JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penyebab gaji guru hingga pegawai negeri sipil (PNS) tidak naik. Menurut dia, anggaran tidak memadai karena ada kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Prabowo membeberkan masalah kekayaan Indonesia yang bertahun-tahun mengalir keluar. "Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang, karena uangnya nggak ada, diambil terus,” ungkapnya.

Dia kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun. Hal ini turut menyebabkan kerugian negara secara masif.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata Prabowo.

Menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga USD150 miliar atau Rp2.500 triliun tiap tahun. Kekayaan yang harusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.

"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun,” ucapnya.

Karena itu, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah. Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Hal ini untuk mencegah praktik under invoicing yang dilakukan para pengusaha.

Selain itu, pemerintah juga telah menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi. "Saudara-saudara sekalian dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai capaian Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara perlu diikuti peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani agar berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani serta dukungan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional.

"Kita sudah memiliki capaian baik terkait beras. Ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton atau 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,62 juta ton.

Selain itu, FAO memperkirakan stok beras Indonesia berpotensi meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026-2027.

Saat ini, pemerintah mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah melampaui 5 juta ton.

Menurut Eliza, keunggulan Indonesia di kawasan Asia Tenggara terutama ditopang oleh besarnya basis produksi beras nasional, termasuk luas lahan sawah yang signifikan.

Namun demikian, ia menilai produktivitas padi Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mampu menghasilkan produksi lebih tinggi per satuan luas lahan.

"Pemerintah perlu reorientasi prioritas. Kebijakannya harus bergeser tidak hanya mengejar volume produksi saja, tetapi menuju peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Produktivitas padi nasional saat ini masih berada di kisaran 5,2 ton per hektare, sedangkan Vietnam telah mencapai sekitar 6 ton per hektare.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budi daya padi di Indonesia.

Ia mengatakan peningkatan produktivitas menjadi penting karena tantangan sektor pertanian ke depan tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani.

Karena itu, menurut Eliza, kebijakan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas petani agar hasil panen dapat terus meningkat tanpa hanya bergantung pada perluasan lahan.

"Untuk menjadi benar-benar resilien dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim dan demografi, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman angka total produksi dan mulai serius mengejar efisiensi serta produktivitas yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad mengingatkan bahwa tingginya produksi beras tidak otomatis mencerminkan kuatnya ketahanan pangan nasional.

"Tidak bisa disamakan dengan ketahanan pangan secara keseluruhan kalau bicara soal produksi beras secara tahunan," kata Galau.

Menurut dia, ketahanan pangan juga ditentukan oleh efisiensi distribusi, stabilitas harga, kualitas rantai pasok, serta kemampuan masyarakat mengakses pangan secara merata.

Galau menilai keberlanjutan produksi beras perlu dibarengi perbaikan sistem distribusi dan peningkatan kesejahteraan petani agar manfaat kenaikan produksi dapat dirasakan secara luas.

Ia menambahkan kebijakan pangan juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada petani skala kecil yang masih menjadi tulang punggung produksi pertanian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim.

"Bukan hanya tentang kuantitas produksi yang bisa kita capai, tetapi bagaimana sistemik rantai pasoknya, stabilitas harga di level rumah tangga, dan kesejahteraan petani," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras.

Kementerian Pertanian menyebut upaya tersebut dilakukan melalui penguatan irigasi dan pompanisasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta optimalisasi lahan guna meningkatkan hasil panen dan indeks pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk penguatan irigasi, pompanisasi, dan penyediaan benih unggul guna menjaga produktivitas pertanian di tengah risiko cuaca ekstrem. Program tersebut mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare serta bantuan 80 ribu unit pompa air yang ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas unggul dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanpa bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan.

Kementerian Pertanian mencatat benih padi unggul yang dikembangkan memiliki potensi hasil lebih dari 8 ton per hektare, sementara upaya modernisasi alat dan mesin pertanian diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi usaha tani serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan upaya pendataan seluruh kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha. Data yang dihasilkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ), manfaat SE2026 dapat dirasakan melalui berbagai program pemberdayaan usaha. Data yang lengkap dan mutakhir membantu pemerintah mengenali karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai program dukungan usaha dapat dirancang sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat.

