REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi di tengah perubahan permintaan pasar yang berlangsung semakin cepat. Penggunaan teknologi digital dan otomatisasi mulai menjadi salah satu pilihan pelaku industri untuk mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

Kementerian Perindustrian mencatat industri tekstil dan produk tekstil nasional menyerap 3,96 juta tenaga kerja serta menarik investasi Rp20,23 triliun. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, peningkatan produktivitas dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing industri.

Perkembangan tersebut mendorong sejumlah penyedia teknologi menawarkan sistem manufaktur yang mengintegrasikan perangkat produksi dengan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data. Salah satunya dilakukan Jack Technology melalui peluncuran SmartLink Master dalam ajang di Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 16 Juni 2026.

CEO Jack Technology Moli mengatakan, kebutuhan modernisasi industri tekstil dan garmen semakin terlihat di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Transformasi menuju manufaktur cerdas semakin relevan bagi industri tekstil dan garmen di kawasan Asia Tenggara, termasuk di sejumlah negara seperti Indonesia dan Vietnam. Di Indonesia, misalnya, pemerintah setempat bertekad merevitalisasi industri tekstil dan garmen," ujar Moli dalam siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, industri garmen saat ini menghadapi tuntutan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang lebih beragam dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Kondisi tersebut membuat sistem produksi yang terhubung dan berbasis data semakin dibutuhkan.

Teknologi yang diperkenalkan perusahaan menggabungkan sistem AI, analisis data produksi, serta pengelolaan alur kerja dalam satu platform. Sistem tersebut juga dikembangkan menggunakan platform Mendix milik Siemens.

Senior Vice President Siemens Digital Industries Software Asia Pacific Jornt Moerland mengatakan, Siemens dan Jack Technology tengah menjajaki pengembangan lini produksi berbasis digital twin serta proyek percontohan pabrik pintar untuk industri garmen.

Prospek industri tekstil Indonesia sendiri masih menunjukkan tren pertumbuhan dalam jangka panjang. Berdasarkan laporan IMARC Group, nilai pasar manufaktur tekstil Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 42 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 64,2 miliar dolar AS pada 2034.

Moli mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan efisiensi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar.

"Sejalan dengan perkembangan industri, perusahaan tekstil dan garmen tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapasitas produksi, namun juga mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar. Karena itu, penerapan teknologi digital dan otomatisasi kelak menentukan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan operasional yang lebih optimal," ujar Moli.

Penggunaan AI, otomatisasi, dan sistem produksi berbasis data diperkirakan akan semakin luas di industri tekstil dan garmen seiring meningkatnya kebutuhan terhadap efisiensi, ketepatan produksi, dan kecepatan merespons perubahan pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta nikel karena industri tersebut rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK)

Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan, tekanan terhadap industri sektor riil masih terjadi hingga saat ini. Dia menjelaskan TPT serta nikel belum keluar dari permasalahan ancaman geopolitik hingga krisis bahan baku.

Seiring dengan hal tersebut, Said pun meminta pemerintah segera bertindak guna menjaga keberlangsungan sektor-sektor itu.

"Jadi kami minta kepada pemerintah untuk selamatkan industri TPT dan nikel tersebut," kata Said dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, industri semen juga mengalami ancaman tetapi dari sisi kelebihan pasokan (oversupply). Said pun meminta pemerintah untuk memberlakukan moratorium guna menahan tekanan terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, khususnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran.

"Kondisi ini disebut telah mendorong sedikitnya 10 perusahaan bersiap melakukan PHK, apabila situasi terus memburuk," jelas Said.

Adapun, Said juga menyatakan batal menggelar unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di depan Gedung DPR RI. Aksi tersebut akan dilakukan di Silang Monas, Jakarta Pusat bersama dengan konfederasi buruh lainnya.

Dia menjelaskan, pemindahan lokasi aksi tersebut dilakukan setelah pihaknya bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/4/2026) kemarin.

Menurutnya, KSPI telah meminta pertemuan khusus dengan Prabowo sebelum 1 Mei, dan baru terlaksana kemarin. Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut Prabowo telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan harapan dan isu terkait kesejahteraan buruh.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tengah menghadapi tekanaan akibat lonjakan harga bahan baku imbas dari dinamika global yang terus berkembang.

Meskipun demikian, hingga saat ini industri TPT masih beroperasi secara relatif stabil. Pemerintah menegaskan telah menyiapkan serangkaian langkah koordinasi dan kebijakan untuk meredam dampak fluktuasi harga bahan baku internasional.

“Kami terus mencermati fluktuasi harga bahan baku global yang berdampak pada industri TPT nasional, dengan memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan kelancaran rantai pasok,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Selasa (21/4).

