Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 menunjukkan perlambatan di tengah dinamika global dan domestik. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang tercatat sebesar 51,75 atau turun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 51,86. Secara tahunan, IKI juga melemah 0,15 poin dari posisi April 2025 yang mencapai 51,90.

Secara struktur, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dan 7 subsektor mengalami kontraksi.

Subsektor yang masih tumbuh ini memiliki kontribusi dominan, yakni sekitar 78,9% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, mencerminkan bahwa basis utama industri nasional masih relatif kuat.

Dua subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 berasal dari industri pengolahan tembakau dan industri kertas serta barang dari kertas. Kinerja industri kertas dinilai sejalan dengan tren substitusi kemasan dari plastik ke material berbasis kertas.

Sementara itu, subsektor yang mengalami kontraksi antara lain industri minuman, tekstil, industri kayu dan produk turunannya, bahan kimia, barang galian nonlogam, barang logam nonmesin, serta alat angkut lainnya.

Dari sisi komponen pembentuk IKI, variabel pesanan baru tercatat melambat 0,77 poin menjadi 51,43. Variabel produksi juga turun 0,21 poin ke level 51,34. Sebaliknya, persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13, mengindikasikan adanya penumpukan stok di tengah permintaan yang melambat.

Berdasarkan orientasi pasar, industri berorientasi ekspor masih mencatatkan ekspansi dengan IKI sebesar 52,28, meski turun 0,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun industri yang berfokus pada pasar domestik menunjukkan perbaikan dengan IKI naik menjadi 50,90 dari sebelumnya 50,44.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, beberapa subsektor memang memanfaatkan dinamika global untuk meningkatkan pesanan dan produksi yang berorientasi ekspor. Subsektor dengan kinerja ekspor paling menonjol antara lain industri pengolahan tembakau dan industri pakaian jadi (garment).

Febri menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena industri pakaian jadi yang beroperasi di kawasan berikat memperoleh kemudahan akses bahan baku impor sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi dan ekspor. Berbeda dengan industri tekstil yang saat ini ditantang kesulitan bahan baku.

“Subsektor hilirnya, industri pakaian jadi, justru kinerjanya sangat bagus. Nomor dua terbaik di antara 23 subsektor industri,” jelasnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Selain tembakau dan garmen, subsektor lain yang mencatatkan kinerja ekspor positif adalah industri kertas dan barang dari kertas. Kinerja ekspor juga terpantau kuat pada industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional.

Lebih lanjut, subsektor industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, industri komputer, barang elektronik dan optik, serta industri peralatan listrik turut menunjukkan peningkatan ekspor pada periode yang sama.

Febri menilai, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian industri nasional mampu beradaptasi dan menangkap peluang di tengah ketidakpastian global. Pemerintah pun mendorong pelaku industri untuk memanfaatkan momentum tersebut guna memperkuat basis ekspor nasional.

“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri bahwa kita harus memanfaatkan kesulitan, tantangan gejolak geopolitik ini untuk memperkuat basis ekspor kita,” tutur Febri.

Kertas Solid....

Kinerja Industri Kertas Solid

Subsektor industri kertas dan barang dari kertas mencatatkan kinerja paling solid pada April 2026 dengan nilai Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tinggi, ditopang lonjakan permintaan kemasan berbasis kertas di tengah tren substitusi dari plastik serta penguatan pasar ekspor.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan, industri kertas semakin strategis seiring pergeseran penggunaan material kemasan dari plastik ke kertas.

Dia memaparkan, dalam struktur industri kemasan nasional, kemasan berbahan plastik jenis flexible packaging masih mendominasi sekitar 48%. Namun, porsi kemasan berbasis kertas terus meningkat dan kini mencapai kisaran 32% hingga 35%.

Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong substitusi bahan kemasan melalui berbagai inisiatif, termasuk kegiatan business matching antara produsen dan pengguna. Upaya ini mulai menunjukkan hasil, tercermin dari meningkatnya minat pelaku industri untuk beralih ke kemasan berbasis kertas.

“Jadi banyak perusahaan industri yang berminat dan ini mungkin akan terus berproses. Kita juga sudah ada investasi untuk yang namanya aseptic packaging,” sebut Putu.

Dia menerangkan, kemasan aseptik menjadi pilihan lantaran memungkinkan produk minuman disimpan pada suhu ruang dengan daya tahan hingga sekitar 11 bulan tanpa mengalami kerusakan, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menjajaki pemanfaatan material alternatif lain seperti kaca untuk kemasan, sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan substitusi.

Dari catatan kementerian, kebutuhan nasional akan kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar kemasan per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi dan tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, kacang hijau dll (plant based).

Sementara itu, industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan. Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai US$8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Waspada Berbalik Kontraksi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, perlambatan industri pengolahan bisa terus berlanjut bila harga energi masih bertahan tinggi dan belum ada deeskalasi konflik geopolitik.

