IDXChannel – Industri pulp dan kertas nasional terus menunjukkan peran strategis sebagai salah satu sektor manufaktur bernilai tambah tinggi yang menopang perekonomian Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, industri ini juga berkontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor, terutama seiring meningkatnya permintaan produk kertas untuk kebutuhan kemasan berbagai sektor industri seperti makanan dan minuman, fesyen, hingga elektronika.

Mengutip laman Kementerian Perindustrian RI, Rabu (8/4/2026), berdasarkan data 2025 industri kertas, barang kertas, dan percetakan memberikan kontribusi sebesar 3,73 persen terhadap PDB pengolahan nonmigas. Pada periode yang sama, ekspor pulp mencapai USD3,60 miliar dan ekspor kertas sebesar USD4,57 miliar, sehingga total ekspor sektor ini menembus USD8,17 miliar.

Industri pulp dan kertas juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja yang besar. Tercatat sektor ini melibatkan lebih dari 280 ribu tenaga kerja langsung dan sekitar 1,2 juta tenaga kerja tidak langsung, dengan total 113 perusahaan yang beroperasi di dalam negeri. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-7 industri pulp dan ke-6 industri kertas, serta berada di posisi ke-2 dan ke-4 di kawasan Asia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kontribusi tersebut menunjukkan peran penting industri pulp dan kertas dalam mendukung sektor manufaktur nasional.

“Dengan kontribusi yang diberikan oleh sektor industri ini kepada PDB pengolahan nonmigas telah menunjukkan peran strategisnya sebagai salah satu penopang utama manufaktur nasional. Selain itu, penyerapan lebih dari 1,4 juta tenaga kerja juga mencerminkan dampak luas sektor industri pulp dan kertas terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menambahkan, industri pulp dan kertas merupakan sektor hilir yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, industri ini menghasilkan berbagai produk bernilai tambah mulai dari pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus, hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri.

“Industri ini menghasilkan berbagai produk berkualitas seperti pulp, kertas industri, tisu, kertas khusus hingga rayon atau viscose yang dimanfaatkan luas oleh berbagai sektor industri,” kata Putu.

Ke depan, peluang pengembangan industri pulp dan kertas nasional dinilai masih terbuka lebar. Secara global, tren pasar menunjukkan meningkatnya penggunaan kemasan berbasis kertas dan flexible packaging yang dinilai lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.

Saat ini paperboard menguasai sekitar 31,8 persen pasar kemasan global, sementara pasar flexible packaging bernilai lebih dari USD270 miliar dan diproyeksikan tumbuh 5–6 persen per tahun hingga 2032.

Meski memiliki prospek cerah, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan pasokan kertas daur ulang domestik, kebijakan impor garam industri sebagai bahan baku Chlor Alkali Plant (CAP), hingga penerapan kewajiban sertifikasi halal pada 2026.

Selain itu, industri juga dihadapkan pada kebijakan eksternal seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), hambatan non-tarif, dan tarif resiprokal Amerika Serikat.

“Terlepas dari tantangan tersebut, industri pulp dan kertas nasional tetap menunjukkan perkembangan yang positif dengan tetap mengedepankan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular,” tutur Putu.

Untuk memperkuat daya saing industri, Kementerian Perindustrian terus mendorong berbagai strategi kebijakan, mulai dari konsolidasi kebijakan bahan baku, perbaikan rantai pasok kertas daur ulang, inovasi penggunaan bahan baku alternatif seperti pisang, sereh wangi, tandan kosong kelapa sawit, dan kenaf, hingga penguatan ekosistem industri hijau serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku industri.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Permenperin Nomor 6 Tahun 2025 tentang pemberlakuan wajib SNI kertas dan karton untuk kemasan pangan sejak 24 Juli 2025 guna meningkatkan aspek keamanan dan mutu produk. Kemenperin berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dapat terus diperkuat agar industri pulp dan kertas nasional semakin inovatif, ramah lingkungan, serta mampu memenuhi permintaan pasar global.

“Kami mengharapkan agar APKI dapat terus menjadi mitra pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor industri nasional. Melalui sinergi yang semakin kuat, kita optimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan produk kertas yang sesuai permintaan pasar, ramah lingkungan, serta memiliki ragam yang semakin bervariasi,” pungkas Putu.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem industri perkapalan nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi untuk mentransformasi sistem logistik, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperkuat daya saing manufaktur Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai sektor industri mulai kembali menjadi motor penggerak ekonomi. Pada 2025, pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen sebuah capaian yang baru terulang setelah lebih dari satu dekade.

Sepanjang 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 19,07 persen atau setara Rp4.541,52 triliun. Menurut Agus, kinerja ini menegaskan peran strategis sektor manufaktur sebagai fondasi transformasi sistem logistik berbasis industri.

Ia menekankan bahwa penguatan industri galangan kapal bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis karena sektor ini memiliki keterkaitan luas dengan berbagai rantai pasok, mulai dari bahan baku, komponen, teknologi, pendanaan, hingga sumber daya manusia dan jasa logistik.

