Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 menunjukkan perlambatan di tengah dinamika global dan domestik. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang tercatat sebesar 51,75 atau turun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 51,86. Secara tahunan, IKI juga melemah 0,15 poin dari posisi April 2025 yang mencapai 51,90.

Secara struktur, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dan 7 subsektor mengalami kontraksi.

Subsektor yang masih tumbuh ini memiliki kontribusi dominan, yakni sekitar 78,9% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, mencerminkan bahwa basis utama industri nasional masih relatif kuat.

Dua subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 berasal dari industri pengolahan tembakau dan industri kertas serta barang dari kertas. Kinerja industri kertas dinilai sejalan dengan tren substitusi kemasan dari plastik ke material berbasis kertas.

Sementara itu, subsektor yang mengalami kontraksi antara lain industri minuman, tekstil, industri kayu dan produk turunannya, bahan kimia, barang galian nonlogam, barang logam nonmesin, serta alat angkut lainnya.

Dari sisi komponen pembentuk IKI, variabel pesanan baru tercatat melambat 0,77 poin menjadi 51,43. Variabel produksi juga turun 0,21 poin ke level 51,34. Sebaliknya, persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13, mengindikasikan adanya penumpukan stok di tengah permintaan yang melambat.

Berdasarkan orientasi pasar, industri berorientasi ekspor masih mencatatkan ekspansi dengan IKI sebesar 52,28, meski turun 0,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun industri yang berfokus pada pasar domestik menunjukkan perbaikan dengan IKI naik menjadi 50,90 dari sebelumnya 50,44.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, beberapa subsektor memang memanfaatkan dinamika global untuk meningkatkan pesanan dan produksi yang berorientasi ekspor. Subsektor dengan kinerja ekspor paling menonjol antara lain industri pengolahan tembakau dan industri pakaian jadi (garment).

Febri menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena industri pakaian jadi yang beroperasi di kawasan berikat memperoleh kemudahan akses bahan baku impor sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi dan ekspor. Berbeda dengan industri tekstil yang saat ini ditantang kesulitan bahan baku.

“Subsektor hilirnya, industri pakaian jadi, justru kinerjanya sangat bagus. Nomor dua terbaik di antara 23 subsektor industri,” jelasnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Selain tembakau dan garmen, subsektor lain yang mencatatkan kinerja ekspor positif adalah industri kertas dan barang dari kertas. Kinerja ekspor juga terpantau kuat pada industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional.

Lebih lanjut, subsektor industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, industri komputer, barang elektronik dan optik, serta industri peralatan listrik turut menunjukkan peningkatan ekspor pada periode yang sama.

Febri menilai, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian industri nasional mampu beradaptasi dan menangkap peluang di tengah ketidakpastian global. Pemerintah pun mendorong pelaku industri untuk memanfaatkan momentum tersebut guna memperkuat basis ekspor nasional.

“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri bahwa kita harus memanfaatkan kesulitan, tantangan gejolak geopolitik ini untuk memperkuat basis ekspor kita,” tutur Febri.

Kertas Solid....

Kinerja Industri Kertas Solid

Subsektor industri kertas dan barang dari kertas mencatatkan kinerja paling solid pada April 2026 dengan nilai Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tinggi, ditopang lonjakan permintaan kemasan berbasis kertas di tengah tren substitusi dari plastik serta penguatan pasar ekspor.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan, industri kertas semakin strategis seiring pergeseran penggunaan material kemasan dari plastik ke kertas.

Dia memaparkan, dalam struktur industri kemasan nasional, kemasan berbahan plastik jenis flexible packaging masih mendominasi sekitar 48%. Namun, porsi kemasan berbasis kertas terus meningkat dan kini mencapai kisaran 32% hingga 35%.

Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong substitusi bahan kemasan melalui berbagai inisiatif, termasuk kegiatan business matching antara produsen dan pengguna. Upaya ini mulai menunjukkan hasil, tercermin dari meningkatnya minat pelaku industri untuk beralih ke kemasan berbasis kertas.

“Jadi banyak perusahaan industri yang berminat dan ini mungkin akan terus berproses. Kita juga sudah ada investasi untuk yang namanya aseptic packaging,” sebut Putu.

