Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini memiliki laboratorium uji kontaminasi radioaktif untuk produk perikanan, terutama udang. Laboratorium ini dibangun menyusul kasus temuan kontaminasi radioaktif pada produk udang yang diekspor ke Amerika Serikat pada tahun lalu.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini menjelaskan bahwa lab ini untuk mendukung daya saing dan penerimaan produk perikanan, terutama udang, di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. “Lab ini menjadi satu-satunya di Indonesia dan yang pertama di Asia Tenggara,” ujarnya dikutip pada Senin (22/6).

Lab Balai Uji Standar Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSPM) itu telah terakreditasi ISO 17025 – standar internasional untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Selain itu, lab mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait di Indoneaia dan Amerika Serikat.

“Mendapatkan persetujuan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) selaku nuclear supervision authority, serta persetujuan Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat untuk melakukan uji beberapa parameter radioaktif termasuk Cesium-137,” kata Ishartini.

Berbagai pengujian parameter mutu dan keamanan pangan dapat dilakukan di BUSPM, baik itu bakteri, virus, kimia, logam berat, residu, serta radionuklida pangan asal ikan.

Hasil pengujiannya dapat digunakan untuk mengurus Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP), sebagai persyaratan ekspor di beberapa negara bersyarat bebas radioaktif seperti Amerika Serikat.

Sejak 31 Oktober 2025 hingga 11 Juni 2026, KKP telah mengawal ekspor udang sebanyak 4.072 kontainer ke Amerika Serikat. Sebanyak 3.370 kontainer sudah masuk pasar negara tersebut dengan volume 51.607 ton senilai Rp8,78 triliun.

Sebagai informasi, pada Agustus 2025 lalu, produk udang beku asal Indonesia ditolak Amerika Serikat karena kandungan radioaktif Cesium-137 di dalamnya. Zat radioaktif itu diketahui berasal dari cemaran pabrik peleburan besi yang berada satu lokasi dengan produsen udang beku, di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten.

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pengembangan industri udang berbasis hilirisasi, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan di NTB.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

"Jangan ragukan komitmen kami untuk mendorong industri perikanan di daerah kami, karena kami ingin menjadi provinsi yang investor friendly. Kami sadar teman-teman berbisnis bukan untuk sosial, tetapi kami ingin teman-teman untung, masyarakat senang, dan lingkungan tetap terjaga," jelas Iqbal dikutip dari keterangan pers, Jumat (19/6/2026).

Iqbal menekankan pentingnya keberlanjutan dalam industri udang serta perlindungan lingkungan sebagai fondasi utama.

"Supaya bisnis ini sustainable, kami juga butuh sustainability. Kita tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kita ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata. Saya bisa berikan jaminan 4 tahun ke depan kami tidak akan membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi," ujar Iqbal.

Selain itu, Iqbal juga menyoroti pentingnya hilirisasi dan penguatan rantai nilai di daerah yang ingin hasil perikanan diproses di wilayahnya dan diekspor dari sana, sehingga nilai tambah dan penerimaan daerah juga meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat investasi sektor perikanan, termasuk regulasi dan fasilitas pendukung.

"Penyusunan Perda (Peraturan Daerah) ini merupakan tindak lanjut arahan presiden terkait pentingnya hilirisasi sebagai agenda strategis nasional," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung investasi. Dislutkan telah menyiapkan FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering Design) untuk hilirisasi udang, serta siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi 100 hektare di kawasan Bandara Internasional Lombok.

Muslim juga menambahkan, percepatan perizinan juga menjadi prioritas sehingga akan membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses investasi.

Selain itu, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI) Andi Tamsil menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci agar manfaat ekonomi sektor udang dapat dirasakan lebih besar oleh daerah.

"Selama ini kontribusi sektor udang belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal di daerah. Karena itu, kita perlu mendorong agar manfaat ekonomi tetap berputar di daerah," ujarnya.

Andi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi dan kualitas input produksi, sebab kepastian keamanan dan kenyamanan berusaha jauh lebih penting dibanding subsidi berlebihan.

Selain itu, Andi menekankan pentingnya standar internasional dalam produksi seperti benur harus bersertifikat bebas penyakit dan penggunaan antibiotik terlarang harus dihindari agar produk diterima di pasar global.

Sementara, Ketua SCI Wilayah Lombok Suryadi Adinata menjelaskan bahwa sektor udang menghadapi tantangan kompleks, mulai dari produksi hingga pasar global.

