Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kementeriannya masih mengkaji kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik, termasuk besaran insentif dan skema penyalurannya.

Hingga saat ini besaran subsidi belum diputuskan dan masih dibahas oleh tim teknis lintas kementerian.

“Belum diumumkan saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis,” kata Agus di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Terkait wacana subsidi sebesar Rp5 juta per unit yang sempat disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Agus menyebut angka tersebut masih menunggu penetapan resmi.

“Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus ya,” katanya.

Di samping itu, ia menilai pemberian subsidi motor listrik sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan target penurunan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Dirinya turut menyinggung dinamika geopolitik global sebagai pelajaran penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting. Jadi angka Rp5 juta (per unit) itu saya kira angka yang cukup baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya peluang pemberian subsidi untuk mobil listrik. Hal ini mengingat pemerintah memiliki target jangka panjang agar seluruh kendaraan beralih ke berbasis listrik.

"Semua nanti akan berbasis electric vehicle. Karena apa? Karena sekali lagi, dulu waktu kita desain program EV itu kan masih kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan (krisis) Hormuz sehingga itu juga harus dikaitkan, dan mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif motor listrik mulai diberlakukan tahun ini.

Program tersebut direncanakan berjalan secara bertahap, dengan target awal mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor. Kajian awal pemerintah mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit.

Namun, besaran tersebut masih berpotensi berubah seiring proses finalisasi kebijakan yang saat ini masih berlangsung.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam menjaga dan memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, seiring dimulainya entry meeting pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami memandang entry meeting ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi, komunikasi, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel dan berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pihaknya terus menjaga kualitas dan integritas pengelolaan keuangan negara, dengan bukti konkret selama 17 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2008 hingga 2024, Kemenperin berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Menperin menegaskan capaian tersebut merupakan amanah yang harus terus dijaga.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa ruang perbaikan selalu terbuka. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 ini, kami berkomitmen untuk bersikap kooperatif, terbuka, siap bekerjasama dengan tim pemeriksa BPK dan memeriksa Laporan Keuangan Kemenperin Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.

Dari sisi tindak lanjut rekomendasi BPK, sejak 2005 hingga 2025 Kemenperin telah menyelesaikan 84,67 persen rekomendasi. Meski demikian, Menperin menilai capaian tersebut belum memuaskan karena target penyelesaian seharusnya berada di atas 90 persen.

Upaya percepatan tindak lanjut temuan turut memperkuat integritas birokrasi. Hingga 2025, sejumlah satuan kerja telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Membangun dan menjaga integritas merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen bersama dan perbaikan yang terus-menerus, kami optimistis Kementerian Perindustrian dapat terus memperkuat tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” katanya.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi pendapatan Kemenperin pada 2025 melampaui target hingga 116,43 persen. Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp2,09 triliun, dengan memperhitungkan blokir anggaran sebesar Rp367,4 miliar.

Realisasi tersebut merupakan konsolidasi laporan keuangan dari 107 satuan kerja pusat dan daerah, termasuk satuan kerja berstatus Badan Layanan Umum (BLU).

Kemenperin juga mencatat peningkatan nilai pendapatan dan aset seiring pengembangan fasilitas pendidikan dan jasa industri di berbagai daerah.

Selain itu, Menperin menyampaikan, kinerja industri pengolahan pada 2025 kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi tercatat 6,17 persen, sedangkan manufaktur mencapai 6,26 persen.

Sementara pada 2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen dan industri pengolahan tumbuh lebih tinggi, yakni 5,30 persen.

Capaian tersebut kata dia, menegaskan industri tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus membantah adanya deindustrialisasi di Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Perindustrian ( Menperin ), Agus Gumiwang Kartasasmita memproyeksikan penjualan mobil nasional sepanjang tahun 2026 mencapai 850.000 unit. Proyeksi tersebut disampaikan saat membuka Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

"Proyeksi penjualan mobil nasional pada tahun ini 850.000 unit dari total kapasitas produksinya yang tadi saya sampaikan sekitar 2,5-2,6 juta. Ini angka konservatif, dan mudah-mudahan itu akan bisa tercapai, bahkan melebihi," ungkap Menperin Agus.