Dia menerangkan, kemasan aseptik menjadi pilihan lantaran memungkinkan produk minuman disimpan pada suhu ruang dengan daya tahan hingga sekitar 11 bulan tanpa mengalami kerusakan, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menjajaki pemanfaatan material alternatif lain seperti kaca untuk kemasan, sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan substitusi.

Dari catatan kementerian, kebutuhan nasional akan kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar kemasan per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi dan tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, kacang hijau dll (plant based).

Sementara itu, industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan. Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai US$8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Waspada Berbalik Kontraksi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, perlambatan industri pengolahan bisa terus berlanjut bila harga energi masih bertahan tinggi dan belum ada deeskalasi konflik geopolitik.

Tidak dipungkiri, kenaikan harga energi global terus meningkatkan beban biaya produksi di sektor industri, terutama sektor logam dan tekstil. Kondisi ini memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian, yang pada akhirnya menahan ekspansi.

“Jika harga energinya itu masih relatif tinggi, maka ada potensi perlambatan lebih lanjut di bulan-bulan berikutnya,” sebut Yusuf.

Selain faktor biaya, dia juga menyoroti melemahnya sisi permintaan. Pada kuartal I/2026, industri masih ditopang momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri. Namun, memasuki April dan seterusnya, dorongan permintaan tersebut mulai mereda.

Kondisi ini dinilai akan menekan kinerja industri secara keseluruhan, mengingat sektor manufaktur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, Yusuf menilai kinerja positif sejumlah subsektor seperti garment, tembakau, dan beberapa industri hilir lainnya belum tentu sepenuhnya dipicu oleh peluang ekspor akibat konflik global. Menurutnya, ketahanan subsektor tersebut bisa jadi ditopang oleh kuatnya permintaan domestik atau kemampuan pelaku industri menyerap kenaikan biaya tanpa menaikkan harga secara signifikan.

Meski demikian, perbaikan kinerja industri berpotensi terjadi pada paruh kedua tahun ini, terutama jika konflik geopolitik mereda dan harga energi kembali stabil. “Ini sangat akan tergantung dari seberapa lama konflik ini akan terjadi dan eskalasi dari kenaikan harga minyaknya,” tuturnya.

Di sisi lain, Yusuf menilai langkah pemerintah melonggarkan bea masuk impor bahan baku, seperti plastik, merupakan sinyal positif untuk menjaga daya tahan industri. Namun, dia mengingatkan ruang fiskal pemerintah yang terbatas dapat menjadi kendala dalam memberikan stimulus lanjutan.

IDXChannel – Industri pulp dan kertas nasional terus menunjukkan peran strategis sebagai salah satu sektor manufaktur bernilai tambah tinggi yang menopang perekonomian Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, industri ini juga berkontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor, terutama seiring meningkatnya permintaan produk kertas untuk kebutuhan kemasan berbagai sektor industri seperti makanan dan minuman, fesyen, hingga elektronika.

Mengutip laman Kementerian Perindustrian RI, Rabu (8/4/2026), berdasarkan data 2025 industri kertas, barang kertas, dan percetakan memberikan kontribusi sebesar 3,73 persen terhadap PDB pengolahan nonmigas. Pada periode yang sama, ekspor pulp mencapai USD3,60 miliar dan ekspor kertas sebesar USD4,57 miliar, sehingga total ekspor sektor ini menembus USD8,17 miliar.

Industri pulp dan kertas juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja yang besar. Tercatat sektor ini melibatkan lebih dari 280 ribu tenaga kerja langsung dan sekitar 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung, dengan total 113 perusahaan yang beroperasi di dalam negeri. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-7 industri pulp dan ke-6 industri kertas, serta berada di posisi ke-2 dan ke-4 di kawasan Asia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kontribusi tersebut menunjukkan peran penting industri pulp dan kertas dalam mendukung sektor manufaktur nasional.

“Dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor industri ini kepada PDB pengolahan nonmigas telah menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu penopang utama manufaktur nasional. Selain itu, penyerapan lebih dari 1,4 juta tenaga kerja juga mencerminkan dampak luas sektor industri pulp dan kertas terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menambahkan, industri pulp dan kertas merupakan sektor hilir yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, industri ini menghasilkan berbagai produk bernilai tambah mulai dari pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus, hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri.