"Budidaya tambak udang menghadapi tantangan regulasi, risiko gagal panen, hingga isu global seperti tarif anti dumping dan standar internasional," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya hilirisasi industri udang di NTB mendapatkan penyederhanaan perizinan, iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin kebijakan yang ramah investor guna mendukung pengembangan industri udang agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor perikanan daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya ingin menjadikan NTB sebagai provinsi ramah investor dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi," ujar dia dalam diskusi hilirisasi industri tambak udang di Mataram, Jumat.

Iqbal mengatakan investasi yang sehat harus memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, manfaat bagi masyarakat, hingga menjamin keberlanjutan ekosistem.

Ia memastikan pemerintah daerah menjaga stabilitas kebijakan dan menghindari penerbitan regulasi yang menghambat dunia usaha di Nusa Tenggara Barat. Kepastian regulasi merupakan faktor penting untuk menarik investasi ke sektor perikanan.

"Kami tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kami ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata," tegas Iqbal.

Pemerintah NTB terus berupaya mendorong hilirisasi agar hasil perikanan bisa diolah dan diekspor langsung dari daerah tanpa perlu lagi dijual secara mentah, sehingga dapat memperbesar penerimaan ekonomi bagi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mendukung investasi mulai dari penyiapan studi kelayakan dan dokumen perencanaan teknis untuk hilirisasi udang, serta siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi 100 hektare di Bandara Lombok.

Pemerintah NTB menegaskan segera membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses perizinan investasi sebagai dukungan prioritas dalam mempercepat perizinan penanaman modal.

Pada 2025, Nusa Tenggara Barat memproduksi udang vaname sebanyak lebih dari 198 ribu ton. Jumlah produksi yang melimpah tersebut menjadi modal kuat untuk pengembangan industri pengolahan udang.

Ketua Umum Shrimp Club Indonesia Andi Tamsil memandang kepastian regulasi menjadi kebutuhan utama pelaku usaha saat berinvestasi di Nusa Tenggara Barat.

Ia menekankan benur harus bersertifikat bebas penyakit dan penggunaan antibiotik terlarang harus dihindari agar produk udang asal Nusa Tenggara Barat diterima di pasar internasional.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Integrasi gudang komoditas dengan transportasi kereta api mulai diterapkan di Bandung. Kehadiran gudang Sistem Resi Gudang (SRG) berbasis rel di Gedebage diharapkan membuat distribusi komoditas lebih efisien dan terukur.

PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) mendampingi Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam peninjauan sekaligus penyerahan persetujuan Gudang SRG komoditas kopi di kawasan Stasiun Gedebage, Bandung. Kegiatan tersebut menjadi soft launching implementasi SRG berbasis rel yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas logistik komoditas nasional.

Gudang SRG Gedebage merupakan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dimanfaatkan melalui kerja sama dengan PT ASLI Logistik Indonesia. Adapun pengelolaan gudang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero).

Kehadiran gudang tersebut diharapkan mampu menghubungkan sistem penyimpanan komoditas dengan moda transportasi kereta api sehingga proses distribusi menjadi lebih efisien. Ke depan, Gudang SRG Gedebage juga disiapkan sebagai hub logistik yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar domestik maupun internasional.

Integrasi SRG dengan jaringan transportasi rel dinilai dapat memperkuat rantai pasok, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia.

Pada tahap awal operasional, gudang tersebut akan digunakan untuk penyimpanan komoditas kopi Java Preanger. Komoditas asal Jawa Barat itu dikenal memiliki pasar yang cukup kuat, termasuk untuk kebutuhan ekspor.

Direktur Utama PT KBI Budi Susanto mengatakan, implementasi SRG berbasis rel menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan komoditas nasional.

"PT KBI sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang berkomitmen untuk terus mendorong integrasi SRG ke dalam rantai pasok logistik nasional. Kami berharap Jawa Barat dapat menjadi daerah perintis implementasi SRG berbasis rel melalui sinergi yang kuat antara PT KBI dengan BAPPEBTI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT KAI (Persero), PT Sucofindo (Persero), Bank BJB, PT ASLI Logistik Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan terkait," ujar Budi dalam siaran pers, Rabu (17/6/2026).

Potensi komoditas kopi juga tercermin dari aktivitas registrasi yang tercatat di sistem PT KBI. Hingga Mei 2026, kopi menjadi komoditas dengan porsi registrasi terbesar dalam sistem IsWare Next Gen milik PT KBI, mencapai 47 persen dari total komoditas yang diregistrasikan.

Menurut Budi, tingginya angka tersebut menunjukkan pemanfaatan SRG oleh pelaku usaha kopi terus meningkat, baik sebagai instrumen pengelolaan stok maupun akses pembiayaan.