Dalam rapat koordinasi bersama asosiasi industri dan pelaku usaha, teridentifikasi bahwa tekanan utama saat ini berasal dari kenaikan harga bahan baku berbasis energi yang terjadi secara global. Harga paraxylene (PX) domestik, misalnya, mengalami kenaikan sekitar 40 persen mengikuti pergerakan harga internasional. Di sisi lain, pasokan bahan baku kimia seperti monoethylene glycol (MEG) masih dalam kondisi aman hingga April, meskipun untuk periode setelahnya masih memerlukan pemantauan lebih lanjut.

Kenaikan harga tersebut secara alami berdampak pada struktur biaya di sepanjang rantai produksi, mulai dari industri hulu hingga hilir. Hal ini pun turut memengaruhi harga kain dan produk intermediate, serta biaya komponen pendukung seperti kemasan berbasis plastik. Selain itu, dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya penyesuaian pada aktivitas ekspor, termasuk retur barang akibat dinamika pasar global.

Namun demikian, industri nasional menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik. Pelaku usaha tetap menjaga keberlangsungan produksi melalui pengelolaan stok, penyesuaian strategi pengadaan, serta penguatan koordinasi dengan pemasok bahan baku. Permintaan domestik juga masih menunjukkan aktivitas, sementara peluang ekspor tetap terbuka seiring dengan perubahan kondisi di negara pesaing.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Rizky Aditya Wijaya mengatakan, dalam penguatan struktur industri, keberadaan serat rayon sebagai produk berbasis sumber daya alam dalam negeri menjadi salah satu penopang penting dalam menjaga keseimbangan industri.

“Di tengah tekanan pada bahan baku berbasis petrokimia seperti polyester, pemanfaatan rayon yang diproduksi di dalam negeri memberikan alternatif bahan baku yang kompetitif sekaligus memperkuat kemandirian industri,” ujarnya.

Rizky menuturkan, sinergi antara serat alam dan serat sintetis ini menjadi bagian dari strategi adaptasi industri nasional dalam merespons dinamika global, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi di sektor hilir.

Lebih lanjut, Rizky mengungkapkan, beberapa subsektor memang memerlukan perhatian lebih, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku spesifik tanpa substitusi. Sebagai contoh, industri hygiene seperti popok (diapers) memiliki ketergantungan pada beberapa komponen utama, sehingga ketersediaan setiap bahan menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan produksi.

Oleh karena itu, pemerintah bersama pelaku industri memandang periode saat ini sebagai fase penting untuk mengamati dampak lanjutan dari dinamika global ini. Langkah antisipasi terus dilakukan, termasuk melalui pemetaan komoditas bahan baku kritikal serta identifikasi potensi risiko secara dini, guna memastikan kesiapan industri menghadapi berbagai kemungkinan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan respons kebijakan, Kemenperin tengah mengembangkan sistem monitoring terpadu untuk melakukan pemantauan dan analisis berbasis data secara real-time. Selain itu, berbagai opsi kebijakan juga tengah dikaji secara komprehensif, antara lain pemberian insentif fiskal untuk bahan baku strategis, dukungan efisiensi energi, serta penyesuaian kebijakan perdagangan untuk menjaga kelancaran pasokan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan secara menyeluruh, baik dari sisi tarif, fasilitas fiskal, energi, maupun instrumen perdagangan, agar mampu mendukung keseimbangan rantai nilai industri dari hulu hingga hilir.

“Industri TPT kita memiliki fondasi yang kuat, baik dari sisi struktur, pasar domestik, maupun pengalaman menghadapi berbagai siklus global. Dengan langkah antisipatif yang terukur dan kolaborasi yang erat, kami optimis industri ini akan tetap tumbuh dan semakin resilien,” katanya.

Pemerintah bersama pelaku industri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan bahan baku, memperkuat daya saing industri, serta memastikan keberlangsungan produksi dalam jangka pendek maupun menengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan baku akibat tekanan geopolitik mulai berdampak langsung terhadap kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Pelaku usaha mencatat kenaikan biaya produksi yang signifikan dalam waktu singkat, di tengah kondisi pasar yang cenderung stagnan.

Pimpinan PT Prima Fara Textile Lukas L. Prawoto mengungkapkan harga bahan baku tekstil melonjak dari sekitar 30% menjadi 42% hanya dalam kurun dua minggu terakhir. Sementara itu, bahan kimia (chemical) juga mengalami kenaikan sekitar 20%.

Tak ayal, kenaikan harga barang baku turut mengerek biaya produksi. “Sudah kena ke 15%, bahan baku material benangnya sendiri sekitar 35% sampai 40%,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kenaikan biaya tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap pasar. Lukas memperkirakan kondisi ini telah berdampak pada penurunan penjualan di kisaran 10%–15%. Dengan demikian, ruang pelaku usaha untuk menjaga margin semakin terbatas.