“Industri ini menghasilkan berbagai produk berkualitas seperti pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan luas oleh berbagai sektor industri,” kata Putu.

Ke depan, peluang pengembangan industri pulp dan kertas nasional dinilai masih terbuka lebar. Secara global, tren pasar menunjukkan meningkatnya penggunaan kemasan berbasis kertas dan flexible packaging yang dinilai lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Saat ini paperboard menguasai sekitar 31,8 persen pasar kemasan global, sementara pasar flexible packaging bernilai lebih dari USD270 miliar dan diproyeksikan tumbuh 5–6 persen per tahun hingga 2032.

Meski memiliki prospek cerah, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan pasokan kertas daur ulang domestik, kebijakan impor garam industri sebagai bahan baku Chlor Alkali Plant (CAP), hingga penerapan kewajiban sertifikasi halal pada 2026.

Selain itu, industri juga dihadapkan pada kebijakan eksternal seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), hambatan non-tarif, dan tarif resiprokal Amerika Serikat.

“Terlepas dari tantangan tersebut, industri pulp dan kertas nasional tetap menunjukkan perkembangan yang positif dengan tetap mengedepankan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular,” tutur Putu.

Untuk memperkuat daya saing industri, Kementerian Perindustrian terus mendorong berbagai strategi kebijakan, mulai dari konsolidasi kebijakan bahan baku, perbaikan rantai pasok kertas daur ulang, inovasi penggunaan bahan baku alternatif seperti pisang, sereh wangi, tandan kosong kelapa sawit, dan kenaf, hingga penguatan ekosistem industri hijau serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku industri.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Permenperin Nomor 6 Tahun 2025 tentang pemberlakuan wajib SNI kertas dan karton untuk kemasan pangan sejak 24 Juli 2025 guna meningkatkan aspek keamanan dan mutu produk. Kemenperin berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dapat terus diperkuat agar industri pulp dan kertas nasional semakin inovatif, ramah lingkungan, serta mampu memenuhi permintaan pasar global.

“Kami mengharapkan agar APKI dapat terus menjadi mitra pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor industri nasional. Melalui sinergi yang semakin kuat, kita optimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan produk kertas yang sesuai permintaan pasar, ramah lingkungan, serta memiliki ragam yang semakin bervariasi,” pungkas Putu.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut 9 dari 16 subsektor manufaktur masih tumbuh di bawah rata-rata nasional sepanjang 2025. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan nyata yang masih dirasakan pelaku usaha di sektor riil.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan secara agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran yang relatif solid, kondisi di lapangan menunjukkan pemulihan yang tidak merata.

Menurutnya, angka pertumbuhan makro belum sepenuhnya merefleksikan tantangan operasional yang dihadapi industri, khususnya manufaktur.

“Jadi in general saya rasa banyak sekali masih, terutama di industri manufaktur masih mengalami banyak perlambatan,” kata Shinta di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Hal ini terlihat dari kinerja sejumlah subsektor strategis yang tumbuh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, bahkan ada yang mengalami kontraksi.

Kinerja beberapa subsektor tercatat relatif rendah. Industri tekstil hanya tumbuh 3,55%, alas kaki 3,31%, kertas 3,36% dan furnitur 1,60%. Industri barang logam, komputer, barang elektronik dan peralatan listrik juga tumbuh 4,58% atau masih di bawah pertumbuhan nasional.

Di sisi lain, industri kayu dan rotan kontraksi -3,29%, pengolahan tembakau -1,37%, alat angkutan 2,65%, dan industri karet serta barang plastik -4,07%.

"Angka is one thing gitu, tapi kita lebih melihat kondisi riil itu bagaimana kita beroperasi di lapangan, dan tantangan-tantangannya seperti apa kita beroperasi di lapangan," tuturnya.

Shinta menilai tantangan pada 2026 tidak hanya soal menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan penguatan struktural di sektor riil. Dia menekankan pentingnya strategi yang berfokus pada perbaikan fundamental dunia usaha.