Untuk mendukung layanan registrasi, PT KBI terus mengembangkan sistem digital IsWare Next Gen. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas registrasi, memfasilitasi verifikasi kualitas dan kuantitas komoditas, serta memperkuat transparansi dalam ekosistem SRG.

Komitmen pengembangan SRG juga diperkenalkan PT KBI dalam ajang West Java Investment, Trade and Tourism Expo (WIITEX) 2026 yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, PT KBI bertemu dengan pelaku usaha dan pembeli internasional dari Malaysia, Thailand, Filipina, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Jerman.

Budi mengatakan, momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan SRG sebagai instrumen yang dapat mendukung peningkatan daya saing komoditas Indonesia di pasar global.

"Capaian yang diraih sepanjang 2025 menjadi pijakan penting bagi PT KBI untuk terus membangun ekosistem komoditas yang transparan, terintegrasi, dan berdaya saing global. Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas kontribusi terhadap pengembangan industri komoditas dan perekonomian nasional," kata Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI) mendukung implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) berbasis rel melalui soft launching Gudang SRG komoditas kopi di kawasan Stasiun Gedebage, Bandung, Jawa Barat.

Sebagai satu-satunya BUMN yang menjalankan fungsi Pusat Registrasi Resi Gudang, PT KBI turut mendampingi Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam kegiatan peninjauan sekaligus penyerahan persetujuan Gudang SRG tersebut.

Gudang SRG Gedebage merupakan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dimanfaatkan melalui kerja sama dengan PT ASLI Logistik Indonesia. Sementara itu, pengelolaan gudang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero).

freepik.com/senivpetro Ilustrasi logistik

Kehadiran gudang tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan sistem penyimpanan komoditas dengan moda transportasi kereta api sehingga proses distribusi dapat berlangsung lebih efisien dan terukur.

Gudang SRG Gedebage disiapkan jadi hub logistik

Ke depan, Gudang SRG Gedebage tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan komoditas, tetapi juga diproyeksikan menjadi hub logistik yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar domestik maupun internasional.

Integrasi SRG dengan jaringan transportasi rel diharapkan dapat memperkuat rantai pasok, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia.

Pada tahap awal operasional, gudang ini akan mendukung penyimpanan komoditas kopi Java Preanger, salah satu produk unggulan Jawa Barat yang telah dikenal di pasar global.

PIXABAY/COULEUR Ilustrasi kopi, biji kopi. Wakil Presiden Brasil Geraldo Alckmin menyatakan bahwa sejumlah produk ekspor Brasil ke Amerika Serikat (AS), seperti kopi, daging sapi, dan buah tropis, tetap dikenai tarif 40 persen. Pernyataan ini disampaikan meski Presiden AS, Donald Trump telah menghapus sebagian tarif impor.

Pengembangan SRG berbasis rel juga diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi komoditas ekspor.

Direktur Utama PT KBI, Budi Susanto, mengatakan implementasi SRG berbasis rel merupakan bentuk sinergi lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem perdagangan komoditas nasional.

"PT KBI sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang berkomitmen untuk terus mendorong integrasi SRG ke dalam rantai pasok logistik nasional. Kami berharap Jawa Barat dapat menjadi daerah perintis implementasi SRG berbasis rel melalui sinergi yang kuat antara PT KBI dengan BAPPEBTI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT KAI (Persero), PT Sucofindo (Persero), Bank BJB, PT ASLI Logistik Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan terkait," ujar Budi dalam siaran pers, Rabu (17/6/2026).

Kopi dominasi registrasi SRG

Potensi komoditas kopi juga tercermin dari aktivitas registrasi yang dilakukan PT KBI.

Hingga Mei 2026, komoditas kopi mendominasi registrasi yang tercatat dalam sistem PT KBI, IsWare Next Gen, dengan porsi mencapai 47 persen dari total komoditas yang diregistrasikan.

Menurut perusahaan, capaian tersebut menunjukkan tingginya pemanfaatan SRG oleh pelaku usaha kopi sebagai instrumen pengelolaan stok komoditas sekaligus akses pembiayaan.

Untuk mendukung peningkatan layanan registrasi, PT KBI terus memperkuat digitalisasi melalui pengembangan IsWare Next Gen.

Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses registrasi, memfasilitasi verifikasi kualitas dan kuantitas komoditas yang tersimpan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem SRG.

PT KBI promosikan ekosistem SRG di WIITEX 2026

Komitmen pengembangan SRG juga disampaikan PT KBI dalam ajang WIITEX 2026 yang diselenggarakan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Melalui kegiatan tersebut, PT KBI berkesempatan bertemu langsung dengan pelaku usaha dan buyer internasional dari berbagai negara, antara lain Malaysia, Thailand, Filipina, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Jerman.