Bisa dikatakan, industri menghadapi dilema dalam menentukan strategi harga. Kenaikan harga jual berisiko tidak diterima pasar, sementara mempertahankan harga berarti menanggung lonjakan biaya produksi.

Tekanan tersebut juga berpotensi memicu efek berantai di sepanjang rantai pasok industri. Ketika konsumen menunda pembelian akibat kenaikan harga, produk berisiko tertahan di tingkat hilir. Kondisi ini kemudian mendorong produsen menahan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan di sektor hulu.

“Pasar nggak mau terima, menunda beli, akhirnya nanti stuck. Bahaya untuk industri,” tegas Lukas.

Kondisi ini menurutnya dapat menimbulkan efek domino lebih luas. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengambil langkah efisiensi, termasuk merumahkan pekerja, jika tekanan berlanjut.

“Kita bisa rumahin itu. Jadi, ini kayak berantai, kalau nggak cepet diambil tindakan,” tuturnya.

Tekanan terhadap industri TPT diperkirakan semakin berat menjelang pertengahan tahun, seiring meningkatnya kebutuhan rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun ajaran baru. Kondisi tersebut berpotensi menekan konsumsi produk tekstil lebih lanjut.

Oleh karena itu, Lukas mengimbau agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku, khususnya di sektor hulu yang masih bergantung pada impor. Dia juga mendorong adanya dialog antara pemerintah dan asosiasi industri guna mencari solusi jangka pendek.

“Seperti hal-nya pemerintah turun tangan ngatasin bensin, industri coba dong. Tolong. Kalau nggak, justru industri-nya yang bahaya karena tenaga kerja kena habis,” tegas Lukas.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional meneguhkan perannya sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. Sepanjang 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,55% (year-on-year), dengan nilai ekspor mencapai USD12,08 miliar serta surplus sebesar USD3,45 miliar, yang terutama disumbang oleh ekspor pakaian jadi.

Selain itu, dari sisi investasi, sektor industri TPTP mampu menarik investasi sebesar Rp20,23 triliun, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 3,96 juta orang atau sekitar 19,48% dari total tenaga kerja di sektor industri pengolahan.

Ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan pameran Indo Intertex – Inatex 2026 di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Pameran ini menjadi salah satu langkah strategis Kemenperin dalam memperkuat daya saing industri TPT.

“Dari kinerja tersebut, industri TPT juga mencerminkan masih terjaganya kepercayaan dari pihak investor untuk membawa investasinya ke Indonesia di tengah ketidakpastian geoekonomi dan geopolitik global saat ini,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Kamis (16/4).

Namun demikian, Menperin mengakui bahwa industri TPT masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kenaikan harga bahan baku global, disrupsi rantai pasok, serta dinamika permintaan pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha untuk merumuskan langkah antisipatif yang tepat dan terukur.

“Pemerintah terus mencermati perkembangan situasi global, termasuk dinamika perdagangan internasional, perubahan struktur rantai pasok, serta kebijakan negara-negara mitra dagang,” ujar Menperin.

Menurutnya, penyelenggaraan Indo Intertex – Inatex 2026 menjadi sangat strategis karena juga sebagai platform business matching yang mempertemukan pelaku industri nasional dan internasional, sekaligus membuka peluang kemitraan dan investasi.

“Pameran ini tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan inovasi, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi yang dalam pandangan pemerintah merupakan hal positif. Lebih dari itu, pameran ini dapat menunjukkan kepada masyarakat, baik di dalam negeri maupun global, sebagai platform yang menumbuhkan optimisme bahwa industri TPT masih menjadi sektor sunrise,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pemerintah melalui Kemenperin berkomitmen menjaga dan memperkuat pertumbuhan industri TPT melalui kebijakan strategis, antara lain menjaga dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor, serta mengawal pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan transformasi industri dari hulu hingga hilir.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, langkah ke depan difokuskan pada penguatan fundamental industri melalui akselerasi adopsi teknologi industri 4.0, penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability), serta pengembangan produk bernilai tambah tinggi yang mampu memenuhi standar global dan memperluas pasar ekspor.

Dalam konteks global, pergeseran rantai pasok akibat dinamika geopolitik dan diversifikasi basis produksi membuka peluang relokasi investasi dan kemitraan strategis. Tren ini juga diperkuat oleh meningkatnya permintaan terhadap produk tekstil berkelanjutan.

Menperin pun menekankan pentingnya menjaga optimisme di tengah ketidakpastian global. “Kami meyakini bahwa kondisi geopolitik dan ketidakpastian pasar ini tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, optimisme menjadi penting. Pelaku industri yang mampu bertahan dan resilien akan lebih cepat bangkit dan melesat ketika situasi kembali normal,” tegasnya.