Salah satu isu krusial yang terus disoroti Apindo adalah tingginya biaya berusaha (high cost of doing business) di Indonesia. Biaya logistik, energi, hingga suku bunga pinjaman dinilai masih jauh kurang kompetitif dibanding negara-negara tetangga, sehingga menekan daya saing industri nasional.

“Suku bunga pinjaman kita itu bisa sampai 8 sampai 12%, kalau negara lain cuma 4% sampai 6%-an. Jadi ini menjadi cost of doing business yang harus menjadi perhatian kita juga," jelasnya.

Selain biaya yang bersifat kuantitatif, Shinta juga menyoroti beban non-kuantitatif seperti perizinan yang berbelit, regulasi yang tumpang tindih, serta inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah. Menurut Shinta, kondisi tersebut turut menghambat investasi, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, pihaknya menilai diperlukan deregulasi dan debottlenecking yang lebih efektif, disertai penerapan regulatory impact assessment, konsultasi publik dengan pelaku usaha, serta konsistensi implementasi kebijakan lintas institusi.

Langkah tersebut disebut penting agar pertumbuhan ekonomi ke depan benar-benar mampu mendorong pemulihan dan daya saing sektor manufaktur secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyinggung rencana pemerintahan Presiden Prabowo untuk membentuk BUMN tekstil di tengah langkah penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang mandek.

Presiden KSPI Said Iqbal memandang bahwa angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan bertambah banyak pada tahun ini. Menurutnya, hal ini disebabkan pelemahan daya beli masyarakat hingga kebijakan yang tidak berpihak kepada sektor usaha khususnya padat karya.

“Sritex yang tadinya mau dihidupkan [kembali oleh pemerintah], enggak bisa. Bagaimana mau membangun BUMN tekstil kalau yang ada saja dimatikan,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Dia melanjutkan, tenaga kerja Sritex yang mengalami PHK hingga saat ini belum menerima pesangon PHK maupun hak lain seperti tunjangan hari raya (THR).

Said menyampaikan bahwa hal ini perlu menjadi pelajaran agar pola serupa tak terjadi terhadap perusahaan lainnya. Dia menyinggung permasalahan yang terjadi di industri kertas, yakni di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.

Menurutnya, sebanyak 2.500 pekerja PT Pakerin telah tidak menerima upah selama tiga bulan terakhir dan terancam PHK imbas operasional perusahaan yang berhenti. Pemerintah pusat dituding keliru menafsirkan putusan pengadilan yang membekukan kepengurusan perseroan, sehingga dana operasional untuk membayar upah tertahan di perbankan.

“Oleh karena itu kita mendesak Presiden Prabowo mengambil alih. Persoalan ini seperti Sritex, janji-janji saja padahal Presiden minta diselamatkan. Jangankan pesangon, [pekerja] Sritex THR-nya juga enggak dibayar,” ujar Said.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil usai Sritex dinyatakan pailit.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMI BI mencatat kinerja industri pengolahan berada di level 51,86% pada kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 51,66%.

Peningkatan PMI BI didorong oleh ekspansi (>50%) pada mayoritas komponen seperti volume produksi (53,46%), volume persediaan barang jadi (53,46%), dan volume total pesanan (53,31%).

Kendati demikian, ada dua komponen yang masih berada di zona kontraksi (<50%) yaitu kecepatan penerimaan barang input (49,32%) dan jumlah tenaga kerja (48,80%).

"Komponen jumlah tenaga kerja mencatatkan perbaikan indeks pada kuartal IV/2025 sebesar 48,80% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 48,70%, meski masih berada di zona kontraksi," jelas laporan BI, Senin (19/1/2026).

Adapun berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), sebagian besar Sub-LU berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman (56,71%); diikuti oleh industri barang galian bukan logam (54,33%), serta Industri Makanan dan Minuman (54,06%).

Selain itu, industri furnitur serta industri tekstil dan pakaian jadi juga meningkat dengan indeks masing-masing sebesar 52,35% dan 50,19%, dari sebelumnya berada di zona kontraksi masing-masing sebesar 43,88% dan 48,29%

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan tetap tumbuh dengan nilai saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 1,18%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkap bahwa pada kuartal I/2025, kinerja lapangan usaha industri pengolahan diproyeksikan akan tetap berada pada fase ekspansi di level 53,17% dengan mayoritas komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi.