Perusahaan juga memperoleh dukungan dari perwakilan diplomatik sejumlah negara sahabat, terutama untuk pengembangan ekosistem dan komoditas SRG.

PT KBI menilai momentum tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan optimalisasi SRG sebagai instrumen yang dapat mendukung peningkatan daya saing komoditas Indonesia di pasar global.

"Capaian yang diraih sepanjang 2025 menjadi pijakan penting bagi PT KBI untuk terus membangun ekosistem komoditas yang transparan, terintegrasi, dan berdaya saing global. Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperluas kontribusi terhadap pengembangan industri komoditas dan perekonomian nasional," tutup Budi.

Samarinda (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Timur telah mengekspor ratusan ton udang windu ke berbagai negara di pasar global pada periode Januari hingga Mei 2026.

"Udang windu menjadi komoditas dominan dengan volume ekspor mencapai 769,9 ton selama lima bulan terakhir tahun 2026 senilai Rp173,3 miliar," kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim Irma Listiawati di Samarinda, Selasa.

Irma menambahkan, selain udang windu, terdapat empat komoditas perikanan unggulan lain yang menopang nilai ekspor maritim provinsi tersebut. Empat komoditas ekspor andalan itu meliputi udang pink, ikan kerapu segar, ikan bawal putih segar, dan udang putih.

"Total pengiriman komoditas udang pink berhasil mencapai angka 239,2 ton dengan nilai ekonomi menembus Rp31,6 miliar," sebut Irma.

Komoditas ikan kerapu segar juga turut mencatatkan volume pengiriman sebesar 89,3 ton yang menghasilkan devisa negara hingga Rp7,4 miliar.

"Permintaan yang stabil di pasar internasional terlihat pula pada bawal putih segar dengan catatan volume ekspor 59,7 ton senilai Rp6,7 miliar," tambah dia.

Udang putih melengkapi daftar lima besar komoditi ekspor melalui pengiriman seberat 27,7 ton dengan total pendapatan senilai Rp4,7 miliar.

Irma mengungkapkan, berbagai produk laut berkualitas tinggi ini didistribusikan secara rutin menuju 12 negara tujuan utama ekspor di pasar internasional.

Pasar strategis yang secara rutin menyerap produk perikanan Kaltim antara lain adalah Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, China, dan Malaysia.

"Guna mempercepat jalur distribusi komoditi segar, terdapat fasilitas penerbangan ekspor langsung dari Balikpapan menuju Wenzhou, China," ungkap Irma.

Pengiriman direct call ini memanfaatkan armada pesawat Cargo Rimbun yang beroperasi rutin dua kali dalam seminggu.

"Pengiriman kargo udara cepat ini dikhususkan untuk produk unggulan yang harus dikirim dalam kondisi segar seperti belut, kepiting, dan ikan segar," ujar Irma.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat memperkuat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) untuk mendukung petani kopi, teh, dan kakao.

Langkah ini dilakukan agar petani tidak lagi terpaksa menjual hasil panen ketika harga komoditas sedang rendah.

Kepala Disperindag Jabar, Nining Yuliastiani, mengatakan SRG menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu petani memperoleh akses penyimpanan, pembiayaan, hingga pemasaran yang lebih baik.

Menurutnya, selama ini banyak petani yang langsung menjual hasil panen karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Akibatnya, petani kesulitan menunda penjualan saat harga komoditas belum menguntungkan.

Melalui SRG, hasil panen dapat disimpan di gudang terakreditasi yang telah memenuhi standar dan mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Petani tidak harus menjual hasil panennya saat harga sedang murah. Komoditas bisa disimpan di gudang terstandarisasi dengan kualitas dan kuantitas yang tetap terjaga," katanya, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, resi atau bukti penyimpanan yang diterbitkan gudang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Dengan skema itu, petani tetap memiliki akses modal usaha tanpa harus melepas komoditasnya ketika harga pasar belum sesuai harapan.

"Ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat rantai pasok karena komoditas dapat terkumpul dalam jumlah besar dan memiliki kualitas yang lebih terjaga," katanya.

Selain memberi manfaat bagi petani, SRG juga dinilai mampu memperkuat rantai pasok komoditas perkebunan. Produk kopi, teh, dan kakao yang terkonsolidasi dalam jumlah besar akan lebih mudah dipasarkan, baik ke pasar domestik maupun internasional.