Dalam konteks logistik nasional, angkutan laut menjadi tulang punggung distribusi antarwilayah Indonesia. Karena itu, peningkatan kapasitas armada nasional harus berjalan seiring dengan penguatan kemampuan galangan kapal dalam negeri.

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi dengan dukungan puluhan ribu tenaga kerja dan fasilitas produksi yang mampu membangun berbagai jenis kapal berkapasitas besar. Namun, industri ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya permintaan pembangunan kapal dan ketergantungan pada impor komponen.

Agus menyoroti bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih menjadi tantangan utama. Implementasi Perpres 46/2025 dan Permenperin 35/2025 diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri komponen kapal nasional serta meningkatkan kemandirian rantai pasok.

Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung, termasuk penyederhanaan perizinan, pembiayaan berbunga rendah, perluasan Penugasan Khusus Ekspor (PKE), serta optimalisasi insentif fiskal. Selain itu, program pembangunan 975 unit kapal diharapkan menjadi peluang besar bagi galangan kapal nasional untuk meningkatkan utilisasi dan daya saing.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melontarkan peringatan keras kepada para pelaku usaha, khususnya eksportir, agar tidak main-main dalam menjalankan bisnisnya.

Pemerintah, kata Agus, tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.

"Saya ingin memberikan pesan, khususnya kepada para pelaku usaha bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan-kegiatan ekspor," kata Agus saat konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Peringatan itu disampaikannya di tengah langkah pemerintah yang tengah memperketat pengawasan ekspor, setelah terbongkarnya kasus dugaan manipulasi dokumen ekspor produk sawit dan turunannya yang dilakukan oleh PT MMS.

Agus menegaskan, sikap tegas pemerintah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan industri nasional lebih transparan dan berkeadilan.

"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin, sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan, dan juga akuntabel," ujarnya.

Menurut Agus, langkah penegakan aturan di sektor ekspor merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas konkret, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara melalui pajak, dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional," jelasnya.

Ia menambahkan, sikap tegas ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera, tapi juga akan diikuti dengan pembinaan lebih lanjut terhadap dunia usaha agar tata kelola ekspor semakin baik.

"Ini merupakan faktor deterrent (pencegahan) dan setelah itu akan ada pembinaan-pembinaan lebih lanjut," kata dia.

Ditemui usai acara, Agus juga menyinggung kondisi industri pengolahan yang disebutnya masih menunjukkan tren positif meski sempat mengalami perlambatan.

"Bagus," katanya singkat saat ditanya soal kinerja industri pengolahan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai data BPS mengenai industri pengolahan Kuartal III-2025 yang menunjukkan penurunan, Agus menegaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru meningkat.

"Kita punya kontribusi terhadap GDP kan naik, bagus sekali. Lihat muka saya senyum soal manufaktur," ucapnya.

Ia juga optimistis kinerja industri akan membaik pada kuartal IV-2025, asalkan pelaku industri disiplin dan konsisten menjalankan langkah-langkah yang sudah disepakati pemerintah bersama lintas kementerian.

"Akan lebih bagus lagi, agar lebih bagus lagi. Kita disiplin saja dan konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Salah satunya misalnya koordinasi dengan tadi contohnya, kementerian dan lembaga lain," tuturnya.

Menurut Agus, kebocoran penerimaan negara bisa muncul dari berbagai sisi, baik dari impor maupun ekspor. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional.

"Kerugian negara itu bisa didapat atau bisa ditemui dari kegiatan-kegiatan impor, bisa juga ditemui dari kegiatan-kegiatan ekspor. Kalau ekspor yang ilegal jangan dianggap bahwa Kemenperin atau industri itu akan nggak ada dampaknya. Karena yang saya sampaikan tadi berkali-kali bahwa kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah di Indonesia," tegasnya.

Foto: Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama saat konferensi pers pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (5/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama saat konferensi pers pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (5/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PT KAI (Persero) mempercepat penambahan armada kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, langkah tersebut sebagai "angin segar" bagi industri manufaktur dalam negeri, terutama bagi PT Industri Kereta Api (INKA), yang dinilai siap berkontribusi dalam proyek strategis ini.

"Itu merupakan angin segar bagi industri nasional, karena kami akan melihat kemampuan dari industri dalam negeri untuk men-supply apa yang dibutuhkan dalam proyek tersebut, sebut saja gerbong atau yang lain," kata Agus saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurut Agus, PT INKA sudah memiliki rekam jejak kuat di pasar global, dengan produk keretanya yang telah diekspor ke banyak negara. Karena itu, dari sisi kualitas, ia yakin perusahaan pelat merah tersebut mampu bersaing dengan produsen luar negeri.