Hasil SE2026 juga mendukung upaya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Melalui data sensus, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai potensi usaha yang perlu didorong agar berkembang lebih cepat.

Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah: Ada Jutaan Harapan di Balik Data Statistik



Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam merancang program pembiayaan dan pendampingan usaha sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu data SE2026 membantu pemerintah menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih baik. Pelatihan yang tepat akan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Manfaat lain dari SE2026 adalah tersedianya informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha di berbagai wilayah. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Informasi ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai Besok 15 Juni 2026, Usaha Nasional Didata Tanpa Terkecuali



Data SE2026 juga menjadi sumber informasi penting bagi dunia pendidikan, penelitian, dan perencanaan pembangunan. Akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, dan menyusun berbagai program pembangunan yang lebih efektif.

Pada akhirnya, SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi Indonesia. Data yang akurat membantu pemerintah melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang memerlukan dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di masa depan.

Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris berharap peralihan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Tapah dari PetroChina International Jabung Ltd ke Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan mampu mendongkrak produksi.

"Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat," kata Al Haris di Jambi, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa wilayah kerja itu dulunya dikelola oleh PetroChina, setelah masa kontrak tersebut habis, pengelolaan wilayah kerja dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui SKK Migas. Hingga akhirnya resmi diserahterimakan ke perusahaan baru.

Selain mengejar target produksi, gubernur berharap manajemen yang baru bisa menyerap tenaga kerja lokal. Untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Manajemen Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia, Fatah Riani Abdul Rahman menyatakan komitmen untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah kerja Tapah.

Menurut dia, saat ini prospek sumber daya migas di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400 juta barel setara minyak.

Sebagai langkah awal, pihaknya berencana melakukan kegiatan peninjauan lapangan, melakukan survei eksplorasi (seismik) tiga dimensi (3D), di area yang telah ditemukan guna memperoleh potensi cadangan baru yang selama ini belum terlihat.

Lanjut dia, setelah penandatanganan kesepakatan bersama, selanjutnya akan dilakukan proses konstruksi dan persiapan produksi.

Kegiatan itu rencananya akan dimulai tahun depan dengan target komersil paling singkat di tahun 2027 atau hingga awal 2028.

Dalam jangka panjang, perusahaan menargetkan angka produksi dapat menembus di atas 2.000 barel minyak per hari. Dengan dukungan teknologi terbaru serta pemanfaatan data yang lebih lengkap.

Manajemen memastikan keberadaan industri migas ini kedepannya akan melibatkan putra daerah. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah daerah.

"Kita melanjutkan, dan akan mengembangkan lagi untuk menaikkan produksi," jelas Fatah.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung untuk sembilan Wilayah Kerja (WK) migas.

Pemenang sembilan wilayah kerja dimaksud yaitu untuk Wilayah Kerja Bintuni, Wilayah Kerja Karunia, Wilayah Kerja Drawa, Wilayah Kerja Jalu, Wilayah Kerja Southwest Andaman, Wilayah Kerja Barong, Wilayah Kerja Delapan Muaro, Wilayah Kerja Tapah dan Wilayah Kerja Nawasena.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Listya Endang Artiani

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia

SETIAP kali pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), perhatian masyarakat hampir selalu tertuju pada satu hal “Berapa tambahan biaya yang harus dibayar saat mengisi tangki kendaraan?”. Reaksi tersebut wajar karena dampaknya langsung dirasakan.

Namun dalam perspektif ekonomi, BBM bukan sekadar komoditas energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, namun merupakan salah satu input strategis yang menopang hampir seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perekonomian. Karena itu, ketika harga BBM meningkat, dampaknya tidak berhenti di SPBU, tetapi merambat ke berbagai sektor dan pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Dalam analisis ekonomi modern, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan Input-Output yang dikembangkan oleh Wassily Leontief. Teori ini menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi saling terhubung melalui rantai pasok.