Menurut Nining, konsolidasi komoditas melalui gudang terakreditasi memungkinkan pelaku usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam volume yang lebih besar, sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui proses pengolahan.

Saat ini, Disperindag Jabar terus mendorong pengembangan gudang SRG yang dikelola swasta, koperasi, maupun pemerintah kabupaten dan kota agar memenuhi standar yang ditetapkan Bappebti.

"Kami mendorong agar standarisasi gudang bisa tercapai sehingga fasilitas SRG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani dan pelaku usaha," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten distributor farmasi, PT Millennium Pharmacon International Tbk. (SPDC) menggelontorkan investasi lebih dari Rp100 miliar untuk membangun pusat distribusi atau central warehouse baru sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas logistik dan menopang target pertumbuhan double digit pada 2026.

Direktur Utama SDPC Imam Fathorrahman mengatakan fasilitas pergudangan baru yang berlokasi di kawasan Bintara, Bekasi Barat tersebut dibangun menggunakan dana internal perusahaan dan akan menjadi salah satu proyek investasi terbesar perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Warehouse baru itu memiliki kapasitas sekitar tiga kali lebih besar dibandingkan fasilitas yang digunakan saat ini dan dirancang dengan sistem pergudangan yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

"Nilai investasinya lebih dari Rp100 miliar. Kapasitasnya sekitar tiga kali lebih besar dibanding warehouse saat ini dan akan menjadi tulang punggung pengembangan bisnis MPI ke depan," ujar Imam, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya ditujukan mendukung pertumbuhan volume distribusi farmasi yang terus meningkat, tetapi juga membuka ruang bagi MPI untuk memperluas portofolio produk kesehatan yang dapat ditangani perusahaan.

Selama ini SDPC dikenal sebagai distributor produk farmasi ethical. Namun, dengan kapasitas logistik yang lebih besar, perusahaan melihat peluang memperluas penetrasi di segmen alat kesehatan maupun produk kesehatan lainnya yang memiliki prospek pertumbuhan menjanjikan.

Imam mengatakan pasar kesehatan nasional masih menyimpan peluang besar dengan nilai belanja obat yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp160 triliun per tahun. Di sisi lain, kebutuhan distribusi yang memenuhi standar kualitas dan keamanan produk juga semakin meningkat.

Tak pelak, penguatan infrastruktur distribusi menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan untuk mempertahankan daya saing di industri yang semakin kompetitif.

"Kami ingin memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Peluang pasar masih besar dan kapasitas yang ada saat ini harus diperkuat agar mampu mengakomodasi kebutuhan bisnis ke depan," katanya.

MPI menargetkan fasilitas tersebut mulai beroperasi penuh pada Juli atau semester II/2026. Saat ini seluruh perizinan dan sertifikasi yang dibutuhkan telah diperoleh.

Selain memperbesar kapasitas distribusi, pembangunan warehouse baru juga menjadi bagian dari agenda transformasi operasional perusahaan yang mencakup digitalisasi, otomatisasi, dan peningkatan sistem pengelolaan inventori.

Direktur SDPC Mohamad Fazly Bin Hassan mengatakan penguatan fasilitas logistik akan membantu perusahaan meningkatkan utilisasi gudang, memperbaiki pengelolaan stok, serta meningkatkan akurasi distribusi.

Menurut dia, efisiensi operasional menjadi salah satu fokus utama perusahaan di tengah berbagai tantangan industri kesehatan.

"Tujuan akhirnya adalah meningkatkan efisiensi, memperkuat pengelolaan inventori, dan memastikan kualitas layanan distribusi tetap terjaga seiring pertumbuhan bisnis," ujarnya.

Investasi logistik tersebut melengkapi langkah MPI yang baru saja berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Manajemen menilai kombinasi penguatan tata kelola, digitalisasi, dan investasi infrastruktur akan menjadi fondasi utama untuk memperbesar skala usaha sekaligus menjaga kualitas layanan distribusi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saat ini SDPC mengoperasikan 37 cabang di berbagai kota strategis Indonesia dan melayani puluhan prinsipal farmasi, alat kesehatan, serta produk kesehatan lainnya.

Dengan tambahan kapasitas distribusi yang jauh lebih besar, perseroan berharap dapat mempercepat ekspansi bisnis sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama distribusi kesehatan nasional.

IDXChannel - PT Argo Pantes Tbk (ARGO) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp250 miliar pada 2026 untuk mempercepat pengembangan bisnis pergudangan dan logistik yang kini menjadi motor pertumbuhan perseroan.

Direktur Keuangan Argo Pantes Humprey mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur, renovasi gudang eksisting, serta pembangunan fasilitas baru guna meningkatkan kapasitas area sewa perusahaan.