Momentum ini dinilai perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan kerja sama perdagangan internasional guna memperkuat posisi industri nasional dalam rantai pasok global. “Pemerintah akan terus hadir sebagai mitra strategis bagi pelaku industri TPT nasional dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil mulai mengalihkan fokus ke pasar domestik sebagai strategi bertahan di tengah tekanan global. Pergeseran tersebut dilakukan seiring ketidakpastian pasokan bahan baku dan lonjakan biaya produksi.

Sekretaris JenderalAsosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI)Farhan Aqil Syauqi menyebut pelaku industri juga melakukan penyesuaian lini produksi dan mengembangkan produk bernilai tambah lebih tinggi. Langkah ini menjadi upaya menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka pendek.

“Jadi salah satu caranya untuk bisa survive adalah switch ke domestic market semua. Ini sama seperti [situasi] Covid-19,” ujarnya kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).

Di sisi lain, industri mulai melihat peluang dari inovasi bahan baku alternatif. Head of PT Asia Pacific Rayon Aryo Oetomo menilai serat viscose dapat menjadi opsi strategis untuk meningkatkan daya saing.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam berbasis kayu yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku tekstil.

“Kalau kita kenal kayu itu untuk produk furniture, tapi ini sekarang bisa kita kembangkan untuk pilihan baku produk tekstil yang kita bilang biasanya rayon atau viscose,” jelasnya.

Pengembangan industri petrokimia domestik juga dinilai penting untuk mendukung kemandirian bahan baku. Infrastruktur energi seperti jaringan gas industri turut menjadi faktor pendukung efisiensi produksi.

Dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi, ketergantungan impor diharapkan berkurang. Strategi ini dinilai menjadi kunci untuk memperkuat daya tahan industri tekstil nasional di tengah tekanan global.

Produksi Tertekan

Lonjakan harga bahan baku yang terjadi beberapa waktu belakangan ini juga dikhawatirkan bakal menimbulkan tekanan berat terhadap produksi industri tekstil.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengatakan bahwa kenaikan signifikan terjadi pada sejumlah komponen bahan baku utama seperti paraxylene (PX), purified terephthalic acid (PTA), dan monoethylene glycol (MEG). Dampaknya, harga produk berbasis polyester ikut terdorong naik.

Menurut dia, kenaikan harga bahan baku polyester bahkan mencapai sekitar 40%, sementara untuk rayon relatif lebih terkendali karena hanya dipengaruhi kenaikan salah satu komponen saja.

“Harga PX, PT dan MEG-nya sudah naik 40%, jadi untuk polyester juga naik sekitar 40%,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Selain faktor harga bahan baku, tekanan juga datang dari sisi logistik. Biaya pengiriman, khususnya asuransi, mengalami peningkatan yang turut memperberat beban industri. Kondisi ini mempersempit ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga efisiensi biaya produksi.

Di sisi pasokan, APSyFI menyebut ketersediaan bahan baku masih relatif aman hingga April 2026. Hal ini tidak terlepas dari jaminan suplai dari Pertamina, khususnya untuk bahan baku PX yang menjadi komponen penting dalam produksi polyester.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan bahwa impor pakaian bekas (thrifting) ilegal telah merugikan pasar dan memukul industri tekstil, mengingat harga yang dijual lebih murah 10 kali hingga hampir 20 kali lipat dibandingkan produk lokal.

"Pakaian bekas impor yang masuk ke pasar domestik secara ilegal dengan harga sangat rendah 10,4 sampai dengan 19,9 kali, dan variasi produk yang luas, branded, akan langsung bersaing dengan produk lokal," kata Wamenperin di Jakarta, Rabu.

Padahal, kata dia, pasar dalam negeri memiliki potensi sangat besar untuk pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa, total belanja masyarakat untuk sandang diperkirakan mencapai Rp10 triliun per bulan atau setara Rp119,8 triliun per tahun.

"Angka ini menunjukkan sangat besar peluang pasar domestik yang dapat terus dioptimalkan untuk memperkuat industri nasional, khususnya di sektor industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri," kata dia.

Sebagai strategi komprehensif, Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap impor ilegal dengan mendorong pengetatan pengawasan di pelabuhan dan jalur tikus melalui koordinasi pihak terkait.

Selain itu, penindakan hukum dilakukan secara maksimal dengan mendorong sistem pelaporan terpadu.

Di sisi penguatan industri dalam negeri dan substitusi impor, Kemenperin menyiapkan tiga langkah utama, yakni penguatan branding produk fesyen dari industri kecil dan menengah (IKM) dalam negeri, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, serta program hilirisasi dan modernisasi mesin.