Tidak dipungkiri, kenaikan harga energi global terus meningkatkan beban biaya produksi di sektor industri, terutama sektor logam dan tekstil. Kondisi ini memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian, yang pada akhirnya menahan ekspansi.

“Jika harga energinya itu masih relatif tinggi, maka ada potensi perlambatan lebih lanjut di bulan-bulan berikutnya,” sebut Yusuf.

Selain faktor biaya, dia juga menyoroti melemahnya sisi permintaan. Pada kuartal I/2026, industri masih ditopang momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri. Namun, memasuki April dan seterusnya, dorongan permintaan tersebut mulai mereda.

Kondisi ini dinilai akan menekan kinerja industri secara keseluruhan, mengingat sektor manufaktur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, Yusuf menilai kinerja positif sejumlah subsektor seperti garment, tembakau, dan beberapa industri hilir lainnya belum tentu sepenuhnya dipicu oleh peluang ekspor akibat konflik global. Menurutnya, ketahanan subsektor tersebut bisa jadi ditopang oleh kuatnya permintaan domestik atau kemampuan pelaku industri menyerap kenaikan biaya tanpa menaikkan harga secara signifikan.

Meski demikian, perbaikan kinerja industri berpotensi terjadi pada paruh kedua tahun ini, terutama jika konflik geopolitik mereda dan harga energi kembali stabil. “Ini sangat akan tergantung dari seberapa lama konflik ini akan terjadi dan eskalasi dari kenaikan harga minyaknya,” tuturnya.

Di sisi lain, Yusuf menilai langkah pemerintah melonggarkan bea masuk impor bahan baku, seperti plastik, merupakan sinyal positif untuk menjaga daya tahan industri. Namun, dia mengingatkan ruang fiskal pemerintah yang terbatas dapat menjadi kendala dalam memberikan stimulus lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mematangkan kerangka mekanisme perdagangan karbon di sektor industri dengan target implementasi awal pada 2028. Tahapan persiapan pada 2025–2027 mencakup penyusunan regulasi teknis, dengan proyek pilot diharapkan bergulir pada 2026.

Ketua Tim Dekarbonisasi di Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian, Sri Gadis Pari Bekti, menjelaskan bahwa fase implementasi awal (2028–2029) akan fokus pada empat subsektor industri yang dinilai paling siap untuk sistem perdagangan emisi (emission trading system/ETS).

"Fase pertama, kami akan memulai ETS dengan empat subsektor. Dalam kajian kami, indikatornya lebih memungkinkan untuk bisa lebih dulu di dalam ETS-nya, yaitu semen, logam, pupuk, dan pulp kertas," ujar Sri Gadis dalam diskusi bertajuk Inisiatif Dekarbonisasi Wujudkan Industri Hijau di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia menambahkan, setelah fase awal tersebut, Kemenperin menargetkan perluasan cakupan dengan penambahan sembilan subsektor lainnya pada 2030, bahkan hingga ke kawasan dan jasa industri setelah 2033.

ETS sendiri diharapkan menjadi salah satu mekanisme yang dapat mendorong dekarbonisasi sektor perindustrian dan optimalisasi nilai ekonomi karbon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 110/2025. Selain ETS yang diterapkan secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing subsektor, Sri Gadis mengatakan bahwa pelaku industri juga dapat menerapkan skema perdagangan karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM). VCM akan diizinkan bagi sektor-sektor di luar empat subsektor yang sudah diwajibkan masuk ke ETS.

“Kami mungkin lebih mendorong ke yang voluntary dan ETS. VCM masih diperbolehkan di luar yang keempat subsektor [yang] sudah menjadi mandatory carbon," jelas Sri Gadis.

Untuk menunjang implementasi ini, sejumlah regulasi teknis sedang digodok, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) tentang Industri Hijau dan revisi Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Selain itu, regulasi terkait Nilai Ekonomi Karbon dan ETS akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) dan Keputusan Menteri (Kepmen).

“Harapannya 2026 [Kepmen] ini bisa ditetapkan. Kenapa Kepmen? Karena tadi, seiring dengan leaping bending [perkembangan cepat], bisa berubah seiring dengan nanti ada pelaporan yang lebih robust lagi. Kepmen kan lebih mudah untuk diubah,” katanya.

Sri Gadis menekankan bahwa Kemenperin juga fokus pada persiapan infrastruktur, termasuk pemilihan pelaku industri untuk proyek percontohan (pilot project) yang diharapkan bergulir pada 2026. Kemudian penggodokan skema Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan izin emisi (emisi allowance) yang akan diatur dalam perdagangan karbon sektor industri.

Selain itu, Kemenperin juga menyiapkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya untuk Measurement, Reporting, and Verification (MRV), serta pembentukan lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca.

“Mudah-mudahan 2026 kami akan ada beberapa pilot juga. Kami lagi mengumpulkan kesediaan dari industrinya, juga kesiapan dari pembiayaan tadi, dan juga kesiapan dari pemilik teknologinya,” kata Sri Gadis.