Kenaikan biaya pada satu sektor akan menimbulkan efek berantai pada sektor-sektor lainnya. Karena energi digunakan hampir di seluruh aktivitas ekonomi, maka perubahan harga BBM memiliki kemampuan untuk memengaruhi struktur biaya perekonomian secara luas.

Gelombang pertama dari kenaikan BBM muncul melalui meningkatnya biaya produksi di sektor riil. Kenaikan harga solar dan bensin menyebabkan ongkos transportasi barang menjadi lebih mahal. Biaya distribusi bahan baku meningkat, demikian pula biaya operasional berbagai kegiatan ekonomi. Dalam teori cost-push inflation, inflasi dapat muncul karena kenaikan biaya produksi yang kemudian diteruskan ke harga jual barang dan jasa.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi. Pupuk, benih, alat produksi, hingga hasil panen harus didistribusikan melalui jaringan transportasi yang sebagian besar masih bergantung pada BBM. Ketika biaya transportasi meningkat, petani menghadapi kenaikan biaya usaha. Sayangnya tidak semua petani memiliki kemampuan untuk menaikkan harga jual hasil produksinya, akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.

Hal yang sama terjadi pada sektor industri pengolahan. Energi dan logistik merupakan komponen penting dalam struktur biaya produksi. Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya marginal perusahaan sehingga dunia usaha dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menaikkan harga jual atau mengurangi margin keuntungan. Dalam situasi permintaan yang belum sepenuhnya kuat, pilihan tersebut tidak selalu mudah dilakukan.

Kelompok yang paling rentan menghadapi kondisi ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki skala ekonomi dan akses pembiayaan yang lebih luas, UMKM sering kali memiliki ruang penyesuaian yang terbatas. Kenaikan biaya operasional yang tidak diimbangi peningkatan penjualan berpotensi menurunkan keuntungan bahkan mengancam keberlangsungan usaha.

Gelombang kedua muncul melalui inflasi, ketika biaya produksi dan distribusi meningkat, harga barang dan jasa secara bertahap ikut menyesuaikan. Kenaikan BBM hampir selalu diikuti oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi pangan. Beras, cabai, minyak goreng, telur, ikan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih mahal untuk dipindahkan dari sentra produksi menuju konsumen.

Dalam konteks Indonesia, dampak ini menjadi sangat penting karena struktur logistik nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Akibatnya setiap kenaikan biaya energi memiliki efek yang lebih besar terhadap harga barang di tingkat konsumen.

Kenaikan harga-harga tersebut kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Dalam teori real income effect, ketika harga barang meningkat sementara pendapatan tidak berubah, maka pendapatan riil masyarakat sesungguhnya mengalami penurunan. Secara nominal masyarakat memperoleh pendapatan yang sama, tetapi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit.

Dampak ini tidak dirasakan secara merata, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hukum Engel menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi pengeluarannya yang digunakan untuk kebutuhan pokok, terutama pangan. Oleh karena itu, kenaikan harga kebutuhan dasar akibat kenaikan BBM akan memberikan beban yang jauh lebih berat bagi kelompok miskin dan rentan.

Namun dampak kenaikan BBM tidak hanya berhenti pada inflasi yang benar-benar terjadi. Gelombang ketiga muncul melalui ekspektasi inflasi. Dalam ekonomi modern, perilaku masyarakat sering kali dipengaruhi oleh apa yang mereka perkirakan akan terjadi di masa depan.

Ketika masyarakat meyakini bahwa kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan harga berbagai barang, pelaku usaha mulai menyesuaikan harga lebih awal, pedagang meningkatkan margin untuk mengantisipasi biaya yang lebih tinggi, dan pekerja mulai menuntut kenaikan upah. Fenomena ini dikenal sebagai inflation expectation. Dalam banyak kasus, ekspektasi inflasi dapat memperbesar dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM itu sendiri.

Di sinilah pentingnya komunikasi kebijakan yang kredibel. Jika pemerintah mampu menjelaskan alasan kenaikan BBM sekaligus menunjukkan langkah mitigasi yang jelas, maka kepanikan pasar dapat diminimalkan dan ekspektasi inflasi dapat lebih terkendali.