"Mayoritas Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Furnitur, Industri Logam Dasar, serta Industri Makanan dan Minuman," tutup Denny dalam keterangannya, Senin (191/2026).

Bisnis.com,JAKARTA — Industri pulp dan kertas nasional menghadapi tantangan kompleks seiring meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan, dekarbonisasi, dan transparansi rantai pasok.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan pasar global kini tak hanya menilai kapasitas produksi, tetapi juga kinerja lingkungan dan komitmen industri terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi kewajiban kepatuhan, ekspektasi rantai pasok global, sekaligus keunggulan kompetitif,” kata Liana dalam keterangan resminya, Rabu (17/12/2025).

Meski dihadang tantangan global, industri pulp dan kertas tetap mencatat kinerja ekonomi yang solid. Pada 2025, sektor ini berkontribusi sebesar 3,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) nonmigas.

Dari sisi ketenagakerjaan, industri pulp dan kertas menyerap lebih dari 288 ribu tenaga kerja langsung serta sekitar 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung pada 2024.

Hingga pertengahan 2025, Indonesia juga masih tercatat sebagai salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di dunia dengan kapasitas yang terus berkembang.

“Transformasi menuju industri hijau harus menjadi prioritas bersama agar industri pulp dan kertas Indonesia tetap relevan dan berdaya saing,” ujarnya.

Industri pulp dan kertas dinilai mesti adaptif dan mencari solusi tantangan global berupa tekanan penurunan emisi, perubahan preferensi konsumen internasional, serta standar keberlanjutan yang makin ketat.

Kondisi ini mendorong APKI dan anggotanya membahas strategi penguatan efisiensi energi, penerapan ekonomi sirkular, dan percepatan adopsi teknologi rendah karbon.

Hal tersebut menjadi isu utama dalam Rapat Kerja Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) 2025 bertema“Beyond Growth: Transforming Indonesia’s Pulp and Paper Industry Towards a Sustainable Future”.

Dari perspektif global, Senior Product Manager Fastmarkets, Sampsa Veijalainen, menyebut bahwa pasar internasional semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan. Investor dan pembeli global kini menempatkan intensitas emisi dan transparansi rantai pasok sebagai faktor utama dalam keputusan bisnis.

“Secara global, permintaan untuk produk kertas dan karton akan terus tumbuh, terutama di negara-negara di Asia. Salah satu aspek penting adalah dekarbonisasi. Industri pulp dan kertas telah berkontribusi sekitar 15,55% dari total emisi sektor industri. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengurangi jejak karbon menjadi sangat krusial,” tutur Sampsa.

Selain tekanan pasar, tantangan lain datang dari kebutuhan pembiayaan untuk transformasi hijau. Keterbatasan akses pendanaan dan besarnya investasi awal sebagai hambatan, sehingga diperlukan dukungan kebijakan, insentif fiskal, serta skema pembiayaan hijau yang lebih kompetitif.

Untuk itu, pengusaha berkomitmen untuk melakukan transformasi menuju industri pulp dan kertas yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar sektor ini tetap bertahan, berdaya saing, dan relevan di pasar internasional.

Dalam hal ini, pemerintah menilai tantangan global tersebut perlu dijawab dengan kebijakan yang mendorong transformasi industri secara bertahap dan terukur.

Dirjen Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya mendukung industri pulp dan kertas menuju industri hijau dan rendah emisi, sejalan dengan target Net Zero Emission sektor industri dan komitmen nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

“Industri yang berkelanjutan bukan hanya untuk menjawab tuntutan global, tetapi juga untuk memastikan daya saing jangka panjang industri nasional. Pemerintah telah mendorong roadmap dekarbonisasi yang realistis, terukur, dan didukung kebijakan serta insentif yang kondusif,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mendorong pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengenaan cukai terhadap produk popok sekali pakai atau diapers dan tisu basah.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida dalam pernyataan di Jakarta, Jumat mengatakan kebijakan itu berpotensi berdampak kurang baik terhadap industri dan masyarakat, mengingat bisa mengurangi daya saing dan daya beli.