"Kami mengestimasi bahwa tahun ini akan menghabiskan sekitar Rp250 miliar untuk perbaikan maupun pembangunan gudang baru," ujar Humprey dalam public expo 2026 live, Rabu (10/6/2026).

Sebagai bagian dari strategi operasional 2026, perseroan menargetkan perbaikan sekitar 75.000 meter persegi area gudang di Bekasi dan Tangerang. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat peningkatan luas area yang dapat disewakan kepada tenant.

Salah satu alokasi capex terbesar diperkirakan untuk pembangunan gudang yang akan dikerjasamakan dengan perusahaan J&T Cargo dengan anggaran Rp120 miliar. Targetnya pada kuartal III 2026 perseroan sudah mendapatkan sumber pendanaan untuk segera mengeksekusi proyek tersebut.

"Kami pada tanggal 11 Februari 2026 telah menandatangani kerja sama dengan lokasi yang akan disewa oleh pihak J&T Cargo seluas hampir 23.500 meter persegi. Lokasinya ada di Cikokol Tangerang, masa sewa selama 10 tahun," sambungnya.

Manajemen juga menegaskan fokus perusahaan tidak hanya pada peningkatan kapasitas, tetapi juga pada kualitas penyewa dengan mengedepankan kontrak jangka panjang guna menciptakan arus kas yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kontribusi bisnis pergudangan terhadap total pendapatan perusahaan juga terus meningkat. Pada 2025, segmen tersebut telah menyumbang hampir 70 persen pendapatan perseroan, menegaskan pergeseran bisnis Argo Pantes dari industri tekstil menuju sektor logistik dan pergudangan modern.

Perseroan optimistis prospek bisnis gudang masih terbuka lebar seiring meningkatnya kebutuhan dari sektor logistik, FMCG, e-commerce, serta perusahaan kurir.

Menurut manajemen, peningkatan tingkat okupansi akan menjadi faktor utama yang mendorong perbaikan profitabilitas perusahaan. Saat ini, area yang telah tersewa baru sekitar 50 persen dari total potensi lahan yang dapat dimonetisasi.

(Febrina Ratna Iskana)

Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pembangunan 100 infrastruktur pascapanen atau gudang baru menjadi solusi permanen untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.

"Pembangunan infrastruktur pascapanen menjadi salah satu solusi permanen dalam memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir," kata Amran sebagaimana pernyataan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPD RI di Jakarta, Senin (8/6). Gudang dibangun di seluruh wilayah Indonesia untuk menyimpan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.

Pemerintah membangun 100 gudang penyimpanan di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan pangan yang memadai.

Keberadaan infrastruktur pascapanen dinilai menjadi langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika distribusi pangan dengan memastikan ketersediaan stok dan pasokan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui pembangunan fasilitas penyimpanan dan pendukung pascapanen, pemerintah menargetkan distribusi pangan dapat berjalan lebih efektif sehingga risiko gangguan pasokan yang berpotensi memicu gejolak harga dapat diminimalkan.

Program pembangunan infrastruktur tersebut didukung anggaran sekitar Rp5 triliun dengan lokasi pembangunan yang telah disiapkan di berbagai sentra produksi pangan nasional.

Menurut Amran, pembangunan infrastruktur pascapanen merupakan solusi jangka panjang untuk memperkuat sistem pangan nasional, menjaga ketersediaan pangan, memperlancar distribusi, serta mewujudkan harga yang wajar bagi masyarakat.

"Ini solusi permanen. Jadi tidak ada lagi alasan harga (beras) naik. Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar," ucap Amran.

"Kalau sistem ini berjalan dengan baik, inilah masa keemasan pangan Indonesia," ujar Amran menambahkan.

Dia menjelaskan gudang-gudang yang dibangun nantinya akan menjadi simpul utama dalam ekosistem pangan nasional yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Perum Bulog, dan program makan bergizi gratis (MBG).

"Gudang menjadi induknya, kemudian Koperasi Desa Merah Putih menjadi penggeraknya di lapangan, sementara program MBG menjadi off taker yang menyerap hasil produksi petani. Jadi ini satu kesatuan ekosistem pangan nasional yang saling terhubung," jelas Amran.

Ia menegaskan urgensi pembangunan infrastruktur itu menjadi relevan dengan semakin kuatnya stok beras nasional yang dikelola oleh Perum Bulog. Hingga saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton hingga awa" Juni.