Gelombang keempat terjadi melalui perlambatan konsumsi rumah tangga. Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, konsumsi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut teori konsumsi Keynes, pengeluaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ketika inflasi meningkat dan pendapatan riil menurun, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, terutama untuk barang dan jasa yang bukan kebutuhan utama. Penurunan konsumsi tersebut kemudian mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian.

Dalam jangka pendek, dampaknya terlihat pada melambatnya aktivitas perdagangan dan menurunnya penjualan berbagai produk konsumsi. Dalam jangka yang lebih panjang, dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan investasi. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru juga berpotensi melambat.

Gelombang terakhir adalah meningkatnya risiko kemiskinan dan ketimpangan. Dari perspektif ekonomi kesejahteraan yang dikembangkan Arthur Pigou, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari efisiensinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan BBM pada dasarnya memiliki konsekuensi distribusi. Kelompok berpendapatan rendah menanggung beban yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan harga pangan dan transportasi dapat secara langsung mengurangi kualitas hidup mereka.

Dalam kondisi tertentu, rumah tangga yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat tekanan inflasi. Jika berlangsung dalam waktu yang lama tanpa intervensi kebijakan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah juga menghadapi dilema yang tidak sederhana. Subsidi energi yang terlalu besar dapat membebani APBN dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Dalam perspektif fiscal sustainability, keberlanjutan fiskal menjadi syarat penting agar negara tetap memiliki kapasitas untuk menjalankan pembangunan dalam jangka panjang.

Karena itu, kenaikan BBM pada dasarnya merupakan trade-off kebijakan publik. Menahan harga BBM dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi berpotensi membebani keuangan negara. Sebaliknya, menaikkan harga BBM dapat memperkuat posisi fiskal pemerintah, tetapi menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara hati-hati.

Pada akhirnya, kenaikan BBM bukan sekadar kebijakan energi, melainkan kebijakan yang memengaruhi struktur biaya perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya bergerak melalui rantai yang panjang, dari biaya transportasi menuju biaya produksi, dari biaya produksi menuju inflasi, dari inflasi menuju daya beli, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan kebijakan BBM tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya beban subsidi atau membaiknya posisi fiskal negara. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah mampu memutus rantai dampak negatif yang muncul melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, penguatan UMKM, peningkatan efisiensi logistik nasional, serta pengembangan transportasi publik yang terjangkau.

Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar, tantangan pemerintah bukan memilih antara efisiensi atau keadilan, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan beriringan. Sebab pada akhirnya, tujuan utama kebijakan publik bukan sekadar menjaga keseimbangan anggaran, melainkan menjaga agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pusat dari setiap keputusan ekonomi yang diambil negara.

BELITUNG - Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menggelar pengabdian masyarakat di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan bertema peningkatan kesejahteraan dan ketahanan komunitas lanjut usia (Lansia) ini juga melibatkan BINUS University dan Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Malaysia.

Program ini diikuti oleh 55 peserta lansia dari wilayah Kecamatan Sijuk serta melibatkan 5 mahasiswa internasional dari BINUS University. Keterlibatan mitra mahasiswa internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi akademik sekaligus memperkaya pengalaman lintas budaya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim di wilayah kepulauan, termasuk Kabupaten Belitung.

Oleh karena itu, program ini dirancang untuk mendukung pembangunan komunitas yang inklusif, sehat, bahagia, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi, antara lain mengenai wellbeing dan hidup sehat, peran lansia dalam mendukung keberlanjutan. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab agar para peserta dapat berbagi pengalaman serta memperoleh pemahaman praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, tim pengabdi berupaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan serta SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim.

Penguatan kapasitas lansia dinilai penting agar kelompok lansia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam membangun komunitas yang sehat, bahagia, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya komunitas lansia di Kabupaten Belitung, serta menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, mitra internasional, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan tangguh.

Ketua Pengabdian Masyarakat FIA UI, Muhammad Ramaditya menekankan pada lansia berperan sebagai penjaga nilai, norma, dan kohesi sosial dalam keluarga maupun komunitas.