Dari catatan pihaknya, industri diapers merupakan bagian penting dari rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional. Sektor ini berkontribusi 3,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari 8 miliar dolar AS pada 2024.

Dari 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces, produksi aktual pada 2023 tercatat hanya 16,47 miliar pieces dengan kebutuhan nasional pada 2024 mencapai 13,1 miliar pieces.

“Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujar Liana.

Pemerintah menyatakan bahwa rencana cukai diapers ini selaras dengan target penanganan sampah laut sebagaimana diatur dalam PP 83/2018. Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dan dianggap memiliki tingkat daur ulang yang rendah karena mengandung berbagai material sintetis yang mencemari lingkungan.

Liana berargumen, persoalan besarnya volume sampah diapers yang berakhir di laut lebih disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan semata pada karakteristik produknya.

Di sisi lain, industri diapers di Indonesia juga telah melakukan kolaborasi dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai bahan substitusi energi biomassa. Langkah ini turut mendukung pengurangan sampah dan memperkuat prinsip ekonomi sirkular di sektor industri.

APKI juga menegaskan bahwa diapers bukanlah produk plastik murni, melainkan terdiri dari berbagai material seperti pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber.

Komponen plastik di dalamnya sudah masuk dalam cakupan kebijakan cukai plastik yang tengah disiapkan pemerintah. Dengan demikian, penerapan cukai atas diapers berpotensi menimbulkan double taxation atau pajak berlapis yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Selain itu, diapers dewasa dikategorikan sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Kebijakan cukai dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri.

“Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” ucap Liana.

APKI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. APKI berharap pemerintah segera melakukan reassessment terhadap rencana ini dengan melihat kondisi industri dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menambah jenis pajak baru sebelum perekonomian Indonesia mencetak pertumbuhan 6 persen, termasuk cukai produk diapers (popok) hingga tisu basah.

“Saya acuannya masih sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya tidak akan menambah pajak tambahan dulu,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11).

Wacana mengenai cukai terhadap produk diapers hingga tisu basah muncul setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Dalam poin “Tujuan 2: Penerimaan Negara yang Optimal” bagian dari “1.1.2 Capaian Tujuan Kementerian Keuangan”, disebutkan bahwa Kemenkeu menggali potensi perluasan barang kena cukai (BKC).

“Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit,”

Demikian bunyi PMK 70/2025.Meski tercantum dalam PMK yang ia tanda tangani pada 10 Oktober 2025, Purbaya mengatakan rencana tersebut belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PALEMBANG— Subsektor industri kertas dan percetakan tercatat menjadi penopang utama realisasi investasi di Sumatra Selatan (Sumsel) yang telah mencapai Rp49,8 triliun hingga triwulan III/2025 atau melebihi target RPJMD sebesar Rp42,5 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel, Lusapta Yudha Kurnia, mengatakan kuatnya kontribusi subsektor tersebut didorong oleh rencana pembangunan pabrik ketiga OKI Pulp and Paper.

“Penyumbang pertama itu tentu dari pulp and paper yang keluaran produknya tisu dan kertas,” ungkapnya, Senin (10/11/2025).

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, realisasi investasi subsektor industri kertas dan percetakan mencapai Rp4,59 triliun atau setara 41,33% dari total investasi periode tersebut.

Lusapta menambahkan untuk penyokong investasi selanjutnya berasal dari mineral dan batubara (Minerba) yang menjadi bagian dari subsektor pertambangan.

Adapun nilai realisasinya hingga sembilan bulan tahun ini Rp10,31 triliun atau 26,64% dari total investasi di Sumsel.

“Ketiga itu dari infrastruktur. Dan kita berharap dengan adanya PSN dan tol yang menghubungkan antarwilayah bisa memberikan nilai tambah,” jelasnya.

Sementara pada triwulan terakhir tahun ini, pihaknya masih optimistis mampu merealisasikan target investasi yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp78,85 triliun.

Menurutnya investasi yang masih berpotensi untuk di tiga bulan tahun ini yaitu dari infrastruktur manufaktur yang terpantau menggeliat.