Pemerintah, katanya, juga mendorong kampanye cinta produk lokal, edukasi mengenai dampak negatif pakaian bekas ilegal, serta pengembangan sentra-sentra fesyen lokal sebagai bagian dari pemberdayaan konsumen.

Faisol turut menyampaikan industri TPT merupakan industri prioritas nasional yang terus didorong pengembangannya dalam jangka panjang.

Perannya cukup signifikan dengan kontribusi sekitar 0,97 persen terhadap PDB nasional dan 5,61 persen terhadap PDB manufaktur pada triwulan III tahun 2025.

Hingga November 2025, nilai ekspor industri TPT tercatat mencapai 10,97 miliar dolar AS atau sekitar 5,33 persen dari total ekspor nasional.

Industri ini juga menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, setara 19,5 persen dari total tenaga kerja manufaktur, serta mampu memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan sandang dalam negeri.

Namun demikian, pasar domestik dinilai terganggu oleh masuknya pakaian bekas impor secara ilegal.

Secara regulasi, impor pakaian bekas telah dilarang melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022, yang sebelumnya juga diatur dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat barang impor dalam jumlah kecil yang tercatat resmi. ia menyampaikan, informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebut bahwa impor tersebut merupakan barang bawaan penumpang. Namun, data menunjukkan lonjakan signifikan pada 2024 yang mencapai sekitar 3.865 ton.

Lebih lanjut, berdasarkan data Trade Map, terdapat selisih signifikan antara data impor yang tercatat di BPS dengan data negara mitra dagang. Salah satunya dari Malaysia yang mencapai 24 ribu ton pada 2024.

Rata-rata persentase impor pakaian bekas dibandingkan impor pakaian jadi baru dan resmi pada periode 2020 hingga 2025 mencapai 48 persen. Angka ini dinilai cukup tinggi dan sangat mengganggu pasar dalam negeri.

Faisol menekankan, impor pakaian bekas merugikan negara karena tidak dikenakan bea masuk, bea tambahan, pajak pertambahan nilai (PPN), maupun pajak penghasilan (PPh).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakart (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) impor tekstil dan produk tekstil (TPT) telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penegasan itu disampaikan Kemenperin merespons pemberitaan terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai indikasi aliran dana mencurigakan senilai Rp12,49 triliun di sektor perdagangan tekstil.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif dikonfirmasi di Jakarta, Selasa memastikan bahwa temuan tersebut tidak berkaitan dengan proses penerbitan Pertek impor TPT.‎

Pihaknya juga menegaskan secara institusional tidak menoleransi praktik impor ilegal, manipulasi fasilitas ekspor, maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan industri nasional dan perekonomian negara.‎

Apabila terdapat informasi, data, atau bukti yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam proses penerbitan Pertek, masyarakat diminta melaporkannya melalui Unit Pelayanan Publik (UPP) atau Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenperin.‎

Menurut dia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara konsisten menekankan pentingnya penguatan integritas internal, pembersihan sistem, serta perbaikan tata kelola guna mencegah praktik curang berulang di sektor industri.‎

Selain itu, Kemenperin secara rutin melakukan komunikasi dengan pelaku usaha dan asosiasi industri TPT melalui berbagai forum resmi, dialog kebijakan, serta pembahasan teknis. ‎

Langkah ini dilakukan untuk mendorong transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan perbaikan sistem tata kelola impor agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mendukung industri TPT yang sehat, berdaya saing, serta berorientasi pada produksi dan ekspor.‎

“Masukan dan kritik dari asosiasi serta pemangku kepentingan akan terus menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam menyempurnakan kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menutup celah yang berpotensi disalahgunakan,” kata Jubir Kemenperin. ‎

Lebih lanjut, menanggapi temuan PPATK, Kemenperin menyatakan menghormati dan mendukung sepenuhnya kewenangan serta proses hukum yang berjalan. Namun demikian, hingga saat ini Kemenperin belum melihat adanya bukti yang mengaitkan transaksi mencurigakan tersebut dengan proses penerbitan Pertek impor TPT.‎

“Sebaiknya, kita menunggu proses hukum atas temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp12,49 triliun pada rekening sektor perdagangan tekstil tersebut. Kemenperin mendukung temuan PPATK dan proses hukum atas temuan tersebut," katanya. ‎

Pihaknya menyakini bahwa transaksi mencurigakan itu tidak berkaitan sama sekali dengan proses penerbitan Pertek impor TPT dari Kemenperin karena proses penerbitan rekomendasi impor sudah memenuhi prinsip good governance, yakni transparansi dan akuntabilitas aturan yang ada.‎

Lebih lanjut, Kemenperin menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan Pertek dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku melalui sistem yang terdokumentasi, dapat ditelusuri (traceable), serta dilengkapi mekanisme pengawasan internal.‎

Kemenperin mengatakan tidak seluruh arus impor TPT masuk melalui mekanisme Pertek.