"Mereka hadir sebagai sumber nasihat yang bijaksana, mediator konflik yang dipercaya, serta penghubung antar-generasi yang tak tergantikan dalam tatanan masyarakat Indonesia," ujar Ramaditya dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Konsep productive ageing menekankan bahwa lansia dapat terus berkontribusi secara ekonomi sesuai kapasitas dan kondisi kesehatannya. Banyak lansia Indonesia tetap aktif melalui usaha mikro, pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan berbasis keahlian yang telah mereka tekuni bertahun-tahun.

Lansia memiliki penyimpan pengetahuan tradisional yang paling otentik dari bahasa daerah, seni pertunjukan, hingga sistem pengobatan dan pertanian yang telah teruji selama berabad-abad. Di tengah arus globalisasi, peran mereka dalam menjaga identitas budaya lokal menjadi semakin krusial.

JAKARTA - Pembangunan transportasi publik dinilai punya efek berantai yang positif karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keringanan biaya perjalanan dan menghidupkan ekonomi di titik-titik perlintasan. Inisiatif di daerah-daerah pun harus didorong.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah, Jumat (12/6/2026)

Dalam hal efek keringanan biaya hidup, dia mencontohkan dengan warga Jakarta. Dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditetapkan di angka Rp5,7 juta, warga ibu kota rata-rata mengeluarkan 25% hingga 30% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan transportasi.

Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sebagian besar warga yang bepergian untuk bekerja (komuter) di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mengeluarkan ongkos perjalanan yang signifikan tiap harinya.

Berikut rinciannya:

- 8,2% komuter mengeluarkan biaya transportasi < Rp5.000 (atau < Rp150.000 per bulan)

- 14,7% komuter mengeluarkan biaya Rp5.000 - Rp 10.000 (atau Rp150 ribu - Rp300 ribu per bulan)

- 28,6% komuter mengeluarkan biaya minimal Rp25.000 (atau Rp750 ribu per bulan)

Piter melanjutkan penggunaan transportasi publik yang nyaman dan murah jelas bisa memangkas pengeluaran untuk biaya perjalanan ini.

Dalam hal penghidupan, dia menjelaskan transportasi publik akan memunculkan sumber perekonomian baru warga. Misalnya, keberadaan stasiun kereta Commuter Line (KRL) atau Mass Rapid Transit (MRT) menjadi sentra baru UMKM. "Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.

Piter menggarisbawahi efek berantai itu bisa dinikmati di daerah-daerah, tak cuma di Jakarta. Syaratnya, para kepala daerah berkomitmen penuh pada pembangunan infrastruktur transportasi publik.

"Untuk membahagiakan, menyejahterakan masyarakat itu banyak cara. Salah satunya dengan menyediakan transportasi publik yang tidak hanya nyaman sehat, tapi terjangkau, murah, dan itu sekaligus mengurangi beban yang harus mereka hadapi," ujar Piter.

Dia memaklumi pembangunan transportasi publik ini tidak murah meski program tersebut akan memberikan benefit yang sesuai dalam jangka panjang. Bentuknya berupa terbangunnya ekonomi warga, kemunculan aktivitas perniagaan baru, serta pengembalian ke negara berupa pajak. "Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik walaupun investasinya pasti besar," katanya.

Untuk menalangi kebutuhan pendanaan yang besar di awal itu, Piter menyarankan penerapan kolaborasi swasta dan pemerintah atau Public Private Partnership yang lebih luas di daerah-daerah hingga penerbitan obligasi. Pilihan-pilihan ini bisa berjalan lancar jika didukung proposal yang baik, sosialisasi transparan, serta kebijakan pemerintah yang konsisten. "Karena investor pasti akan berpikirnya lebih kepada risiko," ucapnya.

Salah satu risiko ketidakpastian itu datang dari sektor hukum dan politik. Piter mengakui ada kecenderungan perubahan kebijakan atau peraturan dalam pergantian pimpinan, termasuk di daerah yang nyata berpengaruh pada investasi.

"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kacau jadinya," ujar Piter.

Jika pembangunan transportasi publik di Jakarta itu seperti KRL, MRT, Light Rapid Transit (LRT), hingga JakLingko bisa direalisasikan di berbagai daerah, Piter meyakini efek ekonominya akan menyebar pula ke pelosok Indonesia.

PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyebut kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja. Kehadiran PSN Wanam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai PSN yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," katanya, Rabu (10/6/2026).

Apolo berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

Lihat video: Kunker Perdana di Merauke, Presiden Prabowo Bertemu Petani dan Masyarakat



"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang. Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua. "Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," ucapnya.

SERANG - PT Multi Nabati Asahan (MNA), Wilmar Group menyerahkan bantuan peralatan tangkap ikandi Desa Terate, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (18/5/2026). Program yang telah berjalan sejak 2019 ini sebagai komitmen terus mendukung aktivitas ekonomi nelayan . Program ini dijalankan bersama Koperasi Berkah Bahari Jaya yang saat ini memiliki 215 anggota nelayan.

Bantuan tersebut antara lain berupa jarring, kolam bioflok, badan kapal, dan normalisasi sungai, yang menjadi kebutuhan utama nelayan dalam melaut dan perlu diganti secara berkala setiap tahun. Bantuan tersebut juga termasuk bakti sosial saat hari besar, seperti Maulud Nabi dan hari raya. Prabowo Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo: Saya Ingin Nelayan Sejahtera!

Ketua Koperasi Berkah Bahari Jaya, Robani Hambali, mengatakan, keberadaan koperasi telah mendorong perputaran ekonomi, terutama bagi nalayan. Dukungan tersebut membantu mereka menjaga produktivitas di tengah tantangan yang semakin besar dalam sektor perikanan tradisional.

Saat ini anggota koperasi memiliki sekitar 40 perahu kecil dan 60 perahu sedang untuk melaut. “Bantuan peralatan tangkap sangat membantu nelayan karena biaya operasional terus meningkat, sementara hasil tangkapan tidak selalu stabil,” katanya, Rabu (18/5/2026).

Robani menjelaskan, kondisi cuaca dan tantangan ekonomi membuat sebagian nelayan kini mulai beralih pekerjaan ke sektor industri dan pabrik di sekitar wilayah Banten. Dampaknya, banyak perahu menganggur. Dia berharap, perusahaan bersedia menambah modal bagi nelayan untuk mengembangkan usaha.

“Kondisi untuk melaut sekarang semakin sulit. Banyak nelayan yang mulai mencari pekerjaan lain di pabrik. Karena itu kami berharap ke depan ada dukungan pengembangan usaha lain seperti budidaya ikan maupun peternakan agar masyarakat memiliki sumber penghasilan tambahan,” ujarnya. Peduli Pendidikan, Wilmar Sediakan Sekolah Berkualitas di Perkebunan Sawit

Head Industrial Estate Wilmar Byron Oswald mengatakan, pihaknya terus mendorong program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasional secara berkelanjutan. “Kerja sama dengan masyarakat nelayan Desa Terate merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung penguatan ekonomi lokal dan membantu masyarakat menghadapi tantangan usaha di sektor pesisir,” katanya.

Ke depan, perusahaan akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan koperasi. Tujuannya melihat potensi pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan warga setempat.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan , persatuan, dan semangat kebangsaan. Hal ini disampaikan Gugun Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young Buddhist Association di Mal Taman Anggrek, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Dalam sambutannya, Gugun mendoakan Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kekuatan dalam memimpin bangsa, menjaga perdamaian, dan mempererat kerukunan antarumat beragama. Juga membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Ia juga berharap pemerintah selalu diberikan kemudahan dan perlindungan dalam menjalankan amanah untuk melayani masyarakat. “Melalui momentum Waisak ini, mari kita perkuat gotong royong, saling bekerja sama, menjaga kerukunan, dan bersama-sama mendukung pemerintah demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki cara pandang yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah. Menurut Tokoh Muda NU sekaligus Pengurus Pondok Pesantren Annuriyyah Kaliwining Jember Ubaidillah Amin, berbagai pernyataan dan kebijakan Prabowo menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Ubaidillah melihat Prabowo memahami bahwa ukuran kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Bagi masyarakat kecil, yang paling penting adalah bisa bekerja, makan dengan layak, menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan pokok, dan menjalani hidup dengan tenang. Saya melihat Presiden Prabowo memahami hal tersebut dengan baik,” kata Ubaidillah, Jumat (6/6/2026).