Pasar Mobil Bensin Berdarah, tapi Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Meledak 49% Kalahkan Amerika!



Menurutnya target penjualan 2026 tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan capaian sepanjang tahun 2025. Ia menyebutkan, penjualan mobil nasional tahun lalu tercatat sekitar 803.000 unit, sehingga proyeksi 2026 mencerminkan kenaikan sekitar 5,4%.

Meski demikian, Menperin Agus mengakui bahwa target tersebut masih belum cukup kuat untuk mengembalikan industri otomotif nasional ke level penjualan lebih dari 1 juta unit seperti sebelum pandemi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Masih belum cukup kuat untuk menembus level 1 juta unit sebelum masa pandemi. Sekali lagi kita harus bersama, seluruh stakeholder, kita cari cara-cara yang sebaik untuk bisa kembali mereboundkan industri yang, subsektor industri yang sangat penting ini," jelasnya.

Menperin Agus menjelaskan, pemulihan pasar domestik menjadi faktor kunci dalam mendorong kinerja industri otomotif, meskipun prosesnya diperkirakan berlangsung secara bertahap. Ia mengungkapkan, bahwa sepanjang 2025, industri otomotif nasional menghadapi tekanan cukup berat.

Data Kemenperin mencatat, penjualan mobil secara wholesale pada 2025 mencapai 803.000 unit, turun 7,2% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 856.000 unit. Penurunan serupa juga terjadi pada penjualan retail, yang merosot 6,3% dari 889.000 unit pada 2024 menjadi 833.000 unit pada 2025.

JAKARTA - Ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 resmi dibuka pada Kamis (5/2/2026). Pembukaan pameran otomotif tahunan itu dilakukan langsung oleh Menteri Perindustrian ( Menperin ) Agus Gumiwang Kartasasmita yang menegaskan bahwa kinerja sektor manufaktur nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Dalam sambutannya, Agus mengungkapkan bahwa sepanjang kuartal I hingga kuartal III tahun 2025, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia mencapai 5,17%. Angka tersebut setara dengan peningkatan nilai sebesar Rp92,16 triliun berdasarkan harga konstan.

Motor Sport 250cc Buatan China Ini Siap Panaskan IIMS 2026



"Dari Rp1.783 triliun di tahun 2024 meningkat menjadi Rp1.875,33 triliun pada tahun 2025, year on year. Dan angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, Menperin menekankan bahwa capaian tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir, pertumbuhan manufaktur mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional selama dua kuartal berturut-turut, yakni pada kuartal II dan kuartal III tahun 2025.

"Jadi selama 14 tahun belakang selalu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan manufaktur. Sekarang dua kuartal terakhir pertumbuhan manufaktur lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi," lanjutnya.

Agus menilai kondisi ini merupakan arah yang ideal bagi perekonomian nasional. Menurutnya, sektor industri manufaktur seharusnya menjadi motor penggerak utama ekonomi, bukan sebaliknya.

Banjir Baja Impor, Pengusaha Minta Lahirkan Konglomerasi Baru Dorong Investasi



Ia pun optimistis tren positif tersebut akan berlanjut dan berharap data resmi yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini kembali menunjukkan kontribusi dan pertumbuhan sektor manufaktur yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mudah-mudahan dalam release yang akan kita dengar beberapa menit lagi (rilis BPS), yaitu kembali akan terlihat bahwa kontribusi, bahwa pertumbuhan manufaktur itu akan kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi. Karena memang seharusnya seperti itu, manufaktur justru yang harus mengangkat ekonomi," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat peran Indonesia Chip Design Collaborative Center (ICDEC) untuk mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi desain chip sebagai bagian dari penguatan ekosistem semikonduktor nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ICDEC merupakan inisiatif Kemenperin yang telah dimulai sejak 2023 dan saat ini melibatkan 16 perguruan tinggi dengan kepakaran desain chip.