Instrumen tersebut hanya mencakup sebagian ekosistem impor tekstil nasional, sementara skema lain seperti Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta jalur importasi tertentu lainnya berada di luar kewenangan Kemenperin dan tidak memerlukan Pertek.

Sejak 2017 hingga saat ini, pengaturan impor TPT dilakukan melalui mekanisme resmi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari penetapan kebutuhan impor dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian, penerapan Verifikasi Kemampuan Industri (VKI), hingga penerbitan Pertek tahunan yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian.

Katanya, seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara transparan, terukur, dan terdokumentasi.‎

“Data menunjukkan bahwa volume Pertek justru semakin selektif dan proporsional dibandingkan total impor nasional. Hal ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan perlindungan industri dalam negeri,” ucapnya.

Kemenperin menambahkan bahwa perluasan cakupan kode HS yang dikenakan kebijakan larangan dan pembatasan, serta Pertek dalam regulasi terbaru merupakan langkah korektif untuk memperkuat tata niaga impor TPT nasional dan menutup celah penyalahgunaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Perkembangan ini menjadi sinyal optimis, sekaligus menegaskan ketahanan serta daya saing eksternal Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) meyakini subsektor furnitur dan kriya, alas kaki, serta garmen dan tekstil memiliki potensi besar menjadi produk ekspor bernilai tambah tinggi bagi ekonomi Indonesia dalam 10 tahun ke depan.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam pernyataan di Jakarta, Senin, menyampaikan subsektor furnitur dan kriya memiliki keunggulan khas yang tidak mudah ditiru negara lain, yakni perpaduan material alam, keterampilan tangan, serta kekayaan desain berbasis budaya.

Ia mengatakan produk furnitur dan kriya Indonesia tidak lagi diposisikan sebagai komoditas, melainkan sebagai produk bernilai tinggi yang merepresentasikan identitas, keberlanjutan dan kualitas hidup.

"Pasar global termasuk Amerika Serikat tidak lagi semata mencari barang murah, tetapi produk dengan cerita, desain dan standar keberlanjutan yang jelas. Dengan mendorong furnitur dan kriya ke depan, pemerintah sesungguhnya sedang menempatkan Indonesia pada jalur ekspor premium dan high-end, yang lebih tahan terhadap fluktuasi harga dan tekanan perang dagang," kata dia.

Untuk subsektor alas kaki, HIMKI menilai sektor ini telah terbukti menjadi mesin pertumbuhan ekspor yang efektif.

Industri alas kaki nasional dinilai memiliki basis yang matang, terintegrasi dengan merek global, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar.

Ke depan, kebijakan pemerintah diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah melalui penguatan desain, pengembangan material dan kemampuan original design manufacturing (ODM), sehingga peran alas kaki tidak hanya sebagai produsen massal, tetapi juga sebagai penghasil produk bernilai tinggi.

Sementara itu, subsektor garmen dan tekstil dinilai tetap strategis sebagai penyangga sosial dan ketenagakerjaan nasional.

Namun HIMKI menegaskan, tanpa transformasi nilai tambah, sektor ini akan terus tertekan oleh persaingan berbasis upah murah.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong kebijakan yang mengarah pada pengembangan tekstil fungsional, technical apparel, produksi cepat berbasis pesanan kecil, serta penerapan prinsip keberlanjutan agar kerajinan garmen dan tekstil Indonesia tetap kompetitif dan bernilai tinggi di pasar global.

HIMKI menilai kombinasi furnitur dan kriya, alas kaki, serta garmen dan tekstil mencerminkan keseimbangan antara penciptaan devisa, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah.

Namun menurutnya, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada pendalaman kebijakan, bukan perluasan sektor yang terlalu menyebar.

Pemerintah mencatat ekspor alas kaki domestik pada triwulan I 2025 menyentuh angka 1,89 miliar dolar AS atau Rp30,67 triliun. Angka ini naik 13,80 persen pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sementara ekspor furnitur secara keseluruhan pada tahun 2025 ditargetkan naik menjadi 5 miliar dolar AS, dari semula 2,5 miliar dolar AS di tahun 2024.

Adapun untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) pada 2024 mencatat nilai ekspor mencapai 11,9 miliar dolar AS.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus pada Desember 2025, melanjutkan tren keuntungan 68 bulan beruntun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, menjelaskan ‎secara kumulatif, sepanjang Januari-Desember 2025, Neraca Perdagangan Indonesia mencatat surplus 41,05 miliar dolar AS, dengan rincian ekspor 282,91 miliar dolar AS dan impor 241,86 miliar dolar AS.