"Tapi saya yakin, karena PT INKA produk-produknya itu sudah diekspor ke banyak negara. Jadi berkaitan dengan kualitas, saya kira pasti tidak akan ada masalah, tapi saya ingin melihat kapasitas produksinya seperti apa. Tapi itu angin segar," ujarnya.

"Kalau kualitas jangan ditanya lagi, kalau kualitas saya tidak menyangsikan karena dia sudah produk-produknya ekspor," tegas Agus.

Namun, Agus juga menegaskan, pemerintah akan terlebih dahulu menyesuaikan kebutuhan riil PT Kereta Api Indonesia (KAI), baik terkait jenis maupun jumlah komponen yang diperlukan, untuk memperkuat armada KRL Jabodetabek.

"Mengenai kuantitas, saya ingin tahu apa yang dibutuhkan oleh KAI nanti seperti apa? Apakah semuanya gerbong? Apakah ada yang lain? Baru nanti kita siapkan industri dalam negerinya," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan, penambahan armada KRL merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Langkah ini diambil karena tingkat kepadatan penumpang KRL di Jabodetabek sudah sangat tinggi, terutama pada jam-jam sibuk.

"Kami akan tambah gerbong, perbaiki gerbong yang ada, intinya pengguna KRL atau Commuter di Jabodetabek harus aman, nyaman, bersih, dan keselamatan adalah nomor satu. Itu pesan Pak Presiden ke kami," kata Bobby dalam konferensi pers di kompleks Istana Negara, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, Presiden Prabowo secara khusus meminta agar proses penambahan armada dilakukan secepat mungkin karena menyangkut kepentingan langsung masyarakat pengguna transportasi massal.

"Tadi saya jelaskan juga bahwa sekarang itu pada jam sibuk, KRL kita itu sudah berdempet-dempetan. Beliau sangat concern sekali dengan itu, maka beliau sampaikan secepatnya penambahan itu dilakukan, agar dampak bagi rakyat sangat positif sekali," jelasnya.

Hingga saat ini, terdapat 11 trainset KRL baru dari China yang sudah beroperasi di Jabodetabek, empat trainset melayani rute Bogor-Jakarta Kota, dan tujuh trainset lainnya di jalur Cikarang-Duri-Pasar Senen-Cikarang.

Sementara itu, KRL buatan PT INKA juga mulai menunjukkan hasilnya. Empat trainset sudah berada di Depo KRL Depok dan tengah menjalani uji coba teknis. KAI menargetkan 12 trainset KRL buatan INKA akan resmi beroperasi pada pertengahan Januari 2026.

"Jadi total sampai akhir tahun, kita akan operasikan 11 trainset KRL baru dari China. Nah, sementara dengan INKA kita sudah menerima 4 trainset, yang mana sekarang sedang kita lakukan uji teknisnya. Target dengan kereta INKA sampai dengan pertengahan tahun depan sudah akan beroperasi 12 trainset," jelas Bobby.

Saat ini, KAI Commuter mengelola 1.072 unit Electric Multiple Unit (EMU) atau setara dengan 102 rangkaian KRL yang beroperasi setiap hari di kawasan aglomerasi Jabodetabek.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan proyek mobil nasional (mobnas) Indonesia, yang tengah digencarkan Presiden Prabowo Subianto, saat ini sedang dalam tahap persiapan pengembangan.

"Mobil nasional lagi kita siapkan," ungkap Agus saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Agus memastikan progres persiapan pengembangannya sedang berlangsung.

"Mobil nasional jawabannya on the way. Kalau ditanya soal mobil nasional, jawabannya on the way," tegas dia.

Namun, ketika ditanya apakah proyek ini akan dikerjakan bersama Hyundai Motors, Agus masih belum bisa memastikan kerja sama tersebut.

"Masih belum tahu (kalau dengan Hyundai)," ujarnya.

Pernyataan Agus ini mempertegas kelanjutan dari proyek besar yang tengah digarap pemerintah, di mana dua perusahaan nasional, yakni PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dan PT Pindad, kini sedang mengembangkan dua model mobil nasional dengan karakteristik berbeda.

Perwakilan TMI, Verly Joshua menyebut pihaknya sudah menyiapkan kendaraan listrik tipe SUV bernama i2C, yang dikembangkan untuk pasar sipil dan menjadi bagian dari program strategis pengembangan kendaraan listrik nasional.

"i2C adalah electric vehicle tipe SUV yang dikembangkan oleh PT TMI, untuk versi sipil sebagai bagian dari penugasan," ungkap Verly kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (3/11/2025).

Pengembangan ini bukan hanya soal menciptakan kendaraan listrik, tetapi juga tentang membangun ekosistem teknologi yang bisa diandalkan di dalam negeri. Tak hanya TMI, PT Pindad juga disebut akan berperan penting dalam proyek mobil nasional ini.

"PT. Pindad memiliki versi militer yang bisa dikonversi menjadi sipil seperti brand Hummer, juga sebagai bagian dari penugasan," jelas Verly.