“Fokus awal kami adalah menyiapkan SDM (sumber daya manusia) yang mampu mendesain chip, karena desain merupakan segmen bernilai tambah tinggi dan berbasis pengetahuan,” ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan ICDEC beroperasi sebagai organisasi nirlaba dan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan mengandalkan kolaborasi dengan perguruan tinggi, industri, dan mitra global.

Melalui ICDEC, Kemenperin mengembangkan program pelatihan, lokakarya, inkubasi, serta forum desain dan konsorsium pengelolaan kekayaan intelektual guna menjembatani proses dari desain chip hingga fabrikasi, pengemasan, dan pengujian.

Agus menyampaikan Kemenperin bersama ICDEC juga telah menyusun peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor nasional agar Indonesia dapat berperan aktif dalam rantai pasok global.

Dalam jangka pendek dua hingga tiga tahun ke depan, prioritas diarahkan pada pengembangan SDM melalui ICDEC, ekspansi silikon fotovoltaik, serta fasilitasi desain dan kerja sama teknologi.

Pada jangka menengah empat hingga lima tahun, Agus menyebut fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi untuk kebutuhan industri dalam negeri.

“Target jangka panjang enam hingga 10 tahun adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat talenta semikonduktor dengan penguasaan kekayaan intelektual desain dan peningkatan peran pada segmen bernilai tambah tinggi,” ujar dia.

Ia menambahkan penguatan ICDEC juga mendapat dukungan mitra internasional, termasuk Asian Development Bank, yang telah menyatakan komitmen dukungan terhadap pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia.

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, Kemenperin bersama ICDEC akan menyelenggarakan Indonesia Semiconductor Summit 2026 pada 29 Januari di Bandung sebagai forum kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan mitra global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian memperbaiki skema Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan pada 2026 setelah realisasi program tersebut pada 2025 dinilai masih rendah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hingga Desember 2025, realisasi penyaluran KIPK baru mencapai Rp16,45 miliar atau sekitar 2,09 persen dari total plafon Rp787 miliar yang disiapkan pemerintah.

“Penyerapan KIPK 2025 memang masih rendah dan subsidi bunganya juga belum optimal terserap,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.

Agus mencatat realisasi subsidi bunga KIPK pada 2025 hanya sebesar Rp13,67 juta atau sekitar 0,27 persen dari total anggaran subsidi bunga sebesar Rp4,9 miliar.

Ia menjelaskan rendahnya penyaluran KIPK dipengaruhi sejumlah kendala teknis dan kelembagaan, antara lain belum tuntasnya petunjuk pelaksanaan di internal bank penyalur, belum selesainya perjanjian kerja sama dengan lembaga penjamin dan asuransi, serta belum terintegrasinya sistem host to host perbankan dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Selain itu, lanjut dia, keterbatasan sosialisasi hingga tingkat cabang perbankan serta belum tersedianya fitur refinancing atau pembiayaan kembali dalam sistem KIPK turut menjadi hambatan penyaluran.

“Sebagian besar kendala tersebut saat ini sudah kami selesaikan, sehingga kami optimistis KIPK bisa berjalan lebih efektif pada 2026,” ujar Agus.

Pada 2026, pemerintah menetapkan plafon KIPK sebesar Rp549,51 miliar, lebih rendah dibandingkan plafon 2025, dengan kebutuhan subsidi bunga diperkirakan minimal Rp15 miliar.

Skema KIPK memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen per tahun untuk pembiayaan kredit investasi maupun kombinasi kredit investasi dan modal kerja, dengan plafon pembiayaan Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan tenor hingga delapan tahun.