Dengan volume stok yang sangat kuat hingga melampaui kapasitas gudang Bulog secara nasional sekitar 3 juta ton, skema gudang filial pun diterapkan guna memastikan stok beras di Bulog tetap terjaga dengan baik dan dapat segera didistribusikan untuk stabilisasi pangan.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu mengungkapkan sejumlah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian bersama, seperti disparitas kondisi pangan antarwilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia dan daerah kepulauan.

Selain itu, tingginya biaya logistik, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta perlunya penguatan sistem distribusi pangan yang lebih merata dan efisien.

Karena itu, senator dari dapil Sumatera Utara itu menilai, percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen, percepatan swasembada pangan yang dulu ditarget tiga tahun ternyata bisa diselesaikan dalam satu tahun," kata Badikenita.

Adapun pembangunan infrastruktur pasca panen (IPP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka ketahanan pangan nasional di mana pemerintah menugaskan Bulog untuk membangun IPP di seluruh daerah.

Tujuannya, selain memperbesar kapasitas penyimpanan, infrastruktur tersebut akan mendukung penyerapan hasil panen petani, menjaga mutu komoditas, mengurangi kehilangan hasil (losses), memperpanjang masa simpan, hingga memperkuat distribusi pangan nasional.

Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 100 unit IPP yang terdiri atas gudang pangan, dryer (pengering), Rice Milling Unit (RMU), silo gabah, silo jagung, hingga fasilitas pengolahan beras modern (rice to rice).

Infrastruktur tersebut akan tersebar di berbagai sentra produksi pangan nasional di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Emiten bidang pengolahan dan ekspor produk udang, PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) mencatatkan laba bersih Rp5,27 miliar sepanjang 2025. Capaian ini naik 1.414 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp348 juta.

Seiring dengan capaian tersebut, perseroan membukukan pendapatan yang meningkat menjadi Rp564,2 miliar dari Rp322,6 miliar pada tahun sebelumnya, atau tumbuh lebih dari 70 persen.

Direktur Utama ISEA Ibnu Syena Alfitra mengatakan, capaian ini didorong peningkatan permintaan pasar global, di mana volume ekspor produk ke Amerika Serikat (AS) naik menjadi Rp406 miliar dan Jepang sebesar Rp156 miliar.

"Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa perseroan berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan, peningkatan profitabilitas, dan penguatan fundamental keuangan sebagai fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang,” katanya dalam public expose, Jakarta, Senin (8/6/2026)

Terkait dividen tahun buku 2025, Ibnu menyatakan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini, perseroan memutuskan untuk absen membagikan dividen kepada pemegang saham.

"Dan untuk dividen 2025 kita sesuai dengan RUPS tadi untuk 2025 kita tidak membagikan dividen," katanya.

Namun, kata Ibnu Syena, perseroan berjanji akan terus meningkatkan kinerja. Sehingga, ke depan perseroan bisa membagikan dividen kepada pemegang saham di tahun depan.

"Kalau dikeluarkan, mungkin tahun 2026 jika net profit lebih bagus dari tahun ini kami usahakan untuk membagikan dividen," ujarnya.

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri seafood, perseroan melayani pasar ekspor utama di Amerika Serikat (AS) dan Jepang, didukung oleh sertifikasi internasional, kapasitas produksi yang besar, serta jaringan ekspor global yang memperkuat daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan.

Perseroan menjalankan model bisnis terintegrasi yang mencakup proses dari pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan dingin (cold storage), hingga distribusi ekspor kepada pelanggan.

Model ini memungkinkan perseroan menjaga kualitas produk secara konsisten, mengontrol pasokan bahan baku, meningkatkan efisiensi biaya operasional, serta mengurangi risiko dalam rantai pasok (supply chain).

"Integrasi tersebut menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama perseroan dalam memperkuat daya saing di industri pengolahan dan ekspor seafood," kata Ibnu Syena.

Sekadar informasi, dari sisi neraca keuangan, total aset perseroan meningkat menjadi sekitar Rp439,9 miliar, mencerminkan penguatan posisi keuangan dan dukungan terhadap aktivitas usaha.

Di saat yang sama, perseroan mampu menjaga liabilitas tetap terkendali, sementara ekuitas meningkat menjadi sekitar Rp184,6 miliar. Kondisi ini menunjukkan struktur permodalan yang semakin kuat dan sehat.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolahan dan ekspor produk udang, PT Indo American Seafoods Tbk. (ISEA), menargetkan pertumbuhan omzet sebesar 20% hingga 30% pada 2026 seiring dengan upaya memperluas penetrasi pasar ekspor.