Model yang dikembangkan Pindad itu disebut akan memiliki kemampuan tangguh khas kendaraan militer, namun tetap bisa disesuaikan untuk kebutuhan masyarakat umum. Konsep konversi ini diyakini akan menarik minat pasar, terutama bagi konsumen yang menginginkan kendaraan berperforma tinggi dan berkarakter kuat.

"Jadi diharapkan akan ada 2 model untuk pasar Indonesia dan regional yang cukup atraktif," sebut Verly.

Dengan adanya dua proyek besar ini, Indonesia berpotensi memiliki mobil nasional yang tidak hanya membanggakan dari sisi teknologi, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Kolaborasi antara TMI dan Pindad pun menjadi sinyal bahwa pengembangan industri otomotif nasional kini bergerak ke arah yang lebih serius dan strategis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, produsen otomotif asal Korea Selatan Hyundai Motors menyampaikan keinginannya untuk membuat mobil nasional Indonesia dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di atas 80%.

"Mereka punya usulan mobil nasional yang TKDN-nya di atas 80%. Tetapi sekarang masih dalam bentuk model," ujar Airlangga saat ditemui di selasar kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pihak Hyundai Motors juga sebelumnya telah menyatakan minatnya masuk dalam rencana proyek pengembangan mobil nasional Indonesia. Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Airlangga usai bertemu dengan President of Hyundai Motor Group Amb. Sung Kim, di Gyeongju, Korea Selatan, (30/10/2025).

Mengutip keterangan resmi, pihak Hyundai menyampaikan minat yang kuat untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan mobil nasional yang tengah digagas Pemerintah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan otomotif di kawasan Asia Tenggara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) RI masih lebih efisien dibanding negara-negara yang juga terkenal sebagai raksasa tekstil dunia. Bahkan, kata dia, Indonesia masih menang dibandingkan China dan Turki.

Indonesia, ujarnya, siap menjadi mitra strategis sekaligus pusat inovasi dan pertumbuhan industri TPT global. Kata dia, sektor TPT Indonesia telah terbukti tangguh, adaptif, dan kompetitif di tengah ketidakpastian global.

"Industri tekstil dan produk tekstil terus tumbuh dan tidak lagi berstatus 'sunset industry'. Selama tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dari Triwulan IV 2024 hingga Triwulan II 2025, industri TPT menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,39% dan berkontribusi sebesar 0,98% terhadap PDB nasional Indonesia," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (27/10/2025).

"Dalam kondisi ini, industri TPT tetap menjadi pilar strategis dari basis manufaktur industri, serta berperan penting dalam menjaga pertumbuhan yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan menopang kehidupan
negeri ini," ucap Agus.

Karena itu, sambungnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjaga momentum pertumbuhan dengan menerapkan beberapa kebijakan kunci yang disusun untuk memperkuat daya saing, menumbuhkan investasi, dan mengakselerasi transformasi industri TPT nasional.

Daya saing produk TPT Indonesia, imbuhnya, terlihat di salah satu pasar tujuan ekspor terpenting, yaitu Amerika Serikat (AS). Produk TPT asal Indonesia dengan HS 61 (pakaian dan aksesori rajutan) menduduki peringkat sebagai komoditas surplus perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan nilai US$1,86 miliar, bahkan melampaui alas kaki (HS 64) yang hanya mencapai US$1,85 miliar.

Hal ini, cetusnya, menegaskan daya saing dan ketahanan sektor TPT Indonesia yang berkelanjutan dan mampu memberikan posisi menguntungkan bagi Indonesia untuk memanfaatkan pengaturan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat.

"Di tingkat dunia, Indonesia masuk dalam lima besar produsen tekstil paling efisien. Di subsektor pemintalan benang misalnya, biaya produksi Indonesia mencapai US$2,71 per kilogram, lebih efisien daripada India, China dan Turki, serta setara dengan Vietnam dan Bangladesh," bebernya.

"Di subsektor pertenunan, Indonesia mencatat biaya US$8,84 per meter, salah satu yang terendah di dunia. Di sektor fabric finishing, biaya produksinya mencapai US$1,16 per meter, lebih rendah daripada sebagian besar pesaing regional," ucap Agus.

Angka-angka itu, sambungnya, merupakan bukti daya saing global Indonesia dan bisa menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ke depan.

Kemenperin, beber Agus, memiliki 5 langkah untuk menjaga pertumbuhan industri TPT nasional.

Pertama, memberikan kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi melalui Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menyederhanakan proses bisnis melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diperbarui untuk memastikan prosedur yang lebih cepat, lebih transparan, dan dapat diprediksi.

Kedua, sebutnya, dengan program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan untuk mendukung penggantian mesin lama dengan peralatan modern yang hemat energi bagi industri TPT. Sejak dimulai, sebut Agus, program ini telah meningkatkan kapasitas produksi sebesar 21,75%, efisiensi energi sebesar 11,86%, lapangan kerja sebesar 3,96%, dan volume penjualan sebesar 6,65%.