Bisnis.com, PALEMBANG— Subsektor industri kertas dan percetakan tercatat menjadi penopang utama realisasi investasi di Sumatra Selatan (Sumsel) yang telah mencapai Rp49,8 triliun hingga triwulan III/2025 atau melebihi target RPJMD sebesar Rp42,5 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel, Lusapta Yudha Kurnia, mengatakan kuatnya kontribusi subsektor tersebut didorong oleh rencana pembangunan pabrik ketiga OKI Pulp and Paper.

“Penyumbang pertama itu tentu dari pulp and paper yang keluaran produknya tisu dan kertas,” ungkapnya, Senin (10/11/2025).

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, realisasi investasi subsektor industri kertas dan percetakan mencapai Rp4,59 triliun atau setara 41,33% dari total investasi periode tersebut.

Lusapta menambahkan untuk penyokong investasi selanjutnya berasal dari mineral dan batubara (Minerba) yang menjadi bagian dari subsektor pertambangan.

Adapun nilai realisasinya hingga sembilan bulan tahun ini Rp10,31 triliun atau 26,64% dari total investasi di Sumsel.

“Ketiga itu dari infrastruktur. Dan kita berharap dengan adanya PSN dan tol yang menghubungkan antarwilayah bisa memberikan nilai tambah,” jelasnya.

Sementara pada triwulan terakhir tahun ini, pihaknya masih optimistis mampu merealisasikan target investasi yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp78,85 triliun.

Menurutnya investasi yang masih berpotensi untuk di tiga bulan tahun ini yaitu dari infrastruktur manufaktur yang terpantau menggeliat.

“Masih tetap infrastruktur, walaupun kita harap penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang lebih bergeliat,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Plt Sekretaris DPMPTSP Sumsel Eko Agusrianto menjelaskan total investasi hingga triwulan III tahun ini meliputi penanaman modal asing (PMA) Rp11,11 triliun dan PMDN Rp38,71 triliun.

“Dan berdasarkan laporan dari pelaku usaha jumlah tenaga kerja yang telah diserap sebanyak 47.025 orang tenaga kerja,” jelasnya.

Sedangkan untuk negara dengan nilai investasi tertinggi di Sumsel meliputi Singapura Rp7,19 triliun, Tiongkok Rp1,77 triliun, Malaysia Rp690 miliar, Inggris Rp325 miliar, dan Jepang Rp285 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pertumbuhan subsektor industri mengalami pertumbuhan yang solid hingga 12,27 persen selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa subsektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni industri logam dasar 12,27 persen, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki 8,13 persen, serta industri makanan dan minuman 6,18 persen.

"Pertumbuhan di berbagai subsektor ini mencerminkan semakin solidnya struktur industri nasional, baik dari hulu hingga hilir," ujar Agus di Jakarta, Senin.

Selain itu, subsektor barang logam, elektronik dan peralatan listrik, industri kimia dan farmasi, serta industri mesin dan perlengkapan juga menunjukkan pertumbuhan kuat di kisaran 5-6 persen.

Agus juga memaparkan peningkatan signifikan terjadi pada nilai tambah manufaktur Indonesia. Berdasarkan data World Bank dan United Nations Statistics, Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia pada tahun 2024 mencapai 265,07 miliar dolar AS.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia di peringkat 13 dunia, kelima di Asia, serta pertama di ASEAN, melampaui Thailand dan Malaysia.

Dari sisi daya saing global, laporan Institute for Management Development (IMD) tahun 2025 menempatkan Indonesia di posisi ke-40 dari 69 negara dalam World Competitiveness Ranking.

Kinerja terbaik dicatat pada aspek kinerja ekonomi (peringkat ke-24) dan efisiensi bisnis (peringkat ke-26). Namun, masih terdapat tantangan pada aspek infrastruktur (peringkat ke-57).

"Oleh karena itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur industri, termasuk energi, logistik, serta pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan adaptif," kata Agus.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif agar industri nasional semakin berdaya saing.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga momentum ekspansi industri dengan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha domestik. Beberapa strategi yang akan dilakukan adalah menjamin perlindungan pasar dalam negeri, penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), peningkatan teknologi produksi, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja industri.

Menurutnya, beberapa langkah tersebut dapat membuat manufaktur Indonesia semakin tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sementara itu, optimisme pelaku industri tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang pada September 2025 berada di angka 53,02. Ini menunjukkan kondisi ekspansif. Sementara Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada periode yang sama juga berada di 50,4.

"Kedua indikator ini menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek industri yang tetap positif," terangnya.

Lebih lanjut, rata-rata utilisasi sektor IPNM sepanjang Oktober 2024 - Agustus 2025 mencapai 62 persen, yang berarti masih terdapat ruang luas untuk ekspansi produksi industri nasional.

"Kami akan terus menjaga stabilitas industri dalam negeri agar kapasitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025