Dirinya pun mencontohkan pernyataan Prabowo yang pernah menyebut bahwa masyarakat bawah tidak terlalu gusar terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dia berpendapat bahwa pandangan tersebut menunjukkan pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat Indonesia.

“Mayoritas rakyat bertransaksi menggunakan rupiah. Mereka membeli beras, sayur, minyak goreng, bahan bakar, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan rupiah. Karena itu, yang paling mereka rasakan adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya.

Lihat juga: RUPIAH MAKIN LEMAH, ELITE HARUS BERBENAH

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penting bagi perekonomian nasional. Pelemahan kurs dapat mempengaruhi harga barang impor dan biaya produksi sejumlah sektor.

Namun bagi masyarakat kecil, dampak yang paling terasa adalah perubahan harga kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, Prabowo berusaha melihat persoalan ekonomi tidak hanya dari perspektif pasar keuangan atau perdagangan internasional, tetapi juga dari kondisi yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Beliau ingin melihat ekonomi dari sudut pandang dapur rakyat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari apakah rakyat bisa hidup cukup dan tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut Ubaidillah mengatakan, Prabowo memahami bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menuntut kehidupan yang berlebihan. Mereka lebih menginginkan kehidupan yang layak dan stabil. “Banyak masyarakat tidak meminta menjadi kaya raya. Mereka hanya ingin memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan untuk anak-anak, serta akses kesehatan yang memadai,” jelasnya.

Menurutnya, pola pikir tersebut tercermin dalam fokus Prabowo terhadap sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. Selain itu, Prabowo juga secara konsisten menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh rakyat.

Indonesia, kata Ubaidillah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila kekayaan alam dikelola secara efektif dan berkeadilan. “Presiden Prabowo sering menyampaikan bahwa kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Ubaidillah menambahkan bahwa masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan kritik dan pengawasan publik yang konstruktif.

“Kritik adalah bagian dari demokrasi dan tetap diperlukan. Namun di saat yang sama, pemerintah juga membutuhkan dukungan agar dapat bekerja secara optimal dalam mewujudkan program-program pembangunan,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa pola pikir Prabowo dalam melihat Indonesia berorientasi pada terciptanya kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat. Fokus utama yang ingin dicapai adalah memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Pada akhirnya, rakyat ingin hidup cukup, tenang, dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik. Saya melihat itulah yang menjadi inti dari cara Presiden Prabowo memandang pembangunan Indonesia,” pungkasnya.

Program MBG turut meningkatkan serapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu perbaikan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.

Ketua Harian HKTI Bachtiar Utomo mengatakan Program MBG memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Program ini juga mendukung ibu hamil dan balita sehingga dapat membantu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Bachtiar dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung Program MBG turut meningkatkan serapan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal.

“Semakin tinggi kebutuhan pangan untuk Program MBG, semakin besar pula hasil produksi petani yang terserap. Dampaknya tentu sangat positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program MBG juga dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru melalui aktivitas penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga operasional dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan hingga 22 Mei 2026 Program MBG telah menyerap sekitar 1,28 juta pekerja melalui operasional 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program tersebut juga tercatat melibatkan 142.387 pemasok. Dari jumlah itu, sebanyak 59.921 merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 13.306 koperasi, 690 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 157 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Adapun 66.903 pemasok lainnya berasal dari berbagai penyedia bahan pangan dan jasa pendukung lainnya.

Menurut Bachtiar, Program MBG memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pelaku usaha jasa dalam rantai pasok pangan nasional.

“Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Ada petani yang hasil panennya terserap, UMKM yang berkembang dan lapangan kerja yang tercipta,” ucap dia.

Lebih lanjut, HKTI meyakini Program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan perekonomian daerah.

“Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, petani semakin sejahtera, ekonomi daerah bergerak dan pada akhirnya ketahanan pangan nasional semakin kuat,” tutur Bachtiar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026