Ketiga, menyalurkan skema Kredit Industri Padat Karya. Skema ini memberikan akses pembiayaan fasilitas di tahun 2025 hingga Rp20 triliun, membantu sekitar 2.000 hingga 10.000 perusahaan industri, termasuk produsen tekstil dan apparel, untuk berekspansi dan mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Keempat, ucap Agus, memberikan Fasilitas Masterlist untuk impor barang modal. Menurutnya, kebijakan ini dapat memberi jaminan pengecualian bea masuk untuk barang modal yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan produksi.

Kelima, lanjutnya, pemerintah memberikan insentif fiskal, meliputi including tax holidays, tax allowances, investment allowances, dan super deduction tax untuk perusahaan yang berinvestasi pada riset dan pengembangan serta pendidikan vokasi.

"Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan inisiatif pemerintah untuk menegaskan kembali komitmen kami dalam mendukung ekosistem industri tekstil yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing global," kata Agus.

"Dengan sumber daya yang melimpah, kebijakan industri yang adaptif, sumber daya manusia yang terampil, Indonesia kembali menegaskan kesiapannya untuk menjadi mitra terpercaya industri tekstil global dalam membangun pertumbuhan berkelanjutan hingga dekade-dekade berikutnya. Indonesia siap menjadi pusat inovasi, manufaktur, dan pertumbuhan tekstil global," tambahnya.

Foto: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berfoto bersama Ketua Umum API, Jemmy Kartiwa pada kegiatan ITMF (International Textile Manufacturers Federation) & IAF (International Apparel Federation) World Fashion Convention Annual Conference 2025 di Yogyakarta, Jumat (24/10/2025). (Dok. Kemenperin) Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berfoto bersama Ketua Umum API, Jemmy Kartiwa pada kegiatan ITMF (International Textile Manufacturers Federation) & IAF (International Apparel Federation) World Fashion Convention Annual Conference 2025 di Yogyakarta, Jumat (24/10/2025). (Dok. Kemenperin)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan rencana Presiden Prabowo Subianto membuat mobil nasional sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami tentu mendukung dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional, itu sudah kami tandatangani pengusulannya," kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (21/10/2025).

Agus mengatakan jika sudah masuk dalam PSN, maka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat realisasi pembuatan mobil nasional tersebut.

"Kalau sudah dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat," katanya.

Sebagai informasi, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Prabowo menginginkan ada mobil buatan Indonesia yang dibuat pada tahun 2028 mendatang.

"Belum menjadi prestasi tapi sudah mulai kita rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang," katanya.

Menurut Prabowo, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk memuluskan program tersebut. Lahan pabrik pun sudah disiapkan.

"Sekarang tim sedang bekerja," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, kepala negara mengatakan, sekarang sudah ada jeep buatan Indonesia yang digunakan perwira TNI. Bahkan kendaraan bernama MAUNG itu pun sudah digunakan Prabowo dalam kesehariannya.

"Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai MAUNG saya gak mau tahu. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja," kata Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia -Sektor industri pengolahan nonmigas (IPNM) mencatat pertumbuhan sebesar 4,94% dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terhitung sejak kuartalIV2024 hingga kuartalII2025.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pertumbuhan ini menjadi pencapaian penting di tengah tekanan global dan dinamika ekonomi yang belum stabil.

"Industri manufaktur di Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif di tengah tantangan geoekonomi dan geopolitik. Data satu tahun pada triwulanIV2024 sampai triwulanII2025, sektor IPNM mencapai pencapaian pertumbuhan sebesar 4,94% year on year." katanya di Kemenperin, Senin (20/10/2025).

Dari sisi kontribusi, sektor industri menyumbang sekitar 17,24% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, serta menyumbang 78,75% dari total ekspor Indonesia pada periode yang sama.

Beberapa subsektor yang menunjukkan performa kuat antara lain industri logam dasar yang tumbuh 12,27%, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 8,13%, serta industri makanan dan minuman sebesar 6,18%. salah satu pendorongnya dari sisi ekspor.

"Dari sisi kinerja ekspor, pada periode yang sama Oktober 2024 sampai Agustus 2025, nilai ekspor sektor IPNM mencapai US$ 202,9 miliar atau 78,75% dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 297,6 miliar," sebut Agus.

Meski demikian, pemerintah mengakui, industri pengolahan nonmigas Indonesia masih menghadapi tantangan kompetitif di kawasan Asia Tenggara.

"Nilai ekspor itu lebih rendah dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Itu bukan atau tidak berarti menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita di bawah mereka," kata Agus.

Meski demikian, pertumbuhan 4,94% ini dinilai sebagai sinyal positif dari ketahanan sektor manufaktur nasional, meskipun masih dalam kategori pertumbuhan moderat. Pemerintah menargetkan sektor ini dapat tumbuh hingga 5,93% pada 2025.

Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya sistematis dalam memperkuat daya saing industri, memperluas nilai tambah dari hilirisasi, serta membentengi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor yang dinilai tidak kompetitif secara kualitas dan harga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terbitnyaPeraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 35/2025 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukan efek kebijakan tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, sebanyak 88 ribu produk dari 15 ribu perusahaan telah tersertifikasi TKDN dan masuk ke dalam e-katalog.

Kata dia, Permenperin No 35/2025 terbit hasil pembahasan mendalam yang dimulai sejak Maret 2025, menggantikan Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 yang sudah berusia lebih dari 14 tahun.

Sebab, lanjutnya, regulasi seharusnya tidak boleh dianggap sakral. Artinya, ketika ada dinamika dan kebutuhan baru di lapangan, pemerintah harus berani meregulasi ulang.

"Proses revisi aturan TKD tersebut dilakukan atas kesadaran pemerintah sendiri, bukan karena tekanan dari negara lain. Kalau kita ingat, Trump Tarif baru diberlakukan 1 April 2025. Sedangkan pembahasan revisi sudah kami mulai sebulan sebelumnya. Jadi, bukan karena Trump Tarif," kata Agus dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (16/10/2025).

"Ini menunjukkan kesadaran kolektif bangsa untuk memperkuat produk dalam negeri, bukan karena tekanan eksternal," tambahnya menegaskan.

Permenperin 35/2025, imbuh dia, juga menjadi bagian dari penyesuaian terhadap agenda besar pembangunan nasional, termasuk Asta Cita kedua, ketiga, dan kelima. Yakni peningkatan
nilai tambah sumber daya domestik, penguatan industri, dan perluasan kesempatan kerja.

"Tujuan utama kita sederhana, yakni setiap rupiah belanja produk dalam negeri yang dananya berasal dari pajak taxpayer dalam APBN maka tercipta nilai tambah sebesar Rp 2 di dalam negeri. Nilai tambah tersebut dinikmati oleh pekerja industri, perusahaan dan negara. Lain halnya jika dana APBN dari taxpayer dibelanjakan untuk produk impor maka nilai tambahnya dinikmati oleh industri dan pekerja serta pemerintah negara lain," tegas Agus.

Logika kebijakan TKDN, sambungnya, berangkat dari prinsip keadilan fiskal. Karena dana pengadaan barang dan jasa pemerintah berasal dari pajak rakyat, maka pembelanjaannya harus kembali kepada industri yang menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

"Kita ingin melindungi tenaga kerja dan ekosistem industri nasional. Karena itu, kalau sudah ada produk dalam negeri dengan nilai TKDN di atas 40 persen, maka belanja pemerintah wajib menggunakan produk tersebut dan tidak boleh impor," ujarnya.

Pacu Investasi, Dongkrak Dominasi Produk Lokal di Belanja Pemerintah

Agus mengatakan, Permenperin No 35/2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem industri nasional melalui kebijakan yang lebih murah, mudah, cepat, dan berbasis insentif.

"TKDN berlaku untuk semua jenis produk industri yang dibeli oleh pemerintah dan BUMN/BUMD melalui PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) baik yang berteknologi tinggi ataupun tidak. Ukuran utamanya bukan terletak pada apakah produk tersebut tergolong high-tech
atau tidak, atau dihasilkan oleh industri berteknologi tinggi, melainkan pada kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksinya," paparnya.

"Apabila produk berteknologi tinggi telah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri, maka pemerintah wajib memprioritaskan pembelian produk tersebut dibandingkan produk impor. Namun, jika industri dalam negeri belum memiliki kemampuan untuk memproduksinya, pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pembelian produk impor sejenis," sebut Agus.

Target Naik 2 Kali Lipat

Karena PBJ dilakukan lewat e-katalog, jelasnya, kuncinya adalah memperbanyak produk dalam negeri masuk ke dalam daftar. Karena itu, tata cara perhitungan sertifikat TKDN harus dibuat lebih murah, mudah, dan
cepat.

"Di peraturan baru ini, tata cara perhitungannya bukan hanya cepat dan efisien, tetapi juga mengandung nilai insentif yang sebelumnya tidak ada di regulasi lama," beber Agus.

Tak hanya itu, industri yang berinvestasi dan membangun pabrik di wilayah NKRI otomatis mendapatkan nilai tambah 25%. Dari sisi tenaga kerja, 10% nilai tambah diberikan bagi
penggunaan tenaga kerja lokal, serta 15 persen tambahan dari penerapan BMP.

"BMP ini kami sederhanakan dan buat lebih inklusif. Ada 15 faktor penentu BMP yang kami siapkan, mulai dari penerapan tenaga kerja lokal, penambahan investasi baru, kemitraan dan penguatan rantai pasok, hingga substitusi impor. Jika dijumlah, bobot totalnya bisa mencapai 38 persen," jelasnya.

Dengan kombinasi TKDN dan BMP ini, ungkap Agus, pelaku industri dapat mencapai ambang batas 40% dengan lebih mudah.