Program tersebut menyasar industri padat karya, terutama sektor makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan alas kaki, mainan anak, serta subsektor lain yang mencakup 157 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Agus menambahkan pada 2026 cakupan sektor KIPK akan diperluas, termasuk ke industri rambut dan bulu mata palsu, kerajinan, obat herbal, serta minyak atsiri yang bersifat padat karya.

Selain perluasan sektor, Kemenperin juga melakukan penyempurnaan kebijakan melalui pengelompokan persyaratan penerima sesuai plafon pembiayaan, penyempurnaan skema pembiayaan kembali dan restrukturisasi, serta peningkatan fitur layanan dalam sistem SIKP.

“KIPK ini kami harapkan benar-benar menjadi instrumen penguatan daya saing dan produktivitas industri padat karya, khususnya industri kecil,” tutur Agus.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan pagu efektif anggaran sebesar Rp2,11 triliun pada 2026 untuk mendukung penguatan struktur dan daya saing industri nasional melalui sejumlah program prioritas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pagu efektif tersebut ditetapkan setelah memperhitungkan kebijakan penyesuaian anggaran, termasuk penyesuaian dan blokir anggaran, dengan tetap menjaga kesinambungan program strategis industri.

“Pagu efektif Kementerian Perindustrian tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,11 triliun dan akan diarahkan secara proporsional untuk mendukung program prioritas pembangunan industri nasional,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.

Agus menjelaskan pagu awal Kemenperin pada 2026 sebesar Rp2,5 triliun, dengan penyesuaian anggaran khusus Prioritas Direktif Presiden sebesar Rp299,96 miliar serta blokir kode A yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp89,78 miliar, sehingga pagu efektif ditetapkan Rp2,11 triliun.

Ia menyebut pagu efektif tersebut didukung sumber dana rupiah murni sebesar Rp1,79 triliun, PNBP Rp46,6 miliar, dan BLU Rp275,9 miliar.

Dari sisi belanja, Agus menyebut alokasi anggaran 2026 difokuskan pada belanja pegawai sebesar Rp1,08 triliun, belanja nonoperasional Rp686,3 miliar, serta belanja operasional Rp344,8 miliar.

Untuk penguatan struktur industri, Kemenperin mengalokasikan Rp98,6 miliar bagi pengembangan industri kecil dan kewirausahaan industri, serta Rp83,6 miliar untuk hilirisasi dan pengembangan industri prioritas.

Selain itu, anggaran sebesar Rp81,7 miliar disiapkan untuk mendorong akselerasi ekspor industri guna meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perdagangan nasional.

“Seluruh penganggaran diarahkan untuk memastikan efektivitas kualitas belanja dan dampak nyata terhadap pertumbuhan industri,” ujar Agus.

Di bidang peningkatan produktivitas, Kemenperin mengalokasikan Rp65,2 miliar untuk penguatan SDM industri, Rp58,2 miliar untuk restrukturisasi mesin dan peralatan, serta Rp14,4 miliar untuk penerapan teknologi industri.

Kemenperin juga menyiapkan anggaran Rp11,2 miliar untuk akselerasi industri hijau dan standar industri hijau, sejalan dengan agenda keberlanjutan sektor industri.

Untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, dan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Kemenperin mengalokasikan Rp22,7 miliar.

Agus menambahkan Kemenperin juga mengalokasikan Rp2,9 miliar untuk penguatan kawasan industri dan fasilitas investasi guna menopang pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada bulan Oktober 2025 naik menjadi 51,2 poin menunjukkan pertumbuhan konsisten industri di tengah tekanan ekonomi global.

Dirinya dalam pernyataan di Jakarta, Senin mengatakan kenaikan 0,8 dari semula 50,4 poin PMI manufaktur domestik pada bulan lalu yang dirilis oleh S&P Global ini menandai ekspansi manufaktur selama tiga bulan beruntun sejak Agustus 2025.