“Masih tetap infrastruktur, walaupun kita harap penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang lebih bergeliat,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Plt Sekretaris DPMPTSP Sumsel Eko Agusrianto menjelaskan total investasi hingga triwulan III tahun ini meliputi penanaman modal asing (PMA) Rp11,11 triliun dan PMDN Rp38,71 triliun.

“Dan berdasarkan laporan dari pelaku usaha jumlah tenaga kerja yang telah diserap sebanyak 47.025 orang tenaga kerja,” jelasnya.

Sedangkan untuk negara dengan nilai investasi tertinggi di Sumsel meliputi Singapura Rp7,19 triliun, Tiongkok Rp1,77 triliun, Malaysia Rp690 miliar, Inggris Rp325 miliar, dan Jepang Rp285 miliar.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Industri Kertas dan Percetakan mencatatkan prestasi historis dengan menggeser dominasi sektor Pertambangan yang telah bertakhta selama 6 tahun berturut-turut dalam realisasi investasi asing di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut data realisasi investasi Kaltim kuartal II periode 2019-2025, sektor ini mencatat nilai investasi US$ 60,84 juta dengan porsi 25,44%, mengalahkan sektor Pertambangan yang harus puas di posisi kedua dengan nilai US$ 54,99 juta atau 22,99%.

Pergeseran ini menandai babak baru dalam peta realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia.

Selama periode 2019-2024, sektor Pertambangan selalu menjadi primadona yang tak tergoyahkan dan konsisten memimpin baik dari segi nominal maupun proporsi investasi asing.

Penelusuran data laporan kuartalan mengungkapkan betapa kokohnya posisi sektor Pertambangan sepanjang 2019-2024.

Pada kuartal II/2019, sektor ini membukukan investasi US$ 82,54 juta dengan menguasai 50,33% porsi total PMA.

Tahun berikutnya, meski terjadi penurunan nilai menjadi US$ 68,31 juta, porsinya justru melonjak drastis mencapai 62,86 persen atau tertinggi dalam kurun waktu tersebut.

Tren serupa berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya. Pada 2021, sektor Pertambangan mencatat US$ 54,04 juta (33,85%).

Angka ini meningkat signifikan pada 2022 menjadi US$ 97,14 juta dengan porsi 42,76%. Tahun 2023 bahkan mencatatkan rekor investasi tertinggi sebesar US$ 116,56 juta, menguasai 37,93% pasar.

Adapun pada 2024, sektor ini masih mempertahankan kepemimpinannya dengan US$ 92,57 juta dan porsi 34,48%.

Menariknya, pergeseran ini bukan sekadar pergantian posisi dalam papan peringkat. Fenomena tersebut menggambarkan reorientasi aliran modal asing yang mulai merambah sektor manufaktur secara masif.

Faktanya, nilai investasi sektor Pertambangan pada kuartal II/2025 tercatat sebagai yang terendah sejak 2021 bahkan lebih rendah daripada periode pandemi 2020.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, menegaskan komitmennya membawa Benua Etam menuju era energi hijau dengan mendorong investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Kita akan terus dorong pengembangan energi baru terbarukan," ujarnya.

Menurut Rudy, Benua Etam selama ini dikenal sebagai lumbung batu bara nasional yang menyumbang sekitar 60% produksi nasional, selain minyak dan gas bumi.

"Energi tidak terbarukan dampaknya luar biasa bagi lingkungan dan sosial. Selain pasti habis, juga berefek ekonomi daerah ketika Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang seperti saat ini," kata Rudy.

Meski begitu, perjalanan menuju ekonomi hijau bukan tanpa tantangan. Pengembangan investasi EBT diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi daerah dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, Mahakam Investment Forum (MIF) 2025 berhasil menarik perhatian 77 calon investor domestik dan mancanegara.

Forum ini digelar di Balikpapan dan Nusantara pada pekan lalu menghadirkan investor, perwakilan kedutaan besar, serta lembaga investasi internasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Budi Widihartanto menyatakan forum ini membuahkan hasil konkret dengan tercatat delapan Letter of Intent (LoI) dari 85 sesi pertemuan bilateral antara investor dan pemilik proyek.