"Inilah bentuk nyata bagaimana kami menghadirkan regulasi yang murah, mudah, cepat, dan memberikan insentif nyata bagi dunia usaha," ujarnya.

"Hingga saat ini, sebanyak 88 ribu produk dari 15 ribu perusahaan telah tersertifikasi TKDN dan masuk ke e-katalog. Kami menargetkan dalam dua tahun ke depan jumlah tersebut bisa meningkat dua kali lipat," kata Agus.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, proses dekontaminasi efek kontaminasi radioaktif Cesium 137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten ditargetkan selesai pada Desember 2025, termasuk di area industri dan pabrik yang teridentifikasi.

Sementara itu, lanjut dia, penanganan kasus kontaminasi Cs-137 kini resmi naik ke tahap penyelidikan oleh Bareskrim Polri. Hal ini, ujarnya, sebagai komitmen pemerintah menuntaskan kasus radiasi Cikande.

Selaku Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137, Hanif memimpin Apel Satuan Tugas Penanganan Kerawananan Bahaya Radiasi Radionuklida Sesium 137 (Cs-137) & Kesehatan pada Masyarakat Berisiko Terdampak di Mako Polsek Cikande, Kabupaten Serang, Senin (13/10/2025).

Apel dihadiri oleh jajaran lintas sektor, antara lain Gubernur Banten, Bupati Serang, Kapolda Banten, perwakilan Kemenko Pangan, BRIN, BAPETEN, Pusat Zeni Angkatan Darat, Pasukan Gegana Brimob Polri, serta unsur pemerintah daerah setempat.

"Penyelidikan dilakukan dengan dukungan penuh dari BRIN dan BAPETEN agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," kata Hanif dalam keterangan di situs resmi KLH/BPLH, dikutip Selasa (14/10/2025).

Pemerintah, ujar Hanif, mendukung langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dua kemungkinan sumber kontaminasi, yaitu dari importasi scrap besi dan baja serta dari potensi kebocoran limbah penggunaan Cs-137 di sektor komersial.

"Saya juga telah menginstruksikan penghentian sementara importasi scrap besi dan baja sampai sistem pengawasan bahan radioaktif diperkuat sepenuhnya. Langkah ini perlu diambil untuk menutup celah yang berpotensi mengancam keamanan lingkungan dan kesehatan rakyat," ungkap Hanif.

Hanif menegaskan, disiplin, kolaborasi, dan keselamatan adalah kunci utama dalam penanganan kontaminasi Cs-137. Kata dia, ketiga hal itu merupakan harga mati yang harus dijaga oleh seluruh unsur yang terlibat.

"Setiap titik telah kami identifikasi dan kini tengah dilakukan dekontaminasi secara menyeluruh, dengan prioritas utama pada keselamatan masyarakat," katanya dalam unggahan di akun Instagram resminya.

Foto: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, selaku Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137 memimpin apel kesiapsiagaan di Mako Polsek Cikande, Kabupaten Serang, Senin (13/10/2025). (Dok. KLH/BPLH) Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, selaku Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137 memimpin apel kesiapsiagaan di Mako Polsek Cikande, Kabupaten Serang, Senin (13/10/2025). (Dok. KLH/BPLH)

Hanif berjanji, penanganan kasus kontaminasi radioaktif Cs-137 berjalan cepat, tegas, dan akuntabel.

"Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengawasan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan keselamatan publik harus menjadi prioritas utama," ujarnya.

Lebih lanjut, Hanif menjelaskan, proses dekontaminasi diawali dengan tindakan pada sepuluh titik utama yang terdeteksi, dengan target penyelesaian bertahap dalam waktu satu bulan.

"Dekontaminasi di 10 titik kami akan lakukan dengan waktu kita upayakan paling lama 1 bulan selesai. Lalu dekontaminasi di unit-unit tercemar 1 minggu selesai. Lalu penanganan kesehatan masyarakat dilakukan berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Kita selesaikan masalah ini secepatnya," tegas Hanif.

"Proses tersebut dilakukan sambil memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan terkendali. Secara paralel, penegakan hukum terus berjalan untuk menelusuri sumber radiasi yang diduga berasal dari limbah Cs-137 yang tidak semestinya berada di lingkungan," terangnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, lanjut Hanif, Pengelola Kawasan Industri Modern Cikande diwajibkan mendukung operasional Interim Storage darurat di PT PMT yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2026.

Menperin Jamin Keamanan Bahan Baku Manufaktur RI

Terpisah, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan hal senada.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan industri di Indonesia, termasuk di kawasan industri Cikande, berjalan sesuai dengan prinsip public safety dan memenuhi standar lingkungan serta kesehatan yang berlaku. Isu radiasi ini harus ditangani secara cepat, ilmiah, dan
transparan agar tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap produk manufaktur dalam negeri," kata Agus dalam keterangan resmi.