Kemenperin mencatat, berdasarkan komponen pembentuk PMI, pesanan baru (new orders) naik dari 51,7 menjadi 52,3, sedangkan tingkat ketenagakerjaan meningkat dari 50,7 ke 51,3. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar dan kapasitas produksi industri nasional.

“Kita melihat adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada laju tercepat sejak Mei 2025. Ini sinyal baik karena aktivitas industri kembali mendorong penciptaan lapangan kerja,” kata Menperin.

Sementara itu, output atau aktivitas produksi tetap stabil di level 50, menandakan pelaku industri masih menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar. Beberapa pelaku industri dilaporkan menggunakan stok yang ada untuk memenuhi kenaikan pesanan baru, sehingga stok barang jadi menurun tipis.

Menperin Agus menambahkan bahwa peningkatan kinerja industri nasional di tengah tekanan global ini menunjukkan ketahanan sektor manufaktur Indonesia yang semakin kuat.

“Walaupun ekspor masih melambat akibat pelemahan permintaan di pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, kekuatan konsumsi dalam negeri menjadi motor utama pertumbuhan industri kita,” katanya.

S&P Global mencatat bahwa inflasi harga input mencapai level tertinggi dalam delapan bulan terakhir akibat kenaikan harga bahan baku, namun kenaikan harga jual oleh produsen masih terbatas.

Dalam konteks regional, PMI manufaktur ASEAN juga meningkat ke level 51,6 pada Oktober 2025. Indonesia 51,2 poin masih berada di zona ekspansi bersama Thailand 56,6, Vietnam 54,5, dan Myanmar 53,1 poin.

Kemenperin menegaskan akan terus memantau perkembangan indikator manufaktur sebagai dasar perumusan kebijakan industri nasional.

“Kami optimistis sektor manufaktur akan tetap menjadi motor penggerak utama ekonomi nasional. Kemenperin terus memastikan iklim usaha kondusif, memperkuat daya saing, dan mendorong transformasi menuju industri hijau dan berkelanjutan,” kata Agus.

Meski demikian, Menperin menegaskan bahwa PMI bukan pegangan utama dalam membaca kondisi industri dan merumuskan kebijakan, mengingat hanya menyajikan data makro dan belum secara detail menjelaskan kinerja subsektor industri.

Sebagai gantinya, Kemenperin menggunakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dinilai lebih komprehensif dengan sampel lebih banyak, serta lebih akurat dalam mencerminkan kinerja manufaktur nasional. Adapun pada Oktober 2025, IKI berada di level 53,5 poin

“Saya ingin mengajak semua pihak untuk cermat dan bijak menggunakan data PMI dari S&P Global tiap bulannya. PMI bulanan yang dikeluarkan lembaga tersebut didasarkan pada sampel industri lebih sedikit dibanding sampel IKI," kata dia.

"Selain itu PMI S&P Global belum cukup detail menggambarkan kondisi subsektor industri. Padahal, dinamika tiap subsektor industri berbeda-beda. Kemenperin menggunakan data IKI membaca situasi makro industri dan merumuskan kebijakan. Data PMI bukan data utama kami dalam membaca situasi terkini manufaktur dan juga dalam perumusan kebijakan,” kata Menperin lagi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pertumbuhan subsektor industri mengalami pertumbuhan yang solid hingga 12,27 persen selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa subsektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni industri logam dasar 12,27 persen, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki 8,13 persen, serta industri makanan dan minuman 6,18 persen.

"Pertumbuhan di berbagai subsektor ini mencerminkan semakin solidnya struktur industri nasional, baik dari hulu hingga hilir," ujar Agus di Jakarta, Senin.

Selain itu, subsektor barang logam, elektronik dan peralatan listrik, industri kimia dan farmasi, serta industri mesin dan perlengkapan juga menunjukkan pertumbuhan kuat di kisaran 5-6 persen.

Agus juga memaparkan peningkatan signifikan terjadi pada nilai tambah manufaktur Indonesia. Berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2024 mencapai 265,07 miliar dolar AS.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia di peringkat 13 dunia, kelima di Asia, serta pertama di ASEAN, melampaui Thailand dan Malaysia.