Keuntungan dagang RI itu, kata dia, naik signifikan dari surplus perdagangan sepanjang 2024 yang mencapai 31,33 miliar dolar AS, sehingga ada lonjakan 9,72 miliar dolar AS.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus tekstil dengan dukungan pendanaan US$6 miliar atau setara sekitar Rp101 triliun dari Danantara mendapat respons dari pelaku usaha swasta.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai dana jumbo tersebut sejatinya bisa menjadi tuas pengungkit (leverage) investasi yang jauh lebih besar apabila skemanya diubah.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian khusus pada sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Dia mengakui bahwa wacana pembentukan BUMN ini merupakan hasil kajian pemerintah yang turut melibatkan asosiasi dalam prosesnya.

Kendati demikian, Redma mengingatkan bahwa pembentukan perusahaan pelat merah hanyalah satu dari sekian banyak opsi. Dia justru menawarkan opsi lain terkait penggunaan dana Rp101 triliun yang disiapkan oleh Danantara tersebut.

Menurutnya, alih-alih digunakan sebagai modal pembentukan entitas baru, dana tersebut akan lebih memberi dampak besar apabila dikonversi menjadi paket insentif untuk memancing modal swasta.

"Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan US$6 miliar ini sebagai insentif bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$60 miliar," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (17/1/2026).

Dengan skema tersebut, Redma meyakini efek berganda terhadap perekonomian dan serapan tenaga kerja akan jauh lebih masif dibandingkan hanya mengandalkan satu entitas BUMN.

Lebih lanjut, Redma mewanti-wanti bahwa pembentukan BUMN ataupun kucuran dana segar tidak akan efektif tanpa pembenahan fundamental pada ekosistem industri TPT nasional.

Dia menekankan bahwa pekerjaan rumah pemerintah yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan iklim usaha, mulai dari kebijakan perdagangan yang protektif terhadap serbuan impor ilegal, hingga simplifikasi birokrasi.

"Ada iklim usaha yang juga harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan," tegasnya.

Rencana Pembentukan BUMN Tekstil Baru

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan BUMN tekstil baru diungkapkan oleh Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

Inisiatif ini lahir dari evaluasi kelemahan struktural pada rantai pasok (value chain) di lini tengah (mid-stream) industri tekstil Tanah Air. Airlangga menyebutkan bahwa kelemahan industri tekstil nasional saat ini berada pada kemampuan produksi benang, kain, pencelupan (dyeing), pencetakan (printing), hingga penyelesaian akhir (finishing).

"Nah, ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali. Kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah," jelasnya.

Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan kinerja industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada triwulan III-2025 kembali menunjukkan tantangan, di mana pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) TPT di kisaran 0,93 persen (year on year/yoy).

Sektor tekstil juga mengalami defisit neraca perdagangan, dan terdapat disparitas utilisasi produksi yang signifikan pada Juli 2025 antara pakaian jadi sebesar 72,67 persen sementara tekstil adalah 51,71 persen.

Untuk itu, diperlukan proses sinkronisasi dari perspektif para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan industri TPT agar semakin baik ke depannya.

"Industri tekstil dan produk tekstil ini bisa disebut sebagai sunset industry. Misalnya, kalau kita lihat banyak outlet produk tekstil yang mewabah, di Bandung, misalnya, pada tahun 80 dan 90-an, namun sekarang sudah berkurang jumlahnya," ujar Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera, dikutip dari siaran pers, Kamis (11/12/2025).

Hal itu, kata dia, menjadi salah satu indikasi bagaimana industri tekstil butuh upgrade dari sisi teknologi.

"Karena terkadang masih kalah kompetitif dengan produk tekstil dari negara lain," kata dia.

Untuk membangun fondasi kebijakan yang lebih solid, komprehensif, dan relevan dengan tantangan sektor TPT saat ini, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Prospera membuat Kajian "Arah Pengembangan Ekosistem Industri TPT Nasional" untuk memetakan kondisi, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mengeksplorasi rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat industri TPT secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Proses penyusunan kajian melibatkan tim multidisiplin dari Prospera dan berbagai pemangku kepentingan kunci yakni Kementerian/Lembaga (K/L), asosiasi, pelaku industri, dan akademisi, guna memastikan analisis yang komprehensif dan menghasilkan kebijakan dengan relevansi yang kuat.

Temuan utama dalam kajian ini menunjukkan adanya peluang signifikan untuk tumbuh, khususnya melalui pengembangan high value garments dan sustainable materials, yang saat ini menjadi fokus permintaan pasar global.