Dengan potensi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih, ISEA pun membuka peluang untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

Direktur ISEA Ibnu Surya Ramadhan mengatakan perseroan membidik pertumbuhan pendapatan sekitar 20% hingga 30% pada 2026. Pertumbuhan tersebut diharapkan berkelanjutan dalam tiga tahun ke depan.

“Target pertumbuhan ISEA pada 2026 kurang lebih di 20%-30% dari omzet tahun 2025,” ujarnya dalam Paparan Publik, Senin (8/6/2026).

Pada kuartal I/2026, penjualan ISEA mencapai Rp181,19 miliar, tumbuh 69,95% dari sebelumnya Rp106,61 miliar. Perseroan pun membukukan laba Rp2,16 miliar dibandingkan dengan rugi bersih Rp5,36 miliar pada kuartal I/2025.

Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan meningkatkan aktivitas pemasaran dan promosi di negara-negara konsumen utama produk seafood, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan China. Selain menjaga hubungan dengan pembeli yang telah ada, ISEA juga berupaya memperluas akses ke pasar Eropa.

Menurut Ibnu, penambahan sertifikasi internasional menjadi salah satu strategi yang ditempuh guna meningkatkan daya saing produk dan membuka peluang pasar baru di kawasan tersebut.

“Kami akan lebih sering melakukan workshop ke beberapa negara konsumen, yakni Amerika Serikat, termasuk menjaga buyer yang sudah ada, Jepang, Taiwan, dan China. Selain itu juga membuka peluang ke Eropa melalui penambahan sertifikasi,” katanya.

Meski optimistis terhadap prospek pertumbuhan, perseroan tetap mencermati dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi perdagangan internasional dan permintaan ekspor.

Sepanjang 2025, ISEA membukukan kinerja yang meningkat signifikan. Pendapatan perseroan tercatat mencapai Rp564,2 miliar, melonjak lebih dari 70% dibandingkan Rp322,6 miliar pada tahun sebelumnya.

Laba bersih juga naik tajam menjadi Rp5,27 miliar dari Rp348 juta, didorong oleh peningkatan laba kotor menjadi Rp111,9 miliar dibandingkan Rp75,8 miliar pada periode sebelumnya.

Dari sisi neraca, total aset perseroan meningkat menjadi sekitar Rp439,9 miliar. Pada saat yang sama, liabilitas tetap terjaga dan ekuitas naik menjadi sekitar Rp184,6 miliar, mencerminkan struktur permodalan yang semakin kuat.

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri seafood, ISEA melayani pasar ekspor utama di Amerika Serikat dan Jepang. Perseroan mengandalkan model bisnis terintegrasi yang mencakup pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan dingin (cold storage), hingga distribusi ekspor kepada pelanggan.

Model usaha tersebut memungkinkan perseroan menjaga kualitas produk secara konsisten, mengendalikan pasokan bahan baku, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi risiko dalam rantai pasok. Strategi integrasi itu menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama ISEA dalam memperkuat posisi di industri pengolahan dan ekspor seafood.

TANTANGAN

Direktur Utama ISEA Ibnu Syena Alfitra mengatakan secara umum ada tantangan ekspor seafood Indonesia karena meningkatnya persaingan di pasar global. Hal itu terutama setelah India kembali agresif memasok produk ke Amerika Serikat.

Menurutnya, kesetaraan tarif membuat produk asal India kembali bersaing langsung dengan eksportir Indonesia di pasar AS.

“India masuk lagi kembali ke Amerika karena tarifnya disamakan dengan kita. Jadi kompetisi untuk memasok ke Amerika mulai bersaing kembali,” ujarnya.

Di tengah persaingan tersebut, ISEA belum berencana melakukan ekspansi besar pada 2026. Perseroan memilih fokus melakukan renovasi dan peningkatan produktivitas tambak guna menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku serta mempertahankan margin keuntungan.

Menurut Ibnu Syena, strategi tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan mengandalkan pasokan dari pihak ketiga yang berisiko meningkatkan biaya bahan baku dan harga pokok produksi (HPP).

“Lebih baik meningkatkan produktivitas dari tambak kita sendiri,” katanya.

Sejalan dengan fokus penguatan operasional, perseroan memutuskan tidak membagikan dividen dari laba tahun buku 2025. Namun, manajemen membuka peluang untuk mulai memberikan imbal hasil kepada pemegang saham apabila kinerja keuangan pada 2026 menunjukkan perbaikan yang signifikan.

“Untuk 2025 kami tidak membagikan dividen. Namun, jika laba bersih lebih bagus dari tahun ini, kami usahakan untuk membuatnya lebih baik,” ujar Ibnu Syena.