"Kami ingin menegaskan bahwa produk-produk manufaktur Indonesia aman dan sesuai standar mutu internasional. Kemenperin secara rutin melakukan pengawasan dan sertifikasi mutu melalui lembaga standardisasi industri. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan produk yang beredar," tambahnya.

Agus berjanji terus berupaya menjaga agar pengelolaan kawasan industri pasca-isu ini tetap kondusif dan ramah investasi. Pemerintah memastikan langkah-langkah pengendalian dilakukan tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi maupun investor yang beroperasi di
Cikande.

"Kami menjamin bahwa kawasan industri Indonesia, termasuk Cikande, tetap menjadi tempat yang aman dan kompetitif bagi investasi. Isu ini akan menjadi momentum untuk memperkuat sistem industrial safety management dan environmental governance di kawasan industri kita," ucap Agus.

"Kami memahami pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan ini sebagai salah satu tulang punggung industri nasional. Karena itu, seluruh langkah pengawasan dilakukan tanpa menghambat kegiatan produksi yang sah dan aman," katanya.

Foto: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, selaku Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137 memimpin apel kesiapsiagaan di Mako Polsek Cikande, Kabupaten Serang, Senin (13/10/2025). (Dok. KLH/BPLH) Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, selaku Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137 memimpin apel kesiapsiagaan di Mako Polsek Cikande, Kabupaten Serang, Senin (13/10/2025). (Dok. KLH/BPLH)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak Xiaomi menambah investasi lebih luas di Indonesia, termasuk membangun ekosistem mobil listrik di Indonesia. Dia pun secara langsung memuji investasi dan kontribusi Xiaomi dalam membangun ekosistem industri smartphone dan televisi di Indonesia.

Hal itu terungkap usai melakukan pertemuan bilateral dengan Associate Government Affairs Director Xiaomi Communications Co., Ltd. Jon Dove di Shanghai, China, Jumat (10/10/2025).

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko S.A. Cahyanto, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta, serta perwakilan dari PT Xiaomi Technology Indonesia, yaitu Zhao Wentao (Managing Director) dan Tel Lee (Product Certification Manager).

Kata Agus, Kemenperin terus berupaya mendorong kerja sama dengan para pelaku industri skala global, termasuk dari China, dalam rangka memperkuat arus investasi ke RI. Serta, menjadikan Indonesia sebagai basis produksi serta ekspor manufaktur.

Menurutnya, upaya ini akan mempercepat penguatan struktur industri di dalam negeri serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Xiaomi telah menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok industri elektronik nasional. Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi komitmen Xiaomi yang terus menanamkan investasi dan mengembangkan lini produknya di Indonesia," kata Agus dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).

Menperin Minta Xiaomi Bangun Mobil Listrik

Pemerintah Indonesia, ujarnya, mendukung rencana Xiaomi untuk memproduksi tablet secara lokal di Indonesia, khususnya untuk model yang telah hadir di pasar domestik.

Agus lalu meminta Xiaomi menyampaikan rencana bisnisnya di Indonesia untuk tahun-tahun ke depan.

Termasuk, mendorong Xiaomi memperkuat basis industri mobil listriknya di Indonesia.

"Kami mendorong Xiaomi agar segera menyampaikan business plan yang rinci untuk lima tahun ke depan, guna merealisasikan rencana investasi baru di Indonesia. Rencana tersebut diharapkan mencakup strategi pengembangan fasilitas produksi, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan mitra lokal," tambahnya.

"Kami mengetahui bahwa Xiaomi telah meluncurkan produk kendaraan listrik berperforma tinggi, yaitu Xiaomi SU7. Kami mendorong agar Xiaomi dapat menjajaki investasi pada sektor kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Ini akan memperkaya pilihan kendaraan bagi konsumen Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem industri hijau nasional," kata Agus.

Disebutkan, perusahaan teknologi multinasional asal China yang berdiri tahun 2010 dan berbasis di Beijing itu, telah menanamkan investasi senilai Rp3 triliun di Indonesia. Investasi itu digelontorkan untuk memproduksi smartphone, tablet, dan televisi.

"Perusahaan ini kini menjadi salah satu merek smartphone unggulan di pasar nasional, dengan pangsa pasar sebesar 21% pada kuartal II tahun 2025," kata Agus.

"Investasi Xiaomi berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, serta memperkuat daya saing industri elektronik nasional. Hal ini sejalan dengan visi Making Indonesia 4.0 yang menempatkan sektor elektronika sebagai salah satu prioritas utama," ucap Agus.

Foto: Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita bertukar cendera mata seusai melakukan pertemuan dengan Direksi Xiaomi Communications Co., Ltd. di Shanghai, Tiongkok, Jumat (10/10). (Dok. Kemenperin) Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita bertukar cendera mata seusai melakukan pertemuan dengan Direksi Xiaomi Communications Co., Ltd. di Shanghai, Tiongkok, Jumat (10/10). (Dok. Kemenperin)