Namun, di sisi lain, potensi itu juga masih mempunyai tantangan struktural, yakni di antaranya terdapat kesenjangan kompetensi SDM, ketergantungan bahan baku impor yang tinggi, masih tingginya biaya energi dan logistik, lemahnya integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir, sampai kepada ancaman eksternal seperti overcapacity dari China dan praktik dumping.

Secara keseluruhan, kajian ini menghasilkan 20 rekomendasi kebijakan (policy pathways) yang terbagi dalam empat pilar utama. Rekomendasi ini menegaskan bahwa penguatan industri TPT harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk fokus pada penguatan sektor hulu dan antara.

Rekomendasi prioritas yang mendesak mencakup proteksi pasar domestik melalui penataan tata niaga impor, peningkatan kapasitas industri untuk memasuki pasar global yang menuntut standar keberlanjutan, pemanfaatan peluang dari perjanjian IEU CEPA untuk menembus pasar Eropa, serta fokus pada produk pakaian bernilai tambah tinggi dan material berkelanjutan.

Menanggapi hasil kajian tersebut, Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Kementerian PPN/Bappenas Roby Fadillah menyatakan bahwa industri TPT Indonesia saat ini masih terjebak di rantai assembly (cut-make-trim) yang nilai tambahnya relatif rendah (the clothing smiling curve).

“Oleh karena itu, diperlukan upgrade ke nilai tambah yang lebih tinggi melalui dua dimensi yaitu intra-sector upgrading dan inter-sector upgrading. Sustainable fashion bisa menjadi strategi leapfrog," kata Roby.

Senada dengan Bappenas, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Rizky Aditya Wijaya menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk program prioritas dan quick wins TPT 2026-2029.

"Hal ini diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing global, dan percepatan transformasi menuju industri hijau, sirkular, dan digital (industri 4.0). Ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengintegrasikan 20 rekomendasi kebijakan," ujar Rizky.

Hasil dari forum ini akan menjadi bahan masukan awal bagi Tim Kerja Revitalisasi Ekosistem Industri TPT lintas K/L sekaligus masukan penting dalam perumusan Strategi Nasional Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA – Sepatu On Cloud Running produksi PT Home Well Indonesia diekspor perdana dari Kabupaten Majalengka, Jumat (14/11/2025). Ekspor itu ditujukan ke enam negara.

Pelepasan ekspor perdana sepatu On Cloud Running tersebut dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kawasan Industri KIEM, Kabupaten Majalengka.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ekspor perdana PT Home Well Indonesia saya nyatakan dilepas. Semoga ini membawa berkah, keberuntungan, dan rezeki melimpah,” kata Dedi.

Ekspor perdana ini ditujukan ke Australia, Belgia, Brasil, Luksemburg, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada pengiriman hari ini, sebanyak 6.400 pasang sepatu atau satu kontainer 40 HC dikirim ke Amerika Serikat, dengan nilai ekspor mencapai 95.406 dolar AS.

Dedi berharap pengiriman perdana tersebut berjalan lancar sampai ke negara tujuan sehingga berkontribusi pada peningkatan ekspor Jawa Barat.

“Mudah-mudahan ekspor ini berjalan lancar, dari pelabuhan hingga ke pelanggan di negara tujuan. Dari ekspor hadir pajak, dan dari pajak lahir industrialisasi yang kembali lagi untuk pelayanan publik,” ucapnya.

Dedi menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen mempercepat kemudahan investasi dan memperkuat industrialisasi daerah. Menurut dia, sejumlah persoalan dasar yang dihadapi pelaku industri, termasuk terkait pertanahan, akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Saya tahu problem di sini adalah masalah tanah, dan kita akan urus itu," tukasnya.

Dedi menyampaikan, infrastruktur di Kawasan Rebana terus berkembang dan berada pada jalur yang tepat untuk mendukung kegiatan industri dan ekspor.

"Infrastrukturnya bisa dilihat, jalannya lebar dan berkualitas tinggi. Akses ke Patimban akan kita percepat. Konektivitas tol sudah terhubung, dan di sini sudah ada bandara. Pemdaprov Jabar sangat serius menata industrialisasi," tutur Dedi.

Menurut Dedi, pemerintah saat ini mempercepat berbagai regulasi yang berkaitan dengan investasi, termasuk penanganan hambatan teknis di lapangan. Ia pun memahami keluhan dunia industri, di antaranya menyangkut antrean kontainer yang panjang.

Dedi juga mengungkapkan pengalamannya sebagai mantan bupati yang mendorong investasi dan mantan sekretaris serikat pekerja. Pengalaman tersebut, kata dia, membuatnya memahami kebutuhan industri maupun pekerja.

"Saya mengerti buruh karena dulu saya adalah sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi saya mengerti," ujarnya.