Dari sisi daya saing global, laporan Institute for Management Development (IMD) tahun 2025 menempatkan Indonesia di posisi ke-40 dari 69 negara dalam World Competitiveness Ranking.

Kinerja terbaik dicatat pada aspek kinerja ekonomi (peringkat ke-24) dan efisiensi bisnis (peringkat ke-26). Namun, masih terdapat tantangan pada aspek infrastruktur (peringkat ke-57).

"Oleh karena itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur industri, termasuk energi, logistik, serta pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan adaptif," kata Agus.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif agar industri nasional semakin berdaya saing.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga momentum ekspansi industri dengan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha domestik. Beberapa strategi yang akan dilakukan adalah menjamin perlindungan pasar dalam negeri, penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), peningkatan teknologi produksi, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja industri.

Menurutnya, beberapa langkah tersebut dapat membuat manufaktur Indonesia semakin tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sementara itu, optimisme pelaku industri tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang pada September 2025 berada di angka 53,02. Ini menunjukkan kondisi ekspansif. Sementara Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada periode yang sama juga berada di 50,4.

"Kedua indikator ini menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek industri yang tetap positif," terangnya.

Lebih lanjut, rata-rata utilisasi sektor IPNM sepanjang Oktober 2024 - Agustus 2025 mencapai 62 persen, yang berarti masih terdapat ruang luas untuk ekspansi produksi industri nasional.

"Kami akan terus menjaga stabilitas industri dalam negeri agar kapasitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) menunjukkan kinerja positif, termasuk untuk subsektor tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh 5,39 persen dalam satu tahun.

Sektor IKFT selama periode Oktober 2024 hingga Juni 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,75 persen dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 3,87 persen. Investasi di sektor ini mencapai Rp136,26 triliun dan ekspor senilai 47,95 miliar dolar AS, serta menyerap 6,71 juta tenaga kerja.

"Subsektor tekstil dan pakaian jadi tumbuh 5,39 persen, menyumbang 0,98 persen terhadap PDB, dan menjadi penyerap tenaga kerja sebesar 3,76 juta orang," ujar Agus di Jakarta, Senin.

Dari sisi industri kulit, barang kulit, dan alas kaki mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,13 persen dengan utilisasi kapasitas mencapai 79,23 persen. Menurutnya, ini menunjukkan adanya efisiensi produksi yang kuat.

Industri kimia, farmasi dan obat tradisional tumbuh 5,85 persen, berkontribusi 1,81 persen terhadap PDB, dengan ekspor 20,32 miliar dan investasi Rp58,21 triliun.

Lebih lanjut, kata Agus, subsektor ini menunjukkan stabilitas dengan utilitas kapasitas sebesar 66,59 persen. Sementara, industri karet, barang karet, dan plastik tumbuh 2,27 persen, menyerap 0,55 juta tenaga kerja dan mencatat ekspor 6,52 miliar dolar AS.

"Industri barang galian non logam, tumbuh relatif stabil sebesar 0,18 persen, namun tetap berperan strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional, dengan investasi Rp19,23 triliun, dan utilisasi kapasitas sebesar 59,36 persen," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal IKFT Taufik Bawazier mengatakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi adalah adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) yang mengatur perihal garmen atau impor komoditas tersebut,

"Sekarang sudah ada Permendag yang mengatur garmen. Insya Allah ke depan pertumbuhannya bisa lebih dari ini lagi," katanya

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Ini mencerminkan kecenderungan sektor manufaktur yang tetap ekspansif dan mempertahankan peran strategisnya sebagai tulang punggung ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut sepanjang periode triwulan II 2024 hingga triwulan II 2025 atau selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor industri manufaktur mencatat pertumbuhan sebesar 4,94 persen.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor ini telah berkontribusi menyumbang 17,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ini mencerminkan kecenderungan sektor manufaktur yang tetap ekspansif dan mempertahankan peran strategisnya sebagai tulang punggung ekonomi nasional," ujar Agus dalam jumpa pers Capaian Kemenperin dalam 1 Tahun Permerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin.

