 kota lama menurut SBH 2022 ialah:

DKI Jakarta sebesar Rp14.884.110.
Bekasi sebesar Rp14.335.418.
Surabaya sebesar Rp13.357.751.
Depok sebesar Rp12.353.766.
Makassar sebesar Rp11.504.941.
Tangerang sebesar Rp10.964.939.
Bogor Rp10.371.157.
Kendari Rp10.233.553.
Batam Rp10.026.848.
Balikpapan sebesar Rp9.869.210.

10 kota dengan konsumsi rata-rata terendah per bulan

Sementara itu, untuk 10 kota dengan dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga sebulan terendah dimulai dari:

Cilacap sebesar Rp5.375.074.
Maumere Rp5.528.034.
Sibolga Rp5.687.330.
Kudus Rp5.712.306.
Tegal Rp5.867.107.
Purwokerto Rp5.881.121.
Singaraja Rp5.978.832.
Sumenep Rp5.994.442.
Jember Rp6.091.715.
Waingapu Rp6.151.971.

10 kabupaten dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga tertinggi

Adapun 10 kabupaten dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga tertinggi ada di:

Kabupaten Berau sebesar Rp8.038.941.
Kabupaten Badung sebesar Rp7.031.497.
Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp6.823.949.
Kabupaten Belitung Timur Rp6.662.259.
Kabupaten Kolaka Rp6.644.566.
Kabupaten Halmahera Tengah Rp6.576.733.
Kabupaten Bandung Rp6.507.672.
Kabupaten Sorong Rp6.379.075.
Kabupaten Gresik Rp6.329.937.
Kabupaten Bangka Barat Rp6.241.712.

10 kabupaten dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga terendah dimulai dari:

Kabupaten Toli-Toli yang hanya sebesar Rp.3.870.360.
Kabupaten Timor Tengah Selatan Rp3.886.518.
Kabupaten Lampung Timur Rp 3.904.243.
Kabupaten Kapuas Rp4.160.794.
Kabupaten Aceh Tamiang Rp4.163.535.
Kabupaten Mesuji Rp4.193.445.
Kabupaten Minahasa Selatan Rp4.302.507.
Kabupaten Wonosobo Rp4.318.624.
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp4.345.108.
Kabupaten Tulungagung Rp4.447.479.

Hasilkan data inflasi yang akurat

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pentingnya pengendalian inflasi menjadi pertimbangan bahwa SBH menjadi kunci penting untuk Indonesia bisa menghasilkan data inflasi yang baik dan akurat karena bobot inflasi ditentukan survei biaya hidup.

"Langkah kita melakukan SBH 2022 adalah untuk kita bisa menangkap perubahan pola hidup yang terjadi di masyarakat kita sehingga nanti penghitungan bobot dari inflasi ini akan menjadi lebih baik dan lebih akurat sesuai dengan perkembangan terkini yang terjadi di masyarakat kita akibat mungkin pandemi covid-19 menyebabkan pola konsumsi masyarakat kita berubah," tutur dia.

Menurutnya, pemanfaatan data inflasi sangat banyak. Sebagai contoh, inflasi bersama digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan yang disebut dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan untuk menghitung APBN dan menghitung sasaran sasaran pembangunan.

Kedua, inflasi merupakan sasaran dari kebijakan moneter sehingga pastinya Bank Indonesia terus memastikan angka inflasi yang dihasilkan dan dikeluarkan BPS diharapkan bisa sesuai dengan sasaran dalam rentang inflasi yang ditetapkan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia.

"Angka inflasi Januari 2024 yang kemudian akan kami rilis pada 1 Februari 2024 akan menggunakan SBH dengan tahun dasar 2022. Oleh sebab itu, penting kiranya kami melakukan sosialisasi ini karena penyusunan IHK sangat penting untuk digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi dari waktu ke waktu. Kami juga meyakini pastinya terjadi perubahan pola konsumsi dari masyarakat kita kalau kita bandingkan dari SBH 2022 dengan SBH 2018," terangnya.

Tentunya, ujar Amalia, dengan SBH 2022 sekaligus mulai tahun depan, dirinya akan memastikan BPS bisa menyampaikan atau mengeluarkan data inflasi provinsi yang jumlahnya sesuai dengan provinsi saat ini.

"Jadi bukan lagi 34 provinsi, tetapi sudah mencakup 38 provinsi sehingga sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada yang kita miliki saat ini," papar Amalia.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Wahyu Agung Nugroho menyebut pada kebijakan moneter Bank Indonesia paling tidak memiliki sasaran yang ingin dicapai.

"Pertama stabilitas harga, di sini kita mencoba untuk meminta optimum level antara harga dan output seperti apa. Nah, kita formulakan seperti itu untuk tujuan yang pertama stabilitas harga dari situ terlihat memang inflasi mempunyai peranan sangat penting karena pada akhirnya nanti Bank Indonesia akan merespons kebijakan, terutama untuk stabilitas harga kita basisnya masih suku bunga," ucap Wahyu.

Dengan SBH yang baru ini, ujar Wahyu, nantinya BI akan melihat lagi bagaimana komposisi dari IHK setelah dipecah menjadi inflasi inti, inflasi komponen harga bergejolak, dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah.

"Kita tidak ingin menetapkan target inflasi yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi. Kita coba cari yang kira-kira pas seperti apa. Dengan SBH yang baru ini, moga-moga bisa meminimalkan measurement basis yang ada itu. Sebab (SBH 2022) sudah menangkap fenomena-fenomena baru, termasuk adanya pergeseran tidak hanya pasar dari pasar tradisional dan pasar modern, tapi sudah ke pasar online, nah ini yang sepertinya sudah ditangkap di SBH," jelas dia. (Naufal Zuhdi)

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(AHL)