Investasi di sektor manufaktur selama periode tersebut mencapai Rp568,4 triliun atau 40,72 persen dari total investasi nasional.

Kinerja ini telah menciptakan 19,55 juta orang penyerapan tenaga kerja atau 13,41 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Agus menjelaskan nilai ekspor industri pengolahan mencapai 202,9 miliar dolar AS atau setara 78,75 persen dari total ekspor nasional sebesar 297,6 miliar dolar AS dalam 1 tahun.

Namun demikian, ia menyebut bahwa nilai ekspor ini masih lebih rendah dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

"Kalau nilai ekspor kita lebih rendah bukan berarti menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita di bawah mereka," katanya.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran produk-produk manufaktur Indonesia hanya 25 persen yang diekspor, sedangkan 75 persen untuk pasar dalam negeri.

"Ini menunjukkan bahwa struktur dari industri manufaktur kita sangat kuat dan jauh lebih kuat dari negara-negara lain," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Tujuan utama Presiden Trump adalah mengembalikan sektor manufaktur Amerika untuk pertumbuhan yang bisa semakin tinggi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menyebutkan alasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tarif impor tinggi kepada negara mitra dagangnya yaitu lantaran ingin meningkatkan kembali sektor manufakturnya.

Agus menjelaskan sektor manufaktur AS hanya menyumbang kurang dari 12 persen Produk Domestik Bruto (PDB) negaranya. Menurut dia, Trump saat ini ingin mengembalikan kekuatan sektor manufaktur.

"Tujuan utama dari Presiden Trump adalah mengembalikan sektor manufaktur Amerika untuk pertumbuhan yang bisa semakin tinggi dan kontribusi terhadap GDP Amerika-nya kembali semakin besar," ujar Agus di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kebijakan Trump terkait dengan tarif impor baru juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan Neraca Perdagangan AS dengan para mitra dagang.

"Di permukaannya memang untuk balance, trade balance antara Amerika dengan negara-negara partner balance, trade partnernya," katanya.

Terkait dengan tarif impor 100 persen yang ditetapkan AS untuk China, Agus merespons secara hati-hati. Menurut dia, kemungkinan Trump ingin mendapatkan investasi lebih dari kebijakan tersebut.

"Kalau kita bicara dalam konsep perdagangan, sangat sensitif. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Trump menggunakan instrumen tarif, itu menurut pandangan saya, karena saya belum pernah duduk dengan Trump. Tapi menurut pandangan saya, itu upaya beliau untuk menarik investasi," ucap Agus.

Trump sebelumnya berjanji akan mengenakan tarif baru sebesar 100 persen terhadap barang-barang dari China dan membatasi ekspor “perangkat lunak penting” sebagai respons atas kebijakan pembatasan ekspor mineral tanah jarang (rare earth) oleh Beijing.

Tarif tersebut ditargetkan mulai berlaku pada 1 November 2025 atau lebih cepat, tergantung langkah lanjutan dari pihak China.

Sementara itu, Beijing pada Kamis (9/10) mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang yang memperluas kontrol atas teknologi pemrosesan dan manufaktur. Kebijakan tersebut juga melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dulu.

Kementerian Perdagangan China menyatakan langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional, termasuk kontrol ekspor pada teknologi penambangan, peleburan, pemisahan, produksi material magnetik, serta daur ulang sumber daya sekunder.

Dengan adanya tarif tinggi bagi produk China, barang-barang ekspor dari Indonesia diperkirakan dapat bersaing lebih kuat di pasar AS. Komoditas seperti tekstil, alas kaki, hingga produk elektronik berpotensi mendapat celah pasar yang lebih besar.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025